AKUNTANSI PERPAJAKAN

1. Ch 1. Kewajiban Pembukuan
Yessica Amelia SE, M.Ak
Akuntansi Perpajakan

2. PendahuluanPendahuluan
Definisi Akuntansi
Akuntansi
sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas
ekonomi dan kondisi perusahaan
Akuntansi komersial menyajikan informasi tentang
keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi
manajemen atau pihak-pihak lain yang
berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi
dan kinerja perusahaan.

3. DEFINISI AKUNTANSI PERPAJAKAN
Niswonger dan Fees (Accounting Principles,
2007):
Akuntansi perpajakan dirumuskan sebagai bagian dari
akuntansi yang menekankan kepada penyusunan surat
pemberitahuan pajak (tax return) dan pertimbangan
konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau
kegiatan perusahaan dalam rangka pemenuhan
kewajiban perpajakan (tax compliance)
Dengan adanya akuntansi pajak, WP dapat dengan
mudah menyusun SPT.

4. Peran Akuntansi dalam Perpajakan Indonesia

6. UU No. 28 Tahun 2007
Ketentuan Umum dan Tata Cara
perpajakan (KUP)
Ps. 1 angka 29 : Pembukuan adalah suatu proses pencatatan
yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun
laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk
periode Tahun Pajak tersebut
Ps. 28 (ayat 1): Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di
Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
*UU KUP terbaru  UU No 16 tahun 2009

7. Pembukuan dalam Perpajakan
Menghasilkan Laporan Keuangan (LK)
Kebutuhan informasi keuangan sebagai pertanggungjawaban
WP dalam bentuk SPT
LK harus membuktikan kebenaran angka dalam SPT
(akuntabilitas pajak)
*Ketentuan pembukuan diatur di dalam pasal 28 UU KUP

8. KEWAJIBAN PEMBUKUAN TAHUN PAJAK 2007 - 2008KEWAJIBAN PEMBUKUAN TAHUN PAJAK 2007 - 2008
Pasal 28 ayat (1) UU KUP Jo. PMK No.01/PMK.03/2007
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YG
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
ATAU PEKERJAAN BEBAS, PEREDARAN
BRUTO DALAM 1 (SATU) TAHUN >= 1,8
MILIAR
WAJIB PAJAK
BADAN
DI INDONESIA
WAJIB
MENYELENGGARAKAN
PEMBUKUAN

9. KEWAJIBAN PEMBUKUAN TAHUN PAJAK 2009 - DSTKEWAJIBAN PEMBUKUAN TAHUN PAJAK 2009 - DST
Pasal 28 ayat (1) UU KUP Jo. Pasal 14 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YG
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
ATAU PEKERJAAN BEBAS, PEREDARAN
BRUTO DALAM SATU TAHUN >= 4,8
MILIAR
WAJIB PAJAK
BADAN
DI INDONESIA
WAJIB
MENYELENGGARAKAN
PEMBUKUAN

10. KEWAJIBAN PEMBUKUAN TAHUN PAJAK 2009 - DSTKEWAJIBAN PEMBUKUAN TAHUN PAJAK 2009 - DST
Pasal 28 ayat (1) UU KUP Jo. Pasal 14 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008
KEWAJIBAN PEMBUKUAN
Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang
lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar
Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang
perpajakan menentukan lain (Pasal 28 ayat 7 UU KUP No.28 Tahun
2007)

11.  Harus memperhatikan itikad baik;
 Mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya;
 Diselenggarakan di Indonesia;
 Huruf latin;
 Angka Arab;
 Satuan mata uang Rupiah;
 Bahasa Indonesia atau Bahasa Asing yang diizinkan Menteri Keuangan
yaitu bahasa Inggris;
 Diselenggarakan dgn prinsip taat asas dan dgn stelsel akrual atau
stelsel kas;
 Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta,kewajiban,
modal, penghasilan & biaya, serta penjualan & pembelian (sehingga
dapat dihitung besarnya pajak yang terutang).
SYARAT PEMBUKUANSYARAT PEMBUKUAN
Pasal 28 ayat (3), (4), (5), (7) UU KUP

12. DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUAN
TETAPI WAJIB PENCATATAN UNTUK TAHUN 2007 - 2008
DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUAN
TETAPI WAJIB PENCATATAN UNTUK TAHUN 2007 - 2008
Pasal 28 ayat (2) UU KUP
WP ORANG PRIBADI
YANG MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA/
PEKERJAAN BEBAS
YANG DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG
PENGHASILAN NETO DGN MENGGUNAKAN
NORMA PENGHITUNGAN
PENGHASILAN NETO  PEREDARAN
BRUTONYA DALAM 1 (SATU) TAHUN
KURANG DARI Rp 1.800.000.000,00 (PMK NO.
01/PMK.03/2007)
TIDAK WAJIB PEMBUKUAN TETAPI
WAJIB MELAKUKAN PENCATATAN
WP ORANG PRIBADI
YANG TIDAK MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA
ATAU
PEKERJAAN BEBAS

13. DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUAN
TETAPI WAJIB PENCATATAN UNTUK TAHUN 2009 - DST
DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUAN
TETAPI WAJIB PENCATATAN UNTUK TAHUN 2009 - DST
Pasal 28 ayat (2) UU KUP
WP ORANG PRIBADI
YANG MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA/
PEKERJAAN BEBAS
YANG DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG
PENGHASILAN NETO DGN MENGGUNAKAN
NORMA PENGHITUNGAN
PENGHASILAN NETO  PEREDARAN
BRUTONYA DALAM 1 (SATU) TAHUN
KURANG DARI Rp 4.800.000.000,00 (Ps. 14 ayat
(2) UU PPh No.36 Th 2008)
TIDAK WAJIB PEMBUKUAN TETAPI
WAJIB MELAKUKAN PENCATATAN
WP ORANG PRIBADI
YANG TIDAK MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA
ATAU
PEKERJAAN BEBAS

14. Berbeda dengan pembukuan, pengertian pencatatan
dimaksudkan sebagai kegiatan pengumpulan data secara
teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau
penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah
pajak terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak
dan/atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.
Penghitungan besarnya penghasilan neto untuk setiap jenis
penghasilan bruto yang diperoleh WP ditetapkan dengan
persentase yang ditetapkan oleh DJP, sedangkan sebagai
pengawasannya bahwa setiap WP yang menyelenggarakan
pencatatan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada DJP
dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak
bersangkutan.

15. Sanksi
Berdasarkan Pasal 39 UU KUP setiap orang yang dengan
sengaja :
1. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain
yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.
2. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak
memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau
dokumen lainnya,
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan
negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6
tahun dan denda setinggi-tingginya 4x jumlah pajak terutang
yang tidak atau kurang dibayar.

16. KEWAJIBAN PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMENKEWAJIBAN PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN
BADAN ORANG PRIBADI
Pasal 28 ayat (11) UU KUP
PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN YANG MENJADI
DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN & DOKUMEN LAIN
TERMASUK PEMBUKUAN SECARA ELEKTRONIK/PROGRAM
APLIKASI ONLINE
SELAMA 10 TAHUN
DI INDONESIA
Tempat Kedudukan
Tempat Kegiatan
atau
Tempat Tinggal

17. Pembukuan dengan Bahasa dan Mata
Uang Asing
Pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebenarnya
diharuskan menggunakan Bahasa Indonesia dan satuan mata uang
Rupiah. Namun demikian, Pasal 28 ayat (8) Undang-undang
KUP memberikan ruang kepada Wajib Pajak tertentu untuk
menggunakan Bahasa Asing dan satuan mata uang selain Rupiah
setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan.

