SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
HUKUM BISNIS
PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Oleh:
Dr. Budi S. Purnomo, SE., MM., Msi.
HUKUM BISNIS - BSP 1
POKOK BAHASAN
2
HUKUM BISNIS - BSP
Pertemuan Materi
1 Hukum dan Hukum Bisnis
2 Subyek dan Obyek Hukum
3 Hak- hak Kebendaan
4 Badan hukum dan Badan Usaha
5 Badan hukum dan Badan Usaha
6 Legalitas Perusahaan di Indonesia
7 Hukum Perjanjian (Kontrak Bisnis)
8 UJIAN TENGAH SEMESTER
9 Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Bisnis
10 Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Bisnis
11 Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis
12 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Hutang
13 Hak Atas Kekayaan Intelektual
14 Aspek Hukum Pembiayaan dalam Bisnis
15 Aspek Hukum Ketenagakerjaan
16 UJIAN AKHIR SEMESTER
REFERENSI
 Zaeni Asyhadi, SH. M.Hum., Hukum Bisnis, edisi
Revisi, Rajawali Pers, 2009.
 Simatupang, Richard Burton, Aspek Hukum Dalam
Bisnis, rineka Cipta, 2007.
 UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 UU RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 Hand out: bsphandout@yahoo.co.id
 Literatur lain yang relevan.
3
HUKUM BISNIS - BSP
EVALUASI PEMBELAJARAN
4
HUKUM BISNIS - BSP
No
.
Komponen Evaluasi Bobot
1 Tugas 20%
2 Ujian Tengah Semester 40%
3 Ujian Akhir Semester 40%
Total 100%
Kehadiran
Sesuai dengan aturan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pendidikan Indonesia, ketidakhadiran tanpa keterangan
maksimum adalah 20%. Bagi mereka yang tingkat ketidakhadirannya
lebih dari 20% tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir dan
otomatis akan memperoleh nilai E.
PENGERTIAN &
RUANG LINGKUP
HUKUM
HUKUM BISNIS - BSP 5
PENGERTIAN HUKUM
Manusia adalah mahluk sosial. Di mana ada
masyarakat, di sana ada hukum (Ubi Societas Ubi Ius).
Hukum (yg dibuat manusia): aturan-aturan perilaku yang
dapat diberlakukan/diterapkan untuk mengatur
(terutama) hubungan antar manusia dan antara manusia
dan masyarakatnya.
HUKUM BISNIS - BSP 6
Kaidah Agama Kaidah
Kesusilaan
Kaidah Sopan
Santun
Kaidah Hukum
TUJUAN Penyempurnaan manusia agar
jangan menjadi manusia yang
jahat
Ketertiban masyarakat
ISI Ditujukan kepada sikap lahir dan
batin
Ditujukan kepada sikap lahir
ASAL USUL Dari Tuhan Dari diri sendiri
(nurani)
Dari
masyarakat
secara tidak
resmi
Dari
masyarakat
secara resmi
SANKSI Dari Tuhan &
Institusi yg
berwenang
menjatuhkan
sanksi
Dari diri sendiri
dan masyarakat
secara tidak
resmi
Dari
masyarakat
secara tidak
resmi
Dari
masyarakat
secara resmi
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KAIDAH
HUKUM BISNIS - BSP 7
Definisi Hukum
 Drs. E. Utrecht, SH, Hukum adalah
himpunan peraturan-peraturan (perintah-
perintah dan larangan-larangan) yang
mengurus tata tertib suatu masyarakat dan
karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
 SM. Amin, SH, Hukum adalah kumpulan
peraturan-peraturan yang terdiri dari norma
dan sanksi-sanksi.
HUKUM BISNIS - BSP 8
Definisi Hukum
 J.C.T. Simorangkir, SH & Woerjono Sastroparnoto, Hukum
adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang
menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan
masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang
berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan
tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu hukuman
tertentu.
 Soerojo Wignjodipoero, hukum adalah himpunan peraturan2
hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah,
larangan atau perizinan untuk berbuat tidak berbuat
sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib
dalam kehidupan masyarakat.
HUKUM BISNIS - BSP 9
Definisi Hukum
 “Hukum adalah himpunan peraturan-
peraturan yang mengatur pergaulan hidup
masyarakat, yang dibuat oleh lembaga yang
berwenang, bersifat memaksa, berisi
perintah dan larangan yang apabila
dilanggar akan mendapat sanksi yang
tegas”
HUKUM BISNIS - BSP 10
Berdasarkan definisi di atas dapat
diuraikan, Hukum:
 Himpunan peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat
maksudnya adalah bahwa hukum itu dibuat secara tertulis yang terdiri dari
kaedah yang mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat maupun negara.
 Dibuat oleh lembaga yang berwenang adalah hukum tersebut dibuat oleh
lembaga yang benar-benar diberi amanat untuk membuatnya oleh rakyat asal
tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat sehingga masyarakata
aman, tentram, tertib dan damai.
 Bersifat memaksa karena hukum itu dalam penegakannya dapat dipaksakan
walaupun masyarakat menolaknya.
 Berisi perintah dan larangan maksudnya adalah bahwa hukum tersebut adanya
sesuatu yang harus dilaksanakan dan sesuatu harus ditinggalkan.
 Adanya sanksi yang tegas maksudnya adalah hukum tersebut apabila dilanggar
maka mendapat sanksi yang langsung dapat diberikan walaupun melalui
proses persidangan terlebih dahulu.
HUKUM BISNIS - BSP 11
ISI KAIDAH HUKUM
• PERINTAH
Harus dijalankan, merupakan keharusan.
Contoh: pasal 1 UU 1/1974 tentang Perkawinan.
(Perkawinan dan tujuannya berdasarkan Ketuhanan
YME)
• LARANGAN
Hal-hal yang tidak boleh/dilarang dilakukan
Contoh: pasal 8 UU 1/1974 tentang Perkawinan. (larangan
perkawinan)
• PERKENAN
Hal-hal yang boleh dilakukan namun bukan keharusan.
Contoh: pasal 29 UU 1/1974 tentang Perkawinan. (Perjanjian kawin)
HUKUM BISNIS - BSP 12
SUMBER HUKUM
1. Perundang-undangan
2. Perjanjian: peristiwa di mana pihak I berjanji kpd
pihak lain utk melaksanakan/tdk melaksanakan suatu
hal yg bersifat mengikat para pihak)
3. Traktat (Perjanjian Internasional: Perjanjian yg
diadakan oleh 2 negara/lebih. Kedudukannya = UU)
4. Jurisprudensi (putusan pengadilan yg telah
berkekuatan hukum tetap, yg secara umum
memutuskan suatu persoalan yg belum ada
pengaturannya pd sumber hukum lain)
5. Kebiasaan
