Bab 2 membahas ruang lingkup administrasi pembangunan yang meliputi penyempurnaan administrasi negara dan administrasi perencanaan serta pelaksanaan pembangunan, dengan peranan dan fungsi pemerintah dalam pembangunan berencana dan nasional."

1. i
BAHAN AJAR
MATAKULIAH
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
(UNTUK KALANGAN SENDIRI)
SEMESTER GENAP 2021/2022
OLEH : DRS. DERADJAT MAHADI SASOKO, MM
DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS JAYABAYA

2. ii
DAFTAR ISI
PENDAHULUAN .......................................................................................................... iv
BAB 1 : PENDAHULUAN DAN PENGENALAN MATAKULIAH ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN ........................................................................................................... 1
BAB 2 : RUANG LINGKUP ADMINISTRASI PEMBANGUNAN ......................4
BAB 3 : TEORI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN ..........................................7
BAB 4 : PERANAN SERTA FUNGSI PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN
NASIONAL....................................................................................................................10
BAB 5 : PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN............. 11
BAB 6 : PENYEMPURNAAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
.................................................................................................. 13
BAB 7 : ASPEK-ASPEK YANG MEMPENGARUHI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
.................................................................................................. 16
BAB 8 : UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
.................................................................................................. 17
BAB 9 : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN UNTUK PEMBANGUNAN
.................................................................................................. 18
BAB 10 : ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN.........................22
BAB 11 : PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
.................................................................................................. 26
BAB 12 : HUKUM DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
.................................................................................................. 28
BAB 13 : PEMBANGUNAN DI BIDANG POLITIK DAN EKONOMI
……………………………………………………………………….…29
BAB 14 : PEMBANGUNAN DI BIDANG SOSIAL BUDAYA
………………………………………………………………………….31
BAB 15 : PEMBANGUNAN DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

3. iii
……………………………………………………………..……………32
BAB 16 : UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
.................................................................................................. 33
REFERENSI BUKU PEGANGAN
.................................................................................................. 34

4. iv
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Administrasi Pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang
membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranta-pranata sosial, politik dan
ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil. Dari sudut praktik, Administrasi Pembangunan
merangkum dua kegiatan besar dalam satu kesatuan pengertian, yakni Administrasi dan
Pembangunan. Perkembangan Administrasi Pembangunan, baik dalam tatanan teoritik maupun
praktik, mengikuti perkembangan pemikiran studi administrasi, khususnya Administrasi Negara
dan studi Pembangunan. Oleh karena itu, upaya untuk memahami Administrasi Pembangunan
perlu dimulai dengan pemahaman mengenai Administrasi dan Pembangunan.
Materi Matakuliah ini memberikan pengetahuan tentang Administrasi Pembangunan, Ruang
Lingkup Administrasi Pembangunan, Teori Administrasi Pembangunan, Peranan Serta Fungsi
Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional, Perencanaan dan Administrasi Pembangunan,
Penyempurnaan dan Administrasi Pembangunan, Aspek-Aspek yang Mempengaruhi
Administrasi Pembangunan, Administrasi Kepegawaian Untuk Pembangunan, Administrasi
Pembiayaan Pembangunan, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Hukum dan Administrasi
Pembangunan, Pembangunan di Bidang Politik dan Ekonomi, Pembangunan di Bidang Sosial
Budaya, dan Pembangunan Di Bidang Pertahanan dan Keamanan.
Setelah mempelajarai materi matakuliah ini, diharapkan memiliki kompetensi dalam bentuk
pengetahuan dan pemahaman tentang Administrasi Pembangunan.

5. 1
BAB 1
PERTEMUAN KE 1
DOSEN DRS. DERADJAT M.SASOKO, MM
ONLINE/WAG
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PENDAHULUAN DAN PENGENALAN MATAKULIAH ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
A. HAKIKAT ADMINISTRASI
1. Definisi Administrasi
1. Administrasi dalam pengertian sempit
Merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pencatatan, pembuatan
surat, pembukuan dan pengarsipan surat, serta hal-hal lain yang
dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah
memperoleh informasi jika dibutuhkan.
2. Administrasi dalam pengertian luas
Dapat dibedakan dalam tiga sudut :
1. Ditinjau dari sudut Proses, administrasi merupakan keseluruhan
proses, mulai proses pemikiran, perencanaan, pengaturan,
penggerakan, pengawasan, hingga pencapaian tujuan.
2. Ditinjau dari sudut Fungsi atau Tugas, administrasi berarti
keseluruhan tindakan (aktivitas) yang harus dilakukan oleh
seseorang yang berkedudukan sebagai “administrator”(memegang
jabatan dalam manajemen suatu organisasi).
3. Ditinjau dari sudut Kepranataan (Institusi), administrasi berarti
kegiatan yang dilakukan suatu lembaga dalam aktivitas tertentu,
misalnya pada lembaga perbankan terdapat orang-orang yang
melakukan kegiatan perbankan dalam lembaga itu.
2. Ilmu Administrasi
Adalah hasil pemikiran dan penalaran manusia yang disusun berdasarkan
rasionalitas dan sistematika, yang mengungkapkan kejelasan tentang obyek formal,
yaitu pemikiran untuk menciptakan keteraturan dari berbagai aksi dan reaksi yang
diperankan oleh manusia dan obyek material, yaitu manusia yang melakukan
aktivitas administrasi dalam bentuk kerja sama menuju terwujudnya tujuan tertentu.
3. Sudut Pandang Administrasi
1. Administrasi sebagai ilmu
Pada hakikatnya, perkembangan ilmu administrasi merupakan kajian yang
mendalam pada alam nalar manusia yang dapat menembus cakrawala dunia,

6. 2
yang ditandai gerak langkah rasionalitas dibidang filsafat ilmu administrasi
sebagai berikut :
1. Ontologis, nilai dasar pemikiran manusia yang menggambarkan
kebenaran dasar (apriori), breaker dari pangkal pikiran yang
dikandung oleh ilmu administrasi.
2. Epistemologi, perkembangan ilmu administrasi dalam pemikiran
manusia terhadap rasionalitas melahirkan pandangan yang
bercakrawala dan tidak dapat dijangkau sampai batas akhirnya.
3. Aksiologis, ilmu administrasi memberikan makna yang hakiki
apabila dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan
manusia sehingga memberikan kemudahan dan kelayakan berfikir
serta bertindak bagi manusia yang mendalami ilmu administrasi.
2. Administrasi sebagai pekerjaan
Dalam administrasi terdapat sistem administrasi, yang secara garis besar
terdiri dari dua sistem yaitu :
1. Sistem alamiah (natural system), yaitu sistem yang terbentuk
karena alam, misalnya sistem tata surya dan sistem cuaca.
2. Sistem buatan manusia (man made system), yaitu sistem yang
terbentuk karena hasil pemikiran atau perbuatan manusia, misalnya
sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, sistem kepegawaian,
sistem hukum, sistem kerja, dan sistem pemerintahan. Pada dasarnya
sistem administrasi lahir dari hasil pemikiran manusia
B.HAKIKAT PEMBANGUNAN
1. Definisi Pembangunan
1.Menurut Alexander (1994) Pembangunan (development) adalah proses
perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi,
infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan
budaya.
2.Menurut Portes (1976) Pembangunan adalah proses perubahan yang
direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.
3.Menurut Ginandjar Kartasasmita (1994) Pembangunan adalah proses
perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara
terencana.
4.Menurut Deddy Supriyadi Bratakusumah (2005), Pembangunan adalah
semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya secara sadar dan
terencana.
2. Pengertian Pembangunan Ditinjau dari berbagai segi
1.Menurut Seers (1996), dalam membangun terdapat pertimbangan Nilai
(value judgment). Hal ini mengindikasikan bahwa dalam membangun tidak
boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat
tersebut.

