Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (12)
Similar to Akuntansi Perpajakan
Similar to Akuntansi Perpajakan (20)
Akuntansi Perpajakan
- 1. JURUSAN AKUNTANSI FAK. EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN I
- 2. ISTILAH PERPAJAKAN 1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 3. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. 4. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. 2
- 3. ISTILAH PERPAJAKAN 5. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 6. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. 7. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 8. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak. 9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 10. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan 3
- 4. DASAR HUKUMDASAR HUKUM UU No.28/2007 Perubahan Ketiga UU No.6/1983 UU • KMK No.127/KMK.03/2009 • PMK No. 12/PMK.03/2009 • PMK No. 38/PMK.04/2010 KEP/PER MENKEU • NOMOR PER-9/PJ/2010 • NOMOR PER-8/PJ/2010 PER DIRJEN SE-DIRJEN •SE-37/PJ/2010 •SE-115/PJ/2009 PP • PP No. 5 Tahun 2008 • PP No. 80 Tahun 2007 • PP No. 137 Tahun 2000 4
- 5. WAJIB PAJAKWAJIB PAJAK Pasal 1 angka 2 UU KUP ORANG PRIBADI PEMBAYAR, PEMOTONG, PEMUNGUT BADAN 5
- 6. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI & MELAPORKAN USAHA KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI & MELAPORKAN USAHA 1. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP : • Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi Kewaiban Pajak Subjektif dan Objektifnya bersadasarkan sistem self Assessment. • Yang Menerima atau Memperoleh Penghasilan • Yang diwajibkan melakukan pemotongan/pemungutan pajak • Wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan putusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian tertulis berdasarkan perjanjian pisah penghasilan han harta. • Wanita kawin yang ingin melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suami. • Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. • Wajib Menyantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. 2. MELAPORKAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP : Pengusaha yg dikenakan pajak berdasarkan UU PPN/ PPnBM Wajib melaporkan usahanya untuk kukuhkan menjadi PKP. 3. SANKSI PERPAJAKAN Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya akan dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP & Penjelasan Peraturan Menteri Keuangan No.20/PMK.03/2008 6
- 7. FUNGSI NPWP / SPPKP FUNGSI NPWP / SPPKP Tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, ketertiban pembayaran pajak & pengawasan administrasi perpajakan. (juga untuk mendapatkan pelayanan dari Instansi tertentu: Pinjaman >50 Jt, Pejabat Negara, Pembebasan Fiskal Luar Negeri) SUATU SARANA Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP 7
- 8. Kode NPWP 8 2 Digit: Kelompok WP 6 Digit: Nomor Pokok 1 Digit: Kode Pengecekan 3 Digit: Kode KPP 3Digit: Kode Cabang 24 892 336 9-652.000
- 9. TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK Pasal 2 ayat (1) (2) dan ayat (3) UU KUP TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN ORANG PRIBADI BADAN KANTOR DIRJEN PAJAK/On-Line WAJIB PAJAK PEMUNGUT DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA PENGUSAHA TERTENTU 9
- 10. TEMPAT PELAPORAN USAHA TEMPAT PELAPORAN USAHA ORANG PRIBADI B A D A N WP SEBAGAI PENGUSAHA YANG DIKENAKAN PAJAK MENURUT UU PPN&PPnBM KANTOR DIRJEN PAJAK TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA DILAKUKAN Pasal 2 ayat (2) UU KUP 10
- 11. BUMN dan Anak Perusahaan (50%) Penanam Modal Asing BADAN (BUT) & ORANG ASING WP PERSH. MASUK BURSA kecuali: - BUMN/D, Persh Kws Berikat KPP BUMN KPP PMA (1-6) KPP BADORA KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA TEMPAT PENDAFTARAN & PELAPORAN WP / PKP TERTENTU TEMPAT PENDAFTARAN & PELAPORAN WP / PKP TERTENTU Pasal 2 (3) UU KUP jis. KEP-17/PJ/1995 &KEP-28/PJ./95 PER-9/PJ/2008, Per 35/PJ/2009 WP BADAN TERTENTU* WP ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU YG MEMPUNYAI BEBERAPA TEMPAT USAHA KPP TEMPAT TINGGAL & KPP TEMPAT KEGIATAN USAHA 11 WP Orang Pribadi atau WP Besar Tertentu KPP WP Besar atau Madya