6. Pendapat sarjana/ahli (doktrin)
HUKUM BISNIS - BSP 13
PEMBIDANGAN HUKUM
PUBLIK
 HUKUM PIDANA
 H. PAJAK
 H. TATA NEGARA
 H. INTERNASIONAL
 DLL.
 PRIVAT
 HUKUM PERDATA
 H. DAGANG
 H. PERBURUHAN
 H. PERKAWINAN
 H. PERTANAHAN/
AGRARIA
 H. WARIS
 DLL.
HUKUM BISNIS - BSP 14
PERBEDAAN
H. PUBLIK – H. PRIVAT
H. PUBLIK
1. MENGATUR HUBUNGAN
WARGANEGARA DENGAN
NEGARA
2. MENGATUR KEPENTINGAN
UMUM
3. TIDAK DIKENAL
PERDAMAIAN
4. SANKSINYA ADALAH
KURUNGAN
5. HUKUMANNYA BERSIFAT
MEMAKSA
6. PEMERINTAH TURUT CAMPUR
BAIK DIMINTA MAUPUN
TIDAK
H. PRIVAT
1. MENGATUR HUBUNGAN
WARGA NEGARA DENGAN
WARGANEGARA
2. MENGATUR KEPENTINGAN
INDIVIDU
3. DIKENAL PERDAMAIAN
4. SANKSI GANTI RUGI
5. HUKUMANNYA BERSIFAT
MENGATUR
6. PEMERINTAH TURUT
CAMPUR APABILA DIMINTA
HUKUM BISNIS - BSP 15
BISNIS &
HUKUM BISNIS
HUKUM BISNIS - BSP 16
PENGERTIAN BISNIS
 Richard Burton Simatupang: “bisnis sering diartikan
sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang
atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa
kegiatan mengadakan barang-barang atas jasa-jasa maupun
fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau
disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan”.
 KBB Indonesia, “Bisnis adalah usaha dagang, usaha
komersial dalam dunia perdagangan”.
 Bisnis adalah semua aktivitas yang melibatkan
penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan
diinginkan oleh orang lain, tujuannya untuk
mendapatkan keuntungan
HUKUM BISNIS - BSP 17
RAGAM KEGIATAN BISNIS
1. Bisnis dalama arti kegiatan perdagangan (Commerce), yaitu :
keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang
dan badan-badan, baik di dalam negeri maupun diluar negeri
ataupun antara negara untuk tujuan memperoleh keuntungan.
Contoh : Produsen (pabrik), dealer, agen, grosir, toko, dsb.
2. Bisnis dalam arti kegiatan Pabrikasi/Manufaktur yaitu kegiatan
memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya
lebih berguna dari asalnya. Contoh : Pengolahan Hasil
Hutan/Kebun/Tambang; Pembangunan gedung/jembatan;
Pabrik makanan/pakaian/kerajinan/mesin, dsb.
3. Bisnis dalam arti kegiatan jasa-jasa (Service), yaitu : kegiatan
yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang
maupun badan. Contoh : Jasa perhotelan, konsultan, asuransi,
pariwisata, pengacara, (lawyer), penilai (Appraisal), akuntan, dll.
HUKUM BISNIS - BSP 18
DEFINISI HUKUM BISNIS
 Munir Fuady (2005): hukum binis adalah suatu perangkat
kaidah hukum (termasuk enforcement-nya) yang mengatur
tentang tatacara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang,
industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi
atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang
dari para entrepreneunr dalam risiko tertentu dengan usaha
tertentu dengan motif (dari entrepreneur tersebut) adalah
untuk mendapatkan keuntungan.
 Dr. Johannes Ibrahim, SH, M.Hum.: hukum bisnis adalah
seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk
mengatur serta menyelesaikan pesoalan-pesoalan yang
timbul dalam aktivitas antar manusia khususnya dalam
bidang perdagangan.
HUKUM BISNIS - BSP 19
Ruang lingkup Hukum Bisnis
1. Kontrak bisnis
2. Bentuk-bentuk badan usaha (PT, CV, Firma)
3. Perusahaan go publik dan pasar modal
4. Jual beli perusahaan
5. Penanaman modal/investasi (PAM/PMDN)
6. Kepailitan dan likuidasi
7. Merger, konsolidasi dan akuisisi
8. Perkreditan dan pembiayaan
9. Jaminan hutang
HUKUM BISNIS - BSP 20
Ruang lingkup Hukum Bisnis
10. Surat-surat berharga
11. Ketenagakerjaan/perburuhan
12. Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Hak Paten
(UU No. 14 tahun 2001, Hak Merek UU No.
15 tahun 2001, Hak Cipta (UU No. 1 19 tahun
2002), Perlindungan Varietas Tanaman (UU
No. 29 tahun 2000), Rahasia Dagang (UU No.
30 tahun 2000 ), Desain Industri, (UU No. 31
tahun 2000), dan Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu (UU No. 32 tahun 2000).
HUKUM BISNIS - BSP 21
Ruang lingkup Hukum Bisnis
13. Larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
14. Perlindungan konsumen (UU No.8/1999)
15. Keagenan dan distribusi
16. Asuransi (UU No. 2/1992)
17. Perpajakan
18. Penyelesaian sengketa bisnis
19. Bisnis internasional
20. Hukum pengangkutan (darat, laut, udara)
HUKUM BISNIS - BSP 22
Ruang lingkup Hukum Bisnis
21. Alih Teknologi – perlu perlindungan dan jaminan kepastian
hukum bagi pemilik teknologi maupun pengguna teknologi
seperti mengenai bentuk dan cara pengalihan teknologi asing ke
dalam negeri.
22. Hukum perindustrian/industri pengolahan.
23. Hukum Kegiatan perusahan multinasional (ekspor – inport)
24. Hukum Kegiatan Pertambangan
25. Hukum Perbankan (UU No. 10/1998) dan surat-surat berharga
26. Hukum Real estate/perumahan/bangunan
27. Hukum Perjanjian internasional/perdagangan internasional.
28. Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15 tahun
2002)
HUKUM BISNIS - BSP 23
FUNGSI HUKUM BISNIS
1. Sebagai sumber informasi yang berguna bagi
praktisi bisnis,
2. Untuk memahami hak-hak dan kewajibannya
dalam praktik bisnis,
3. Agar terwujud watak dan perilaku aktivitas
dibidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat
dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian
hukum).
HUKUM BISNIS - BSP 24
SUMBER HUKUM BISNIS
Secara umum sumber hukum bisnis (sumber
hukum perundangan) tersebut adalah :
1. Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Hukum Dagang (KUHDagang)
3. Hukum Publik (pidana Ekonomi/KUHPidana)
4. Peraturan Perundang-undangan diluar KUH
Perdata, KUH Pidana, KUH Dagang
HUKUM BISNIS - BSP 25
PENERAPAN HUKUM
Bagaimana penerapan hukum dalam kegiatan
bisnis?
 Subyek hukum pelaku bisnis
 Peristiwa hukum yang dilakukan oleh pelaku
bisnis
 Obyek hukum dari suatu kegiatan bisnis
 Keterangan dari suatu kegiatan bisnis, yaitu :
akibat hukum, pilihan hukum
HUKUM BISNIS - BSP 26
TERIMA KASIH
HUKUM BISNIS - BSP 27