7. 3
2.Menurut Riggs (1996), dalam membangun terdapat orientasi nilai yang
menguntungkan (favourable value orientation). Dengan demikian dapat
dipahami bahwa pembangunan yang dilakukan, selain merupakan sebuah
proses perubahan ke arah yang lebih baik (dalam pengertian memberikan
manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat), juga harus
memperhatikan kearifan lokal yang berkembang pada masyrakat.
3. Ide Pokok Pembangunan
Menurut Sondang P. Siagian ada lima ide pokok dari pembangunan yang dilakukan
yaitu :
1. Pembangunan Merupakan Sebuah Proses
Sebagai sebuah proses, pembangunan berkelanjutan selama bangsa ada dan
memiliki tahapan yang pada satu pihak sebagai independensi dan pada pihak
lain sebagai bagian dari sesuatu yang tidak akan pernah berakhir.
2. Pembangunan Dilaksanakan secara sadar
Pembangunan harus dilaksanakan secara sadar.
3. Pembangunan Dilaksanakan secara Terencana
Perencanaan dalam pembangunan dapat berupa perencanaan jangka pendek,
jangka menengah, ataupun jangka panjang.
4. Pembangunan Mengarah pada Modernitas
Modernitas merupakan cara hidup yang lebih baru dan lebih baik dari
sebelumnya.
5. Pembangunan Wadah Pembinaan Bangsa
Wadah pembinaan bangsa berfungsi untuk memperkokoh fondasinya dan
memantapkan keberadaannya di dunia Internasional.
4. Tujuan Pembangunan
1.Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam segala aspek kehidupan.
2.Tidak mengenal batas waktu pencapaiannya. Artinya, masih tetap berlaku
sepanjang bangsa dan negara tetap ada di muka bumi ini sejalan dengan
berkembangnya konsep kesejahteraan bagi masyarakat.

8. 4
BAB 2
PERTEMUAN KE 2
DOSEN DRS. DERADJAT M.SASOKO, MM
ONLINE/WAG
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
RUANG LINGKUP ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
1. Administrasi Negara : Embrio Administrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan merupakan embrio Administrasi Negara, karena
Administrasi Pembangunan berasal dari perkembangan Ilmu Administrasi Negara.
2. Perkembangan Administrasi Negara kearah Administrasi Pembangunan
Menitik beratkan pada dua hal :
Pertama, administrasi bagi negara-negara yang sedang berkembang atau yang
sedang mengalami perubahan
Kedua, perhatian pada masalah interelasi (antar-hubungan) antara administrasi
sebagai ilmu dan administrasi sebagai praktik pada bidang-bidang kehidupan yang
lain
3. Ciri, Perumusan, dan Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan
a.Orientasi ditunjukan pada usaha kearah perubahan keadaan yang dianggap
lebih baik. Bahkan administrasi pembangunan dimaksudkan untuk
membantu dan mendorong perubahan besar (basic changes) di berbagai
kegiatan/bidang kehidupan yang saling berkaitan dan memberikan hasil
akhir dalam proses pembangunan.
b.Pendekatan administrasi pembangunan adalah perbaikan dan
penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan pada
bidang lain, seperti ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain.
Menurut Sondang P. Siagian (2007)
Secara garis besar ruang lingkup Administrasi Pembangunan adalah :
1.Penyempurnaan Administrasi Negara (the development administration)
2.Penyempurnaan Administrasi Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan
(the administration of development).
4. Peranan dan Fungsi Pemerintah dalam Pembangunan Berencana
Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat
tergantung pada beberapa hal berikut :
a.Falsafah hidup kemasyarakatan dan falsafah politik masyarakat

9. 5
Pertama, negara memberikan kebebasan yang cukup besar pada masyarakat,
sehingga pemerintah tidak turut mencampuri kegiatan masyarakat
Kedua, negara turut mencampuri kegiatan masyarakat sehingga kebebasan
masyarakat untuk mandiri sangatlah kecil
b. Peranan serta fungsi pokok pemerintah dalam pembangunan berencana,
yaitu sebagai stabilisator dan pengawas terhadap pembangunan sehingga
berguna untuk kesejahteraan (sosial-ekonomi) masyarakat
c.Peranan serta fungsi pemerintah dalam pembangunan nasional di Indonesia,
telah dijelaskan UUD 1945
5. Administrasi bagi Pembangunan Nasional
a.Pembangunan Nasional secara Berkala
Pokok pembangunan nasional adalah suatu usaha perubahan dan
pembangunan dari keadaan dan kondisi kemasyarakatan tertentu pada suatu
keadaaan dan kondisi kemasyarakatan yang dianggap lebih baik (lebih
diinginkan).
Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1984), secara historis, masyarakat dapat
diklasifikasikan menjadi :
1.Masyarakat yang masih bersifat tradisional;
2.Masyarakat yang bersifat peralihan;
3.Masyarakat yang sudah bersifat maju.
b.Perencanaan dan Administrasi Pembangunan
Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1984), dimensi dalam perencanaan
Administrasi Pembangunan yang operasional adalah :
1. Berorientasi untuk mencapai suatu tujuan;
2. Berorientasi pada pelaksanaannya;
3. Pemilihan dari berbagai alternatif mengenai tujuan-tujuan yang
lebih diinginkan serta perspektif waktu ;
4. Perencanaan merupakan suatu kegiatan kontinu dari formulasi
rencana dan pelaksanaannya.
c.Penyempurnaan Administrasi untuk Pelaksanaan Pembangunan
Perbaikan dan Penyempurnaan administrasi negara dapat dilakukan dengan
dua pendekatan ;
1. Usaha perbaikan dan penyempurnaan secara menyeluruh. Dalam hal
ini, pendekatan ditekankan pada perbaikan dan penyempurnaan
dengan konteks yang lebih luas, yaitu mencakup seluruh bidang,
tidak hanya bidang-bidang yang strategis.
2. Perbaikan dan penyempurnaan administrasi dilakukan secara
sebagian-sebagian. Pendekatan ditekankan pada perbaikan dan
penyempurnaan pada bidang-bidang strategis, yang kemudian
diharapkan berkembang dan memperluas pada bidang
penyempurnaan administrasi negara lainnya.
d.Pertimbangan Ekonomis Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

10. 6
Dalam pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Menurut Bintoro
Tjokroamidjojo (1990), terdapat pertimbangan ekonomis sebagai dasar
pertimbangan. Beberapa hambatan yang menjadi pertimbangan ekonomis
dalam pelaksanaan administrasi, yaitu sebagai berikut :
1. Tidak ada motif untung dan kemungkinan bangkrut maka ada
kecenderungan suatu operasi pemerintahan kurang efisien
dibandingkan dengan operasi swasta;
2. Masih sering terdapat paternalism dan spoil politik ataupun pribadi
dalam administrasi negara sehingga hal ini juga menyulitkan
pembinaan efisiensi;
3. Adanya gejala empire building, yaitu suatu usaha untuk memperluas
birokrasi yang sebetulnya mungkin tidak meningkatkan hasil;
4. Berkembangnya prosedur menjadi berbelit-belit dan panjang karena
memenuhi ketentuan berbagai badan administrasi secara tidak
konsisten.

