5. 1
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
DEFINISI
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan
kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib
Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
(Pasal 1 angka 6 UU Nomor UU KUP)
6. 2
WP Orang Pribadi
Orang Pribadi (lnduk), yaitu terdiri dari Wajib Pajak belum
menikah, dan suami sebagai kepala keluarga
Hidup Berpisah (HB), yaitu wanita kawin yang dikenai pajak
secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan
hakim
Pisah Harta (PH), yaitu suami-istri yang dikenai pajak secara
terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan
perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis
5 Kategori
Wajib Pajak ini diberikan NPWP Pusat yang berbeda dengan
NPWP suami
Memilih Terpisah (MT), yaitu wanita kawin, selain kategori Hidup
Berpisah dan Pisah Harta, yang dikenai pajak secara terpisah
karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakan terpisah dari suaminya
Wajib Pajak ini diberikan NPWP Pusat yang berbeda dengan
NPWP suami
Warisan Belum Terbagi (WBT), sebagai satu kesatuan merupakan
subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu
ahli waris.
7. 3
WP Orang Pribadi
Wanita kawin yang:
1. tidak hidup berpisah berdasarkan putusan hakim,
2. tidak melakukan perjanjian pemisahan harta dan
penghasilan secara tertulis, dan/atau
3. tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari
suaminya,
yang hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan
dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban
perpajakan suaminya
NPWP tidak
diberikan kepada
Anak yang belum dewasa yang memiliki penghasilan
sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
8. 4
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)
Contoh:
Pak Abe bertempat tinggal di Jalan Bandang Makassar dan terdaftar di KPP Pratama Makassar
Utara dengan NPWP 07.456.899.1-801.000.
Pak Abe membuka usaha di sebuah Mall yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Makassar
Selatan.
Dalam hal ini, Pak Abe juga harus mendaftarkan diri di KPP Pratama Makassar Selatan, dan
diberikan NPWP Cabang 07.456.899.1-805.001.
Pak Abe juga membuka usaha di sebuah ruko yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Maros.
Pak Abe harus mendaftarkan diri di KPP Pratama Maros, dan diberikan NPWP Cabang
07456.899.1-809.001.
Pak Abe kembali membuka usaha di sebuah ruko di Tabo-Tabo, Bungoro, Pangkajene Kepulauan
yang juga berada di wilayah kerja KPP Pratama Maros.
Oleh karena itu, Pak Abe kembali harus mendaftarkan diri di KPP Pratama Maros, dan diberikan
NPWP Cabang 07.456.899.1-809.002.
9. 5
WP Selain Orang Pribadi
Badan, yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.
5 Kategori
Joint Operation, yaitu bentuk kerja sama operasi yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atas
nama bentuk kerja sama operasi.
Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, yaitu Wajib Pajak
perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan
asing (representative office/liaison office) di Indonesia yang
bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
10. 6
WP Selain Orang Pribadi
Bendahara, yaitu bendahara pemerintah yang membayar gaji,
upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, dan diwajibkan
melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sehubungan
dengan pembayaran atas penyerahan barang dan jasa, serta
pembayaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.
5 Kategori
Penyelenggara Kegiatan, yaitu pihak selain Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada huruf a), b), c) dan d)
melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan
yang
dalam
bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan, dan
pajak
bidang
diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
perpajakan.
11. 7
WP Badan
Wajib Pajak badan yang memiliki tempat usaha berbeda dengan tempat
kedudukan juga wajib mendaftarkan diri di KPP yang wilayah kerjanya
meliputi tempat usaha tersebut, untuk memperoleh NPWP Cabang bagi
setiap tempat usaha.
13. 8
Pasal 2 Ayat(1)
UU KUP
Kewajiban Mendaftarkan Diri Untuk Memperoleh NPWP
Syarat Subjektif
Syarat Objektif
Mendaftarkan
Diri
Wajib
Pajak
Tempat
Tinggal
Kantor
DJP NPWP
Tempat
Kedudukan
14. NPWP terdiri atas 15 (lima belas) digit dan merupakan satu kesatuan utuh,
dengan penjelasan sebagai berikut:
a. 9 (sembilan) digit pertama adalah identitas unik Wajib Pajak
b. 3 (tiga) digit berikutnya adalah kode KPP dengan ketentuan sebagai berikut:
i. untuk pendaftaran/pemberian NPWP baru, kode KPP adalah kode KPP
tempat Wajib Pajak pertama kali terdaftar
ii. untuk Wajib Pajak yang sudah terdaftar, kode KPP adalah kode KPP tempat
Wajib Pajak terdaftar pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku
a. 3 (tiga) digit terakhir adalah kode status pusat dan cabang
9
Struktur NPWP
15. a. NPWP tidak berubah meskipun Wajib Pajak pindah tempat tinggal/tempat
kedudukan atau mengalami pemindahan tempat terdaftar.
b. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan
di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
c. Fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana ini memerlukan identifikasi
KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, identifikasi dilakukan melalui sistem
informasi Direktorat Jenderal Pajak.