More Related Content

What's hot

Aspek hukum dalam bisnis
Aspek hukum dalam bisnis Aspek hukum dalam bisnis
Aspek hukum dalam bisnis Eko Mardianto
 
Materi hukum-bisnis-1
Materi hukum-bisnis-1Materi hukum-bisnis-1
Materi hukum-bisnis-1Zsazsa Dhysha
 
Hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat copy
Hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat   copyHukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat   copy
Hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat copyNovhy Haryani
 
2.1 - Menganalisis Peluang Usaha
2.1 - Menganalisis Peluang Usaha2.1 - Menganalisis Peluang Usaha
2.1 - Menganalisis Peluang UsahaIchsan Mujahid
 
Pb9 kewirausahaan dan kepemilikan bisnis baru.ppt
Pb9 kewirausahaan dan kepemilikan bisnis baru.pptPb9 kewirausahaan dan kepemilikan bisnis baru.ppt
Pb9 kewirausahaan dan kepemilikan bisnis baru.pptDeby Andriana
 
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Penetapan Segmentasi dan Target Pasar _Materi Training
Penetapan Segmentasi dan Target Pasar _Materi TrainingPenetapan Segmentasi dan Target Pasar _Materi Training
Penetapan Segmentasi dan Target Pasar _Materi TrainingKanaidi ken
 
marketing mix 4p
marketing mix 4pmarketing mix 4p
marketing mix 4pmas karebet
 
Strategi Pengembangan Koperasi & UMKM - 2018
Strategi Pengembangan Koperasi & UMKM - 2018Strategi Pengembangan Koperasi & UMKM - 2018
Strategi Pengembangan Koperasi & UMKM - 2018Lulu Wildatiumi
 
Sosiologi hukum
Sosiologi hukumSosiologi hukum
Sosiologi hukumMeehawk
 
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUALHAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUALFair Nurfachrizi
 
Ppt Perlindungan Konsumen
Ppt Perlindungan KonsumenPpt Perlindungan Konsumen
Ppt Perlindungan Konsumenrianymonika
 