11. 7
BAB 3
PERTEMUAN KE 3
DOSEN DRS. DERADJAT M.SASOKO, MM
ONLINE/WAG
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
C.TEORI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
1. Definisi Administrasi dan Pembangunan
1.Mustopadidjaja, Administrasi Pembangunan adalah seni dan ilmu tentang
pembangunan suatu sistem administrasi negara dilakukan sehingga sistem
administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi umum
pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif.
2.J.B. Kristadi, Administrasi Pembangunan adalah administrasi negara yang
mampu mendorong ke arah proses perubahan, pembaharuan, dan
penyesuaian serta pendukung suatu perencanaan
3.Sondang P. Siagian (1982), Administrasi Pembangunan adalah seluruh
usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata
kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang
telah ditentukan sebelumnya.
4.Paul Meadow, Administrasi Pembangunan dapat didefinisikan sebagai
kegiatan mengatur masyarakat dibidang ekonomi dan perubahan sosial
dalam hal menetapkan kebijakan publik
2. Ciri-ciri Administrasi Pembangunan
Menurut Irving Swerdlow dan Saul M. Katz (1963), beberapa ciri Administrasi
Pembangunan adalah sebagai berikut :
a. Adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan.
b. Adanya peran administrator sebagai unsur pembangunan.
c. Perkembangan.
d. Administrasi Pembangunan memiliki ciri-ciri yang lebih maju daripada
Administrasi Negara.
Sondang P. Siagian merumuskan ciri-ciri Administrasi Pembangunan sebagai
berikut :
a. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang
berbeda-beda, terutama lingkungan masyarakat di negara-negara yang baru
berkembang.
b. Mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan pembangunan,
baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaan yang
efektif.

12. 8
c. Berorientasi pada usaha-usaha yang mendorong perubahan kearah keadaan
yang dianggap lebih baik untuk masyarakat pada masa depan atau
berorientasi masa depan.
d. Lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dari
pemerintah.
e. Mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan
pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang yaitu ekonomi,
sosial, budaya, dan lain-lain.
f. Administrator dalam aparatur pemerintah juga dapat menjadi penggerak
perubahan.
g. Lebih berpendekatan lingkungan, berorientasi pada kegiatan, dan bersifat
pemecahan masalah. Ketiga unsur ini disebut mission driven.
3. Fungsi Administrasi dan Pembangunan
Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, beberapa gambaran mengenai ruang lingkup
fungsi Administrasi Pembangunan, adalah sebagai berikut :
1. Fungsi Administrasi dan Pembangunan
Administrasi Pembangunan mempunyai dua fungsi yaitu :
1. The Development of Administration
Mencakup usaha penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga
yang diperlukan, kepegawaian, penataan kerja, dan pengurusan
sarana-sarana administrasi lainnya.
2. The Administration of Development
Mencakup masalah perumusan kebijaksanaan dan program
pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaannya secara
efektif.
2. Kegiatan Administrasi Pembangunan
Ada dua kegiatan Administrasi dan Pembangunan yang perlu mendapat
perhatian, yaitu :
1. Masalah kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, dan fungsi
administrator sebagai unsur pembangunan.
2. Pengendalian atau pengurusan yang baik dari administrasi
fungsional, seperti pelembagaan dalam arti sempit, kepegawaian,
pembiayaan pembangunan, dan lain-lain sebagai sarana pencapaian
tujuan kebijaksanaan dan program pembangunan.
3. Fungsi dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan
Menurut Awaloedin beberapa fungsi pelaksanaan peranan pemerintah,
antara lain :
1. Fungsi Pengaturan, dibagi menjadi beberapa fungsi yaitu :
a. Penentuan kebijaksanaan
b. Pemberian pengarahan dan bimbingan
c. Pengaturan melalui perizinan dan
d. Pengawasan
Fungsi pengaturan ini akan menghasilkan output berupa berbagai
peraturan.

13. 9
2. Kepemilikan usaha-usaha ekonomi atau sosial yang
penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri atau oleh swasta.
3. Penyelenggaraan berbagai kegiatan-kegiatanekonomi atau sosial.
D.MUNCULNYA ILMU ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
1. Keberadaan Administrasi dan Pembangunan
1.Pihak-pihak yang menang perang dunia II
2.Munculnya negara baru
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perkembangan Administrasi Pembangunan
1.Bidang politik
2.Bidang ekonomi
3.Bidang militer
4.Bidang teknis
3. Ciri Administrasi yang Indikasinya ditemukan secara umum di Banyak Negara
Berkembang

14. 10
BAB 4
PERTEMUAN KE 4
DOSEN DRS. DERADJAT M.SASOKO, MM
ONLINE/WAG
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PERANAN SERTA FUNGSI PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
FUNGSI-FUNGSI PEMERINTAH TERHADAP WARGANYA :
1. Negara sebagai Negara Politik (political state)
a. Memelihara ketertiban dan keamanan
b. Fungsi pertahanan dan keamanan
c. Fungsi diplomatik
d. Fungsi perpajakan
2. Negara sebagai Negara Hukum (legal state)
Banyak jenis hak yang ingin diperoleh masyarakat :
a. Perlindungan atas jiwa dan raga
b. Perlakuan yang tidak diskriminatif di mata hukum
c. Penyelesaian konflik atau masalah melalui jalur hukum
d. Tidak tercabutnya hak-haknya sebagai warga negara serta tidak diperlakukan
semena-mena oleh siapapun juga, termasuk oleh pemerintah atau penguasa
3. Negara sebagai Negara Kesejahteraan (welfare state)
Salah satu tujuan yang ingin dicapai ialah peningkatan kesejahteraan seluruh warga
negara, tidak hanya dalam arti materiil, akan tetapi juga dalam semua bidang kehidupan
karena secara langsung menyangkut harkat dan martabat manusia
4. Negara sebagai Negara Administratif (Administrative state)
Pemberdayaan rakyat menjadikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan bahwa
pemerintah dengan seluruh jajarannya merupakan abdi negara dan abdi masyarakat
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL :
1. Peran selaku Stabilisator
2. Peran selaku Inovator
3. Peran selaku Modernisator
4. Peran selaku Pelopor
5. Peran selaku Pelaksana Sendiri

15. 11
BAB 5
PERTEMUAN KE 5
DOSEN DRS. DERADJAT M.SASOKO, MM
ONLINE/WAG
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Perencanaan Pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen
pembangunan.
Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya
yang tersedia.
Melalui Perencanaan, pemerintah dapat merumuskan kegiatan pembangunan yang secara
efisien dan efektif sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan
sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.
Pada dasarnya, Perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan
dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki.
Perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan
beberapa unsur pokok berikut :
a. Tujuan akhir yang dikehendaki
b. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari
berbagai altewrnatif)
c. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut
d. Masalah yang dihadapi
e. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya
f. Kebijaksanakan untuk melaksanakannya
g. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya
h. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya
Untuk melakukan perencanaan dengan baik diperlukan informasi yang memadai, seperti
statistik. Oleh karena itu, manajemen pembangunan harus mampu mengupayakan tersedianya
informasi yang dibutuhkan dan mengembangkan metodologi pengolahan informasi untuk
memenuhi kebutuhan perencanaan.
Perencanaan memiliki berbagai sifat, bergantung cara melihat dan pendekatannya :
1. Dari segi ruang lingkup dan sasarannya, perencanaan dapat bersifat
a. Nasional
b. Sektoral dan
c. Spasial

