Makalah ini membahas tentang jenis-jenis lapangan hukum di Indonesia yang terdiri dari 14 bidang, yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum perburuhan, hukum agraria, hukum pajak, hukum antar golongan, hukum perdata internasional, hukum internasional, hukum acara pidana dan perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Makalah ini

1. MAKALAH
JENIS-JENIS LAPANGAN HUKUM
Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah : Pengantar Ilmu Hukum
Dosen Pengampu : Dr. Aby Maulana, SH.,MH
DISUSUN OLEH :
Mohammad Rio Zul Iman
NIM :
20210210100131
KELAS :
E
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

2. KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang,
penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat,
hidayah,dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah
tentang jenis jenis lapangan hukum.
Makalah ini penulis susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai
pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu penulis menyampaikan
banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah
ini.
Terlepas dari semua itu, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan
baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa. Oleh karena itu dengan tangan terbuka
penulis menerima segala saran dan kritik dari pemba!a agar penulis dapat memperbaikimakalah
ilmiah ini.
Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dari pembaca pada
umumnya untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang jenis jenis lapangan hukum.
Semoga keberhasilan selalu berpihak kepada kita semua. Aamiin.
Jakarta, 1 Desember 2021
Penulis

3. BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu
kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku dimana dalam pelaksanaannya dapat
dipaksakan dengan hadirnya suatu sanksi. Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari
ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri yang mana
tercermin dalam hak dan kewajiban. Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan
kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Mengingat
bahwa masyarakat itu sendiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi,
maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan
kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Hukum berusaha menampung
ketegangan atau konflik itu sebaik-baiknya,
Di tinjau dari sejarah Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum
Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut oleh Bangsa
Indonesia dalam hal mengenai masalah Perdata maupun masalah Pidana itu mengacu pada
hukum yang ada di Eropa, khususnya dari Belanda karena sejarah pada masa lalu bahwa
Indonesia merupakan wilayah jajahan Belanda. Hukum bagi Bangsa Indonesia juga
terpengaruh oleh Hukum agama karena mayoritas masyarakat Indonesia menganut Agama
Islam, maka hukum yang dominan di Indonesia adalah syariat Islam lebih banyak terutama di
bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem
hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan.
1.2 Rumusan Masalah
a. Apa saja jenis-jenis lapangan hukum di Indonesia?
b. Apa saja peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis-jenis lapangan
hukum tersebut?
1.3 Tujuan Penulisan
a. Untuk mengetahui tentang jenis-jenis lapangan hukum
b. Untuk mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
jenis-jenis lapangan hukum tersebut
1.4 Manfaat
Selain tujuan yang ingin dicapai, adapun manfaat yang diperoleh dari makalah ini, yaitu
a. Mengetahui peranan penting jenis-jenis lapangan hukum tersebut di Indonesia
b. Mengetahui secara maksimal terkait penjabaran, penjelasan secara lengkap dan juga
pengaitan undang-undang tersebut dengan jenis-jenis lapangan hukum tersebut.