- 12. Apabila OP/Badan Telah Memenuhi Syarat Subjektif dan Objektif, Tetapi Tidak Mendaftarkan Diri atau Melaporkan Usahanya, Berdasarkan Data yang Dimiliki DJP. DIRJEN PAJAK MENERBITKAN NPWP dan MENGUKUHKAN PKP SECARA JABATAN PENERBITAN NPWP DAN ATAU PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN PENERBITAN NPWP DAN ATAU PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN Pasal 2 ayat (4) & (4a) UU KUP •Memperhatikan Saat Terpenuhinya •Memperhatikan Kondisi Pengecualian sbg WP •Kewajiban Perpajakan 5 Tahun Sebelum Diterbitkannya NPWP12
- 13. Sebelum melakukan penyerahan Barang Pengusaha Kecil yg peredaran bruto melampaui batasan paling lama akhir bulan berikutnya. Memilih sebagai PKP sebelum saat usaha mulai dijalankan Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan Menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas: Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan WP BADAN WP ORANG PRIBADI JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP DAN SPPKP JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP DAN SPPKP Pasal 2 ayat (5) UU KUP jo. PMK 20/PMK.03/2008 PKPNPWP Tdk Menjalankan Usaha: Penghasilan 1 bulan disetahunkan >PTKP paling lambat akhir bulan berikutnya Dikukuhkan Secara Jabatan 13
- 14. SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ SPPKP BAGI WP ORANG PRIBADI DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ SPPKP BAGI WP ORANG PRIBADI DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN WP ORANG PRIBADI USAHAWAN NON USAHAWAN MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS FORMULIR PENDAFTARAN MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS FORMULIR PENDAFTARAN DILAMPIRI FOTO KOPI : - KTP/SIM/KK - PASPOR - KET. DOMISILI BAGI WNA - SURAT KETERANGAN TEMPAT USAHA. DILAMPIRI FOTO KOPI : - KTP/ SIM/ KK - PASPOR - KETERANGAN DOMISILI BAGI WNA Per-160/Pj/2007 • UNTUK NPWP, PALING LAMA 1 (SATU) HARI KERJA Untuk Pengukuhan PKP Stlh Verifikasi Lapangan14
- 15. WAJIB PAJAK BADAN PEMUNGUT/ PEMOTONG DILAMPIRI FOTO KOPI : - AKTE PENDIRIAN; dan - KTP SALAH SEORANG PENGURUS; dan - SURAT IJIN USAHA/ KETERANGAN TEMPAT USAHA. DILAMPIRI FOTO KOPI : - SURAT PENUNJUKAN SBG. BENDHRW.; dan - TANDA BUKTI DIRI BENDAHARAWAN. SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/SPPKP WP BADAN & PEMUNGUT/PEMOTONG DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/SPPKP WP BADAN & PEMUNGUT/PEMOTONG DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN PER-160/PJ/2007 MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS FORMULIR PENDAFTARAN MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS FORMULIR PENDAFTARAN • UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA • U.Pengukuhan PKP Setelah Verifikasi Lapangan15
- 16. WAJIB PAJAK PINDAH ALAMAT WAJIB PAJAK PINDAH ALAMAT PER-41/PJ/2009 Pasal 6 WP BADAN, JO & BENDAHARAWAN: Permohonan WP dengan Surat Pernyataan Pindah KPP Lama menerbitkan SURAT PINDAH kepada WP untuk diserahkan ke KPP Baru Paling lama 1 hari KPP baru menerbitkan NPWP dan atau SPPKP Paling lama 1 hari kerja WP OP cukup permohonan ke KPP Baru KPP Lama KPP Baru Tindasan Pernyataan Pindah, oleh WP dikirimkan ke KPP Lama 16
- 17. Dilakukan dalam hal : WP Badan yang dilikuidasi atau pembubaran krn Penghentian atau penggabungan usaha WP OP yang telah meninggal dunia tanpa adanya Warisan atau ahli waris WP OP yang tidak mempunyai kekayaan Wanita yang dahulu punya NPWP dan menikah Tanpa adanya perjanjian pisah harta WP BUT yang telah menghentikan kegiatannya Di Indonesia PENGHAPUSAN NPWPPENGHAPUSAN NPWP PMK 20/PMK.03/2008 & Pasal 2 ayat 6,7 WP/Ahli waris yang tidak memenuhi syarat subjektif Atau Objecktif sebagai WP sesuai Ketentuan Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan untuk WP OP dan 12 bulan untuk WP Badan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan untuk WP OP dan 12 bulan untuk WP Badan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap 17