16. 12
2. Perencanaan dapat berupa perencanaan
a. Agregatif atau Komprehensif dan
b. Parsial
3. Dalam jangkauan dan hierarkinya, perencanaan berada pada
a. Tingkat pusat dan
b. Tingkat daerah
4. Dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat
a. Jangka panjang
b. Jangka menengah dan
c. Jangka pendek
5. Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat
a. Dari atas ke bawah (top down)
b. Dari bawah ke atas (bottom up) atau
c. Kedua duanya
6. Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi kedepannya, perencanaan dapat
a. Indikatif atau
b. Preskriptif
7. Berdasarkan sistem politiknya (Friedman, 1987), perencnaan dapat bersifat
a. Alokatif
b. Inovatif dan
c. Radikal
Adapun produk perencanaan dapat berbentuk
a. Rencana (plan)
b. Kebijaksanaan
c. Peraturan
d. Alokasi anggaran
e. Program atau proyek
Kegagalan perencanaan, menurut Ginanjar tidak disebabkan perencanaan itu sendiri, tetapi
bersumber pada beberapa hal berikut ini :
1. Penyusunan perencanaan yang tidak tepat mungkin disebabkan informasi yang kurang
lengkap, metodologi yang belum dikuasai, atau perencanaan sejak awal yang tidak realistis
sehingga tidak dapat terlaksana.
2. Perencanaannya baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan
perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
4. Perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia hingga hal yang paling
kecil.
Sistem perencanaan yang berhasil diterapkan negara yang telah terbukti kemajuannya, seperti
Jepang dan negara-negara industri baru, merupakan sistem perencanaan yang mendorong
berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.
Dalam sistem itu, perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran secara garis besar, baik
di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta

17. 13
BAB 6
PERTEMUAN KE 6
DOSEN DRS. DERADJAT M.SASOKO, MM
ONLINE/WAG
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PENYEMPURNAAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
1. Hakikat Penyempurnaan Administrasi
Pada hakikatnya, penyempurnaan administrasi merupakan usaha sadar untuk melakukan
perubahan dan penyesuaian administrasi pemerintah untuk melakukan perbaikan
administrasi pemerintah.
Penyempurnaan Administrasi mencakup :
a. Tujuan, susunan, prosedur organisasi lembaga negara, baik yang bersifat
departemental maupun non departemental
b. Sistem dan prosedur pengurusan alat-alat negara, termasuk sikap dan
kesejahteraannya dengan maksud meningkatkan efektivitas organisasi dalam
mencapai pembangunan nasioanal
Definisi tersebut menunjukan dua faktor sebagai hubungan sebab akibat dalam
penyempurnaan Administrasi, yaitu ;
a. Penyebab : perubahan tujuan, struktur, dan cara organisasi serta sikap aparat negara
b. Akibat : efektivitas organisasi
Tiga unsur penting yang membedakan upaya penyempurnaan Administrasi dengan
perubahan lainnya, yaitu :
a. Kepentingan moral : menghilangkan cara yang salah di bidang Administrasi
b. Perubahan terarah : sekali penyempurnaan dilakukan maka diusahakan
penyempurnaan itu bersifat permanen
c. Ketahanan Administrasi : perlu ada dukungan politik agar perubahan status quo
berjalan lancar
2. Faktor yang mempengaruhi Penyempurnaan Administrasi
a. Keadaan perubahan : tujuan, sasaran, dsb
b. Agen pembaharu : orang yang melakukan perubahan
c. Faktor lingkungan : kondisi negara tersebut
3. Implementasi Penyempurnaan Administrasi Pembangunan
a. Hakikat Penyempurnaan Administrasi Pembangunan
Menurut Ginadjar Kartasasmita, dalam operasionalnya, penyempurnaan
administrasi dapat dibagi dalam dua garapan :
1. Pembangunan Administrasi yang dilakukan di negara berkembang

18. 14
2. Pembaharuan Administrasi yang dilakukan di negara-negara administrasinya
relatif mapan
Selanjutnya Ginadjar Kartasasmita, menegaskan bahwa penyempurnaan
Administrasi perlu disesuaikan dengan lingkungan administrasi, yaitu kondisi
negara dan bangsa yang bersangkutan yang meliputi :
1. Bidang Politik
2. Bidang Ekonomi dan
3. Bidang Sosial
b. Strategi Implementasi Penyempurnaan Administrasi Pembangunan
Penyempurnaan Administrasi dapat dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu :
1. Penyempurnaan menyeluruh, meliputi kepemimpinan dan masa ada yang
mendukung
2. Penyempurnaan sebagian (incremental), meliputi kepemimpinan atau masa
ada yang mendukung
3. Tidak ada Penyempurnaan, meliputi kepemimpinan dan masa ada yang
mendukung
c. Filosofi Penyempurnaan Administrasi
Riggs, menjelaskan penyempurnaan Administrasi dapat dilakukan dengan cara :
1. Perubahan Struktural, yaitu perubahan struktur dan fungsi organisasi dalam
suatu negara untuk mengoptimalkan kebutuhan dan diferensiasi tinggi
2. Perubahan Kinerja yaitu :
a. Menekankan pada teamwork (personal performance dan social
performance)
b. Membedakan antara hasil (accomplishment) dan upaya yang dilakukan
(endeavour) penyempurnaan administrasi lebih ditekankan
c. Efektivitas dan efisiensi
Wallis memberikan pandangan tentang penyempurnaan administrasi sebagai
berikut :
1. Perubahan harus merupakan perbaikan dari keadaan sebelumnya
2. Perbaikan diperoleh dengan upaya yang disengaja (deliberate) dan bukan terjadi
secara kebetulan atau tanpa usaha
3. Perbaikan yang terjadi bersifat jangka panjang dan tidak sementara
d. Cara-cara Penyempurnaan Administrasi
1. Privatisasi dan Ko Produksi
Privatisasi adalah pergeseran dari usaha yang dilakukan atau dimiliki oleh
pemerintah kepada swasta
Ko Produksi adalah kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam mengadakan
sesuatu
2. Debirokratisasi dan Reorganisasi
3. Perubahan Sikap Birokrasi
4. Deregulasi dan Regulasi
Deregulasi dimaksudkan untuk menggerakan kegiatan ekonomi, sedangkan
regulasi dimaksudkan untuk melindungi dan memberi kesempatan bagi pihak
yang lemah dan tertinggal untuk tumbuh

19. 15
4. Upaya Penyempurnaan Administrasi di Indonesia
Dalam pelaksanaan pembangunan, usaha penyempurnaan administrasi pemerintahan tidak
hanya menjalankan tugas-tugas pemerintahan, tetapi juga melaksanakan tugas
pembangunan, dalam arti menyusun rencana, program, serta pengendalian dari
pelaksanakan pembangunan itu secara baik.
5. Pertimbangan Ekonomis Pelaksanaan Administrasi
Dalam pelaksanaan administrasi pembangunan, pertimbangan ekonomis, menurut Bintoro
tetap menjadi dasar pertimbangan

20. 16
BAB 7
PERTEMUAN KE 7
DOSEN DRS. DERADJAT M.SASOKO, MM
ONLINE/WAG
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
ASPEK-ASPEK YANG MEMPENGARUHI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
1. Aspek Politik
2. Aspek Ekonomi
3. Aspek Sosial Budaya
4. Aspek Perkembangan Ilmu, Teknologi dan Lingkungan Fisik
5. Aspek Institusional