10
Penerapan NPWP Tetap SE-44/PJ/2015
16. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif (sesuai ketentuan pasal 2 ayat
3 UU PPh) dan objektif (menerima atau memperoleh penghasilan sesuai Pasal 4 ayat 1 UU
PPh) wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal
atau tempat kedudukan WP dan kepadanya diberikan NPWP.
Pasal 2 ayat (1) UU KUP
11
Tempat Pendaftaran Diri
Tempat tinggal atau tempat kedudukan merupakan tempat tinggal atau tempat kedudukan
menurut keadaan yang sebenarnya.
Pasal 2 ayat (2) PER-20/PJ/2013 stdd PER-38/PJ/2013
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, selain wajib mendaftarkan diri pada KPP
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, juga wajib mendaftarkan diri pada
KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
Pasal 2 ayat (4) PER-20/PJ/2013 stdd PER-38/PJ/2013
17. Yang Diwajibkan Mendaftarkan Diri dan Saat Pendaftaran
Orang
Pribadi
paling lambat pada akhir bulan berikutnya
setelah penghasilan Wajib Pajak tersebut
pada suatu bulan yang disetahunkan telah
melebihi PTKP
12
Pasal 2 & 3
PER-20/PJ/2015
saat pendaftaran
kriteria
tidak menjalankan usaha/pekerjaan
bebas dan memperoleh penghasilan di
atas PTKP termasuk wanita kawin yg
dikenai pajak secara terpisah
menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas
termasuk wanita kawin yg dikenai
pajak secara terpisah
Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya
dapat memilih untuk mendaftarkan diri
untuk memperoleh NPWP.
paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat
usaha, atau pekerjaan bebas nyata-nyata
mulai dilakukan
18. Yang Diwajibkan Mendaftarkan Diri dan Saat Pendaftaran
Wajib Pajak badan yang memiliki
kewajiban perpajakan sebagai
pembayar pajak, pemotong dan/atau
pemungut pajak, termasuk BUT dan
kontraktor dan/atau operator di bidang
usaha hulu minyak dan gas bumi paling lambat 1 (satu) bulan
setelah saat pendirian
13
kriteria
Pasal 2 & 3
PER-20/PJ/2015
saat pendaftaran
Bendahara
Badan
Wajib Pajak badan yang hanya memiliki
kewajiban perpajakan sebagai
pemotong dan/atau pemungut,
termasuk bentuk kerja sama operasi
(Joint Operation)
Bendahara yang ditunjuk sebagai
pemotong dan/atau pemungut pajak
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
paling lambat sebelum melakukan
pemotongan dan/atau pemungutan
pajak
19. WP wajib mengajukan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dengan
menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak yang dapat dilakukan:
1. Secara elektronik dengan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak pada Aplikasi e-
Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP dengan cara mengunggah
(upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau
mengirimkan dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah
ditandatangani;
b. Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan pendaftaran secara
elektronik permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.
2. Dengan menyampaikan permohonan secara tertulis yang dilakukan:
a. secara langsung,
b. melalui pos, atau
c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
14
Tata Cara Pendaftaran NPWP PER-20/PJ/2013
20. Pasal 6
PER-20/PJ/2015
Dokumen Yang Disyaratkan
Wajib Pajak orang pribadi yg tidak
menjalankan usaha atau pekerjaanbebas
Wajib Pajak orang pribadi yang
menjalankan usaha atau pekerjaanbebas
fotokopi KTP WNI
fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal
Terbatas (KITAS) / Kartu Izin Tinggal Tetap
(KITAP) WNA
dokumen izin kegiatan usaha yg diterbitkan
instansi yg berwenang atau surat keterangan
tempat kegiatan usaha / pekerjaan bebas dari
Pejabat Pemerintah Daerah (minimal Lurah /
Kepala Desa).
fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal
Terbatas (KITAS) / Kartu Izin Tinggal Tetap
(KITAP) WNA
fotokopi KTP WNI
15
Wanita kawin yg dikenai pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan
penghasilan & harta, dan wanita kawin yg memilih melaksanakan hak &kewajiban
perpajakannya secara terpisah, permohonan juga harus dilampiri
fotokopi Kartu NPWP suami
fotokopi Kartu Keluarga
fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan & harta,atau
surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak & memenuhi kewajiban perpajakan terpisah
dari hak & kewajiban perpajakan suami.
