SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
KONSEP DASAR EVALUASI
PEMERINTAH
KELOMPOK 2
NAMA ANGGOTA
Dyas Ayuda Driatama
20200520093
Lathifah Ari Setyanada
01 05
Bhisma Alif Izzikri
20200520101
02
Aditiya Surya Nugraha
20200520103
03
06
20200520135
Febrianti Ulfandari
20200520153
Avrilia Dayu Venata
20200520154
07
04 08
Shefi Bekti Arifah
20200520114
Muhammad Luthfi Al
Fatih
20200520158
Evaluasi Pemerintah
DEFINISI
01
Evaluasi merupakan suatu mata rantai dari proses kebijakan publik, James
P. Lester dan Joseph Stewart menjelaskan, bahwa evaluasi kebijakan
ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk
mengetahui apakah kebijakan publik telah dijalankan meraih dampak yang
diinginkan (James P. Lester & Joseph Stewart, dalam Budi Winarno 165:23).
Evaluasi kebijakan publik menurut Muhadjir dalam Widodo (2008, h.112),
merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik
dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang
diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan.
Evaluasi Pemerintahan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu
kebijakan yang diberlakukan pemerintah. Evaluasi baru dapat dilakukan
apabila suatu kebijakan sudah berjalan dengan waktu yang cukup.
PELAKU
02
Evaluasi Pemerintah
Internal
Pihak yang berhubungan langsung
dengan pengambilan keputusan
suatu kebijakan.
01
Eksternal
Pihak yang tidak terlibat secara
langsung dalam pengambilan suatu
kebijakan.
02
Institusi Yang Terlibat
Pihak yang berkepentingan tetapi
tidak terlibat secara langsung.
03
Evaluasi Dilakukan Oleh :
Contohnya : Instansi pemerintah seperti
Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif
Contohnya : Pihak Swasta
Contohnya : Masyarakat
PROSES
03
Evaluasi Pemerintah
Menurut Edward A. Suchman, ada beberapa
proses dalam evaluasi kebijakan, yakni :
1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan
dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standardisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang
terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati
merupakan akibat dari kegiatan tersebut /
penyebab lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan
suatu dampak
KENDALA
04
Evaluasi Pemerintah
Psikologis : Adanya fikiran-fikiran bahwa aparat pemerintah alergi dalam
melakukan kegiatan evaluasi karena dipandang berkaitan dengan
prestasi dirinya.
Ekonomis : Terbatasnya anggaran dalam bidang ekonomi menjadikan
kendala dalam melakukan evaluasi. Hal tersebut karena kegiatan
evaluasi membutuhkan biaya yang banyak seperti biaya untuk
pengumpulan data, biaya untuk para staff, dll.
Teknis : kendala teknis berkaitan dengan kurangnya data-data maupun
informasi yang up to date.
Politis : kendala politis sangat berkaitan erat dengan alasan politis. Masing-
masing kelompok bisa jadi menutupi kelemahan dari implementasi
suatu program dikarenakan adanya bargaining politik tertentu.
KENDALA – KENDALA EVALUASI
Kurangnya Jumlah Evaluator : kekurangan evaluator di barengi
dengan kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam kegiatan
evaluasi. Kekurangan aktor dalam pembuatan evaluasi atau disebut
evaluator akan dapat memberikan kendala dalam pembuatan atau
penyusunan evaluasi. Disamping itu, kualitas SDM yang kurang
tersedia dengan baik dalam hal kompetensi melakukan evaluasi
dikarenakan belum terciptanya budaya evaluasi yang baik dan akan
mengakibatkan pemerintah tidak memiliki suatu program yang jelas
dan tepat sasaran.
Kendala alat ukur : kendala alat ukur yang belum jelas dan tidak
seragam mengakibatkan permasalahan dalam melakukan kegiatan
evaluasi. Hal tersebut karena apabila alat ukur yang digunakan
belum jelas dan tidak seragam, maka akan terjadi perbedaan alat
ukur yang mana akan berakibat pada kegiatan evaluasi yang tidak
berjalan dengan baik.
TUJUAN
Evaluasi Pemerintah
05
Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan
Mengukur tingkat keluaran
Sebagai masukan suatu kebijakan yang akan datang
Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan
TUJUAN Mengukur dampak suatu kebijakan
Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan
FUNGSI
Evaluasi Pemerintah
06
Fungsi Selektif
Fungsi yang dapat
menyeleksi seseorang
apakah memiliki komptensi
yang sesuai dengan standar
yang ditetapkan.
01
Fungsi Diagnosa
Bertujuan untuk
mengetahui kelebihan
dan kekurangan
seseorang dalam
bidang kompetensi
tertentu.
02
Fungsi Penempatan
Bertujuan untuk
mengetahui di mana posisi
terbaik seseorang dalam
suatu bidang tertentu
03
Fungsi Pengukuran
Keberhasilan
Dalam hal ini, evaluasi berfungsi
untuk mengukur tingkat
keberhasilan suatu program,
termasuk metode yang dipakai,
penggunaan sarana, dan
pencapaian tujuan
04
INDIKATOR
07
Evaluasi Pemerintah
Efektifitas
Apakah hasil yang telah di inginkan telah tercapai. ?
Kecukupan
Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat
memecahkan masalah ?
Pemerataan
Apakah biaya dan maanfaat di distribusikan merata kepada
kelompok masayarakat berbeda ?
Responsivitas
Apakah hasil kebijakan memuat preferensi atau nilai
kelompok dan dapat memuaskan mereka ?
Ketepatan
Apakah hasil yang di capai bermanfaat?
KELOMPOK 2 Kelas C MONEV (1).pptx