18. Ketentuan pelaksanaan tentang tatacara penggunaan bahasa
asing dan mata uang selain Rupiah dalam pembukuan diatur
oleh:
PMK No.196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa
Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban
Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah diubah
dengan:
PMK No. 24/PMK.011/2012

19. Ketentuan lebih teknis lagi diatur oleh:
Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER – 11/PJ/2010
Tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian,
Dan Pembatalan Izin Menyelenggarakan Pembukuan Dengan
Menggunakan Bahasa Inggris Dan Satuan Mata Uang Dollar
Amerika Serikat sebagaimana telah diubah dengan:
Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER – 10/PJ/2012

20. Wajib Pajak yang diperkenankan menyelenggarakan pembukuan
dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah
yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika
Serikat adalah :
1. Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing yaitu Wajib
Pajak yang beroperasi berdasarkan ketentuan Peraturan
perundang-undangan Penanaman Modal Asing.
2. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya, yaitu Wajib Pajak
yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah RI
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Perundang-
undangan Pertambangan selain pertambangan minyak dan gas
bumi.

21. 3.Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Kerja Sama yang
beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan pertambangan minyak dan gas bumi.
4.Bentuk Usaha Tetap, yaitu bentuk usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Pajak
Penghasilan atau menurut Perjanjian Penghindaran Pajak
Berganda (P3B) yang terkait.
5. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik
sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri.
6.Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan
Reksadana dalam denominasi mata uang Dollar Amerikat
Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif
Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawasan Pasar Modal-
Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan pasar modal.

22. 7. Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan
induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak (subsidiary
company) yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan
induk (parent company) di luar negeri yang mempunyai
hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (4) huruf a dan b Undang- Undang Pajak Penghasilan.
8. Wajib Pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata
uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang Dollar
Amerika Serikat sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang
berlaku di Indonesia.

23. Persyaratan Administratif (1,4,5,6,7,8)
WP harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri
Keuangan, kecuali WP dalam rangka Kontrak Karya atau WP
dalam rangka Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
Izin tertulis dapat diperoleh WP dengan mengajukan surat
permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah, paling lambat 3
(tiga) bulan :
1. Sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan
menggunakan bahasa Inggris dan satauan mata uang Dollar
Amerika Serikat tersebut dimulai.
2. Sejak tanggal pendirian bagi WP baru untuk Bagian Tahun
Pajak atau Tahun Pajak pertama.

24. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan
memberikan keputusan atas permohonan tersebut paling
lama 1 (satu) bulan sejak permohonan dari WP diterima
secara lengkap.
Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Kepala Kantor
Wilayah belum memberikan keputusan maka permohonan
WP tersebut dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah
atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan
pemberian izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan
menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar
Amerika Serikat.

25. Wajib Pajak yang telah memperoleh izin untuk
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa
Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, harus
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa
Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut
dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun pajak sejak
diterbitkan izin atau penyampaian pemberitahuan.

26. Persyaratan Administratif (2,3)
WP menyampaikan Pemberitahuan secara tertulis disampaikan
ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling
lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pendirian untuk Wajib Pajak
dalam rangka Kontrak Karya atau Wajib Pajak Kontraktor
Kontrak Kerja Sama yang sejak pendiriannya menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata
uang Dollar Amerika Serikat.
WP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke
Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan
dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang
Dollar Amerika Serikat tersebut dimulai.

27. Kewajiban Perpajakan
Besarnya PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat 1, 2, 4 dan 6 UU PPh untuk Tahun Pajak pertama
penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa
Inggris dan satuan mata uang dolar AS adalah sebesar PPh Pasal
25 dalam satuan mata uang rupiah yang dikonversikan
menggunakan kurs tengah BI yang berlaku.
Pembayaran PPh Pasal 25 dan Pasal 29 serta PPh final yang
dibayar sendiri oleh WP yang memperoleh izin untuk
menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa Inggris dan satuan
mata uang dolar AS, dapat dilakukan dalam satuan mata uang
rupiah.