21. 17
UNIVERSITAS JAYABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP ( UTS )
TAHUN AKADEMIK 2021/2022
MATA KULIAH : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
DOSEN : DRS.DERADJAT MAHADI.S, MM
RUANG : ONLINE/WAG
WAKTU : 90 MENIT
2. Beberapa waktu terakhir bahkan sampai saat ini, dunia dikejutkan dengan mewabahnya
Covid-19 yang penyebarannya sangat cepat. Banyak dampak yang timbul dan dirasakan
oleh hampir seluruh negara, dampak tersebut dirasakan disemua lini kehidupan utamanya
bidang ekonomi. Situasi Perekonomian merupakan salah satu faktor terjadinya perubahan.
Menurut saudara, langkah-langkah mana yang harus dilakukan oleh Pemerintah, dilihat dari :
1. Fungsi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional.
2. Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Nasional.
Jelaskan Analisa Saudara !
3. Jelaskan tentang Ruang lingkup Administrasi Pembangunan
4. Sebutkan dan jelaskan Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Administrasi Pembangunan
BAB 8
SOAL :
Selamat Mengerjakan
1. Jelaskan hal-hal dibawah ini dengan singkat !
a. Administrasi dalam arti Luas
b. Definisi tentang Pembangunan
c. Sebut dan jelaskan tentang Hakikat Penyempurnaan Administrasi
d. Jelaskan tentang Proses Munculnya Administrasi Pembangunan

22. 18
BAB 9
PERTEMUAN KE 9
DOSEN DRS. DERADJAT M.SASOKO, MM
ONLINE/WAG
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN UNTUK PEMBANGUNAN
A. HAKIKAT KEPEGAWAIAN UNTUK PEMBANGUNAN
1. Pengertian Administrasi Pembangunan
Menurut F.X. Soedjadi (1995) Administrasi Kepegawaian adalah proses kegiatan
yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin agar tujuan organisasi tercapai secara
seimbang sesuai dengan sifat, hakikat, dan fungsi organisasi serta sifat dan hakikat
para karyawan/anggotanya.
2. Status Kepegawaian
a.Pegawai Percobaan
Pegawai Percobaan biasanya merupakan status pegawai yang tergolong
masih baru, baik lingkungan lembaga pemerintah maupun lingkungan
lembaga swasta
b.Pegawai Harian
Pegawai Harian adalah orang yang bekerja pada suatu instansi, pada
lingkungan lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta. Pegawai dengan
status ini digaji satu hari sekali, dua hari sekali, seminggu sekali, atau dau
minggu sekali bergantung pada kesepakatan awal.
c.Pegawai Bulanan
Pegawai bulanan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga atau
perusahaan, baik negara maupun swasta, dengan menerima upah
berdasarkan waktu setiap bulan sekali.
d.Pegawai Borongan
Pegawai borongan adalah pegawai yang bekerja pada suatu lembaga atau
perusahaan, baik negara maupun swasta, dengan menerima upah
berdasarkan hasil kerja yang dicapainya.
e.Pegawai Musiman
Pegawai musiman adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga atau
perusahaan, baik negara maupun swasta selama jangka waktu tertentu.
3. Sistem Kepegawaian
a.Sistem Kawan (Patronage System)
Sistem Kawan merupakan sistem kepegawaian yang bersifat subyektif,
artinya pengangkatan seorang pegawai berdasarkan hubungan pribadi
antara pihak yang mengangkat dengan pihak yang diangkat.
b.Sistem Kecakapan (Merit System)

23. 19
Sistem Kecakapan bersifat obyektif. Pengangkatan seorang pegawai
didasarkan pada kecakapan yang dimiliki. Ukuran awal untuk mengetahui
kecakapan seorang calon pegawai antara lain ijazah yang dimiliki atau hasil
tes yang dicapainya.
c.Sistem Karier (Career System)
Menurut sistem ini, seseorang diterima menjadi pegawai karena
pertimbangan kecakapan.
4. Sistem Penggajian
a.Upah atau Gaji
Seseorang yang melakukan pekerjaan bagi orang lain, penghasilan yang
diperolehnya disebut gaji atau upah. Perbedaan antara keduanya, gaji
dipergunakan dilingkungan lembaga pemerintah atau perusahaan negara
sedangkan upah banyak dipergunakan dilingkungan perusahaan swasta.
b.Sistem Pengupahan atau Penggajian
1. Sistem Pengupahan Menurut Waktu
Sistem Pengupahan Menurut Waktu merupakan sistem pengupahan
yang didasarkan atas jumlah waktu para pekerja bekerja.
2. Sistem Pengupahan Menurut Hasil Kerja
Sistem Pengupahan Menurut Hasil Kerja, pengupahan didasarkan
atas hasil kerja dari masing-masing pekerja.
3. Sistem Pengupahan Menurut Standard Waktu
Sistem Pengupahan Menurut Standard Waktu, upah dibayarkan
berdasarkan waktu yang telah ditetapkan dalam menyelesaikan
pekerjaan.
4. Sistem Pengupahan Menurut Kerjasama Pengusaha dan Pekerja
Sistem Pengupahan Menurut Kerjasama Pengusaha dan Pekerja,
sistem ini meliputi pembagian keuntungan yang pembayarannya
dilakukan kemudian sebagai tambahan atau dikombinasikan dengan
sistem pembayaran upah lainnya. Sistem ini disebut tunjangan
(fringe benefits) atau pembayaran tidak langsung.
B. PROSES PENERIMAAN TENAGA KERJA
1. Penarikan Tenaga Kerja
Pencarian atau penarikan tenaga kerja dilakukan setelah diketahui kualifikasi yang
harus dimiliki tenaga kerja yang akan dicarai antara lain menyangkut pengetahuan,
pengalaman dan kepribadian.
2. Sumber-sumber Tenaga Kerja
Sumber tenaga kerja dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber tenaga kerja dari
dalam perusahaan dan dari luar perusahaan.
Adapun sumber dari luar perusahaan, antara lain : teman pegawai perusahaan,
badan penempatan kerja, lembaga pendidikan.
3. Seleksi dan Orientasi

24. 20
Pada umumnya, seleksi dilaksanakan apabila pendaftar lebih dari jumlah lowongan
yang tersedia dalam perusahaan. Setelah lolos seleksi, pegawai tersebut harus
mengikuti Orientasi. Orientasi ini bertujuan untuk menyesuaikan pekerja/pegawai
baru kepada lingkungan perusahaan.
C. PEMBINAAN DAN KEAMANAN TENAGA KERJA
Program keamanan dan keselamatan kerja dapat dilakukan dalam bentuk Panitia
Pembina Keselamatan Kerja (Safety Committee). Faktor-faktor keselamatan dan
keamanan kerja yang harus diperhatikan Panitia Pembina Keselamatan Kerja antara
lain :
1. Tata Ruang Kerja
2. Pakaian Kerja
3. Lingkungan Kerja
D. PRODUKTIVITAS KERJA
1. Makna Produktivitas Kerja
R.Saint Paul (1997) definisi produktivitas kerja yaitu perbandingan antara hasil
yang diproduksi dan jumlah kerja yang dikeluarkan untuk memproduksinya atau
dalam pengertian lebih umum, rasio antara kepuasan yang dikehendaki dan
pengorbanan yang dilakukan.
George J. Washnis (1967) dalam bukunya Productivity Improvement Handbook
menyatakan bahwa bahwa produktivitas mengandung dua konsep, yaitu efisiensi
dan efektivitas. Efisiensi mengukur tingkat sumber daya, baik manusia, keuangan
maupun alam, yang dibutuhkan untuk memenuhi tingkat pelayanan yang
dikehendaki, sedangkan Efektivitas mengukur hasil dan mutu pelayanan yang
dicapai.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Produktivitas Kerja
a.Keterampilan
Keterampilan atau kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan
tugasnya merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam
memperoleh hasil sesuai yang diharapkan.
b.Kesediaan Pegawai untuk Melaksanakan Tugas dengan penuh semangat dan
Tanggung jawab.
Hal ini akan terwujud apabila pegawai atau pekerja merasakan kebutuhan
hidupnya, baik fisik maupun non fisik, relatif terpenuhi.
Kebutuhan hidup pegawai yang sangat penting adalah sebagai berikut :
1. Kebutuhan Hidup yang bernilai Psikologis
a. Kebutuhan rasa aman
b. Kebutuhan rasa berhasil
c. Kebutuhan untuk diperlakukan sebagai teman sejawat/warga
2. Kebutuhan Hidup yang bernilai Ekonomis dan bersifat Fisik
Bernilai ekonomis antara lain upah atau gaji, jaminan sosial, dan
berbagai tunjangan dan insentif dalam bentuk uang atau sesuatu
yang dapat dinilai dengan uang.