Etika bisnis : PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN ETIKA BISNIS
Etika bisnis : PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN ETIKA BISNISEtika bisnis : PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN ETIKA BISNIS
Etika bisnis : PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN ETIKA BISNISlevana412y
 

What's hot (20)

Aspek hukum dalam bisnis
Aspek hukum dalam bisnis Aspek hukum dalam bisnis
Aspek hukum dalam bisnis
 
Materi hukum-bisnis-1
Materi hukum-bisnis-1Materi hukum-bisnis-1
Materi hukum-bisnis-1
 
Etika Bisnis
Etika BisnisEtika Bisnis
Etika Bisnis
 
Hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat copy
Hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat   copyHukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat   copy
Hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat copy
 
2.1 - Menganalisis Peluang Usaha
2.1 - Menganalisis Peluang Usaha2.1 - Menganalisis Peluang Usaha
2.1 - Menganalisis Peluang Usaha
 
Pb9 kewirausahaan dan kepemilikan bisnis baru.ppt
Pb9 kewirausahaan dan kepemilikan bisnis baru.pptPb9 kewirausahaan dan kepemilikan bisnis baru.ppt
Pb9 kewirausahaan dan kepemilikan bisnis baru.ppt
 
Pendirian koperasi
Pendirian koperasiPendirian koperasi
Pendirian koperasi
 
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
Penetapan Segmentasi dan Target Pasar _Materi Training
Penetapan Segmentasi dan Target Pasar _Materi TrainingPenetapan Segmentasi dan Target Pasar _Materi Training
Penetapan Segmentasi dan Target Pasar _Materi Training
 
HUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAANHUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAAN
 
marketing mix 4p
marketing mix 4pmarketing mix 4p
marketing mix 4p
 
Strategi Pengembangan Koperasi & UMKM - 2018
Strategi Pengembangan Koperasi & UMKM - 2018Strategi Pengembangan Koperasi & UMKM - 2018
Strategi Pengembangan Koperasi & UMKM - 2018
 
Sosiologi hukum
Sosiologi hukumSosiologi hukum
Sosiologi hukum
 
Asuransi
AsuransiAsuransi
Asuransi
 
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUALHAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
 
Ppt Perlindungan Konsumen
Ppt Perlindungan KonsumenPpt Perlindungan Konsumen
Ppt Perlindungan Konsumen
 
LEGALITAS UMKM (OSS).pptx
LEGALITAS UMKM (OSS).pptxLEGALITAS UMKM (OSS).pptx
LEGALITAS UMKM (OSS).pptx
 
Etika bisnis : PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN ETIKA BISNIS
Etika bisnis : PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN ETIKA BISNISEtika bisnis : PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN ETIKA BISNIS
Etika bisnis : PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN ETIKA BISNIS
 
Hukum Bisnis
Hukum BisnisHukum Bisnis
Hukum Bisnis
 

Similar to 1 Hukum Bisnis.ppt

makalah hukum dan sosial bisnis (doc)
makalah hukum dan sosial bisnis (doc)makalah hukum dan sosial bisnis (doc)
makalah hukum dan sosial bisnis (doc)Putri Sanuria
 
Aspek hukum dalam bisnis
Aspek hukum dalam bisnisAspek hukum dalam bisnis
Aspek hukum dalam bisnissoki leonardi
 
1. Pengantar Hukum Bisnis.pptx
1. Pengantar Hukum Bisnis.pptx1. Pengantar Hukum Bisnis.pptx
1. Pengantar Hukum Bisnis.pptxauroraaurora41
 
Hbl 3, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, un...
Hbl 3, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, un...Hbl 3, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, un...
Hbl 3, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, un...AS_Ramadhandy
 
Materi hukum-bisnis-1-130923195814-phpapp01
Materi hukum-bisnis-1-130923195814-phpapp01Materi hukum-bisnis-1-130923195814-phpapp01
Materi hukum-bisnis-1-130923195814-phpapp01Ra Harja
 
Hbl, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk bisnis usaha, uni...
Hbl, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk bisnis usaha, uni...Hbl, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk bisnis usaha, uni...
Hbl, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk bisnis usaha, uni...AS_Ramadhandy
 
1. Perusahaan.pptx
1. Perusahaan.pptx1. Perusahaan.pptx
1. Perusahaan.pptxdonihasmanto
 
VI. Pembagian Hukum.pptx
VI. Pembagian Hukum.pptxVI. Pembagian Hukum.pptx
VI. Pembagian Hukum.pptxdonihasmanto
 
HUKUM-DAGANG-1.pptx
HUKUM-DAGANG-1.pptxHUKUM-DAGANG-1.pptx
HUKUM-DAGANG-1.pptxFauzan880971
 
Power Point LEGAL ASPECT & ETIQUETTE BUSINESS Macam-Macam Hukum dan Ruang...
Power Point LEGAL  ASPECT  & ETIQUETTE  BUSINESS Macam-Macam  Hukum dan Ruang...Power Point LEGAL  ASPECT  & ETIQUETTE  BUSINESS Macam-Macam  Hukum dan Ruang...
Power Point LEGAL ASPECT & ETIQUETTE BUSINESS Macam-Macam Hukum dan Ruang...Butet Simbolon
 
