Pembukuan dan pencatatan merupakan kewajiban bagi wajib pajak untuk menghitung besarnya kewajiban perpajakannya. Wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan, sedangkan orang pribadi tanpa usaha wajib pencatatan. Pembukuan dan pencatatan harus dilakukan dengan baik dan sesuai peraturan perpajakan serta disimpan selama 10 tahun di Indonesia.

1. MENYELENGGARAKAN
PEMBUKUAN ATAU
PENCATATAN

2. MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
adalah KEWAJIBAN
bagi setiap Wajib Pajak orang
pribadi yang melakukan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas*) dan
Wajib Pajak badan di Indonesia,
yang telah mendaftarkan diri
*) kecuali yang sesuai dengan ketentuan UU PPh
diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

3. MENYELENGGARAKAN PENCATATAN
adalah KEWAJIBAN
Bagi setiap Wajib Pajak orang pribadi
yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas yang sesuai dengan
ketentuan UU PPh diperbolehkan
menghitung penghasilan neto dengan
menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang
pribadi yang tidak melakukan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas.

4. PEMBUKUAN DAN PENCATATAN
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan
dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut .
(Pasal 1 angka 29 UU KUP)
Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara
teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto
dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk
menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk
penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai
pajak yang bersifat final.
(Pasal 28 angka 9 UU KUP)

5. YANG WAJIB PEMBUKUAN
Wajib Pajak Badan
Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas,
kecuali yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan diperbolehkan
menghitung penghasilan neto dengan
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
Neto
Pasal 28 angka 1 dan 2 UU KUP

6. YANG TIDAK WAJIB PEMBUKUAN TETAPI
WAJIB MENYELENGGARAKAN PENCATATAN
Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
(Pasal 14 ayat 2 UU PPh)
Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang
dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh
menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari
tahun pajak yang bersangkutan.
Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas.
Pasal 28 angka 2 UU KUP)
1
2

7. WP Orang Pribadi yang tidak memilih
menyelenggarakan pembukuan
Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas yang menghitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan
bebasnya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma
Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama
3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan
Pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
yang disampaikan dalam jangka waktu tersebut dianggap disetujui
kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Pajak Orang
Pribadi tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto
Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memberitahukan kepada Direktur
Jenderal Pajak sesuai dengan jangka waktu tersebut dianggap
memilih menyelenggarakan pembukuan
SE-02/PJ.43/2001

8. KETENTUAN MENGENAI PEMBUKUAN
harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan
mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya; ayat 3
harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin,
angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa
Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri
Keuangan;ayat 4
diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau
stelsel kas; ayat 5
Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus
mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak;ayat 6
Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian,
sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;ayat 7
Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain
Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin
Menteri Keuangan; ayat 8
Pasal 28 UU KUP
1
2
3
4
5
6

9. PRINSIP TAAT ASAS
prinsip yang sama digunakan dalam metode
pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya,
untuk mencegah penggeseran laba atau rugi
misalnya dalam penerapan : Stelsel pengakuan
penghasilan; Tahun buku; Metode penilaian
persediaan; Metode penyusutan dan amortisasi

10. STELSEL AKRUAL DAN STELSEL KAS
Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan
penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada
waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi
tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan
biaya itu dibayar tunai.
Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya
didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang
dibayar secara tunai.
Menurut stelsel ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan,
bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu,
serta biaya baru dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah dibayar
tunai dalam suatu periode tertentu.

11. STELSEL KAS UNTUK PENGHITUNGAN PPh
Pemakaian stelsel kas murni dapat mengakibatkan penghitungan yang
mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari
tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas
dan pengeluaran kas.
Oleh karena itu untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam
memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sbb:
Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi
seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam
menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh
pembelian dan persediaan.
Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang
dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan
hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.
Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten).
stelsel campuran

12. PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG
SELAIN RUPIAH (Per. Menkeu No: 196/PMK.03/2007 dirubah
dengan PMK Nomor 24/PMK.11/2012)
Dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak:
Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing
Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan
Pemerintah RI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi;
Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi;
bentuk usaha tetap
WP yg mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar
negeri;
Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata
uang Dollar Amerika Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan
Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal –Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan pasar modal;
Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu
perusahaan anak (subsidiary company) yang dimiliki dan/atau dikuasasi oleh perusahaan induk
(parent company) di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa; atau
WP yg menyajikan lap.keuangan menggunakan US Dollar AS sesuai SAK yg

13. PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG
SELAIN RUPIAH (Per. Menkeu No: 196/PMK.03/2007 (Per.
Menkeu No: 196/PMK.03/2007 dirubah dengan PMK Nomor
24/PMK.11/2012))
Izin tertulis dapat diperoleh WP dengan mengajukan surat
permohonan kepada Kepala Kanwil, paling lambat 3 (tiga)
bulan:
 sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan
menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang
Dollar AS tersebut dimulai; atau
 sejak tanggal pendirian bagi WP baru untuk
Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak pertama.
Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan
keputusan atas permohonan dimaksud paling lama 1 (satu) bulan
sejak permohonan dari WP diterima secara lengkap;
Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris
dan satuan mata uang Dollar AS oleh WP harus terlebih dahulu
mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali bagi WP
dalam rangka Kontrak Karya atau WP dalam rangka Kontraktor
Kontrak Kerja Sama;
Apabila jangka waktu tsb telah lewat dan belum ada keputusan
maka permohonan dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah
atas nama Menkeu menerbitkan keputusan pemberian izin.

14. KETENTUAN MENGENAI PENCATATAN
harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan
mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya
harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin,
angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa
Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan
Pasal 28 UU KUP
Pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang
peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai
dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk
penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang
bersifat final
1
2
3

15. PENYIMPANAN DOKUMEN
Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk
hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola
secara elektronik atau secara program aplikasi on-
line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di
Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat
tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat
kedudukan Wajib Pajak badan.
Pasal 28 angka 11 UU KUP
Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku,
catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur
mengenai batas daluwarsa penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan. Penyimpanan buku, catatan, dan
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan
dan dokumen lain termasuk yang diselenggarakan secara
program aplikasi on-line harus dilakukan dengan
memperhatikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajaran
penyimpanan.

16. SANKSI BERKAITAN DENGAN KEWAJIBAN
PEMBUKUAN DAN PENCATATAN
ADMINISTRASI PIDANA
apabila kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28
(Pembukuan) atau Pasal 29
(Pemeriksaan) tidak dipenuhi,
sehingga tidak dapat diketahui
besarnya pajak yang terutang
berupa kenaikan sebesar :50 %
dari PPh yang tidak atau kurang
dibayar;100 % dari PPh yang
tidak atau kurang dipotong,
tidak atau kurang dipungut,
tidak atau kurang disetorkan,
dan dipotong atau dipungut
tetapi tidak atau kurang
disetorkan;100 % dari PPN dan
PPnBM yang tidak atau kurang
dibayar
Pasal 13 (1) d jo Pasal 13 (3)
UU KUP
Pasal 39 ayat 1 UU KUP
Setiap orang yang dengan sengaja:
f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain
yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak
menggambarkan keadaan yg sebenarnya; g. tidak
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak
memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau
dokumen lainnya; h. tidak menyimpan buku, catatan, atau
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan
dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan
yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara
program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (11);
sehingga dapat menimbulkan kerugian pd pendapatan negara
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan
dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2
(dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang
yang tidak atau kurang dibayar.