Beberapa dokumen membahas tentang landasan hukum dan perlindungan hukum, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti hukum, penyelenggara hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas, serta budaya. Juga dibahas tentang lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum seperti kepolisian.

3. Telah dikenal dimasyarakat bahwa
hukum secara mendasar adalah
sesuatu yang memaksa dan universal.
Yang pada hakekatnya ternyata tidak
selalu bersangkutpautan dengan nilai-
nilai keadilan dan nilai-nilai etika.
Tetapi akan bisa terhubung jika
dalam pelaksaannya secara objektif
(nilai-nilai moral).
Maka dari itu kita akan membahas
secara rinci tentang hukum itu sendiri…

5. Dalam kamus besar Bahas Indonesia Perlindungan berasal dari
kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah,
mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan
berarti konservasi (pelestarian), pemeliharaan, penjagaan, dan
bunker.
Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk
pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum
atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik
maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman,
gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan
pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di
sidang pengadilan.
1 2 3 4

6. Menurut Sumodiningrat, bahwa pemberdayaan masyarakat
merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat
perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun
pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok
yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang
diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak
yang memberdayakan.
Menurut R. Soeroso, hukum adalah himpunan peraturan yang
dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata
kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan
melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan
sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.
1 2 3 4

7. Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep rechtstaat atau konsep Rule of Law karena lahirnya
konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap HAM,
konsep rechtstaat muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Yang muncul hampir
bersamaan konsep negara hukum (rule of Law ) yang dipelopori oleh A.V.Dicey.
Konsep rechtstaat menurut Julius Stahl secara sederhana dimaksudkan dengan negara hukum adalah
negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Konsep Negara hukum
atau Rechtsataat menurut Julius Stahl mencakup 4 elemen, yaitu :
1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha Negara
Sedangkan menurut A.V.Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan
Rule of Law , yaitu :
1. Supremasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh
dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah.
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.
1 2 3 4

8. Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan
perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah
dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu :
1. Perlindungan hukum yang preventif (mencegah)
Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan
untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya
sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang
menjadi definitife.
2. Perlindungan hukum yang represif (menyembuhkan)
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan
sengketa.
1 2 3 4

9. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Penegakan
berasal dari kata tegak yang memiliki arti berdiri, tetap
teguh tidak berubah, sigap (tidak lemas). Sedangkan
Penegakan memiliki arti proses, cara untuk menjadi
tegak
Pengertian penegakan dalam ilmu hukum adalah
proses pemungsian norma-norma hukum secara nyata
sebagai pedoman perilaku atau hubungan–hubungan
hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
1 2 3

10. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan proses perwujudan ide-ide (ide
keadlian, ide kepastian hukum, dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi
kenyataan. Unsur – unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum sebagai berikut.
a. Kepastian Hukum
Kepastian hukum merupakan perlindunagn yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang,
yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan
tertentu.
b. Kemanfaatan
Hukum adalah untuk manusia. Maka hukum atau penegak harus memberi manfaat atau
kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena
pelaksanaan atau penegakan hukum
c. Keadilan
Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang,
bersifat menyamarkan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, indivudualistis, dan tidak
menyamaratakan.
1 2 3

11. Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan
berfungsinya semua komponen system hukum.
Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni
1. komponen struktur hukum (legal structure),
Struktur hukum (legal structure) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu
sistem.
2. komponen substansi hukum (legal substance)
Substansi hukum (legal substance) aturan-aturan dan norma-norma actual yang dipergunakan
oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam
sistem. Adapun kultur atau budaya hu-kum
3. komponen budaya hukum (legal culture).
(legal culture) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapanharapan
dan pendapat tentang hukum.
4. komponen dampak hukum (legal impact).
(legal impact) merupakan dampak hukum jika melakukan penyimpangan dari hukum itu sendiri.
Dan komponen ini merupakan penanganaan dari komponen – komponen yang lain.
1 2 3

12. Dalam hukum, landasan berfungsi untuk melindungi hukum. Agar
idealismenya terjaga. Dan agar pada saat penegakan atau pelaksanaan
hukumnya tidak menyimpang kepada hal yang lebih bersifat subjektif dan
realistis (karena sifat dasar hukum adalah objektif dan idealis.maka tentu
landasan dalam perlindungan hukum haruslah :
1. Menjamin kepastian hukum bagi setaip orang di dalam masyarakat
2. Menjamin keterriban, keteraturan, kedamaian, keadilan, kemakmuran,
kebahagiaan dan kebenaran.
3. Menjamin jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dari
msyarakat
1 2 3 4