4. BAB II
PEMBAHASAN
Materi pokok bahasan ini adalah mengenai jenis-jenis lapangan hukum yang ada di
Indonesia, sehingga dalam pokok pembahasan ini akan dijelaskan secara singkat tentang
pengertian pengertian :
1. Hukum tata negara
2. Hukum administrasi Negara
3. Hukum perdata
4. Hukum dagang
5. Hukum pidana
6. Hukum perburuhan
7. Hukum agraria
8. Hukum pajak
9. Hukum antar golongan
10. Hukum perdata internasional
11. Hukum internasional
12. Hukum acara: hukum acara pidana dan hukum acara perdata
13. Hukum Islam
14. Hukum adat
2.1 Hukum Tata Negara
Menurut dari Prof. Kusmadi Pudjosewojo, SH. , memberikan batasan tentang
pengertian dari Hukum Tata Negara sebagai hukum yang mengatur bentuk negara dan bentuk
pemerintahan yang menunjukkan masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan.
Menurut tingkatannya; menegaskan wilayah lingkungan dan rakyat masingmasing dan rakyat
masing-masing masyarakat hukum menunjukkan alat-alat perlengkapan negara yang berkuasa
dalam masing-masing masyarakat hukum dan susunannya wewenang serta imbangan dari alat-
alat perlengkapan tersebut.
Dari pengertian tersebut kita dapat mengetahui materi apa yang diatur dari Hukum Tata
Negara. Hukum Tata Negara menurut pengertian diatas mengatur tentang bentuk negara,
apakah suatu negara berbentuk negara kesatuan atau negara federal kemudian menentukan
apakah bentuk pemerintahannya berbentuk kerajaan atau republik. Dari kesimpulan tersebut
bahwa Hukum Tata Negara meliputi kaidahkaidah hukum yang menetapkan struktur dan
sistem organisasi negara, pada prinsipnya Hukum Tata Negara mengatur negara dalam keadaan
diam karena Hukum Tata Negara tidak mengatur bagaimana cara bekerja alat-alat
perlengkapan negara itu dalam menjalankan tugasnya.

5. Sumber Hukum Tata Negara Indonesia mencakup sumber hukum dalam arti materiil
dan sumber dalam arti formil.
A. Sumber Hukum Formil
Sumber hukum formal Hukum Tata Negara Indonesia dapat dilihat dalam tata
urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang diatur dalam
Ketetapan MPRS XX/MPRS/1966 yang telah diubah dengan Ketetapan MPR
Nomor III/MPR/2000 jo. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973. Peraturan
perundang-undangan yang dimaksud adalah:
a) Undang-Undang Dasar 1945;
b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI;
c) Undang-Undang;
d) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
e) Peraturan Pemerintah;
f) Keputusan Presiden;
g) Peraturan Daerah.
B. Sumber Hukum Materiil
Sumber hukum materiil tata negara adalah sumber yang menentukan isi
kaidah hukum tata negara, dan contoh sumber hukum yang termasuk dalam
arti materiil yaitu Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara serta
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
2.2 Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara adalah aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana
cara alat-alat perlengkapan negara harus berbuat sesuatu dalam melaksanakan tugasnya.
Menurut dari istilah yang lazim Hukum Administrasi Negara mengatur negara dalam keadaan
bergerak.
Dari pengertian tersebut tampak terlihat jelas perbedaan antara Hukum Administrasi
Negara dan Hukum Tata Negara yaitu Hukum Administrasi Negara mengatur negara dalam
keadaan bergerak sedangkan Hukum Tata Negara mengatur negara dalam keadaan diam.
Obyek hukum administrasi negara adalah pokok permasalahan yang akan dibicarakan
dalam hukum administrasi negara. Pendapat Prof. Djokosutono, S.H., bahwa hukum
administrasi negara adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara jabatan-jabatan
dalam negara dan para warga masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa obyek hukum
administrasi negara adalah pemegang jabatan dalam negara itu atau alat-alat perlengkapan
negara dan warga masyarakat.