- 18. Dilakukan dalam hal : WP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP PMK 20/PMK.03/2008 & Pasal 2 ayat 6,7 WP pindah alamat ke wilayah Kerja KPP Lain Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap 18
- 19. SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) Pasal 1 angka 11, 12, 13 UU KUP SPT MASA SPT TAHUNAN SPT Surat yg oleh WP digunakan untuk melaporkan Penghitungan dan atau Pembayaran Pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak, dan atau Harta dan Kewajiban sesuai ketentuan UNTUK SUATU MASA PAJAK UNTUK SUATU TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK 19
- 20. FUNGSI SPT PPhFUNGSI SPT PPh a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang b. melaporkan tentang : pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak ; penghasilan yang merupakan Objek dan bukan Objek Pajak ; Harta dan Kewajiban ; pembayaran dari pemotong / pemungut tentang pemotongan atau pemungutan dalam satu Masa Pajak. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP SEBAGAI SARANA UNTUK : 20
- 21. FUNGSI SPT PPNFUNGSI SPT PPN a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN/PPn BM yang sebenarnya terutang, dan b. melaporkan tentang: pengkreditan PM terhadap PK; pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak; melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan (bagi pemotong atau pemungut). Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP SEBAGAI SARANA UNTUK : 21
- 22. KEWAJIBAN PEMENUHAN SPT KEWAJIBAN PEMENUHAN SPT Pasal 3 ayat (1), (2), (3), dan (7) UU KUP WP Kantor DJP • MENGAMBIL SENDIRI • MENGISI • MENANDATANGANI • MENYAMPAIKAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN • SPT MASA : PALING LAMBAT 20 HARI SETELAH AKHIR MASA PAJAK • SPT TAHUNAN : PALING LAMBAT 3 BULAN (OP) DAN 4 BULAN (BD) SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK SPT SPT DISAMPAIKAN TETAPI TIDAK ATAU TIDAK SEPENUHNYA MEMENUHI KETENTUAN PASAL 3 AYAT 7 UU KUP (TIDAK LENGKAP), SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN22
- 23. SPT TIDAK LENGKAP (SPT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN) PMK-152/PMK.03/2009 A. PENGISIANNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN FORMAL 1. NAMA DAN NPWP TIDAK DICANTUMKAN DALAM SPT; 2. UNSUR SPT INDUK DAN LAMPIRAN TIDAK/KURANG LENGKAP DI ISI; 3. SPT TIDAK DITANDATANGANI WP ATAU DITANDATANGANI KUASA WP, TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SURAT KUASA KHUSUS; 4. SPT TIDAK ATAU KURANG DILAMPIRI DENGAN LAMPIRAN YANG DISYARATKAN; ATAU 5. SPT KURANG BAYAR TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SSP. 6. TANDA TANGAN BISA JUGA MENGGUNAKAN STEMPEL/DIGITAL APABILA B. PENYAMPAIANNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN FORMAL (LIHAT KUP PASAL 3 AYAT 7)23
- 24. a. Dalam Bahasa Indonesia b. Huruf latin c. Menggunakan angka arab d. Menandatangani e. Satuan mata uang rupiah ( Kecuali WP yang telah mendapat izin Menkeu untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, yaitu dalam mata uang US $, wajib menyampaikan dengan bahasa Indonesia) SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas : PENGISIAN SPTPENGISIAN SPT Pasal 3 ayat (1), (1a) UU KUP jo. PMK-152/PMK.03/2009 24
