Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 serta perubahan Peraturan Menteri Keuangan terkini mengenai kenaikan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Perubahan peraturan ini menyebabkan kenaikan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan penyesuaian perhitungan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

1. PA J A K P E N G H A S I L A N PA S A L 2 1
PPH
21

2. PENGERTIAN PPH
• Pajak penghasilan
Penghasilan yang telah diperoleh oleh setiap wajib pajak yang memiliki
NPWP (nomor pokok wajib pajak) wajib dikenakan pajak yaitu pajak
penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak
atas penghasilan yang diperolehnya pada tahun pajak, dapat pula dikenakan
pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak
untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak bila kewajiban pajak subjektifnya
dimulai atau berakhir tahun pajak.

3. MENURUT PARA AHLI :
• Menurut Resmi (2003), adalah sebagai berikut : Pajak penghasilan adalah pajak
yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperolehnya dalam suatu tahun pajak.
• Menurut Kesit (2001), adalah sebagai berikut : Pajak penghasilan adalah pajak
yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak (badan
usaha) atas kegiatan yang dilakukan di Indonesia.
• Menurut Hartanto (2003), adalah sebagai berikut : Pajak penghasilan adalah pajak
yang dikenakan atau dipungut hanya atas penghasilan (yang berasal dari harta atau
modal), dan bukan pajak yang dipungut atau dikenakan atas harta dan modal.
• Sementara itu, Standar Akuntansi Keuangan (2002)berikut : Pajak penghasilan
adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak
dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

4. PENGERTIAN PPH PASAL 21
• Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah “
pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan
berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu
tahun pajak, Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas
penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain
dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau
jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi

5. DASAR HUKUM PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 YAITU :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun
2007.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK.04/2000
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat
Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak,
serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

6. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 tentang
Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian
dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan
Pemotongan Pajak Penghasilan.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21/26.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012
tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Kena Pajak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis
Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

7. Peraturan Menteri keuangan soal PPh pasal 21 terbaru
pemerintah menaikkan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP) melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor
122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak
Kena Pajak tanggal 29 Juni 2015 yang menggantikan Peraturan Menteri
Keuangan nomor 162/PMK.011/2012.

8. Hal yang menjadi bahan pertimbangan kemenkeu adalah :
1.Untuk menjaga daya beli masyarakat.
2.Telah terjadi penyesuaian Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) di hampir semua daerah.
3.Terkait dengan kondisi ekonomi terakhir yang menunjukkan tren perlambatan
ekonomi, khususnya pada kuartal 1 tahun 2015 yang hanya tumbuh sebesar 4,7%
terutama akibat dampak perlambatan ekonomi global, khususnya mitra dagang
utama Indonesia.

9. Adapun pokok-pokok dari PMK 122/PMK.010/2015 adalah:
1. Besaran PTKP 2015
a) Diri Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp 36.000.000;
b) Tambahan bagi Wajib Pajak Kawin Rp 3.000.000;
c) Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami Rp
36.000.000
d) Tambahan untuk setiap tanggungan Rp. 3.000.000

10. Tarif PTKP terbaru selama setahun untuk perhitungan PPh Pasal 21
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK010/2015 dan
Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 sebagai berikut:
1. Rp 36.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi dan istri yang
penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
2. Rp 3.000.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp 3.000.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan
keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi
tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

11. PTKP baru
Belum kawin
karyawan/karyawati
Sudah kawin
Pegawai tidak
tetap/bebas
Sudah kawin tapi suami
tidak menghasilkan
penghasilan

12. • Dampak Peraturan Menteri keuangan soal PPh Pasal 21 terbaru
konsekuensi yang akan timbul akibat diterapkannya PMK 122/PMK.010/2015 adalah
1.Penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk Masa Pajak Juli s.d. Desember 2015
dihitung dengan menggunakan PTKP baru.
2.PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari-Juni 2015 yang telah dihitung, disetor dan
dilaporkan dengan menggunakan PTKP lama dilakukan pembetulan dengan
menggunakan PTKP baru.
3.Dalam hal terdapat kelebihan setor akibat pembetulan penghitungan pemotongan
PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari-Juni 2015, dan agar manfaat kenaikan PTKP
tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas maka pemberi kerja
mengkompensasikan kelebihan setor tersebut terhadap PPh Pasal 21 Masa Pajak Juli-
Desember 2015.