6. Sumber Hukum Administrasi Negara pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu :
A. Sumber Hukum Materiil
 Sumber Hukum Sejarah Atau Historis
Dalam sumber hukum sejarah atau historis ini dibagi menjadi dua, yaitu;
a) Tempat menemukan hukum pada saat-saat tertentu meliputi undang-
undang, putusan hakim, serta tulisan para ahli hukum
b) Sebagai sumber dimana pembuat undang-undang mengambil bahan
dalam membentuk peraturan perundang-undangan, meliputi dokumen
atau surat keterangan yang berkaitan dengan hukum pada saat tertentu
atau lampau, seperti system hukum Perancis, Belanda, atau system
hukum Romawi
 Sumber Hukum Sosiologis atau Antropologis
Pendekatan dengan kategori ini lebih menitikberatkan pada kondisi hukum yang
sifatnya interdisipliner. Hal ini berkaitan dengan aspek yang berhubungan
dengan kehadiran hukum di masyarakat. Sumber hukum materiil jenis ini
merepresentasikan kenyataan melalui keberadaan lembaga-lembaga sosial,
termasuk pandangan budaya, religi, dan psikologis masyarakat dimana hukum
itu terbentuk sacara otomatis.
 Sumber Hukum Filosofis
Ada dua faktor penting yang menjadi sumber hukum secara filosofis yaitu;
a) Tujuan hukum antara lain adalah untuk menciptakan keadilan, oleh
karena itu hal-hal yang secara filosofis dianggap adil dijadikan sebagai
sumber hukum materiil, dengan kata lain sebagai sumber untuk isi
hukum yang adil.
b) Sebagai sumber untuk menaati kewajiban terhadap hukum atau sebagai
faktor-faktor yang mendorong orang tunduk pada hukum. Diantara
faktor-faktor tersebut adalah kekuasaan pemerintah/penguasa dan
kesadaran hukum masyarakat.
B. Sumber Hukum Formil
 Peraturan Perundang-Undangan
Tercipta dalam konteks hukum positif tertulis yang dibuat, ditetapkan atau di
bentuk oleh pejabat yang berwenang yang berisi tingkah laku yang berlaku dan
mengikat secara umum.
 Kebiasaan atau Praktek Tata Usaha Negara
keputusan yang di keluarkan oleh alat administrasi negara dikenal sebagai
keputusan Tata Usaha Negara (beschikking). Dalam mengeluarkan keputusan
atau ketetapan-ketetapan ini muncul praktek administrasi negara yang

7. melahirkan Hukum Administrasi Negara kebiasaan atau yang tidak tertulis. Hal
ini terjadi karena administrasi negara dapat mengambil tindakan-tindakan yang
dianggap penting dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, meskipun belum
ada undang-undang (hukum tertulis). Hukum tidak tertulis atau kebiasaan atau
praktek tata usaha negara inilah yang dapat menjadi sumber hukum dalam arti
formil.
 Yurisprudensi
Dimaknai sebagai keputusan hakim terdahulu atau keputusan suatu badan
peradilan terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
kemudian diikuti oleh hakim yang lain secara terus menerus pada kasus yang
sama.
 Doktrin
Dokrtin dipahami sebagai sebuah ajaran hukum atau pendapat para pakar atau
ahli hukum yang berpengaruh. Untuk menjadi sumber hukum formil doktrin
memerlukan proses yang panjang. Doktrin baru dapat dipakai sebagai sumber
hukum apabila doktrin tersebut sudah diakui oleh umum.
2.3 Hukum Perdata
Hukum Perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang
terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan
masyarakat maupun pergaulan keluarga. Hukum Perdata dibedakan menjadi dua yaitu hukum
materiil dan hukum formal.
A. Hukum Materiil
Mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum,
B. Hukum Formil
Mengatur bagaimana cara seseorang menuntut haknya apabila dirugikan
oleh orang lain.
Hukum Perdata Formil mempertahankan Hukum Perdata Materiil karena Hukum Perdata
Formil berfungsi menerapkan Hukum Perdata Materiil apabila ada yang melanggarnya.
Menurut ilmu pengetahuan, Hukum Perdata dibagi menjadi 4 yaitu:
1. Hukum perorangan (Personenrecht)
2. Hukum keluarga (Familierecht)
3. Hukum harta kekayaan (Vermogensrecht)
4. Hukum waris (Erfrecht)