25. 21
Bersifat fisik antara lain tata ruang kerja, pakaian kerja, alat
pelindung diri, dan lingkungan kerja seperti udara, suara, cahaya,
warna, serta bahan-bahan dan alat-alat kerja yang dipergunakan
dalam perusahaan.
E. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENSIUN
1. Hakikat Pemutusan Hubungan Kerja dan Pensiun
Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dengan cara hormat dapat juga dengan
cara tidak hormat. Pemutusan kerja dengan hormat biasanya diberikan apabila
Pemutusan kerja dilakukan diluar kesalahan pekerja. Sebaliknya Pemutusan kerja
dengan predikat dengan tidak hormat diberikan apabila dilakukan karena kesalahan
pekerja. Begitu pula, dalam hal pensiun.
2. Alasan Pemutusan Hubungan Kerja dan Pensiun
a.Pemutusan hubungan kerja kepada pegawai/pekerja karena keinginan
pengusaha disebabkan oleh hal-hal berikut :
1. Tidak cakap dalam masa percobaan;
2. Adanya alasan-alasan mendesak;
3. Sering mangkir;
4. Ditahan oleh alat negara;
5. Dihukum oleh hakim;
6. Sering sakit;
7. Berusia lanjut;
8. Pengurangan tenaga kerja.
b.Pemutusan hubungan kerja kepada pegawai/pekerja karena keinginan
pekerja disebabkan oleh hal-hal berikut :
1. Tidak sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaan;
2. Pindah perusahaan karena mengikuti keluarga;
3. Bekerja karena alasan mendesak.
c.Pemutusan hubungan kerja kepada pegawai/pekerja karena alasan lain yang
disebabkan oleh hal-hal berikut :
1. Meninggal dunia;
2. Perjanjian kerja berakhir;
3. Pekerjaan telah selesai.
3. Pensiun
Secara umum, pensiun berarti jaminan hari tua yang diberikan sebagai balas jasa
terhadap pegawai/pekerja yang telah bertahun-tahun mengabdi kepada negara atau
perusahaan.

26. 22
BAB 10
PERTEMUAN KE 10
DOSEN DRS. DERADJAT M.SASOKO, MM
ONLINE/WAG
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
A. HAKIKAT ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
1. Pengertian Administrasi Pembiayaan
Menurut Badrudin, dkk (2004: 62) administrasi pembiayaan adalah pengelolaan
biaya yang berhubungan dengan pendidikan mulai tingkat perencanaan sampai
pengukuran biaya yang efisien.
Menurut Masyhud (2005: 187) administrasi pembiayaan memiliki dua pengertian,
yaitu secara sempit dan secara luas. Pengertian secara sempit, administrasi
pembiayaan adalah tata pembukuan yang berfungsi untuk pencatatan keluar
masuknya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa
tata usaha. Pengertian secara luas, administrasi pembiayaan adalah kebijakan dalam
pengadaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan kerja yang berupa perencanaan,
pengurusan, dan pertanggungjawaban suatu lembaga terhadap penyandang dana,
baik individual maupun lembaga.
2. Dasar Hukum Administrasi Pembiayaan
a.Dasar Hukum Keuangan Negara
Dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu :
1. UUD 1945 khususnya pasal 23;
2. UUPPI (ICW) Stbl 1925 No.448 jo.No. 9 tahun 1969;
3. RAB (Peraturan Administrasi) Stbl 1993 No. 381;
4. UU tentang APBN setiap tahun;
5. Keppres dan Inpres, antara lain Keppres No.16 tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Pembangunan;
6. Keputusan atau edaran BPK;
7. Keputusan atau edaran Menteri Keuangan;
8. SKB beberapa Menteri tentang Pembangunan.
b.Dasar Hukum Keuangan Daerah
Dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan Daerah, yaitu :
1. UUD 1945 khususnya pasal 18;
2. UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. UU yang mengatur Perimbangan Keuangan;
4. PP.No.5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah;
5. PP. No. 65 Tata Cara Penyusunan APBD, Tata Cara Pelaksanaan
Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan APBD;

27. 23
6. Permendagri, Kepmendagri, dan edaran Mendagri yang menyangkut
Keuangan Daerah.
3. Prinsip Administrasi Pembiayaan
Menurut Husnurdin (2005: 187) prinsip-prinsip administrasi keuangan, yaitu :
a. Hemat, tidak mewah, efisien sesuai dengan teknis yang disyaratkan;
b. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan;
c. Terbuka dan transparan dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan
lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan sesuai bukti
penggunaannya;
d. Menggunakan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri.
4. Sumber Pembiayaan Pembangunan
Sumber Pembiayaan Pembangunan menurut Tjokroamidjojo (1986: 100), adalah
sebagai berikut :
a.Sumber dana dari dalam negeri
Penerimaan dari pajak langsung, pajak tidak langsung, dan penerimaan
bukan pajak.
b.Sumber dana dari tabungan masyarakat
Tabungan masyarakat dilakukan melalui perbankan dan lembaga keuangan
atau bentuk penanaman modal.
c.Sumber dana dari luar negeri
d.Sejalan dengan pemberian kepada daerah termasuk sumber keuangannya,
dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor tahun 1999 dicantumkan sumber-
sumber pendapatan daerah yaitu sebagai berikut :
1. Pendapatan Asli daerah ;
2. Dana Perimbangan;
3. Bagian Daerah atau Bagi Hasil;
4. Dana Alokasi Umum;
5. Dana Alokasi Khusus;
6. Pinjaman Daerah;
7. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
B. SUBSTANSI ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
1. Anggaran Belanja Sebagai Program Kegiatan Pemerintah
Jenis-jenis anggaran belanja yaitu :
a. Anggaran belanja penjualan;
b. Anggaran belanja produksi;
c. Anggaran belanja tunai;
d. Anggaran belanja pemasaran;
e. Anggaran belanja proyek;
f. Anggaran belanja pendapatan dan;
g. Anggaran belanja ekspeditur.
Tujuan anggaran belanja adalah :
a. Menyediakan perkiraan pendapatan dan ekspeditur, yakni membangun
model agar bisnis dapat berjalan secara finansial jika menjalankan strategi,
peristiwa dan rencana tertentu

28. 24
b. Memungkinkan operasi keuangan bisnis yang sebenarnya untuk diukur
terhadap perkiraan.
2. Perencanaan dan Penyusunan Anggaran di Indonesia
Didasarkan pada :
a. UUD 1945;
b. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
d. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
e. UU No. 23 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(RKP);
g. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN )
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
APBN ditetapkan dengan Undang-Undang. Tahun anggaran APBN meliputi masa
satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
a.Struktur APBN
APBN terdiri atas sebagai berikut :
1. Anggaran pendapatan, yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan
bukan pajak, dan hibah;
2. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan
penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya;
4. APBN mempunyai beberapa fungsi seperti fungsi otorisasi,
perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua
penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi
kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukan
dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk
membiayai pengeluaran negara tahun berikutnya.
b.Pendapatan Negara dan Belanja Negara
APBN terdiri dari sektor pendapatan negara dan belanja negara. Pendapatan
negara terdiri atas sebagai berikut :
1. Produk Domestik Bruto;
2. Produk Nasional Bruto;
3. Produk Nasional Neto;
4. Pendapatan Nasional Neto;
5. Pendapatan Perseorangan;

29. 25
6. Pendapatan Bebas.
Belanja negara terdiri atas sebagai berikut :
1. Belanja Pemerintah Pusat;
2. Belanja Pemerintah Daerah.
C. PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
1. Dokumen Pelaksanaan APBN
a.Pengelola DIPA (Dana Isian Pelaksanaan Anggaran)
1. Pejabat negara pengelola DIPA;
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
b.Substansi dan Proses Pengelolaan DIPA
2. Klasifikasi Anggaran di Indonesia
a.Sebelum Reformasi Anggaran
b.Setelah Reformasi Keuangan Negara
3. Klasifikasi Anggaran baru
a.Klasifikasi Organisasi
b.Klasifikasi Fungsional
c.Klasifikasi Ekonomi
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
4. Beban Bunga
5. Subsidi
6. Bantuan Sosial
7. Hibah
8. Belanja Lain-lain
d.Klasifiaksi Kode Anggaran
D. PROYEK UNTUK ANGGARAN PEMBANGUNAN, DAN KEGIATAN UNTUK
ANGGARAN RUTIN
1. Proyek untuk Anggaran Pembangunan
a.Manajemen Proyek
b.Manajemen dan Proses Perancangan
1. Fungsi dan Proses Perancangan
2. Tahapan Perancangan
3. Rencana Kerja
4. Tim Perancangan dan Pelaksana Proyek
5. Unsur Pengendalian Proyek
2. Kegiatan untuk Anggaran Rutin
a.Hakikat Anggaran Rutin
b.Anggaran Belanja Rutin

30. 26
BAB 11
PERTEMUAN KE 11
DOSEN DRS. DERADJAT M.SASOKO, MM
ONLINE/WAG
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
A. HAKIKAT FUNGSI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
1. Hakikat Pentingnya Administrasi
Administrasi merupakan hal penting, yang keberadaannya memengaruhi jalannya
penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu,
pemerintah selalu berusaha untuk menyempurnakan sistem administrasi yang baik
dengan seefisien dan seefektif mungkin.
2. Domain Administrasi Pembangunan
Ruang lingkup administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai
berikut :
a.Penyusunan Kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara. Hal ini
menyangkut penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang
diperlukan, penataan pegawai, penataan kerja, dan pengurusan sarana-
sarana administrasi lainnya.
b.Perumusan Kebijaksanaan dan program program pembangunan (untuk
berbagai bidang), serta pelaksanaannya secara efektif.
Administrasi untuk pembangunan dapat pula dibagi dalam dua subfungsi
sebagai berikut :
1. Perumusan kebijaksanaan pembangunan;
2. Pelaksanaan secara efektif.
3. Fungsi Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
a.Unsur Pembaharu
b.Kepemimpinan
c.Analisis dan Pembentukan Kebijakan
B. PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DI INDONESIA
1. Hakikat Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan
petunjuk MPR yang dituangkan dalam GBHN. Administrasi Pembangunan
diharapkan dapat mendukung proses pembangunan dan menghasilkan pertumbuhan
pada tingkat memadai sehingga pembangunan dapat dikatakan berhasil.
2. Teknis Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
a.Sistem Perencanaan Pembangunan
b.Sistem Pembiayaan Pembangunan
c.Pelaksanaan Proyek Pembangunan
d.Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

31. 27
e.Pengawasan Pembangunan
3. Hubungan Aparatur Pemerintah dan Pelaksana Administrasi Pembangunan di
Indonesia.
Para aparatur pemerintah dalam pelaksanaan Administrasi Pembangunan adalah
sebagai penentu dan pelaksana Administrasi Pembangunan.
C. PERANAN APARATUR PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DI INDONESIA
1. Pengenalan Peran dan Aparatur Pemerintah serta Administrasi Pembangunan
Peran aparatur pemerintah dalam pelaksanaan Administrasi Pembangunan
mengacu pada pengaruh yang diberikan oleh para aparatur negara terhadap proses
pelaksanaan Administrasi Pembangunan melalui tingkah, perilaku, dan tanggung
jawab terhadap tugas yang telah dibebankan.
2. Bentuk Peranan Pemerintah
a.Penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan;
b.Abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat;
c.Pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat
(entrepreneur);
d.Unsur pendorong pembangunan/pembaharuan (development agent).
3. Klasifikasi Aparatur Pemerintah
Klasifikasi aparatur pemerintah berdasar fungsinya :
a.Pemerintah pusat;
b.Pemerintah daerah;
c.Unit organisasi dibawah naungan pemerintah, misalnya pembinaan koperasi
dan program pembangunan masyarakat desa;
d.Organisasi badan-badan otonomi, misalnya perusahaan negara.
D. ORGANISASI (PEMERINTAH BERIKUT BIROKRASI) BAGI PEMBANGUNAN
Birokrasi bertujuan untuk mengorganisasikan secara teratur pekerjaan yang harus
dilakukan oleh banyak orang.

32. 28
BAB 12
PERTEMUAN KE 12
DOSEN DRS. DERADJAT M.SASOKO, MM
ONLINE/WAG
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
HUKUM DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Prosedur Administrasi dalam rangka penyusunan pengajuan, penetapan, serta penghindaran
kesimpangsiuran dari sublegislasi (sub legislation) perlu mendapat perhatian dalam
Administrasi Pembangunan.
Bentuk-bentuk hukum dan hierarki dari keputusan mengenai kebijaksanaan negara atau
pemerintah, adalah sebagai berikut :
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat : Undang-Undang
3. Pemerintah : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Pemerintah : Peraturan Pemerintah
5. Presiden : Keputusan Presiden
6. Presiden : Instruksi Presiden
7. Pemerintah : Surat Edaran Pemerintah
8. Menteri : Keputusan Bersama Menteri-menteri
9. Menteri : Peraturan Menteri
10. Menteri : Keputusan Menteri
Dalam konteks Sistem Perencanaan Pembangunan maka ditetapkan UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

33. 29
BAB 13
PERTEMUAN KE 13
DOSEN DRS. DERADJAT M.SASOKO, MM
ONLINE/WAG
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN DI BIDANG POLITIK DAN EKONOMI
DEFINISI POLITIK :
1. MENURUT PANDANGAN KLASIK : usaha-usaha yang ditempuh warga negara yang
berfungsi untuk membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal kebaikan bersama
2. MENURUT PANDANGAN KELEMBAGAAN : hal yang berkaitan dengan
penyelenggaraan negara sebagai komunitas manusia yang secara sukses memonopoli
penggunaan paksa fisik yang sah dalam wilayah tertentu
3. MENURUT PANDANGAN KEKUASAAN : kegiatan mencari dan mempertahankan
kekuasaan, politik dalam masyarakat
4. MENURUT PANDANGAN FUNGSIONAL : kegiatan merumuskan dan
melaksanakan kegiatan umum
5. MENURUT PANDANGAN KONFLIK : kegiatan untuk mempengaruhi proses
perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum sebagai upaya untuk mendapatkan atau
mempertahankan nilai-nilai
ARAH PEMBANGUNAN POLITIK DIWUJUDKAN MELALUI
1. Penyempurnaan Struktur Politik
2. Penataan Peran Negara dan Masyarakat
3. Pengembangan Budaya Politik
4. Perbaikan Proses Politik
5. Peningkatan Peran Hubungan Luar Negeri
6. Peningkatan Peran Komunikasi dan Informasi
1. POLITIK DALAM NEGERI
a. Penyempurnaan Struktur Politik
b. Penataan Peran Negara dan Masyarakat
c. Pengembangan Budaya Politik
d. Perbaikan Proses Politik
2. HUBUNGAN LUAR NEGERI
a. Pemantapan Politik Luar Negeri
b. Peningkatan Kerjasama Internasional
c. Penegasan Komitmen Perdamaian
3. KOMUNIKASI DAN INFORMASI
a. Pengembangan Pers dan Media Massa
b. Peningkatan Prasarana Penyiaran dan Jaringan Informasi

34. 30
c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
PEMBANGUNAN DI BIDANG EKONOMI
Secara umum pembangunan Ekonomi bertujuan untuk meningkatkan tingkat hidup dan
menaikan mutu hidup rakyat.
Mutu hidup dapat diartikan sebagai derajat dipenuhinya kebutuhan dasar.
Kebutuhan dasar esensial untuk kehidupan kita terdiri dari tiga bagian :
1. Kebutuhan Dasar untuk kelangsungan hidup hayati
2. Kebutuhan Dasar untuk kelangsungan hidup manusiawi
3. Derajat Kebebasan untuk memilih

35. 31
BAB 14
PERTEMUAN KE 14
DOSEN DRS. DERADJAT M.SASOKO, MM
ONLINE/WAG
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN DI BIDANG SOSIAL BUDAYA
1. KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
1) Program Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat
2) Program Upaya Kesehatan
3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
4) Program Sumber Daya Kesehatan
5) Program Obat, Makanan, dan Obat Berbahaya
6) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
7) Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial
8) Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Profesionalisme Pelayanan
Sosial
9) Program Pengembangan Keserasian Kebijakan Publik dalam Penanganan
Masalah-masalah Sosial
10) Program Pengembangan Sistem Informasi Masalah-masalah Sosial
11) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kependudukan
12) Program Pemberdayaan Keluarga
13) Program Kesehatan Reproduksi Keluarga
14) Program Keluaraga Berencana (KB)
15) Program Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB
2. KEBUDAYAAN, KESENIAN, DAN PARIWISATA
3. KEDUDUKAN DAN PERANAN PEREMPUAN INDONESIA
4. PEMUDA DAN OLAH RAGA

36. 32
BAB 15
PERTEMUAN KE 15
DOSEN DRS. DERADJAT M.SASOKO, MM
ONLINE/WAG
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Pada dasarnya, sasaran pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan adalah untuk
menjamin bahwa suatu negara bangsa mampu untuk :
1. Menjamin Integritas Nasionalnya
2. Menjamin keutuhan Teritorial wilayah kekuasaan suatu negara
3. Menjamin kehormatannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat
4. Memiliki kemampuan menangkis serangan yang datang dari luar
5. Mematahkan berbagai usaha memecah persatuan dan kesatuan negara, bangsa seperti
dalam bentuk subversi, pemberontakan, dan separatisme yang mungkin timbul didalam
negeri
6. Memelihara ketertiban umum, serta
7. Menjamin kelangsungan hidup negara bangsa yang bersangkutan
Dengan perkataan lain, pembangunan dibidang pertahanan dan keamanan dimaksudkan untuk
menjamin bahwa kemerdekaan nasional dalam semua bidang kehidupan, seperti dibidang
politik, ekonomi dan sosial budaya, dijunjung tinggi oleh semua warga negara dan mendapat
pengakuan de jure oleh dunia internasional.
PEMBINAAN KETAHANAN NASIONAL
Ketahanan Nasioanal adalah suatu kondisi yang perlu diciptakan dan dipelihara secara terus
menerus. Ketahanan bukanlah merupakan suatu fenomena sosial politik yang tumbuh dengan
sendirinya dan bukan pula merupakan suatu variabel yang berdiri sendiri. Ketahanan Nasioanal
berkaitan erat dengan serta memperhitungkan berbagai variabel dalam suatu negara.
Meskipun belum terdapat keseragaman pendapat dikalangan para ahli tentang berbagai
variabel yang harus diperhitungkan dalam menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan
ketahanan nasioanal yang tangguh, delapan variabel tampaknya menonjol adalah :
1. Faktor Geografis
2. Faktor Penduduk
3. Faktor Kekayaan Alam
4. Faktor Ideologi Nasional
5. Faktor Politik
6. Faktor Ekonomi
7. Faktor Sosial Budaya dan
8. Faktor Kekuatan Militer

37. 33
UNIVERSITAS JAYABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP ( UAS )
TAHUN AKADEMIK 2021/2022
MATA KULIAH
DOSEN
RUANG
WAKTU
: ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
: DRS.DERADJAT MAHADI.S, MM
: ONLINE/WAG
: 90 MENIT
2. Beberapa waktu terakhir bahkan sampai saat ini, dunia dikejutkan dengan mewabahnya
Covid-19 yang penyebarannya sangat cepat. Banyak dampak yang timbul dan dirasakan
oleh hampir seluruh negara, dampak tersebut dirasakan disemua lini kehidupan utamanya
bidang ekonomi. Situasi Perekonomian merupakan salah satu faktor terjadinya perubahan.
Menurut saudara, langkah-langkah mana yang harus dilakukan oleh Pemerintah, dilihat dari :
1. Fungsi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional.
2. Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Nasional.
Jelaskan Analisa Saudara !
3. Pembangunan Di Bidang Ekonomi dan Politik, serta Pertahanan Keamanan
Jelaskan yang saudara ketahui !
4. Bentuk-bentuk hukum dan hierarki dari keputusan mengenai kebijaksanaan negara atau
pemerintah,
Jelaskan yang saudara ketahui !
BAB 16
SOAL :
Selamat Mengerjakan
1. Jelaskan hal-hal dibawah ini dengan singkat !
e. Administrasi dalam arti Luas
f. Definisi tentang Pembangunan
g. Pengertian Administrasi Pembangunan Menurut F.X. Soedjadi (1995)
h. Faktor-faktor yang mempengaruhi Produktivitas Kerja
i. Jelaskan tentang Proses Munculnya Administrasi Pembangunan

38. 34
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
REFERENSI BUKU PEGANGAN :
I. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
TEORI DAN PRAKTIK
1. Dr. Sahya Anggara, M.Si.
2. Li Sumantri, M.Ag.
II. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
KONSEP, DIMENSI, DAN STRATEGINYA
Prof. Dr. Sondang P. Siagian, M.P.A.
III. PENGANTAR ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
KONSEP, TEORI, DAN IMPLIKASINYA
Afifuddin, S.Ag., M.Si.