More Related Content

Similar to KELOMPOK 2 Kelas C MONEV (1).pptx

Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...Tri Widodo W. UTOMO
 
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang EfektifSistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang EfektifDadang Solihin
 
Presentasi menilai implementasi kebijakan muhammad archiedan hatta
Presentasi   menilai implementasi kebijakan   muhammad archiedan hattaPresentasi   menilai implementasi kebijakan   muhammad archiedan hatta
Presentasi menilai implementasi kebijakan muhammad archiedan hattaMuhammadArchiedanHat
 
Analisis Faktor2 yg mempengaruhi Kualitas Ausit di BPK RI (simposium)
Analisis Faktor2 yg mempengaruhi Kualitas Ausit di BPK RI (simposium)Analisis Faktor2 yg mempengaruhi Kualitas Ausit di BPK RI (simposium)
Analisis Faktor2 yg mempengaruhi Kualitas Ausit di BPK RI (simposium)Primart Primart
 
Sistem Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Publik
Sistem Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan PublikSistem Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Publik
Sistem Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Manfaat Pemeriksaan Kinerja Terhadap Auditee Badan Pemeriksa Keuangan Republi...
Manfaat Pemeriksaan Kinerja Terhadap Auditee Badan Pemeriksa Keuangan Republi...Manfaat Pemeriksaan Kinerja Terhadap Auditee Badan Pemeriksa Keuangan Republi...
Manfaat Pemeriksaan Kinerja Terhadap Auditee Badan Pemeriksa Keuangan Republi...Nico Andrianto
 
M&E sebagai konsensus untuk efektivitas pemanfaatan phln
M&E sebagai konsensus untuk efektivitas pemanfaatan phlnM&E sebagai konsensus untuk efektivitas pemanfaatan phln
M&E sebagai konsensus untuk efektivitas pemanfaatan phlnUmi Hanik
 
SDS KE 10 TAHUN 2023.pptx.................
SDS KE 10 TAHUN 2023.pptx.................SDS KE 10 TAHUN 2023.pptx.................
SDS KE 10 TAHUN 2023.pptx.................Irban11
 
Ppt metlit nida ayu (6 f-msd)
Ppt metlit nida ayu (6 f-msd)Ppt metlit nida ayu (6 f-msd)
Ppt metlit nida ayu (6 f-msd)nidagober
 
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...Excruciate Limited
 
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
Kuliah 2 kp   manajemen kp editedKuliah 2 kp   manajemen kp edited
Kuliah 2 kp manajemen kp editedPosdaya Solok
 
Hasil Penilaian dan Kompetensi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompe...
Hasil Penilaian dan Kompetensi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompe...Hasil Penilaian dan Kompetensi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompe...
Hasil Penilaian dan Kompetensi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompe...Ridho Fitrah Hyzkia
 
perencanaan pembangunan nasional
perencanaan pembangunan nasionalperencanaan pembangunan nasional
perencanaan pembangunan nasionalCucu Sya'diah
 
Strategi Percepatan RB Melalui Penguatan Akuntabilitas
Strategi Percepatan RB Melalui Penguatan AkuntabilitasStrategi Percepatan RB Melalui Penguatan Akuntabilitas
Strategi Percepatan RB Melalui Penguatan AkuntabilitasTri Widodo W. UTOMO
 