21. Pasal 6
PER-20/PJ/2015
Dokumen Yang Disyaratkan
16
Wajib Pajak Cabang & Wajib Pajak OPPT
fotokopi Kartu NPWP pusat atauinduk
surat keterangan sebagai cabang untuk Wajib PajakBadan
dokumen izin kegiatan usaha yg diterbitkan instansi yg berwenang atau
surat keterangan tempat kegiatan usaha / pekerjaan bebas dari Pejabat
Pemerintah Daerah (minimal Lurah / KepalaDesa)
Bendahara
surat penunjukan sebagai Bendahara
fotokopi Kartu TandaPenduduk
22. Dokumen Yang Disyaratkan (WP Badan)
Wajib Pajak badan yg memiliki kewajiban
perpajakan sebagai pembayar pajak,
pemotong dan/atau pemungut pajak
fotokopi akta pendirian/dokumen pendirian &
perubahan WP badan dalam negeri, atau
surat keterangan penunjukan dari kantor
pusat BUT
fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus,
atau
fotokopi paspor & surat keterangan tempat
tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah
(minimal Lurah/Kepala Desa) penanggung
jawab adalah Warga NegaraAsing
Wajib Pajak badan yg hanya memiliki
kewajiban perpajakan sebagai pemotong
dan/atau pemungut
fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian
sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint
Operation)
fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota
Joint Operation yg diwajibkan untuk memiliki
NPWP;
17
Pasal 6
PER-20/PJ/2015
dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yg
diterbitkan instansi yg berwenang atau surat
keterangan tempat kegiatan usaha dari
Pejabat Pemerintah Daerah (minimal Lurah /
Kepala Desa)
fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus
perusahaan anggota Joint Operation, atau
fotokopi paspor & surat keterangan tempat
tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah
(minimal Lurah/Kepala Desa penanggung
jawab adalah WNA
dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang
diterbitkan oleh instansi yg berwenang atau
surat keterangan tempat kegiatan usaha dari
instansi yang berwenang minimal Lurah /
Kepala Desa.
23. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan NPWP secara jabatan apabila WP tidak melaksanakan
kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
Pasal 2 ayat (4) UU KUP
18
NPWP Jabatan
Kewajiban perpajakan bagi WP yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan sebagai
PKP secara jabatan dimulai sejak saat WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima)
tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP.
Penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan PKP oleh Direktur Jenderal Pajak secara jabatan
dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi.
Pasal 2 ayat (10) PMK-73/PMK.03/2012
Tanggal terdaftar yang tercantum dalam Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar yang
diterbitkan secara jabatan sesuai dengan tanggal penerbitan Kartu NPWP dan Surat
Keterangan Terdaftar.
Pasal 8 ayat (4) PER-20/PJ/2013 stdd PER-38/PJ/2013
Pasal 2 ayat (4a) UU KUP
25. Pasal 9 & Pasal 13
PER-20/PJ/2015
Penghapusan NPWP
19
Direktur Jenderal
Pajak
Wajib Pajak sudah tidak memenuhi Persyaratan Subjektif dan/atau bjektif
Permohonan WP Jabatan
Verifikasi
1.Maks 6 bln WPOP
2.Maks 12 bln WP
Badan
Sejak tanggal BPS
keputusan
*)1. Pembetulan (Pasal 16 KUP)
2. Pasal 36 KUP
3. Keberatan
4. Banding
5. Gugatan
6. Peninjauan Kembali
Pemeriksaan
•Utang Pajak
•proses hukum atau
proses administrasi*)
•Status NPWP Cabang
Kec penggabungan usaha
1. Jika terlampaui maka
dianggap dikabulkan;
2.SK Penghapusan NPWP
diterbitkan dalam 1 bulan
26. Pasal 9
PER-20/PJ/2015
Penghapusan NPWP Berdasarkan Hasil Verifikasi
VERIFIKASI
WP OP
warisan
meninggal dunia & tidak meninggalkan Warisan belum terbagi dalam kedudukan sebagai
Subjek Pajak sudah selesai dibagi
WP bendahara pemerintah yg tidak lagi memenuhi
syarat sebagai WP karena sudah tidak lagi
melakukan pembayaran
WP OP yg telah
selama-lamanya;
meninggalkan Indonesia untuk
WP yg memiliki lebih dari 1 NPWP untuk menentukan
NPWP yg dapat digunakan sebagai sarana
administratif pelaksanaan hak & pemenuhan
kewajiban perpajakan
WP OP yg berstatus pengurus, komisaris, pemegang
saham/pemilik & pegawai yg ber NPWP melalui
pemberi kerja/bendahara pemerintah & penghasilan
netonya tidak melebihi PTKP