28. Konversi Satuan Mata Uang Dolar
Berdasarkan Pasal 6 PMK No. 196/PMK.03/2007 :
Awal tahun buku
a. Untuk harga perolehan harta berwujud dan/atau harta
tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1
(satu) tahun menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada
saat perolehan harta tersebut.
b.Untuk akumulasi penyusutan dan/atau amortisasi harta
sebagaimana dimaksud pada huruf a) menggunakan kurs yang
sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut.

29. c. Untuk harta lainnya dan kewajiban menggunakan kurs yang
sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya,
berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan
secara taat asas.
d. apabila terjadi revaluasi aktiva tetap, disamping menggunakan
nilai historis, atas nilai selisih lebih dikonversi ke dalam
satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan
menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat
dilakukannya revaluasi.

30. e. Untuk laba ditahan atau sisa kerugian dalam satuan mata
uang Rupiah dari tahun-tahun sebelumnya, dikonversi ke
dalam satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan
menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun
buku sebelumnya, yakni kurs tengah Bank Indonesia,
berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan
secara taat asas.
f. Untuk modal saham dan ekuitas lainnya menggunakan kurs
yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi.

31. g.Dalam hal terdapat selisih laba atau rugi sebagai akibat
konversi dari satuan mata uang Rupiah ke satuan mata uang
Dollar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud pada huruf a),
huruf b), huruf c), huruf d), dan huruf e) maka selisih laba
atau rugi tersebut dibebankan pada rekening laba ditahan.

32. Dalam tahun berjalan
a. Untuk transaksi yang dilakukan dengan satuan mata uang
Dollar Amerika Serikat, pembukuannya dicatat sesuai dengan
dokumen transaksi yang bersangkutan.
b. Untuk transaksi, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang
menggunakan satuan mata uang selain Dollar Amerika
Serikat, dikonversikan ke satuan mata uang Dollar Amerika
Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku
pada saat terjadinya transaksi, yaitu sebagai berikut :
- apabila dari dokumen transaksi diketahui kurs yang berlaku,
maka kurs yang dipakai adalah kurs yang diketahui dari
transaksi tersebut.

33. - apabila dari dokumen transaksi tidak diketahui kurs yang
berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs tengah Bank
Indonesia yang berlaku, berdasarkan sistem pembukuan yang
dianut yang dilakukan secara taat asas.

34. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain
Berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU KUP :
Pemeriksaan
serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan

35. Tujuan Pemeriksaan
Berdasarkan Pasal 29 UU KUP, tujuan pemeriksaan adalah :
Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan :
a. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan
pengembalian pendahuluan pajak.
b. SPT rugi.
c. SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang
ditetapkan dalam Surat Teguran) disampaikan.
d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran,
likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya.

36. e. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan
hasil analisis (risk based selection) mengindikasikan adanya
kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
Tujuan lain, yaitu :
a. Pemberian NPWP secara jabatan.
b. Penghapusan NPWP.
c. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pencabutan
PKP.
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
e. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto.

37. f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.
i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
j. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan
fasilitas perpajakan dan.
k. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.
*Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain terdapat
di PER-35/PJ/2011
*Tata cara pemeriksaan (PMK-17/PMK.03/2013)

38. Kerahasiaan Pembukuan
PEMBUKUAN WP
Bersifat rahasia
ADANYA PEMERIKSAAN PAJAK
Kerahasiaan ditiadakan/gugur

39. Pembukuan dengan Komputer
Memenuhi ketentuan Pasal 28 UU KUP.
Hasil cetak pembukuan dapat tersedia dengan cepat saat
diperlukan dalam pemeriksaan.
Adanya kewajiban bagi WP sesuai dengan Pasal 29 ayat 3
huruf a UU KUP untuk meminjamkan pembukuan atau
pencatatan dokumen termasuk semua sarananya (ex.
Komputer) :
- jenis program yang digunakan.
- mekanisme sistem pembukuan.
- memberitahukan kata sandi.
- meminjamkan semua dokumen dalam bentuk apapun.