- 25. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN MELAMPIRKAN BUKTI PELUNASAN ATAS KEKURANGAN PENYETORAN PAJAK YG TERUTANG APABILA SPT TAHUNAN TIDAK DAPAT DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA, WP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN DIAJUKAN SECARA TERTULIS KEPADA KEPALA KPP DIAJUKAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BERAKHIR MENYAMPAIKAN PENGHITUNGAN SEMENTARA PAJAK YG TERUTANG DAN DILAMPIRI LAPORAN KEUANGAN SEMENTARA Pasal 3 ayat (4), (5) dan (5a) UU KUP SYARAT : PERPAJANGAN DIBERIKAN PALING LAMA 2 BULAN APABILA TIDAK DISAMPAIKAN DALAM BATAS WAKTU PERPANJANGAN TERSEBUT DITERBITKAN SURAT TEGURAN25
- 26. DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT Pasal 3 ayat (8) UU KUP jo. PMK No. 183/PMK.03/2007 WAJIB PAJAK TERTENTUWAJIB PAJAK TERTENTU DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT ADALAH : WP OP BERPENGHASILAN NETO DI BAWAH PTKP Pasal 7 UU PPh (UNTUK SPT MASA DAN TAHUNAN) WP OP YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (UNTUK SPT MASA) 26
- 27. MENILAI KELENGKAPAN PENGISIAN SPT dan LAMPIRANNYA MENILAI KELENGKAPAN PENGISIAN SPT dan LAMPIRANNYA PENELITIANPENELITIAN SERANGKAIAN KEGIATAN SERANGKAIAN KEGIATAN Termasuk : KEBENARAN PENULISAN dan PENGHITUNGAN Termasuk : KEBENARAN PENULISAN dan PENGHITUNGAN BERSIFAT FORMAL BERSIFAT FORMAL Pasal 1 angka 30 27
- 28. TEMPAT LAIN UNTUK PENYAMPAIAN SPT TEMPAT LAIN UNTUK PENYAMPAIAN SPT Pasal 5 UU KUP- PER-19/PJ/2009 DIREKTUR JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENENTUKAN TEMPAT LAIN UNTUK PENYAMPAIAN SPT 28 1. Disampaikan Langsung 2. Disampaikan melalui pos tercatat 3. Disampikan melalui jasa kurir atau ekspedisi 4. SPT Digital melalui penyedia jasa yang ditentukan oleh DJP
- 29. SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT SPT TAHUNAN SPT MASA WP TERLAMBAT/ TIDAK MENYAMPAIKAN WP TERLAMBAT/ TIDAK MENYAMPAIKAN Pasal 7 (1) UU KUP DENDA Rp. 1.000.000 (BD) Rp. 100.000 (OP) DENDA Rp. 500.000,00 (PPN) Rp. 50.000 (lainnya) 29
- 30. DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA Pasal 7 ayat (2) UU KUP WP TERTENTU DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA A. WP NON EFEKTIF 1. WP OP meninggal dunia 2. WP Badan tidak lagi melakukan kegiatan usaha tapi belum bubar. 3. WP OP yg tidak lagi melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas. 4. WP OP yg berstatus warga negara asing yg tidak tinggal di Indonesia 5. BUT yg tidak lagi melakukan kegiatan di Indonesia 6. Bendahara yg tidak melakukan pembayaran lagi 7. WP yang mengalami bencana yg diatur dengan PMK 5. WP tidak lagi diketahui alamatnya. B. WP OP berpenghasilan neto dibawah PTKP30
- 31. PEMBETULAN SPTPEMBETULAN SPT PERNYATAAN TERTULIS (dengan SPT pembetulan ybs atau beserta lampiran sendiri) DALAM JANGKA WAKTU 2 TAHUN BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN APABILA KURANG BAYAR HARUS DILUNASI TERLEBIH DAHULU, TAMBAHAN SANKSI 2% DAPAT DILUNASI BERSAMA DENGAN KURANG BAYAR ATAU MENUNGGU DITAGIH DNGAN STP DENGAN KEMAUAN SENDIRI WP DAPAT MELAKUKAN PEMBETULAN Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU KUP SPT YG PENGISIANNYA TERDAPAT KEKELIRUAN SYARAT 31
- 32. TELAH DIPERIKSA, TETAPI BELUM DISIDIK, sehubungan TINDAK PIDANA PASAL 38 PENGUNGKAPAN KETIDAK- BENARAN SPT ATAS KEMAUAN SENDIRI PENGUNGKAPAN KETIDAK- BENARAN SPT ATAS KEMAUAN SENDIRI APABILA WP : Mengungkapkan ketidakbenaran atas kemauan sendiri Melunasi pajak yg kurang dibayar + denda 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar SPT TELAH DISAMPAIKAN TIDAK DISIDIK Pasal 8 ayat ( 3 ) UU KUP 32
- 33. PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DENGAN LAPORAN TERSENDIRI PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DENGAN LAPORAN TERSENDIRI SEKALIPUN JANGKA WAKTU PEMBETULAN 2 TAHUN TELAH LEWAT DAN BELUM DITERBITKAN SKP WP DAPAT MENGUNGKAPKAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DALAM LAPORAN TERSENDIRI WP DAPAT MENGUNGKAPKAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DALAM LAPORAN TERSENDIRI PAJAK YG HARUS DIBAYAR MENJADI LEBIH BESAR ATAU RUGI FISKAL MENJADI LEBIH KECIL ATAU BESAR JUMLAH HARTA MENJADI LEBIH BESAR ATAU KECIL JUMLAH MODAL MENJADI LEBIH BESAR ATAU KECIL MELUNASI PAJAK YG KURANG DIBAYAR + KENAIKAN 50 % SYARAT Pasal 8 ayat (4) dan (5) UU KUP 33