Power Point LEGAL ASPECT & ETIQUETTE BUSINESS Macam-Macam Hukum dan Ruan...
 Power Point LEGAL  ASPECT  & ETIQUETTE  BUSINESS Macam-Macam  Hukum dan Ruan... Power Point LEGAL  ASPECT  & ETIQUETTE  BUSINESS Macam-Macam  Hukum dan Ruan...
Power Point LEGAL ASPECT & ETIQUETTE BUSINESS Macam-Macam Hukum dan Ruan...Butet Simbolon
 
Presentation macam macam hukum bisnis dan ruang lingkup
Presentation macam macam hukum bisnis dan ruang lingkupPresentation macam macam hukum bisnis dan ruang lingkup
Presentation macam macam hukum bisnis dan ruang lingkupButet Simbolon
 
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdataBadan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdataZainal Abidin
 
prinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariah
prinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariahprinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariah
prinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariahAlalan Tanala
 
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...megiirianti083
 

Similar to 1 Hukum Bisnis.ppt (20)

makalah hukum dan sosial bisnis (doc)
makalah hukum dan sosial bisnis (doc)makalah hukum dan sosial bisnis (doc)
makalah hukum dan sosial bisnis (doc)
 
Aspek hukum dalam bisnis
Aspek hukum dalam bisnisAspek hukum dalam bisnis
Aspek hukum dalam bisnis
 
1. Pengantar Hukum Bisnis.pptx
1. Pengantar Hukum Bisnis.pptx1. Pengantar Hukum Bisnis.pptx
1. Pengantar Hukum Bisnis.pptx
 
Hbl 3, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, un...
Hbl 3, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, un...Hbl 3, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, un...
Hbl 3, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, un...
 
Materi hukum-bisnis-1-130923195814-phpapp01
Materi hukum-bisnis-1-130923195814-phpapp01Materi hukum-bisnis-1-130923195814-phpapp01
Materi hukum-bisnis-1-130923195814-phpapp01
 
Hbl, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk bisnis usaha, uni...
Hbl, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk bisnis usaha, uni...Hbl, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk bisnis usaha, uni...
Hbl, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk bisnis usaha, uni...
 
Hukum bisnis
Hukum bisnisHukum bisnis
Hukum bisnis
 
Bisnis-pertemuan-2.pptx
Bisnis-pertemuan-2.pptxBisnis-pertemuan-2.pptx
Bisnis-pertemuan-2.pptx
 
1. Perusahaan.pptx
1. Perusahaan.pptx1. Perusahaan.pptx
1. Perusahaan.pptx
 
VI. Pembagian Hukum.pptx
VI. Pembagian Hukum.pptxVI. Pembagian Hukum.pptx
VI. Pembagian Hukum.pptx
 
HUKUM-DAGANG-1.pptx
HUKUM-DAGANG-1.pptxHUKUM-DAGANG-1.pptx
HUKUM-DAGANG-1.pptx
 
HUKUM-DAGANG-1.pptx
HUKUM-DAGANG-1.pptxHUKUM-DAGANG-1.pptx
HUKUM-DAGANG-1.pptx
 
Hukum bisnis.1
Hukum bisnis.1Hukum bisnis.1
Hukum bisnis.1
 
Power Point LEGAL ASPECT & ETIQUETTE BUSINESS Macam-Macam Hukum dan Ruang...
Power Point LEGAL  ASPECT  & ETIQUETTE  BUSINESS Macam-Macam  Hukum dan Ruang...Power Point LEGAL  ASPECT  & ETIQUETTE  BUSINESS Macam-Macam  Hukum dan Ruang...
Power Point LEGAL ASPECT & ETIQUETTE BUSINESS Macam-Macam Hukum dan Ruang...
 
Power Point LEGAL ASPECT & ETIQUETTE BUSINESS Macam-Macam Hukum dan Ruan...
 Power Point LEGAL  ASPECT  & ETIQUETTE  BUSINESS Macam-Macam  Hukum dan Ruan... Power Point LEGAL  ASPECT  & ETIQUETTE  BUSINESS Macam-Macam  Hukum dan Ruan...
Power Point LEGAL ASPECT & ETIQUETTE BUSINESS Macam-Macam Hukum dan Ruan...
 
Presentation macam macam hukum bisnis dan ruang lingkup
Presentation macam macam hukum bisnis dan ruang lingkupPresentation macam macam hukum bisnis dan ruang lingkup
Presentation macam macam hukum bisnis dan ruang lingkup
 
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdataBadan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
 
prinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariah
prinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariahprinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariah
prinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariah
 
Pengantar Hukum Indonesia.pptx
Pengantar Hukum Indonesia.pptxPengantar Hukum Indonesia.pptx
Pengantar Hukum Indonesia.pptx
 
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...
 

More from SeptylytaRahmitaPutr

menyusun rencana anggaran biaya proyek rs
menyusun rencana anggaran biaya proyek rsmenyusun rencana anggaran biaya proyek rs
menyusun rencana anggaran biaya proyek rsSeptylytaRahmitaPutr
 
clinicalpathwayforrsudende-141109200752-conversion-gate01.pptx
clinicalpathwayforrsudende-141109200752-conversion-gate01.pptxclinicalpathwayforrsudende-141109200752-conversion-gate01.pptx
clinicalpathwayforrsudende-141109200752-conversion-gate01.pptxSeptylytaRahmitaPutr
 
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptx
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptxMANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptx
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptxSeptylytaRahmitaPutr
 
PPT-UEU-Standar-Akreditasi-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-1.pptx
PPT-UEU-Standar-Akreditasi-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-1.pptxPPT-UEU-Standar-Akreditasi-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-1.pptx
PPT-UEU-Standar-Akreditasi-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-1.pptxSeptylytaRahmitaPutr
 