Evaluasi kebijakan pendidikan
Evaluasi kebijakan pendidikanEvaluasi kebijakan pendidikan
Evaluasi kebijakan pendidikanKhairul Badri
 
Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014
Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014
Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014Tri Widodo W. UTOMO
 
Hasil Survei 1 Tahun Pemerintah Joko Widodo
Hasil Survei 1 Tahun Pemerintah Joko WidodoHasil Survei 1 Tahun Pemerintah Joko Widodo
Hasil Survei 1 Tahun Pemerintah Joko WidodoHasanuddin Ali
 

Similar to KELOMPOK 2 Kelas C MONEV (1).pptx (20)

Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
 
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang EfektifSistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
 
Presentasi menilai implementasi kebijakan muhammad archiedan hatta
Presentasi   menilai implementasi kebijakan   muhammad archiedan hattaPresentasi   menilai implementasi kebijakan   muhammad archiedan hatta
Presentasi menilai implementasi kebijakan muhammad archiedan hatta
 
Analisis Faktor2 yg mempengaruhi Kualitas Ausit di BPK RI (simposium)
Analisis Faktor2 yg mempengaruhi Kualitas Ausit di BPK RI (simposium)Analisis Faktor2 yg mempengaruhi Kualitas Ausit di BPK RI (simposium)
Analisis Faktor2 yg mempengaruhi Kualitas Ausit di BPK RI (simposium)
 
Sistem Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Publik
Sistem Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan PublikSistem Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Publik
Sistem Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Publik
 
Erc 1
Erc 1Erc 1
Erc 1
 
Manfaat Pemeriksaan Kinerja Terhadap Auditee Badan Pemeriksa Keuangan Republi...
Manfaat Pemeriksaan Kinerja Terhadap Auditee Badan Pemeriksa Keuangan Republi...Manfaat Pemeriksaan Kinerja Terhadap Auditee Badan Pemeriksa Keuangan Republi...
Manfaat Pemeriksaan Kinerja Terhadap Auditee Badan Pemeriksa Keuangan Republi...
 
M&E sebagai konsensus untuk efektivitas pemanfaatan phln
M&E sebagai konsensus untuk efektivitas pemanfaatan phlnM&E sebagai konsensus untuk efektivitas pemanfaatan phln
M&E sebagai konsensus untuk efektivitas pemanfaatan phln
 
SDS KE 10 TAHUN 2023.pptx.................
SDS KE 10 TAHUN 2023.pptx.................SDS KE 10 TAHUN 2023.pptx.................
SDS KE 10 TAHUN 2023.pptx.................
 
Ppt metlit nida ayu (6 f-msd)
Ppt metlit nida ayu (6 f-msd)Ppt metlit nida ayu (6 f-msd)
Ppt metlit nida ayu (6 f-msd)
 
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...
 
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
Kuliah 2 kp   manajemen kp editedKuliah 2 kp   manajemen kp edited
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
 
Hasil Penilaian dan Kompetensi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompe...
Hasil Penilaian dan Kompetensi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompe...Hasil Penilaian dan Kompetensi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompe...
Hasil Penilaian dan Kompetensi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompe...
 
perencanaan pembangunan nasional
perencanaan pembangunan nasionalperencanaan pembangunan nasional
perencanaan pembangunan nasional
 
EBP dan Kaitannya dengan IKK
EBP dan Kaitannya dengan IKKEBP dan Kaitannya dengan IKK
EBP dan Kaitannya dengan IKK
 
897 2578-1-pb
897 2578-1-pb897 2578-1-pb
897 2578-1-pb
 
Strategi Percepatan RB Melalui Penguatan Akuntabilitas
Strategi Percepatan RB Melalui Penguatan AkuntabilitasStrategi Percepatan RB Melalui Penguatan Akuntabilitas
Strategi Percepatan RB Melalui Penguatan Akuntabilitas
 
Evaluasi kebijakan pendidikan
Evaluasi kebijakan pendidikanEvaluasi kebijakan pendidikan
Evaluasi kebijakan pendidikan
 
Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014
Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014
Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014
 
Hasil Survei 1 Tahun Pemerintah Joko Widodo
Hasil Survei 1 Tahun Pemerintah Joko WidodoHasil Survei 1 Tahun Pemerintah Joko Widodo
Hasil Survei 1 Tahun Pemerintah Joko Widodo
 

