Arti, Elemen, dan Jenis Perencanaan

21,872 views

Published on

Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana Tingkat Pertama Bapeda Provinsi DKI Angkatan IX LPEM-FEUI Jakarta, 17 November 2006

Published in: Education, Technology, Business
6 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
21,872
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
90
Actions
Shares
0
Downloads
384
Comments
6
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Arti, Elemen, dan Jenis Perencanaan

  1. 1. Arti, Elemen, dan Jenis Perencanaan Drs. H. Dadang Solihin, MA Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana Tingkat Pertama Bapeda Provinsi DKI Angkatan IX- LPEM-FEUI Jakarta, 1 7 November 2006
  2. 2. File Presentasi ini bisa didownload di <ul><li>http://www.ziddu.com/download/4075088/2006_016_LPEM.pdf.html </li></ul>www.dadangsolihin.com
  3. 3. www.dadangsolihin.com
  4. 4. Materi <ul><li>Arti Perencanaan </li></ul><ul><li>Sumber D aya P embangunan </li></ul><ul><li>Mobilisasi Dana Pembangunan </li></ul><ul><li>P enyiapan SDM </li></ul><ul><li>Pemanfaatan Teknologi </li></ul><ul><li>Penguatan Kelembagaan </li></ul><ul><li>Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) </li></ul><ul><li>Kegagalan Perencanaan </li></ul><ul><li>Sistem Perencanaan yang Berhasil </li></ul><ul><li>Perencanaan yang Ideal </li></ul>www.dadangsolihin.com
  5. 5. <ul><li>Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, </li></ul><ul><li>melalui urutan pilihan, </li></ul><ul><li>dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. </li></ul>Arti Perencanaan www.dadangsolihin.com
  6. 6. Sumber D aya P embangunan <ul><li>Dana (modal), </li></ul><ul><li>Sumber daya manusia, </li></ul><ul><li>Teknologi, </li></ul><ul><li>Organisasi atau kelembagaan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  7. 7. Mobilisasi Dana Pembangunan <ul><li>M obilisasi pajak , penerimaan lain di luar pajak , dan tabungan masyarakat. </li></ul><ul><li>Jika tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat tidak memadai untuk mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan, maka diupayakan sumber dana pembangunan dari luar negeri, dengan syarat yang paling menguntungkan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  8. 8. <ul><li>M erangsang berkembangnya investasi masyarakat, yang bersumber dari dalam dan luar negeri. </li></ul><ul><li>Upaya itu tertuang dalam berbagai kebijakan ekonomi, seperti kebijakan fiskal dan moneter, perizinan , dan kebijakan lain di bidang perdagangan, industri, dan investasi pada umumnya. </li></ul><ul><li>M emelihara stabilitas agar pembangunan dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang nyata, dan agar masyarakat memiliki kepercayaan pada perekonomian nasional, sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang baik. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  9. 9. P enyiapan SDM <ul><li>Y ang berkualitas, kreatif, produktif, memiliki disiplin dan etos kerja, serta mampu mengembangkan potensi dan memanfaatkan peluang (enterprising) , melalui : </li></ul><ul><ul><li>Pendidikan dan pelatihan, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ilmu pengetahuan dan teknologi, </li></ul></ul><ul><ul><li>Kesehatan, </li></ul></ul><ul><ul><li>Kependudukan, dan </li></ul></ul><ul><ul><li>Agama dan budaya. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  10. 10. Pemanfaatan Teknologi <ul><li>Setiap upaya pembangunan memerlukan teknologi yang tepat untuk melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien. </li></ul><ul><li>Dalam mengembangkan teknologi, manajemen pembangunan perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat. </li></ul><ul><li>Kondisi sosial ekonomi turut menentukan dalam pemilihan jenis teknologi padat modal, atau di antaranya, atau gabungan keduanya. </li></ul><ul><li>Kondisi sosial budaya turut menentukan proses transformasi penguasaan teknologi dari pengguna menjadi penghasil teknologi. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  11. 11. Penguatan Kelembagaan <ul><li>Kelembagaan dapat berupa organisasi-organisasi formal, antara lain birokrasi, dunia usaha, dan partai politik </li></ul><ul><li>Dapat juga berupa lembaga ekonomi seperti pasar, lembaga-lembaga hukum, dan sebagainya. </li></ul><ul><li>Di negara berkembang kelembagaannya bersifat tradisional atau warisan penjajahan. </li></ul><ul><li>Menjadi tugas manajemen pembangunan untuk mempersiapkan lembaga yang dibutuhkan agar upaya pembangunan dapat berhasil mencapai sasarannya. </li></ul><ul><li>Pertama-tamanya organisasi pemerintah perlu dibangun agar dapat berfungsi sebagai alat pembangunan. </li></ul><ul><li>Selain itu, juga harus dibangun lembaga-lembaga sosial ekonomi dan sosial politik masyarakat, agar pembangunan dapat berlangsung efisien dan memperoleh partisipasi yang seluas-luasnya dari masyarakat, dan dilakukan dengan derajat rasionalitas yang tinggi. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  12. 12. <ul><li>satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan </li></ul><ul><li>untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan </li></ul><ul><li>yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat </li></ul><ul><li>di tingkat Pusat dan Daerah </li></ul>Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) www.dadangsolihin.com