PROKER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISS.pptx
PROKER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISS.pptxPROKER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISS.pptx
PROKER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISS.pptxSeptylytaRahmitaPutr
 
2. Praktikum Kegiatan Ekonomi kesehatan.pptx
2. Praktikum Kegiatan Ekonomi kesehatan.pptx2. Praktikum Kegiatan Ekonomi kesehatan.pptx
2. Praktikum Kegiatan Ekonomi kesehatan.pptxSeptylytaRahmitaPutr
 
ANALISA KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER.ppt
ANALISA KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER.pptANALISA KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER.ppt
ANALISA KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER.pptSeptylytaRahmitaPutr
 

More from SeptylytaRahmitaPutr (12)

menyusun rencana anggaran biaya proyek rs
menyusun rencana anggaran biaya proyek rsmenyusun rencana anggaran biaya proyek rs
menyusun rencana anggaran biaya proyek rs
 
clinicalpathwayforrsudende-141109200752-conversion-gate01.pptx
clinicalpathwayforrsudende-141109200752-conversion-gate01.pptxclinicalpathwayforrsudende-141109200752-conversion-gate01.pptx
clinicalpathwayforrsudende-141109200752-conversion-gate01.pptx
 
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptx
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptxMANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptx
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptx
 
PPT-UEU-Standar-Akreditasi-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-1.pptx
PPT-UEU-Standar-Akreditasi-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-1.pptxPPT-UEU-Standar-Akreditasi-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-1.pptx
PPT-UEU-Standar-Akreditasi-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-1.pptx
 
PROKER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISS.pptx
PROKER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISS.pptxPROKER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISS.pptx
PROKER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISS.pptx
 
PENGANGGARAN KESEHATAN.pptx
PENGANGGARAN KESEHATAN.pptxPENGANGGARAN KESEHATAN.pptx
PENGANGGARAN KESEHATAN.pptx
 
BAURAN PEMASARAN.ppt
BAURAN PEMASARAN.pptBAURAN PEMASARAN.ppt
BAURAN PEMASARAN.ppt
 
DESIGN PRODUK.ppt
DESIGN PRODUK.pptDESIGN PRODUK.ppt
DESIGN PRODUK.ppt
 
2. Praktikum Kegiatan Ekonomi kesehatan.pptx
2. Praktikum Kegiatan Ekonomi kesehatan.pptx2. Praktikum Kegiatan Ekonomi kesehatan.pptx
2. Praktikum Kegiatan Ekonomi kesehatan.pptx
 
PASAR PELAYANAN KESEHATAN.pptx
PASAR PELAYANAN KESEHATAN.pptxPASAR PELAYANAN KESEHATAN.pptx
PASAR PELAYANAN KESEHATAN.pptx
 
1. MANAJEMEN RESIKO.ppt
1. MANAJEMEN RESIKO.ppt1. MANAJEMEN RESIKO.ppt
1. MANAJEMEN RESIKO.ppt
 
ANALISA KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER.ppt
ANALISA KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER.pptANALISA KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER.ppt
ANALISA KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER.ppt
 

Recently uploaded

1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwdfurinews
 
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptxSahlimaHutagalung
 
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdekaLaporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdekajohan effendi
 
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88KangGunawan2
 
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptxPraktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptxEndah261450
 
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogelmenang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogelHaseebBashir5
 
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptx
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptxAnalisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptx
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptxEvita50
 
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang MenarikSkintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang MenarikHaseebBashir5
 
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda KetahuiPanduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda KetahuiHaseebBashir5
 
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online""Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"HaseebBashir5
 

Recently uploaded (10)

1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
 
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx
 
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdekaLaporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
 
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
 
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptxPraktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
 
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogelmenang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
 
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptx
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptxAnalisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptx
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptx
 
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang MenarikSkintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
 
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda KetahuiPanduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
 
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online""Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
 