8. Menurut KUH Perdata (BW) Hukum Perdata dibagi menjadi 4 yaitu:
1. Hukum tentang orang (Buku ke I)
2. Hukum tentang benda (Buku ke II)
3. Hukum tentang perikatan (Buku ke III)
4. Hukum tentang pembuktian dan kadaluwarsa (Buku ke IV)
2.4 Hukum Dagang
Menurut Achmad Ichsan, hukum dagang merupakan jenis khusus hukum perdata. Oleh
karena itu, hubungan hukum dan perbuatan hukum perdagangan juga merupakan hukum
keperdataan. Achmad Ichsan kemudian mendefinisikan hukum dagang sebagai hukum yang
mengatur masalah perdagangan atau perniagaan, yaitu masalah yang timbul karena tingkah
laku manusia (persoon atau person) dalam perdagangan atau perniagaan. Lebih tegas lagi
H.M.N. Purwosutjipto menyatakan bahwa hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul
dalam lapangan perusahaan. Secara klasik hukum dagang mencakup bidang-bidang hukum:
asuransi, surat berharga, letter of credit, pengangkutan, hak kekakayaan intelektual,
persekutuan perdata, badan usaha. Kemudian dalam beberapa dekade terakhir, mencakup
bidang hukum yang lebih luas lagi atau bidang-bidang hukum baru, seperti dewan pekerja
(work council), perbankan, kepailitan, keagenan, dan anti-monopoli. Sumber-sumber hukum
dagang yang terdapat di luar kodifikasi. Sumber pengaturan tersebut terdapat dalam peraturan
perundang-undangan nasional, diantaranya sebagai berikut :
1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
4. UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
5. UU No. 14 Tahun 2002 tentang Paten;
6. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merk;
7. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
8. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
9. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
10. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
11. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
12. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
13. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran;
15. UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
16. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; dan
17. UU No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang

9. 2.5 Hukum Pidana
Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan
kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan pelanggaran dan kejahatan
tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang
bersangkutan. Hukum pidana bukan suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, tetapi
hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-
norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud adalah:
1. Badan peraturan perundangan negara seperti negara, lembaga negara, pejabat
negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya.
2. Kepentingan hukum setiap manusia misalnya jiwa, tubuh, kemerdekaan,
kehormatan, dan harta benda.
Pelangaran adalah tindak pidana ringan yang diancam dengan hukuman denda.
Kejahatan adalah tindak pidana berat yang diancam dengan hukuman denda, kurungan,
penjara, dan hukuman mati. Hukum pidana dibagi menjadi dua:
1. Hukum pidana objektif ialah peraturan yang memuat peritntah dan /atau
larangan dengan disertai ancaman hukuman bagi setiap pelanggarnya. Hukum pidana
objektif dibagi menjadi dua:
a) Hukum pidana materiil; dibedakan menjadi hukum pidana umum dan
hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku
bagi siapa saja, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang
berlakunya bagi orang-orang tertentu atau hukum pidana mengenai hal tertentu.
b) Hukum pidana formil ialah peraturan hukum pidana yang mengatur
bagaimana cara mempertahankan berlakunya huku pidana materiil.
2. Hukum pidana subjektif ialah hak negara untuk menghukum seseorang
berdasarkan hukum objektif, karena tidak dubenarkan setiap orang bertindak sendiri,
menghukum sesorang yang telah melakukan tindak pidana.
2.6 Hukum Perburuhan
Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan (Labour Law) adalah bagian dari hukum
berkenaan dengan pengaturan hubungan perburuhan baik bersifat perseorangan maupun
kolektif. Secara tradisional, hukum perburuhan terfokus pada mereka (buruh) yang melakukan
pekerjaan dalam suatu hubungan subordinatif (dengan pengusaha/majikan).
Disiplin hukum ini mencakup persoalan-persoalan seperti pengaturan hukum atau
kesepakatan kerja, hak dan kewajiban bertimbal-balik dari buruh/pekerja dan majikan,
penetapan upah, jaminan kerja, kesehatan dan keamanan kerja dalam lingkungan kerja, non-
diskriminasi, kesepakatan kerja bersama/kolektif, peran-serta pekerja, hak mogok, jaminan