13. Dalam upaya untuk menegakan perlindungan hukum maka
suatu negara membuat suatu UU contohnya adalah pembuatan
Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang meliputi hak cipta dan
hak atas kekayaan industri, diatur oleh beberapa UU yang
diantaranya :
1. UURI No 19 Thn 2002 tentang hak cipta
2. UURI No 15 Thn 2001 tentang merek
3. UURI no 14 Thn 2001 tentang paten
4. UURI no 29 thn 2000 tentang perlindungan varietas tanaman.
Dan masih banyaj lagi
1 2 3 4

14. Dan dalam hal ini pula penegakan hukum pun harus
mengutamakan / membuat suatu hak atas kepentingan personal
dari anggota yang mengikuti hukum tersebut contohnya Hak
terhadap kemanusiaan atau Hak Asasi Manusia (HAM) yang
memiliki landasan antara lain :
1. UUD 1945
2. Tap MPR RI
3. UU NO 39 tahun 1999 tentang HAM
4. UU no 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM
1 2 3 4

15. Landasan dalam penegakan perlindungan hukum juga tidak lepas dari
adanya norma-norma yang berlaku dalam suatu daerah tertentu. Karena
dengan adanya norma-norma / pelajaran etika akan merubah seseorang
menjadi lebih ideal di tempat dia tinggal dan lebih memungkinan untuk
diterima dengan baik oleh kalangan ditempat tersebut maupun diluar
wilayah itu.
Maka dapat disimpulkan jika norma – norma yang ada di tempat itu
tidak memikirkan pentingnya etika berarti penanganan hukum dari daerah
tersebut telah mencapai kegagalan total. Dan sebaliknya jika
pengembangan norma – norma ditempat tersebut sesuai dengan etika.
Maka baiklah pula penghuni didalamnya.
1 2 3 4

16. keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah
semata – mata menyangkut ditegakkannya hukum, akan tetapi menurut
Soerjono Soekanto sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain :
1. Hukumnya
2. Penengaknya
3. Masyarakatnya
4. Sarana dan fasilitas
5. Kebudayaan
1 2

17. keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah
semata – mata menyangkut ditegakkannya hukum, akan tetapi menurut
Soerjono Soekanto sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain :
1. Hukumnya
2. Penengaknya
3. Masyarakatnya
4. Sarana dan fasilitas
5. Kebudayaan
Dalam hal ini dimaksudkan untuk tidak boleh bertentangan
Dengan ideologi negara, dan UU dibuat haruslahh menurut
Ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan
undang – undang Sebagaimana diatur dalam konstitusi negara,
serta UU dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan
dan kondisi masyarakat dimana UU tersebut diberlakukan.
1 2

18. keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah
semata – mata menyangkut ditegakkannya hukum, akan tetapi menurut
Soerjono Soekanto sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain :
1. Hukumnya
2.Penengaknya
3. Masyarakatnya
4. Sarana dan fasilitas
5. Kebudayaan
Yakni pihak – pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang
Penegakan hukum. Baik dalam pembuatan keputusan maupun
Dalam penampung aspirasi masyarakat. Yang seharusnya
menjalankan tugasnya dengan mengutamakan keadilan dan
Profesionalisme.
1 2

19. keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah
semata – mata menyangkut ditegakkannya hukum, akan tetapi menurut
Soerjono Soekanto sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain :
1. Hukumnya
2. Penengaknya
3. Masyarakatnya
4. Sarana dan fasilitas
5. Kebudayaan
Yakni pihak – pihak yang melaksanakan hukum dilingkungannya.
Yang seharusnya dilakukan dengan penuh kesadaran akan penting
Dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat
1 2

20. keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah
semata – mata menyangkut ditegakkannya hukum, akan tetapi menurut
Soerjono Soekanto sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain :
1. Hukumnya
2. Penengaknya
3. Masyarakatnya
4. Sarana dan fasilitas
5. Kebudayaan
Yakni mencakup SDM yang terdidik dan terampil, organisasi,
Pralatan yang memadai, keuangan, dan sebagainya. Agar
Dalam penegakan hukum berjalan lancar
1 2

21. keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah
semata – mata menyangkut ditegakkannya hukum, akan tetapi menurut
Soerjono Soekanto sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain :
1. Hukumnya
2. Penengaknya
3. Masyarakatnya
4. Sarana dan fasilitas
5.Kebudayaan
Yakni merupakan nilai – nilai norma dalam pergaulan hidup.
Karena hukum selalu mengikuti norma. Jika norma dalam
Suatu kelompok baik maka penegakan hukum maupun
Hukum yang berlaku pastilah baik. Tapi jika norma dalam
Suatu kelompok itu buruk maka buruklah penegakan maupun
Pembuatan hukum di daerah tersebut.
1 2

22. Dalam mewujudkan suatu
idelisme dalam landasan hukum
dibutuhkan pihak – pihak yang
memiliki kekuataan atau
kekuasaan untuk
menjalankannya. Maka dibuatlah
beberapa aparat untuk
melaksanakan penegakan dalam
hukum, diantaranya :
1 2

23. 1 2
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga
negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya
keamanan dalam negeri. Seperti mengatur lalu lintas,
penggrebekan, dan penertiban sarana umum maupun
swasta yang menyalahi aturan hukum.
1 2 3 4

24. 1 2
Pasal 16 UURI NO 2 Tahun 2002 tentang Polri yang membicarakan tentang cara
seorang Polri menangani suatu kejahatan secara umum yang berisikan, antara lain
:
1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
2. Melarang setiap orang menggalkan / memasuki tempat kejadian perkara
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam tangkan
penyidikan
4. Meyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menyatakan serta memeriksa tanda
pengenal diri
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaaan surat
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai terangka atau saksi
“ dilanjut pada no 3”
1 2 3 4

25. 1 2
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
8. Mengadakan penghentian penyidikan
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
10. Mengajukan permintaan kepada pejabat imigrasi yang berwenang dalam keadaan mendesak
atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
saat pemeriksaan.
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik PNS serta menerima hasilnya dan
diserahkan kepada penuntut umum
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dan bertanggung jawab, dengan memebuhi syarat
1. Tidak bertentangan dengan aturan hukum
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tidakan tersebut dilakukan
3. Harus patut , masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
4. Pertimbagan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
5. Menghormati HAM
1 2 3 4

26. 1 2
1 2 3 4

27. 1 2
Kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan
negara, khususnya dibidang penuntutan (melimpahkan perkara pidana
ke pengadilan yangberwenagn dalam hal dan menurut cara yang diatur
dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim
si sidang pengadilan). Dan pemutusan pelaku harus menyertakan bukti
dan minimal 2 orang saksi.
Keberadaan Kejaksaan diatur dalam UURI no 16 tahun 2004 tentang
kejaksaan republik indonesia. yang menjelaskan bahwa kejaksaan
berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan
kepentingan umum, penegakan HAM, serta pemberantasan KKN
1 2 3 4 5

28. 1 2
Untuk mengaktifkan perannnya, lembaga kejaksaan di
Indonesia memiliki tiga tingkatan, yaitu :
1. Kejaksaan Agung di tingkat pusat yaang dipimpin oleh
seorang jaksa Agung
2. Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi yang dipimpin oleh
seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)
3. Kejaksaan Negeri yang berada di tingkat Kabupaten / Kota
yang dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri
(Kajari)
1 2 3 4 5

29. 1 2
Pada bidang pidana, Kejaksaan memiliki wewenang dan tugas diantaranya :
1. Melakukan penuntutan
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksaan putusan pidana bersyarat
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
UU
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang
dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
1 2 3 4 5

30. 1 2
Pada bidang perdata, kejaksaan dengan kekuasaan khusuus,
dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan
untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
1 2 3 4 5

31. 1 2
Dalam bidang ketertiban ketentraman umum, turut
menyelenggaranakan kegiatan :
1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
2. Pengamanan kebajikan penegakan hukum
3. Pengawasan peredaran barang cetakan
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan
masyarakat dan negara
5. Pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal
1 2 3 4 5