1 Hukum Bisnis.ppt

  • 1. HUKUM BISNIS PRODI AKUNTANSI FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Oleh: Dr. Budi S. Purnomo, SE., MM., Msi. HUKUM BISNIS - BSP 1
  • 2. POKOK BAHASAN 2 HUKUM BISNIS - BSP Pertemuan Materi 1 Hukum dan Hukum Bisnis 2 Subyek dan Obyek Hukum 3 Hak- hak Kebendaan 4 Badan hukum dan Badan Usaha 5 Badan hukum dan Badan Usaha 6 Legalitas Perusahaan di Indonesia 7 Hukum Perjanjian (Kontrak Bisnis) 8 UJIAN TENGAH SEMESTER 9 Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Bisnis 10 Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Bisnis 11 Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis 12 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang 13 Hak Atas Kekayaan Intelektual 14 Aspek Hukum Pembiayaan dalam Bisnis 15 Aspek Hukum Ketenagakerjaan 16 UJIAN AKHIR SEMESTER
  • 3. REFERENSI  Zaeni Asyhadi, SH. M.Hum., Hukum Bisnis, edisi Revisi, Rajawali Pers, 2009.  Simatupang, Richard Burton, Aspek Hukum Dalam Bisnis, rineka Cipta, 2007.  UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  UU RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  Hand out: bsphandout@yahoo.co.id  Literatur lain yang relevan. 3 HUKUM BISNIS - BSP
  • 4. EVALUASI PEMBELAJARAN 4 HUKUM BISNIS - BSP No . Komponen Evaluasi Bobot 1 Tugas 20% 2 Ujian Tengah Semester 40% 3 Ujian Akhir Semester 40% Total 100% Kehadiran Sesuai dengan aturan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, ketidakhadiran tanpa keterangan maksimum adalah 20%. Bagi mereka yang tingkat ketidakhadirannya lebih dari 20% tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir dan otomatis akan memperoleh nilai E.
  • 6. PENGERTIAN HUKUM Manusia adalah mahluk sosial. Di mana ada masyarakat, di sana ada hukum (Ubi Societas Ubi Ius). Hukum (yg dibuat manusia): aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan/diterapkan untuk mengatur (terutama) hubungan antar manusia dan antara manusia dan masyarakatnya. HUKUM BISNIS - BSP 6
  • 7. Kaidah Agama Kaidah Kesusilaan Kaidah Sopan Santun Kaidah Hukum TUJUAN Penyempurnaan manusia agar jangan menjadi manusia yang jahat Ketertiban masyarakat ISI Ditujukan kepada sikap lahir dan batin Ditujukan kepada sikap lahir ASAL USUL Dari Tuhan Dari diri sendiri (nurani) Dari masyarakat secara tidak resmi Dari masyarakat secara resmi SANKSI Dari Tuhan & Institusi yg berwenang menjatuhkan sanksi Dari diri sendiri dan masyarakat secara tidak resmi Dari masyarakat secara tidak resmi Dari masyarakat secara resmi PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KAIDAH HUKUM BISNIS - BSP 7
  • 8. Definisi Hukum  Drs. E. Utrecht, SH, Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah- perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.  SM. Amin, SH, Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. HUKUM BISNIS - BSP 8
  • 9. Definisi Hukum  J.C.T. Simorangkir, SH & Woerjono Sastroparnoto, Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu hukuman tertentu.  Soerojo Wignjodipoero, hukum adalah himpunan peraturan2 hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau perizinan untuk berbuat tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. HUKUM BISNIS - BSP 9
  • 10. Definisi Hukum  “Hukum adalah himpunan peraturan- peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat, yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa, berisi perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas” HUKUM BISNIS - BSP 10
  • 11. Berdasarkan definisi di atas dapat diuraikan, Hukum:  Himpunan peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat maksudnya adalah bahwa hukum itu dibuat secara tertulis yang terdiri dari kaedah yang mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat maupun negara.  Dibuat oleh lembaga yang berwenang adalah hukum tersebut dibuat oleh lembaga yang benar-benar diberi amanat untuk membuatnya oleh rakyat asal tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat sehingga masyarakata aman, tentram, tertib dan damai.  Bersifat memaksa karena hukum itu dalam penegakannya dapat dipaksakan walaupun masyarakat menolaknya.  Berisi perintah dan larangan maksudnya adalah bahwa hukum tersebut adanya sesuatu yang harus dilaksanakan dan sesuatu harus ditinggalkan.  Adanya sanksi yang tegas maksudnya adalah hukum tersebut apabila dilanggar maka mendapat sanksi yang langsung dapat diberikan walaupun melalui proses persidangan terlebih dahulu. HUKUM BISNIS - BSP 11
  • 12. ISI KAIDAH HUKUM • PERINTAH Harus dijalankan, merupakan keharusan. Contoh: pasal 1 UU 1/1974 tentang Perkawinan. (Perkawinan dan tujuannya berdasarkan Ketuhanan YME) • LARANGAN Hal-hal yang tidak boleh/dilarang dilakukan Contoh: pasal 8 UU 1/1974 tentang Perkawinan. (larangan perkawinan) • PERKENAN Hal-hal yang boleh dilakukan namun bukan keharusan. Contoh: pasal 29 UU 1/1974 tentang Perkawinan. (Perjanjian kawin) HUKUM BISNIS - BSP 12
  • 13. SUMBER HUKUM 1. Perundang-undangan 2. Perjanjian: peristiwa di mana pihak I berjanji kpd pihak lain utk melaksanakan/tdk melaksanakan suatu hal yg bersifat mengikat para pihak) 3. Traktat (Perjanjian Internasional: Perjanjian yg diadakan oleh 2 negara/lebih. Kedudukannya = UU) 4. Jurisprudensi (putusan pengadilan yg telah berkekuatan hukum tetap, yg secara umum memutuskan suatu persoalan yg belum ada pengaturannya pd sumber hukum lain) 5. Kebiasaan 6. Pendapat sarjana/ahli (doktrin) HUKUM BISNIS - BSP 13