10. pendapatan/penghasilan dan penyelenggaraan jaminan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarga
mereka. Dalam kepustakaan internasional, galibnya kajian Hukum Perburuhan terbagi ke
dalam tiga bagian :
1. Hukum Hubungan Kerja Individual (Individual Employment Law);
2. Hukum Perburuhan Kolektif (Collective Labour Law);
3. Hukum Jaminan Sosial (Social Security Law)
Pembahasan mengenai sumber hukum perburuhan di Indonesia kerap merujuk pada tiga paket
UU Perburuhan di Indonesia, yaitu:
1. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur hak dan
kewajiban pekerja serta pengusaha di dalam hubungan industrial
2. UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang mengatur
mengenai hak dan kewajiban serikat pekerja/buruh secara terperinci
3. UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
yang mengatur mengenai proses penyelesaian perkara yang timbul akibat
terjadinya perselisihan di dalam hubungan industrial
2.7 Hukum Agraria
Hukum agraria adalah keseluruhan peraturan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang
mengatur agraria. Pengertian agraria adalah meliputi seluruh bumi, air, ruang angkasa, dan
kekayaan yang terkandung di dalamnya. Hukum agraria kolonial memiki sifat dualisme
hukum, yaitu dengan berlakunya Hukum Agraria yang berdasarkan atas hukum adat,
disamping peraturan-peraturan dari dan berdasarkan atas hukum barat.
Sumber-sumber hukum agraria yang tertulis adalah:
1. Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 33 ayat 3.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(UUPA).
3. Peraturan-peraturan pelaksana UUPA.
4. Peraturan-peraturan bukan pelaksana UUPA yang dikeluarkan sesudah tanggal 24
September 1960 karena suatu masalah yang perlu diatur. Misalnya Undang-Undang
51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau
Kuasanya.
5. Peraturan-peraturan lama yang untuk sementara masih berlaku, sesuai dengan
ketentuan pasal-pasal peralihan.
UUPA merupakan pelaksanaan pasal 33 ayat (3) UU 1945 sebagaimana yang
dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu atas dasar ketentuan dalam pasal 33 pasal ayat
(3) undang-undang dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan
ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi
dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

11. 2.8 Hukum Pajak
Hukum Pajak merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi
wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali
kepada masyarakat melalui kas negara. Rumusan pengertian tersebut mengandung arti bahwa
pada dasarnya pemerintah mempunyai wewenang untuk mengambil Sebagian kekayaan
seseorang yang berada dibawah naungan pemerintah dengan kewajiban menyerahkan kembali
kepada masyarakat melalui kas negara sebagai kontra prestasinya.
Hartono Hadisoeprapto menyatakan, hukum pajak adalah serangkaian peraturan yang
mengatur bagaimana pajak dipungut, atas keadaan atau peristiwa apa pajak tersebut dikenakan,
serta berapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan.
Ciri-ciri pajak:
1. Dapat berupa pajak langsung atau tidak langsung
2. Dapat dipungut sekaligus atau berulang-ulang
3. Dapat dipaksakan
4. Tanpa ada kontra prestasi secara langsung
5. Digunakan untuk memasukkan uang ke kas negara
6. Dapat digunakan sebagai alat pengatur (pendorong atau penghambat)
Undang-undang yang menjadi landasan atau dasar hukum pemungutan pajak di
Indonesia, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Penghasilan.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas
Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah.
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan.
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
2.9 Hukum Antar Golongan
Hukum Antargolongan (H.A.G) merupakan keseluruhan kaidah hukum yang
menentukan hukum apa dan hukum mana yang berlaku, apabila dalam satu peristiwa hukum
dan ada dua hukum atau lebih yang berlainan satu sama lain karena berlainan golongan