- 34. PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh KARENA KEPUTUSAN KEBERATAN ATAU PUTUSAN BANDING PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh KARENA KEPUTUSAN KEBERATAN ATAU PUTUSAN BANDING Pasal 8 ayat 6 UU KUP WP Menerima SKP, Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dari yang diajukan Dapat menyampaikan pembetulan SPT sekalipun jangka waktu 2 tahun telah terlampaui Selama belum dilakukan tindakan pemeriksaan dan disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah Keputusan Keberatan atau Putusan Banding diterima 34
- 35. TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK Pasal 9 ayat (1) UU KUP jis. PMK-184/PMK.03/2007 >>PMK No 80 Th 2010 CatatanCatatan :: Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran bertepatan dengan hari libur,Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran/penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnyamaka pembayaran/penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya JENIS PAJAK TANGGAL JATUH TEMPO (paling lambat) 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12 PPh Pasal 4 ayat (2) a. penjualan saham dibursa efek b. penghasilan bunga/diskonto obligasi dibursa efek PPh Pasal 21 PPh Pasal 23/26 PPh Pasal 25 Pasal 22, PPN/PPn BM atas impor dilunasi sendiri PPN/PPn BM atas impor dipungut DJBC PPh Pasal 22, pemungutan bendaharawan APBN PPh Pasal 22, Produk Pertamina, Bulog PPh Pasal 22 oleh bdn-bdn tertentu PPN/PPnBM PPN/PPn BM oleh bendaharawan Pemerintah/instansi pemerintah PPN/PPn BM selain bendaharawan pemerintah/instansi pemerintah tgl. 20 bulan takwim berikutnya tgl. 10 bulan takwim berikutnya tgl. 10 bulan takwim berikutnya tgl. 10 bulan takwim berikutnya tgl. 15 bulan takwin berikutnya • tanggal yg sama pada saat pembayaran Bea Masuk • tanggal yg sama dgn saat penyelesaian dokumen impor bila bea masuk ditunda/dibebaskan 1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan pada hari yg sama pada saat pembayaran dilunasi sendiri oleh WP sebelum SPPB/DO ditebus tgl. 15 bulan takwim berikutnya tgl. 15 bulan takwin berikutnya tgl. 7 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir tgl. 15 bulan takwim berikutnya 35
- 36. BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29 BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29 KEKURANGAN BAYAR PPh BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh (Ps.29) TAHUN BUKU = TAHUN TAKWIM TAHUN BUKU ≠ TAHUN TAKWIM TGL 25 MARET/25 APRIL SETELAH TAHUN PAJAK BERAKHIR TGL 25 BULAN KETIGA SETELAH TAHUN PAJAK BERAKHIR SEBELUM SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN HARUS DILUNASI PALING LAMBAT Pasal 9 ayat (2) UU KUP 36
- 37. SANKSI ADMINITRASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK SANKSI ADMINITRASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN) DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI Pasal 9 ayat (2a) UU KUP KUP 37 37
- 38. JATUH TEMPO PEMBAYARAN KETETAPAN PAJAK JATUH TEMPO PEMBAYARAN KETETAPAN PAJAK STP SKPKB SKPKBT SK PEMBETULAN SK KEBERATAN PUTUSAN BANDING HARUS DILUNASI PALING LAMBAT 1 BULAN SEJAK TANGGAL DITERBITKAN PAJAK TERUTANG ATAS : YG MENGAKIBATKAN PAJAK YG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH Pasal 9 ayat (3) UU KUP 38
- 39. SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PER No. 38 tahun 2008 Diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar; Diajukan paling lambat 15 hari sebelum jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, kecuali dalam hal WP mengalami keadaan diluar kekuasaannya; Disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur/ditunda PERMOHONAN PENGANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK syarat Keputusan menerima atau menolak diberikan dalam jangka waktu 10 hari sejak permohonan diterima lengkap, lebih dari jangka waktu tersebut dianggap diterima 39