WP badan kantor perwakilan perusahaan asing yg
tidak mempunyai kewajiban PPh badan & telah
menghentikan kegiatan usahanya
Wanita yg sebelumnya memiliki NPWP & menikah
tanpa membuat perjanjian pemisahan harta &
penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak &
memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari
suaminya
20
Wanita kawin yg memiliki NPWP berbeda dg NPWP
suami dan pelaksanaan hak & pemenuhan kewajiban
perpajakannya digabungkan dengansuami
WP BUT yg telah menghentikan kegiatan usahanya
di Indonesia
Wajib Pajak badan tertentu selain perseroan terbatas
dg status tidak aktif (non efektif) yg tidak mempunyai
kewajiban PPh & secara nyata tidak menunjukkan
adanya kegiatan usaha
Anak belum dewasa yang telah memiliki NPWP
27. WP wajib mengajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan
menggunakan Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dapat dilakukan:
1. Secara elektronik dengan mengisi Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak pada
Aplikasi e- Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di
www.pajak.go.id dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP dengan cara mengunggah
(upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau
mengirimkan dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah
ditandatangani;
b. Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan pendaftaran secara
elektronik permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.
2. Dengan menyampaikan permohonan secara tertulis yang dilakukan:
a. langsung ke KPP atau melalui KP2KP,
b. melalui pos, atau
c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
21
Tata Cara Penghapusan NPWP PER-20/PJ/2013
28. Dokumen Yang Disyaratkan – Penghapusan NPWP
Pasal 11
PER-20/PJ/2015
dokumen yg menyatakan bahwa WP telah
meninggalkan Indonesia untuk selama-
surat keterangan kematian/dokumen sejenis
dari instansi yg berwenang dan
surat pernyataan bahwa tidak mempunyai
warisan atau surat pernyataan bahwa warisan
sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris
untuk orang pribadi meninggal dunia
22
dokumen yg menunjukkan bahwa WPbadan
fotokopi buku nikah/dokumen sejenis dan
surat pernyataan tidak membuat perjanjian
pemisahan harta & penghasilan atau surat
pernyataan tidak ingin melaksanakan hak &
memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah
dari suami untuk Wanita kawin yg
sebelumnya telah memiliki NPWP
dokumen yang menyatakan bahwa WP sudah
tidak ada lagi kewajiban sebagaibendahara
untuk bendahara pemerintah
lamanya untuk orang pribadi yg
meninggalkan Indonesia selama-lamanya
surat pernyataan mengenai kepemilikan
NPWP ganda dan fotokopi semua kartu
NPWP yang dimiliki untuk WP memiliki
lebih dari 1 NPWP
termasuk bentuk usaha tetap telah
dibubarkan sehingga tidak memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta
pembubaran badan yg telah disahkan oleh
instansi berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk
Wajib Pajak badan.
29. Pasal 13
PER-20/PJ/2015
Keputusan atas Permohonan Penghapusan NPWP
tidak terdapat utang pajak, atau terdapat utang pajak tetapi
penagihannya sudah daluwarsa:
a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak
meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau
ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan
hasil verifikasi / pemeriksaan rekomendasi penghapusan
NPWP
tidak terdapat proses hukum atau proses administrasi,dan
23
Surat Keputusan
Penghapusan NPWP
hasil verifikasi/ pemeriksaan rekomendasi penghapusan
NPWP, tetapi
•terdapat utang pajak, dan/atau
•terdapat proses hukum atau proses administrasi,dan/atau
•NPWP cabang belum dihapus untuk penghapusan NPWP
Pusat
seluruh NPWP cabang telah dihapus untuk penghapusan
NPWP Pusat
hasil verifikasi/pemeriksaan rekomendasi tidak melakukan
penghapusan NPWP
Surat Penolakan
Penghapusan NPWP
Surat Penolakan
Penghapusan NPWP
30. Penghapusan NPWP dimaksudkan untuk kepentingan administrasi perpajakan dan
tidak menghilangkan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang harus dilakukan WP
yang bersangkutan.
Pasal 45 PER-20/PJ/2013 stdd PER-38/PJ/2013
24
Ketentuan Lain-Lain terkait Penghapusan NPWP