12. penghuni dalam satu ruangan. Dari rumusan pengertian tersebutb menunjukkan kepada kita
bahwa Hukum Antargolongan akan mengatur bagaimana jika terjadinya peristiwa hukum
dimana masing-masing orang akan tunduk pada hukum yang berbeda karena golongan
penduduknya berbeda walaupun mereka berada dalam wilayah negara yang sama.
Timbulnya hukum antar golongan bertalian erat dengan susunan masyarakat kita yang
colonial dimasa yang lampau. Khususnya oleh karena timbulnya disebabkan oleh suatu
peraturan kolonia, I.C. “We op de Staats Inriching van Ned. Indie” atau “Indische Staats
regeling”, yang merupakan lanjutan dari pada “Reglement op het beleid der Regeering van
Ned. Indie” dan yang dalam pasal-pasal 131 dan 163 telah membedakan penduduk Indonesia
(dulu Nederlnd Indie) dalam 3 golongan yaitu:
a. Golongan penduduk Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan mereka (orangorang
Jepang),
b. Golongan Indonesia Asli (Bumiputera), dan
c. Golongan Timur Asing, masing-masing dengan hukumnya sendiri-sendiri
2.10 Hukum Perdata Internasional
Hukum Pedata Internasional merupakan hukum yang mengatur hubungan perdata yang
melintas batas-batas negara dengan kata lain Hukum Perdata Internasional mengatur hubungan
perdata antara para pelaku Hukum Perdata yang masing-masing tunduk pada Hukum Perdata
Nasional yang berbeda, sehingga unsur asing menjadi penting di dalam Hukum Perdata
Internasional.
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang dimaksud dengan HPI adalah “Keseluruhan
kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Atau
dapat dikatakan bahwa HPI adalah hukum yang mengatur hubungan hukum keperdataan antara
pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda”.
Sedangkan Hukum Internasional (Publik) adalah Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur
hubungan atau persoalan yang melintas batas negara (hubungan internasional) yang bukan
bersifat perdata”.
2.11 Hukum Internasional
Hukum Internasional merupakan keseluruhan dari kaidah-kaidah dan asas-asas hukum
yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat
perdata. Secara singkat Hukum Internasional adalah kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang
mengatur hubungan internasional.
Terminologi Hukum Internasional yang digunakan di Indonesia merupakan padanan
dari istilah bahasa asing, di antaranya International Law(Inggris), Droit International (Prancis),
dan Internationaal Recht (Belanda). Istilah Hukum Internasional saat ini telah diterima secara

13. umum untuk menggambarkan pranata hukum yang berlaku dalam hubungan internasional.
Sejumlah kepustakaan juga menggunakan istilah berbeda yang memiliki makna yang
mendekati atau relatif sama dengan Hukum Internasional, yakni Hukum Antar Bangsa (The
Law of Nations), Hukum Antar Negara (Interstates Law), Hukum Dunia (World Law), dan
Hukum Transnasional (Transnational Law).
2.12 Hukum Acara
Hukum Acara merupakan anturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara
mempertahankan hukum materiil melalui beracara di pengadilan. Berdasarkan tujuan hukum,
hukum materiil adalah mengatur hubungan antara anggota masyarakat agar keseimbangan
kepentingan mereka terjamin sesuai hak-hak asasinya karena hukum acara mengatur
bagaimananya untuk mempertahankan hukum materiil, maka fungsi Hukum Acara secara tidak
langsusng adalah sebagai sarana untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Hukum acara
dibedakan menjadi dua yaitu Hukum Acara Pidana yang mengatur bagaimana
mempertahankan hukum pidana materiil dan Hukum Acara Perdata yang mengatur bagaimana
mempertahankan hukum perdata materiil.
Hukum acara pidana yang sekarang berlaku mengacu pada KUHAP (UU No. 8 tahun
1981), yang tentunya dalam banyak segi sudah ketinggalan zaman, sehingga disana sini kerap
menimbulkan permasalahan hukum baru dalam masyarakat yang semakin berkembang
2.13 Hukum Islam
Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari wahyu tuhan, sunnah rasul, dan
Ijtihad. Jika diperhatikan dengan baik sumbernya dapat dipahami bahwa Hukum Islam adalah
hukum yang lebih tinggi dari hukum positif lainnya karena sumber hukum positif yang lain
adalah dari akal budi manusia. Tujuan antara kedua hukum positif di atas pun juga berbeda.
Hukum Islam tujuannya adalah menghendaki manusia baik secara menyeluruh yaitu tingkah
lakunya baik dalam masyarakat, pribadinya baik sehingga faktor-faktor individu, masyarakat
maupun kemanusiaan diperhatikannya. Dengan demikian jika manusia pribadinya baik
umumnya sikap dan tindakannya baik pula, apabila semua anggota masyarakatnya berperilaku
demikian makan masyarakat aka naman tentram dan damai. Hal itu Hukum Islam memiliki
sifat kebendaan atau materiil tetapi hal itupun juga diperhatikan dan diatur olehnya dengan
baik.
Hukum Islam berbeda dengan hukum positif yang lain untuk mengetahui perbedaan itu
dapat dilihat dari ciri-ciri yang ada pada Hukum Islam. Ciri-cir hukum islam ialah:
a. Sumbernya adalah wahyu dari tuhan, sunnah rasul dan Ijtihad.
b. Ketentuan-ketentuan Hukum Islam didasarkan pada akhlak dan agama.
c. Sanksi terhadap pelanggarnya adalah rangkap yaitu sanksi di dunia dan di akhirat.
d. Hukum Islam bersifat collectivisme