- 40. TEMPAT PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK TEMPAT PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK Pasal 10 ayat (1) UU KUP TEMPAT PEMBAYARAN/PENYETORAN BANK BUMN/D ATAU BANK-BANK LAIN YANG DITUNJUK OLEH DIRJEN ANGGARAN KANTOR POS 40
- 41. SARANA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 10 ayat (2) UU KUP jo Per-38 Tahun 2009 PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YG DITENTUKAN DIRJEN PAJAK 41
- 42. TANGGAL JATUH TEMPO PELAPORAN PAJAK TANGGAL JATUH TEMPO PELAPORAN PAJAK Pasal 9 ayat (1) UU KUP jo. PMK-184/PMK.03/2007 >>>PMK No 80 Th 2010 Catatan : (belum ada aturannya) Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya NO. JENIS PAJAK JATUH TEMPO PELAPORAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PPh Pasal 25 PPh Pasal 21 PPh Pasal 23/26 PPN/PPnBM PPh Pasal 4 ayat (2): a. Penjualan saham di Bursa Efek b. Penghasilan bunga atau diskonto obligasi di Bursa Efek PPN/PPnBM atas impor dipungut DJBC PPh Pasal 22, pemungutan Bendaharawan APBN/D PPh Pasal 22 , Pertamina,atau Badan tertentu Pemungut pajak PPN/PPnBM oleh Bendaharawan Pemerintah/instansi Pemerintah PPN/PPnBM selain Bendaharawan Pemerintah /instansi Pemerintah SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. SPT Masa secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. SPT Masa paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir SPT Masa paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Paling lambat tanggal 25 Paling lambat tanggal 20 bulan yang sama dengan bulan penyetoran 42
- 43. JUMLAH PAJAK TERUTANGJUMLAH PAJAK TERUTANG Pasal 12 Ayat (2) & (3) UU KUP JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN WP JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENDAPATKAN BUKTI BAHWA JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BENAR Atau Apabila MAKA DJP MENETAPKAN JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG SEMESTINYA 43
- 44. PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT DALAM JANGKA WAKTUDALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN5 TAHUN TIDAK DITERBITKAN SKPTIDAK DITERBITKAN SKP MENJADI PASTI Pasal 13 ayat (4) UU KUP 44
- 45. ALPA 45 TIDAK MENYAMPAIKAN SPT ATAU SPT TIDAK BENAR Menimbulkan Kerugian Pendapatan Negara Kealpaan pertama kali dan WP melunasi kekurangan + Sanksi 200% Tidak ada Sanksi Pidana Pasal 13A UU KUP
- 46. Kriteria WP yang dapat diberikan SKPPKP Kriteria WP yang dapat diberikan SKPPKP WP YANG : • Tepat waktu dalam menyampaikan SPT • Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; • Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut- turut; dan • Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir WP YANG : • Tepat waktu dalam menyampaikan SPT • Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; • Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut- turut; dan • Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir 192/PMK.03/2007 46
- 47. PENANGGUNG PAJAKPENANGGUNG PAJAK ORANG PRIBADI BADAN YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBAYARAN PAJAK TERMASUK WAKIL YANG MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN WAJIB PAJAK MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN Pasal 1 angka 28 UU KUP 47
- 48. DALUWARSA PENAGIHANDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 22 ayat (1) UU KUP HAK UNTUK MELAKUKAN PENAGIHAN PAJAK DALUWARSA SETELAH LAMPAU WAKTU 5 TAHUN SEJAK : SAAT TERUTANGNYA PAJAK; ATAU BERAKHIRNYA : MASA PAJAK; ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK; ATAU TAHUN PAJAK YBS. 48
- 49. PENGERTIAN PEMBUKUAN MELIPUTI Harta Kewajiban Modal Penghasilan dan Biaya Harga Perolehan dan Penyerahan Barang/Jasa Proses Pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan DATA dan INFORMASI KEUANGAN Dengan menyusun LAPORAN KEUANGANDengan menyusun LAPORAN KEUANGAN (NERACA & LABA RUGI)(NERACA & LABA RUGI) pada setiap tahun pajak berakhirpada setiap tahun pajak berakhir Pasal 1 angka 29 UU KUP 49