  • 14. PEMBIDANGAN HUKUM PUBLIK  HUKUM PIDANA  H. PAJAK  H. TATA NEGARA  H. INTERNASIONAL  DLL.  PRIVAT  HUKUM PERDATA  H. DAGANG  H. PERBURUHAN  H. PERKAWINAN  H. PERTANAHAN/ AGRARIA  H. WARIS  DLL. HUKUM BISNIS - BSP 14
  • 15. PERBEDAAN H. PUBLIK – H. PRIVAT H. PUBLIK 1. MENGATUR HUBUNGAN WARGANEGARA DENGAN NEGARA 2. MENGATUR KEPENTINGAN UMUM 3. TIDAK DIKENAL PERDAMAIAN 4. SANKSINYA ADALAH KURUNGAN 5. HUKUMANNYA BERSIFAT MEMAKSA 6. PEMERINTAH TURUT CAMPUR BAIK DIMINTA MAUPUN TIDAK H. PRIVAT 1. MENGATUR HUBUNGAN WARGA NEGARA DENGAN WARGANEGARA 2. MENGATUR KEPENTINGAN INDIVIDU 3. DIKENAL PERDAMAIAN 4. SANKSI GANTI RUGI 5. HUKUMANNYA BERSIFAT MENGATUR 6. PEMERINTAH TURUT CAMPUR APABILA DIMINTA HUKUM BISNIS - BSP 15
  • 16. BISNIS & HUKUM BISNIS HUKUM BISNIS - BSP 16
  • 17. PENGERTIAN BISNIS  Richard Burton Simatupang: “bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atas jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan”.  KBB Indonesia, “Bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan”.  Bisnis adalah semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan HUKUM BISNIS - BSP 17
  • 18. RAGAM KEGIATAN BISNIS 1. Bisnis dalama arti kegiatan perdagangan (Commerce), yaitu : keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang dan badan-badan, baik di dalam negeri maupun diluar negeri ataupun antara negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contoh : Produsen (pabrik), dealer, agen, grosir, toko, dsb. 2. Bisnis dalam arti kegiatan Pabrikasi/Manufaktur yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh : Pengolahan Hasil Hutan/Kebun/Tambang; Pembangunan gedung/jembatan; Pabrik makanan/pakaian/kerajinan/mesin, dsb. 3. Bisnis dalam arti kegiatan jasa-jasa (Service), yaitu : kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan. Contoh : Jasa perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara, (lawyer), penilai (Appraisal), akuntan, dll. HUKUM BISNIS - BSP 18
  • 19. DEFINISI HUKUM BISNIS  Munir Fuady (2005): hukum binis adalah suatu perangkat kaidah hukum (termasuk enforcement-nya) yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneunr dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari entrepreneur tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan.  Dr. Johannes Ibrahim, SH, M.Hum.: hukum bisnis adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan pesoalan-pesoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia khususnya dalam bidang perdagangan. HUKUM BISNIS - BSP 19
  • 20. Ruang lingkup Hukum Bisnis 1. Kontrak bisnis 2. Bentuk-bentuk badan usaha (PT, CV, Firma) 3. Perusahaan go publik dan pasar modal 4. Jual beli perusahaan 5. Penanaman modal/investasi (PAM/PMDN) 6. Kepailitan dan likuidasi 7. Merger, konsolidasi dan akuisisi 8. Perkreditan dan pembiayaan 9. Jaminan hutang HUKUM BISNIS - BSP 20
  • 21. Ruang lingkup Hukum Bisnis 10. Surat-surat berharga 11. Ketenagakerjaan/perburuhan 12. Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Hak Paten (UU No. 14 tahun 2001, Hak Merek UU No. 15 tahun 2001, Hak Cipta (UU No. 1 19 tahun 2002), Perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 tahun 2000), Rahasia Dagang (UU No. 30 tahun 2000 ), Desain Industri, (UU No. 31 tahun 2000), dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 tahun 2000). HUKUM BISNIS - BSP 21
  • 22. Ruang lingkup Hukum Bisnis 13. Larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 14. Perlindungan konsumen (UU No.8/1999) 15. Keagenan dan distribusi 16. Asuransi (UU No. 2/1992) 17. Perpajakan 18. Penyelesaian sengketa bisnis 19. Bisnis internasional 20. Hukum pengangkutan (darat, laut, udara) HUKUM BISNIS - BSP 22
  • 23. Ruang lingkup Hukum Bisnis 21. Alih Teknologi – perlu perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pemilik teknologi maupun pengguna teknologi seperti mengenai bentuk dan cara pengalihan teknologi asing ke dalam negeri. 22. Hukum perindustrian/industri pengolahan. 23. Hukum Kegiatan perusahan multinasional (ekspor – inport) 24. Hukum Kegiatan Pertambangan 25. Hukum Perbankan (UU No. 10/1998) dan surat-surat berharga 26. Hukum Real estate/perumahan/bangunan 27. Hukum Perjanjian internasional/perdagangan internasional. 28. Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15 tahun 2002) HUKUM BISNIS - BSP 23
  • 24. FUNGSI HUKUM BISNIS 1. Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, 2. Untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis, 3. Agar terwujud watak dan perilaku aktivitas dibidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum). HUKUM BISNIS - BSP 24
  • 25. SUMBER HUKUM BISNIS Secara umum sumber hukum bisnis (sumber hukum perundangan) tersebut adalah : 1. Hukum Perdata (KUHPerdata) 2. Hukum Dagang (KUHDagang) 3. Hukum Publik (pidana Ekonomi/KUHPidana) 4. Peraturan Perundang-undangan diluar KUH Perdata, KUH Pidana, KUH Dagang HUKUM BISNIS - BSP 25
  • 26. PENERAPAN HUKUM Bagaimana penerapan hukum dalam kegiatan bisnis?  Subyek hukum pelaku bisnis  Peristiwa hukum yang dilakukan oleh pelaku bisnis  Obyek hukum dari suatu kegiatan bisnis  Keterangan dari suatu kegiatan bisnis, yaitu : akibat hukum, pilihan hukum HUKUM BISNIS - BSP 26