  13. 13. Tujuan SPPN www.dadangsolihin.com <ul><li>M endukung koordinasi antar - pelaku pembangunan . </li></ul><ul><li>M enjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar - Daerah, antar - ruang, antar - waktu, antar - fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah . </li></ul><ul><li>M enjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan . </li></ul><ul><li>M engoptimalkan partisipasi masyarakat . </li></ul><ul><li>M enjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. </li></ul>
  14. 14. <ul><li>Tujuan akhir yang dikehendaki . </li></ul><ul><li>Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif) . </li></ul><ul><li>Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut . </li></ul><ul><li>Masalah-masalah yang dihadapi . </li></ul><ul><li>Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya . </li></ul><ul><li>kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya . </li></ul><ul><li>Orang, organisasi, atau badan pelaksananya . </li></ul><ul><li>Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. </li></ul>Elemen Perencanaan www.dadangsolihin.com
  15. 15. <ul><li>Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya, perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan spasial. </li></ul><ul><li>Perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif atau komprehensif dan parsial. </li></ul><ul><li>Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. </li></ul><ul><li>Dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat jangka panjang, menengah, atau jangka pendek. </li></ul>Jenis dan Sifat Perencanaan www.dadangsolihin.com
  16. 16. <ul><li>Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah (top down), dari bawah ke atas (bottom up), atau kedua-duanya. </li></ul><ul><li>Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke depannya, perencanaan dapat indikatif atau preskriptif. </li></ul><ul><li>Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat bersifat alokatif, inovatif dan radikal. </li></ul><ul><li>Produk perencanaan dapat berbentuk rencana (plan), kebijakan, peraturan, alokasi anggaran, program, atau kegiatan (d/h proyek). </li></ul>Jenis dan Sifat Perencanaan www.dadangsolihin.com
  17. 17. Proses Perencanaan www.dadangsolihin.com Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D. Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .
  18. 18. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) www.dadangsolihin.com NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM_Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
  19. 19. Alur Perencanaan dan Penganggaran www.dadangsolihin.com RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN 20 T ahunan 5 T ahunan T ahunan
  20. 20. <ul><li>Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: </li></ul><ul><ul><li>informasinya kurang lengkap, </li></ul></ul><ul><ul><li>metodologinya belum dikuasai, </li></ul></ul><ul><ul><li>perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana </li></ul></ul><ul><ul><li>pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. </li></ul></ul>Kegagalan Perencanaan www.dadangsolihin.com
  21. 21. <ul><li>Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. </li></ul><ul><ul><li>kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. </li></ul></ul><ul><ul><li>aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, </li></ul></ul><ul><ul><li>masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. </li></ul></ul>Kegagalan Perencanaan www.dadangsolihin.com
  22. 22. <ul><li>perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. </li></ul><ul><ul><li>Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. </li></ul></ul>Kegagalan Perencanaan www.dadangsolihin.com
  23. 23. <ul><li>karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. </li></ul><ul><ul><li>Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). </li></ul></ul>Kegagalan Perencanaan www.dadangsolihin.com
  24. 24. <ul><li>Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. </li></ul><ul><li>Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. </li></ul>Sistem Perencanaan yang Berhasil www.dadangsolihin.com
  25. 25. <ul><li>Prinsip partisipatif : </li></ul><ul><li>M asyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. </li></ul><ul><li>Prinsip kesinambungan : </li></ul><ul><li>P erencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. </li></ul><ul><li>Prinsip holistik : </li></ul><ul><li>M asalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. </li></ul>Perencanaan yang Ideal www.dadangsolihin.com
  26. 26. <ul><li>Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. </li></ul><ul><li>Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. </li></ul><ul><li>Pelibatan masyarakat ( stakeholders ) dan penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. </li></ul><ul><li>Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. </li></ul>Empat Langkah Penyusunan Rencana www.dadangsolihin.com
  27. 27. Tahapan Perencanaan <ul><li>Penyusunan Rencana </li></ul><ul><ul><li>Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD </li></ul></ul><ul><ul><li>Musyawarah Perencanaan Pembangunan </li></ul></ul><ul><ul><li>Rancangan Akhir Rencana Pembangunan </li></ul></ul><ul><li>Penetapan Rencana </li></ul><ul><ul><li>RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda </li></ul></ul><ul><ul><li>RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah </li></ul></ul><ul><li>Pengendalian Pelaksanaan Rencana </li></ul><ul><li>Evaluasi Kinerja </li></ul>www.dadangsolihin.com
  28. 28. Perencanaan – Apa y ang Baru? www.dadangsolihin.com <ul><li>Daftar Usulan - “Shopping List” </li></ul><ul><li>Sebanyak-banyaknya </li></ul><ul><li>Seindah-indahnya </li></ul><ul><li>Tidak terbatas </li></ul>DULU SEKARANG <ul><li>Rencana Kerja - “Working Plan” </li></ul><ul><li>Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.) </li></ul><ul><li>Kegiatan (Proses) </li></ul><ul><li>Output / Outcome </li></ul><ul><li>Sehingga Perencanaan </li></ul><ul><li>Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional </li></ul><ul><li>Critical point-nya adalah </li></ul><ul><li>Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes </li></ul>Karena: Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/2003
  29. 29. Pasal 34 UU 17/2003 <ul><li>Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. </li></ul><ul><li>Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. </li></ul><ul><li>Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  30. 30. Musrenbang <ul><li>Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dilaksanakan sebelum Musrenbang Kabupaten dan Kota. </li></ul><ul><li>Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sepanjang bulan Maret. </li></ul><ul><li>Musrenbang Pusat (Musrenbangpus) dilaksanakan pada akhir bulan Maret. </li></ul><ul><li>Musrenbang Provinsi dilaksanakan pada bulan April. </li></ul><ul><li>Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan pada akhir bulan April. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  31. 31. Penyusunan dan Penetapan PJP <ul><li>Rancangan Rencana  Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda </li></ul><ul><li>Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang melibatkan Masyarakat </li></ul><ul><ul><li>dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko </li></ul></ul><ul><li>Penyusunan Rancangan Akhir </li></ul><ul><li>Penetapan Rencana (RPJP Nasional  UU, RPJP Daerah  Perda) </li></ul>www.dadangsolihin.com
  32. 32. Penyusunan dan Penetapan R PJM D www.dadangsolihin.com Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD SKPD Menyusun Renstra SKPD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD <ul><li>Visi, Misi Kepala Daerah </li></ul><ul><li>Strategi Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah </li></ul><ul><li>Program SKPD </li></ul><ul><li>Visi,Misi Kepala Daerah </li></ul><ul><li>Strategi Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah </li></ul>Program SKPD e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
  33. 33. Penyusunan dan Penetapan RKPD www.dadangsolihin.com Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APB D Rancangan Akhir RKPD <ul><li>Prioritas Pembangunan </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah </li></ul><ul><li>Program SKPD </li></ul><ul><li>Prioritas Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah  Pagu Indikatif </li></ul>SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD d) Program SKPD MUSRENBANG Kab/Kota <ul><li>Sinkronisasi Program SKPD </li></ul><ul><li>Harmonisasi Dekon dan TP </li></ul>MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat <ul><li>Harmonisasi Dekon dan TP </li></ul>(4) Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS <ul><li>Sinkronisasi Program KL/SKPD </li></ul><ul><li>Harmonisasi Dekon dan TP </li></ul>Maret April April MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan Mei ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11.a ) ( 11.b ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )
  34. 34. Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) www.dadangsolihin.com NASIONAL DAERAH Penjabaran Tujuan Nasional ke dalam: Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat: <ul><li>Visi </li></ul><ul><li>Misi </li></ul><ul><li>Arah Pembangunan Nasional </li></ul><ul><li>Visi </li></ul><ul><li>Misi </li></ul><ul><li>Arah Pembangunan Daerah </li></ul>
  35. 35. <ul><li>Bab I Pendahuluan </li></ul><ul><li>Bab II Kondisi Umum </li></ul><ul><li>Bab III Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025 </li></ul><ul><li>Bab IV Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 </li></ul><ul><li>Bab V Penutup </li></ul>RPJP 2005–2025 (RUU) www.dadangsolihin.com
  36. 36. Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) www.dadangsolihin.com RPJM NASIONAL RPJM DAERAH <ul><li>Penjabaran visi, misi, program Presiden; </li></ul><ul><li>Berpedoman pada RPJP Nasional </li></ul><ul><li>Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah; </li></ul><ul><li>Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional </li></ul>Isi: Isi: <ul><li>Strategi Pembangunan Nasional </li></ul><ul><li>Strategi Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka Ekonomi Makro </li></ul><ul><li>Arah Kebijakan Keuangan Daerah </li></ul><ul><li>Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: </li></ul><ul><li>Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: </li></ul><ul><ul><li>Kerangka Regulasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kerangka Anggaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Kerangka Regulasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kerangka Anggaran </li></ul></ul>
  37. 37. <ul><li>Bagian I: Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009 </li></ul><ul><li>Bagian II: Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai </li></ul><ul><li>Bagian III: Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis </li></ul><ul><li>Bagian IV: Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat </li></ul><ul><li>Bagian V: Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan </li></ul><ul><li>Bagian VI: Penutup </li></ul>RPJ M 200 4 –20 09 (Perpres 7/2005) www.dadangsolihin.com
  38. 38. Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD www.dadangsolihin.com Renstra-KL Berpedoman pada RPJM Nasional Renstra-SKPD Berpedoman pada RPJM Daerah <ul><li>Isi: </li></ul><ul><li>Visi-Misi </li></ul><ul><li>Tujuan, Strategi, dan Kebijakan </li></ul><ul><li>Program-program </li></ul><ul><li>Kegiatan Indikatif </li></ul><ul><li>Isi: </li></ul><ul><li>Visi-Misi </li></ul><ul><li>Tujuan, Strategi, dan Kebijakan </li></ul><ul><li>Program-program </li></ul><ul><li>Kegiatan Indikatif </li></ul>
  39. 39. Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D) www.dadangsolihin.com RKP Penjabaran RPJM Nasional RKP Daerah Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP Isi: Isi: <ul><li>Prioritas Pembangunan Nasional </li></ul><ul><li>Prioritas Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Rancangan Kerangka Ekonomi Makro </li></ul><ul><li>Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah </li></ul><ul><li>Arah Kebijakan Fiskal </li></ul><ul><li>Arah Kebijakan Keuangan Daerah </li></ul><ul><li>Program Kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: </li></ul><ul><li>Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: </li></ul><ul><ul><li>Kerangka Regulasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kerangka Anggaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Kerangka Regulasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kerangka Anggaran </li></ul></ul>
  40. 40. Isi Renja-KL & Renja-SKPD www.dadangsolihin.com Renja-KL Penjabaran Renstra KL Renja-SKPD Penjabaran Renstra SKPD <ul><li>Isi: </li></ul><ul><li>Kebijakan KL </li></ul><ul><li>Program dan Kegiatan Pembangunan </li></ul><ul><ul><li>Dilaksanakan Pemerintah </li></ul></ul><ul><ul><li>Mendorong Partisipasi Masyarakat </li></ul></ul><ul><li>Isi: </li></ul><ul><li>Kebijakan SKPD </li></ul><ul><li>Program dan Kegiatan Pembangunan </li></ul><ul><ul><li>Dilaksanakan Pemerintah </li></ul></ul><ul><ul><li>Mendorong Partisipasi Masyarakat </li></ul></ul>
  41. 41. <ul><li>Terima Kasih </li></ul>www.dadangsolihin.com
  42. 42. www.dadangsolihin.com Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). <ul><li>Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. </li></ul><ul><li>He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. </li></ul><ul><li>You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 </li></ul>Dadang Solihin’s Profile

×