32. 1 2
Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh UU
untuk mengadili serangkaian tindakan yang bersifat menerima,
memeriksa dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas
bebas, jujur, adil dalam sebuah sidang pengadilan berdasarkan
ketentuan UU.
Maka dapat disimpulkan bahwa hakim haruslah tidak boleh dalam
pengaruh pihak luar. Karena akan merusak asas dari hakim itu sendiri
dan membuat nilai penegakan hukum pun menjadi memudar di
kalangan msyarakat.
1 2 3

33. 1 2
Pelaksanaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam UURI no 48 tahun 2009
tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari
UURI no 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan UU
tersebut kekuasaan hakim di Indonesia dapat di klarifikasikan menjadi 3
kelompok, yaitu :
1. Hakim pada Mahkamah Agung (MA) disebut Hakim Agung
2. Hakim pada badan peradilan, yaitu ; peradilan umum, peradilan agama,
peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan hakim pada
pengadilan khusus yang berada dlam lingkungan tersebut
3. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi
1 2 3

34. 1 2
1 2 3

35. 1 2
Advokat (penasehat hukum) adalah oarang yang diberi kuasa untuk
memberi bantuan dibidang hukum baik perdata atau pidana kepada
kliennya dalam bentuk konsultasi maupun bantuan hukum aktif
berupa hal – hal seperti mewakil, mendampingi, membela, dan
melakukan tindakan hukum lain demi kepentingan kliennya.
Adapun tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan
mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi
pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan
perkarannya dan sebagainya.
41 2 3

36. 1 2
Keberadaan advokat sebagai salah satau penegak hukum diatur dalam UURI no 18 tahun
2003 tentang advokat. Berdasarkan UU tersebut advokat mempunyai hak dan kewajiban.
Hak advokat diantaranya :
1. Bebas mengeluarkan pendapat / pertanyaan dalam membela perkara
2. Bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara dengan tetap
berpegang pada kode etik dan UU
3. Tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya untuk
membela klien
4. Berhak memperoleh info, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah
maupun pihak lain
5. Berhak atas kerahasiaan hubungan klien baik dalam data maupun komunikasi
6. Tidak dapat diidentikan dengan kliennya dakam membela perkara oleh pihak
berwenang ataupun masyarakat
41 2 3

37. 1 2
Adapun kewajiban advokat adalah :
1. Dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan klien berdasarkan suku, ras,
keturunan, agama, politik, latar belakang sosial ataupun jenis kelamin
2. Wajib merahasiakan segaka sesuatu yang diketahui / diperoleh dari klien kecuali
ditentukan lain dengan UU
3. Dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan
martabat profesinya
4. Dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa hingga
merugikan profesi advokat / mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam
menjalankan tugas profesinya
5. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profes advokat selama
memangku jabatannya
41 2 3

38. 1 2
1 2 3 4

39. Dalam perwujudan perlindungan dan penengakan hukum, dibutuhkan
sebuah upaya – upaya agar perlindungan dapat terjamin. Dan hal
tersebut harus diterapkan oleh semua pihak baik pihak yang
membuat hukum maupun yang melaksanakan hukum.
Dan dibutuhkan adanya kesadaran dan Kepercayaan kepada hukum
bahwa hukum tersebut memang berdampak baik bagi diri sendiri
dan orang lain. Karena jika kita menaati sebuah hukum / aturan di
suatu tempat maka secara langsung kita pun ikut serta dalam
menegakan hukum. Dan jika sebaliknya kita melanggar, maka kita
adalah orang – orang yang meruntuhkan / merusak sistem hukum
1 2 3 4

40. Upaya penegakan hukum yang telah turun – temurun dan berbudaya di suatu tempat di
sebut norma. Dan macam – macam norma yang berlaku di masyarakat adalah :
1 2 3 4
no Norma Pengertian Contoh Sanksi
1 Agama Petunjuk hidup bersember
dari tuhan.
Beribadah Tidak
langsung
2 Kesusilaan Pedoman pergaulan yang
bersumber hati nurani
Jujur
Toleransi
Penyesalan
Malu
3 Kesopanan Pedoman hidup yang muncul
dari pergaulan
Menghormati
Bekerja sama
Celaan dari
masyarakat
4 Hukum Pedoman hidup yang dibuat
badan berwenang
Tertib aturan Tegas dan
Nyata

41. 1 2 3 4

42. HHH
1 2 3 4
Toleransi