- 50. KEWAJIBAN PEMBUKUANKEWAJIBAN PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (1) UU KUP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS WAJIB PAJAK BADAN DI INDONESIA WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN 50
- 51. DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUAN DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (2) UU KUP WP ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA/ PEKERJAAN BEBAS YG DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DGN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO TIDAK WAJIB PEMBUKUAN TETAPI WAJIB MELAKUKAN PENCATATAN WP ORANG PRIBADI YG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS 51
- 52. Harus memperhatikan itikad baik Mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya Diselenggarakan di Indonesia Huruf latin Angka Arab Satuan mata uang Rupiah Bahasa Indonesia atau Bahasa Asing yang diizinkan Menteri Keuangan yaitu bahasa Inggris Diselenggarakan dgn prinsip taat asas dan dgn stelsel akrual atau stelsel kas Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta,kewajiban, modal, penghasilan & biaya, serta penjualan & pembelian (sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang) SYARAT PEMBUKUANSYARAT PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (3), (4), (5), (7) UU KUP jo. PP No.80 Th 2007 52
- 53. PERUBAHAN TAHUN BUKU DAN ATAU METODE PEMBUKUAN PERUBAHAN TAHUN BUKU DAN ATAU METODE PEMBUKUAN TAHUN BUKU METODE PEMBUKUAN Pengakuan Penghasilan & biaya Metode Penyusutan Aktiva Tetap Metode Penilaian Persediaan Harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak Pasal 28 ayat (6) UU KUP PERUBAHAN 53
- 54. PEMBUKUAN DLM BAHASA ASING dan MATA UANG SELAIN RUPIAH PEMBUKUAN DLM BAHASA ASING dan MATA UANG SELAIN RUPIAH PEMBUKUAN DENGAN BAHASA ASING dan MATA UANG SELAIN RUPIAH WP DALAM RANGKA PMA KONTRAK KARYA KONTRAK BAGI HASIL BUT WP yang mempunyai afiliasi denganperusahaan di LN SETELAH MENDAPAT IZIN MENTERI KEUANGAN Pasal 28 ayat (8) UU KUP jo PMK :196/PMK.03/2007 Pemberian ijin dilimpahkan kepada Direktur Jenderal PajakPemberian ijin dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak 54
- 55. PENGERTIAN PENCATATANPENGERTIAN PENCATATAN PENGUMPULAN DATA SECARA TERATUR tentang Peredaran atau penerimaan bruto dan atau; Penghasilan bruto SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG JUMLAH PAJAK TERUTANG, (termasuk Penghasilan yg bukan objek pajak dan atau yg dikenakan pajak yg bersifat final) SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG JUMLAH PAJAK TERUTANG, (termasuk Penghasilan yg bukan objek pajak dan atau yg dikenakan pajak yg bersifat final) Pasal 28 ayat (9) UU KUP 55
- 56. ORANG PRIBADI / BADAN DAPAT MENUNJUK SEORANG KUASA DENGAN UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN SURAT KUASA KHUSUS KUASA WAJIB PAJAK Pasal 32 ayat (3), (3a) UU KUP jo. Nomor : 97/PMK.03/2005 / PMK 22 Th 2008 SYARAT SEORANG KUASA : 1. Menyerahkan Surat Kuasa Asli 2. Menguasai Ketentuan Dibidang Perpajakan (memiliki Brevet KonsultanPajak) Surat Kuasa Tidak Bisa Dilimpahkan Kepada Orang Lain 56
- 57. SUNSET POLICY Pasal 37A KUP, PER DJP No 27 /PJ/2008 57 Surat Pemberitahuan Tahunnan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dapat diperlakukan sebagai Surat Pemberitahuan Tahunnan Pajak Penghasilan dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP. Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunnan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun Pajak sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dapat diperlakukan sebagai Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunnan Pajak Penghasilan dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP