Dokumen ini membahas hubungan antara politik dan hukum di Indonesia, menyoroti bahwa hukum sering dipengaruhi oleh politik dan kekuasaan. Penulis mengidentifikasi masalah terkait pengaruh politik terhadap hukum dan bagaimana hal ini menciptakan produk hukum yang sering kali merupakan hasil tawar-menawar politik. Kesimpulan menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik, dengan hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif sebagai produk politik yang perlu berfungsi adil bagi seluruh masyarakat.

1. Politik Hukum
Politik Dalam Ruang Lingkup Hukum di Indonesia
Disusun oleh :
Nicky Ganjar Nugroho
Npm: 110110080339
UNIVERSITAS PADJAJARAN
FAKULTAS HUKUM
BANDUNG
2013

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Law is a command of the Lawgiver (hukum adalah perintah dari
penguasa), dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan
tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Demikian John Austin, seperti
dikutip oleh Prof Lili Rasyidi.1Hukum adalah sistem yang terpenting dalam
pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. dari bentuk
penyalahgunaan
kekuasaan
dalam
bidang
politik,
ekonomi
dan
masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama
dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam
hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku
dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan
hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan
politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih.
Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari
pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara
berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan
peraturan atau tindakan militer.filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah
1
Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Cet. ke VIII, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2001, hlm. 58

3. supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan
peraturan tirani yang merajalela."
Pengertian politik hukum menurut Padmo Wahjono mengatakan
bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah,
bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.2 Ini dapat diperjelas
dengan
mengatakan
bahwa
politik
hukum
adalah
kebijakan
peneyelenggaraan negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk
menghukum
sesuatu
yang
di
dalamnya
mencakup
pembentukan,
penerapan, dan penegakan hukum.
Von Savigny berpendapat Kekuatan untuk membentuk hukum
terletak
pada
rakyat
yg
terdiri
dr
kompleksitas
individu
dan
perkumpulan.Pembuat undang- undang harus mendapat bahannya dari
rakyat dan ahli hukum dengan mempertimbangkan perasaan hukum dan
perasaan keadilan masyarakat.Hal ini dipertegas pernyataan dari John
Austin yang menyatakan hukum merupakan perintah dari kekuasaan
politik yang berdaulat dalam suatu negara.
Mengenai politik dan hukum dalam suatu negara sebenarnya ada di
tangan pemerintah, sebagai pihak yang berwenang menjalankan roda
kenegaraan berhak untuk mengeluarkan produk hukum yang sesuai
dengan corak politik yang berlaku pada saat itu, dengan tujuan untuk
2
Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.
160.

4. menciptakan
suatu aturan yang mengarah
kepada
keadilan
dan
kesejahteraan. Namun kemauan politik pada tingkat nasional akan kurang
berarti apabila tidak diteruskan sampai ke lapisan kehidupan yang lebih
rendah. Bahkan tidak berlebihan kiranya, apabila dikatakan indikator untuk
keberhasilan pelaksanaan kemauan tersebut sebaiknya dilihat pada
tempat-tempat yang jauh dari pusat kekuasaan atau pemerintah.Bukan
hanya di Jakarta, Bandung, Surabaya atau Semarang, melainkan harus
menjangkau sampai ke pelosok desa yang terpencil di seluruh tanah air.
Dengan demikian ukurannya bukan “sudah berapa jumlah undangundang yang dibuat”, “berapa tambahan gedung pengadilan” dan
sebagainya, melainkan apakah “jalan masuk kepada keadilan” itu telah
dirasakan oleh kebanyakan orang di Indonesia, khususnya dari lapisan
bawah. Hukum merupakan alat yang dipergunakan untuk menata
kehidupan sosial yang penuh dengan gejolak dan dinamika.

5. B. IDENTIFIKASI MASALAH
Dari gambaran di atas, maka penulis dalam tulisan ini ingin
memberikan atau membagi permasalahan menjadi 2 pokok permasalahan:
1. Apakah pengaruh politik terhadap hukum
2. Bagaimanakah format kekuasaan politik dalam negara hukum
Indonesia
3. Apakah Hukum lebih determinan dibandingkan politik atau sebaliknya?

6. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengaruh Politik Terhadap Hukum
Banyak sekali peraturan hukum
yang tumpul tidak mampu memotong
kesewenang-wenangan. Bahkan produk hukum banyak diwarnai oleh
kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan.Politik
kerapkali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan
hukum.Sebelum itu kita lihat dulu asumsi bahwa hukum merupakan produk
politik.Hukum
dianggap
sebagai
dependent
variable
(variabel
terpengaruh), sedangkan politik diletakan sebagai independent variable
(variabel berpengaruh).Peletakan hukum sebagai variabel yang tergantung
atas politik atau politik yang determinan atas hukum ini mudah
dipahami.Sidang parlemen yang dibuat untuk membuat undang-undang
sebagai produk hukum pada hakikatnya merupakan adegan kontestasi
agar kepentingan dan aspirasi semua partai politik dapat termuat dalam
keputusan dan menjadi undang-undang.3
Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses
hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Yaitu bahwa
hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat
3
Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 9-10.

7. hukum dalam negara, tergangtung pada keseimbangan politik, defenisi
kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya.
Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut tidak
diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prateknya
seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang
sama, yakni konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di
tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk
hukum. Maka untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di
negara mana pun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi,
kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan
struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri.
Dari kenyataan ini disadari, adanya suatu ruang yang absah bagi
masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik untuk
terbentuknya suatu produk hukum. Sehubungan dengan itu, ada dua kata
kunci yang akan diteliti lebih jauh tentang pengaruh kekuasaan dalam
hukum yakni mencakup kata “process” dan kata “institutions,” dalam
mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan sebagai produk politik.
Pengaruh itu akan semakin nampak pada produk peraturan perundangundang oleh suatu institusi politik yang sangat dpengarhi oleh kekuatakekuatan politik yang besar dalam institusi politik. Sehubungan dengan
masalah ini, Miriam Budiarjo berpendapat bahwa kekuasaan politik
diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum

8. (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan
pemegang kekuasaan.4 Dalam proses pembentukan peraturan hukum
oleh institusi politik peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi
politik itu adalah sangat menentukan. Institusi politik secara resmi
diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang
vacum tanpa diisi oleh mereka diberikan kewenangan untuk itu.karena itu
institusi politik hanya alat belaka dari kelompok pemegang kekuasaan
politik. Kekuatan- kekuatan politik dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi
kekuasaan yang dimiliki oleh kekuatan politik formal (institusi politik) dalam
hal ini yang tercermin dalam struktur kekuasaan lembaga negara, seperti
Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga negara lainnya
dan sisi kekuatan politik dari infrastruktur politik adalah seperti: partai
politik, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Lembaga
Swadaya Masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain. Dengan demikian
dapatlah disimpilkan bahwa pembentukan produk hukum adalah lahir dari
pengaruh kekuatan politik melalui proses politik dalam institusi negara
yang diberikan otoritas untuk itu.
4
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet. ke 27, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005,
hlm. 118.

9. B. Format Kekuasaan Politik Dalam Negara Hukum Indonesia
Kriteria bagi suatu negara modern adalah apabila kekuasaan
memerintah
dalam
suatu
negara
diselenggarakan
berdasarkan
hukum.Dengan pengertian bahwa suatu negara hukum, pemerintah dan
lembaga-lembaga kenegaraan lainnya, harus sesuai dengan konstitusi
yang telah disepakati bersama demi tegaknya negara hukum.Dalam hal ini
semua komponen bangsa, baik masyarakat, organisasi sosial dan politik,
maupun lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif selaku instrumen politik,
harus secara sadar melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan
aturan hukum. Namun hukum hanya memberikan kerangka idiologis dalam
perubahan-perubahan sosial yang dikehendaki, yaitu jaminan orang akan
diperlakukan sama. Hal ini sangat penting, karena tanpa jaminan tersebut,
maka perubahan-perubahan social yang dikehendaki alam masyarakat
hampir tidak mungkin, karena orang tidak percaya lagi kepada negara
(pemerintah), kepada struktur dalam masyarakat, atau kepada siapa saja.
Keadaan tersebut dapat dilihat sekarang, bahwa sikap-sikap dari elit politik
yang masih berperan pada kepentingan politik yang sempit dan partisan,
daripada memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.Retorika populis
yang disampaikan hanya sebatas pada mencari popularitas dan dukungan
politik, bukan sebagai langkah untuk menciptakan budaya politik yang
demokratis dan egaliter.Hal ini merupakan salah satu faktor yang
menyebabkan krisis yang berkepanjangan di Indonesia, karena runtuhnya

10. penghormatan institusi negara terhadap ketentuan hukum sebagai
kerangka pengaturan kehidupan sebuah masyarakat modern.Akibatnya
suhu politik meningkat terus, sehingga dapat menghilangkan kepercayaan
masyarakat, baik dari dalam negeri maupun dunia Internasional.Padahal
secara normatif UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia
berdasarkan negara hukum, bukan negara kekuasaan.Segala sesuatu
kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan institusi negara lainnya harus
berdasarkan kepada hukum.Dengan demikian konstitusi yang telah
diciptakan tersebut untuk mengatur dan membatasi tindakan-tindakan
pemerintah dan rakyat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masingmasing.Tentunya konstitusi yang dibuat itu tidaklah statis namun dinamis,
yaitu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh
karena itu konstitusi dapat saja diubah karena tidak sesuai lagi dengan
kondisi yang ada, sebagaimana yang telah dilakukan mulai dari tahun
1999 sampai dengan tahun 2002, melalui perubahan pertama sampai
dengan perubahan keempat, hal ini dengan tujuan untuk menjaga
stabilitas roda kenegaraan, agar tidak terjadi kekacauan. Sehubungan
dengan itu maka pembentukan hukum harus memperlihatkan kesadaran
hukum masyarakat.Di samping itu tidak tertutup kemungkinan bahwa
hukum menciptakan pola-pola baru di dalam masyarakat, sehingga pada

11. akhirnya menciptakan kesadaran hukum baru sesuai dengan kondisi yang
dibutuhkan.5
Suatu sistem hukum yang modern haruslah merupakan hukum
yang baik, dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan
bagi semua pihak dan sesuai dengan kondisi masyarakat.Hukum dibuat
sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, dan juga harus dimengerti
atau dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan Supaya hukum benarbenar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat, maka ketentuan
hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga melembaga dalam
masyarakat. Adanya alat komunikasi merupakan salah satu syarat bagi
penyebaran serta pelembagaan hukum, baik secara formal maupun
informal, sehingga apa yang diinginkan oleh hukum dapat tercapai. Dari
sini kelihatan bahwa jaminan terhadap negara hukum itu adalah ditentukan
oleh dua persoalan, yaitu apakah hukumnya dibuat melalui proses yang
sesuai dan kemudian diratifikasi secara demokratis, serta apakah hukum
itu ditaati dan dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh rakyat yang
diperintahnya secara tersurat maupun tersirat. Jawaban positif terhadap
kedua hal ini menentukan juga kadar keseimbangan politik yang dihasilkan
oleh konstitusi (hukum) yang bersangkutan. Dari pernyataan ini dapat
dipahami
5
bahwa
konstitusi
(hukum)
suatu
negara,
harus
dibuat
blog Prof DR Zainudin Ali “Hubungan Timbal Balik Antara Hukum Dan Politik Dalam Penegakkan
Hukum Dilihat Dari Aspek Sosiologi Hukum” www.google.com. Di akses 7 November 2013. Pada jam
23.50 WIB.

12. berdasarkan keseimbangan politik yang ada.Sehingga hukum itu dapat
mengakomodir semua kalangan dan tidak cenderung menguntungkan
salah satu pihak.
C. Dominasi Politik Pada Hukum Di Indonesia
Apabila melihat dari suasana politik di Indonesia.Saat ini negara
Indonesia sedang terjadi relasi Das sein, dimana politik dominan terhadap
produk hukum.Sehingga produk yang dihasilkan tak lebih dari kristalisasi
tawar-menawar antara elite politik. Ilmu hukum juga merupakan ilmu bantu
dalam ilmu politik. Hal ini dapat dipahami karena sejak dahulu terutama di
Eropa barat ilmu hukum dan politik memang sudah demikian erat.Keduaduanya memiliki persamaan daya “mengatur dan memaksakan undangundang” (law enforcement) yang merupakan salah satu kewajiban negara
yang begitu penting.Di samping itu analisis-analisis mengenai hukum serta
hubungannnya dengan Negara.
Dengan demikian maka ada kecenderungan pada ilmu hukum untuk
“meremehkan” kekuatan-kekuatan social dan budaya.Namun, dari aspekaspek daya yang “memaksa” inilah ilmu politik memandang perlu untuk
mengungkap
dalam
kaitannya
seprti
dengan
kesadaran
maupun
partisipasi politik.Hal ini sesuai dengan pendapat Hans Kelsen, bahwa
negara
sebagai
suatu
badan
hukukm
atau
Rechtsperson

13. (juristicperson).6Dalam pengertian tersebut badan hukum merupakan
sekelompok orangyang oleh hukum diperlaskukan sebagai suatu kesatuan
sebagai suatu individu yang mempunyai hak dan kewajiban.Setelah
mengurai mengenai hubungan antara politik dan hukum, maka saya
mengambil satu asumsi determinan, yaitu politik yang determinan terhadap
hokum.
Selain pendekatan yuridis normatif dalam pengkajian hukum,
hukum juga masih mempunyai sisinya yang lain, yaitu hukum dalam
kenyataannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.Dalam kenyataan
sosial itulah hukum menemukan kenyataannya yang paling hakiki, bahwa
sebagai salah satu dari sub sistem sosial, hukum tidak lepas dari pengaruh
sub sistem sosial lainnya, termasuk politik.
Dalam Black’s Law Dictionary, dominasi (dominate) diartikan
sebagai to master (someone or something) or to control (someone or
something).7 Yaitu, keadaan menguasai seseorang atau sesuatu. Tanpa
disadari oleh manusia, politik merupakan sub sistem sosial yang sangat
berpengaruh terhadap kehidupan sub sistem sosial lainnya.Politik dapat
mempengaruhi kehidupan sosial, mempengaruhi keadaan ekonomi,
mempengaruhi keberlangsungan budaya, dan tentunya mempengaruhi
6
Hans Kelsen, General Theory of Law and State (New York: Russeil & Russell, 1961), Hal. 181-191
Bryan A Garner, Black’s Law Dictionary, seventh edition, West Group, St.Paul Minn, 1999.
7

14. hukum.Jadi, dapat dikatakan bahwa politik merupakan dominasi dalam
sistem sosial.
Max steiner, mengutarakan idiom bahwa “sejemput kekuasaan lebih
bermanfaat daripada sekarung hak”.8 Hal ini menggambarkan betapa
besarnya pengaruh politik pada hukum. Secara politis historis, terbuktikan
bahwa perkembangan masyarakat dapat dihambat oleh beberapa negara
yang mampunyai pemerintahan absolut atau pemerintahan colonial.9
Seperti Indonesia pada masa 200 tahun pertama pemerintahan Hindia
Belanda, pada masa tersebut, masyarakat cederung bersifat keaderahan,
belum menyadari kesatuannya karena dijejali politik devide et impera,
sehingga belum bersatu padu.
8
L.J. Van Appledoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2008. Hal. 57
bid, Hal. 163
9

15. BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Hukum tidak bisa dipisahkan dengan politik, hukum membentuk suatu
peraturan yang berguna bagi masyarakat untuk mengatur kehidupan.Tetapi
hukum di buat oleh lembaga politik yaitu legislatif.Hal ini membuat hasil yang
dibuat oleh DPR adalah produk politik bukan produk hukum.
konstitusi suatu negara, harus dibuat berdasarkan keseimbangan politik yang
ada. Sehingga hukum itu dapat mengakomodir semua kalangan dan tidak
cenderung
menguntungkan
salah
satu
pihak.Disinilah
perlu
adanya
kesamaan pandangan atau persepsi terhadap kandungan dari peraturan
hukum yang diciptakan dari berbagai pihak, baik dari unsur masyarakat,
partai politik, organisasi sosial maupun pemerintah dan lembaga-lembaga
kenegaraan lainnya.
Adanya perbedaan jawaban pertanyaan tentang mana yang lebih
determinan diantara keduanya, terutama perbedaan antara alternatif jawaban
yang pertama dan kedua pada bab terdahulu, disebabkan oleh perbedaan
cara para ahli memandang kedua subsistem kemasyarakatan tersebut.
Mereka yang hanya memandang hukum dari sudut das sollen (keharusan)
atau para idealis berpegang teguh pada pandangan bahwa hukum harus

16. merupakan pedoman dalam segala tingkatan hubungan antar anggota
masyarakat termasuk daam segala kegiatan politik.Sedangkan mereka yang
memandang hukum dari segi das sein (kenyataan) atau para penganut
paham empiris melihat secara realistis bahwa produk hukum sangat
dipengaruhi oleh politik, bukan saja dalam pembuatannya tetapi juga dalam
kenyataan-kenyataan empirisnya.10
Karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar
daripada hukum, maka jika harus berhadapan dengan politik, hukum berada
dalam kedudukan yang lebih lemah.11 Karena lebih kuatnya konsentrasi
energi politik, maka menjadi beralasan adanya konstatasi bahwa kerapkali
otonomi hukum di Indonesia ini diintervensi oleh politik.
10
Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998, hal. 8
Ibid, Hal. 13
11

17. DAFTAR PUSTAKA.
Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2001
Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1986,
Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2005
blog Prof DR Zainudin Ali “Hubungan Timbal Balik Antara Hukum Dan Politik
Dalam Penegakkan Hukum Dilihat Dari Aspek Sosiologi Hukum”
www.google.com. Di akses 7 November 2013. Pada jam 23.50 WIB.
Hans Kelsen, General Theory of Law and State, New York: Russeil & Russell,
1961
Bryan A Garner, Black’s Law Dictionary, seventh edition, West Group, St.Paul
Minn, 1999
L.J. Van Appledoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta,
2008