14. 2.14 Hukum Adat
Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan
dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Hukum Adat
menurut pendapat beberapa sarjana hukum adalah sebagai berikut:
a. Menurut Snouck Hurgronye, Hukum adat adalah adat yang mempunyai akibat
hukum.
b. Menurut Van Vollenhoven, Hukum Adat adalah aturan-aturan kelakuan yang
berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak
mempunyai sanksi, di pihak lain tidak dikondifikasi.
c. Menurut B. Ter Hear BZN, Hukum Adat adalah peraturan yang menjelmapada
keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunya
wibawa serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta
(spontan)dan dipatuhi dengan penuh hati.
d. Menurut Prof. Mr. Dr. Soekanto, Hukum Adat adalah kompleks adat-adat yang
kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikondifikasikan, bersifat memaksa dan
mempunyai sanksim maka mempunyai akibat hukum.
Jika diperhatikan dari keempat pengertian Hukum Adat yang diketengahkan oleh empat
orang ahli hukum adat diatas dapat diketahui beberapa unsur yang terkandung di dalamnya
yaitu:
a. Peraturan-peraturan yang umumnya tidak diktabkan dan dikondifkasi.
b. Peraturan-peraturan yang tertulis.
c. Bersumber pada adat istiadat bangsa Indonesia.
d. Berlaku bagi orang Indonesia asli dan orang timur asing.
e. Berlaku secara spontan (serta merta), memaksa, mempunyai akibat hukum jika
dilanggar.
Dari Unsur tersebut dapat dipahami bahwa adat itu secara riil selalu diindahkan dan
secara psikologis diyakini oleh rakyat bahwa ada mempunyai kekuatan hukum. Meskipun
Hukum Adat bersumber dari adat istiadat bagsa Indonesia tetapi tidak semua adat istiadat
menjadi sumber Hukum Adat. Hanya adat Istiadat yang mempunyai akibat hukum atau
bersanksi saja yang menjadui Hukum Adat sedangkan adat istiadat yang tidak mempunyai
akibat hukum bukan merupakan Hukum Adat. Adat istiadat yang dimaksud adalah seperti
tradisi bangsa Indonesia yang bersifat religious (selamatan, Memuja pada roh nenek moyang,
memuja benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan ghaib dan sebagainya).

15. DAFTAR PUSTAKA
J.B. Daliyo, S.H.,2001, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Prenhallindo.
Dr. Andi Hamzah, S,H.,2018, KUHP & KUHAP, Rineka Cipta
Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum., 2018, Dasar-dasar ilmu hukum, Sinar Grafika
Jeddawi, Murtir. 2012. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Total Media.
Jurnal, Asri Agustiwi, S.H., M.H., Hukum dan Kebijakan Hukum Agraria Di Indonesia,
Fakultas Hukum Universitas Surakarta
Jurnal, Dina Sunyowati, Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum
Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di
Indonesia), Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Artikel, by Admin, 2021, Hukum
Perpajakan Indonesia, hukum.uma.ac.id.
Rohidin. (2016). Pengantar Hukum Islam. Batang Hari, Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara
Books
Artikel, Adam Malik, 2020, Klasifikasi Hukum: Pembagian dan Lapangan Hukum,
situshukum.com.
Artikel, by Admin, 2021, Sumber – Sumber Hukum Tata Negara Indonesia,
bantuanhukum-sbm.com