Recently uploaded

Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxPututJokoWibowo
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniTiaSofiani
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi290165
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesiaanissaputriaulia07
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...gulieglue
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikTri Widodo W. UTOMO
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangAli saepudin
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMbahSantowaanCikeruh
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahVinaDawatulAropah
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratRyadhi EthniCitizen
 

Recently uploaded (10)

Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 

KELOMPOK 2 Kelas C MONEV (1).pptx

  • 2. NAMA ANGGOTA Dyas Ayuda Driatama 20200520093 Lathifah Ari Setyanada 01 05 Bhisma Alif Izzikri 20200520101 02 Aditiya Surya Nugraha 20200520103 03 06 20200520135 Febrianti Ulfandari 20200520153 Avrilia Dayu Venata 20200520154 07 04 08 Shefi Bekti Arifah 20200520114 Muhammad Luthfi Al Fatih 20200520158
  • 4. Evaluasi merupakan suatu mata rantai dari proses kebijakan publik, James P. Lester dan Joseph Stewart menjelaskan, bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan (James P. Lester & Joseph Stewart, dalam Budi Winarno 165:23). Evaluasi kebijakan publik menurut Muhadjir dalam Widodo (2008, h.112), merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Evaluasi Pemerintahan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan yang diberlakukan pemerintah. Evaluasi baru dapat dilakukan apabila suatu kebijakan sudah berjalan dengan waktu yang cukup.
  • 6. Internal Pihak yang berhubungan langsung dengan pengambilan keputusan suatu kebijakan. 01 Eksternal Pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan suatu kebijakan. 02 Institusi Yang Terlibat Pihak yang berkepentingan tetapi tidak terlibat secara langsung. 03 Evaluasi Dilakukan Oleh : Contohnya : Instansi pemerintah seperti Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif Contohnya : Pihak Swasta Contohnya : Masyarakat
  • 8. Menurut Edward A. Suchman, ada beberapa proses dalam evaluasi kebijakan, yakni : 1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi 2. Analisis terhadap masalah 3. Deskripsi dan standardisasi kegiatan 4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi 5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut / penyebab lain 6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak
  • 10. Psikologis : Adanya fikiran-fikiran bahwa aparat pemerintah alergi dalam melakukan kegiatan evaluasi karena dipandang berkaitan dengan prestasi dirinya. Ekonomis : Terbatasnya anggaran dalam bidang ekonomi menjadikan kendala dalam melakukan evaluasi. Hal tersebut karena kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang banyak seperti biaya untuk pengumpulan data, biaya untuk para staff, dll. Teknis : kendala teknis berkaitan dengan kurangnya data-data maupun informasi yang up to date. Politis : kendala politis sangat berkaitan erat dengan alasan politis. Masing- masing kelompok bisa jadi menutupi kelemahan dari implementasi suatu program dikarenakan adanya bargaining politik tertentu. KENDALA – KENDALA EVALUASI
  • 11. Kurangnya Jumlah Evaluator : kekurangan evaluator di barengi dengan kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam kegiatan evaluasi. Kekurangan aktor dalam pembuatan evaluasi atau disebut evaluator akan dapat memberikan kendala dalam pembuatan atau penyusunan evaluasi. Disamping itu, kualitas SDM yang kurang tersedia dengan baik dalam hal kompetensi melakukan evaluasi dikarenakan belum terciptanya budaya evaluasi yang baik dan akan mengakibatkan pemerintah tidak memiliki suatu program yang jelas dan tepat sasaran. Kendala alat ukur : kendala alat ukur yang belum jelas dan tidak seragam mengakibatkan permasalahan dalam melakukan kegiatan evaluasi. Hal tersebut karena apabila alat ukur yang digunakan belum jelas dan tidak seragam, maka akan terjadi perbedaan alat ukur yang mana akan berakibat pada kegiatan evaluasi yang tidak berjalan dengan baik.
  • 13. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan Mengukur tingkat keluaran Sebagai masukan suatu kebijakan yang akan datang Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan TUJUAN Mengukur dampak suatu kebijakan Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan
  • 15. Fungsi Selektif Fungsi yang dapat menyeleksi seseorang apakah memiliki komptensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 01 Fungsi Diagnosa Bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang dalam bidang kompetensi tertentu. 02 Fungsi Penempatan Bertujuan untuk mengetahui di mana posisi terbaik seseorang dalam suatu bidang tertentu 03 Fungsi Pengukuran Keberhasilan Dalam hal ini, evaluasi berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang dipakai, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan 04
  • 17. Efektifitas Apakah hasil yang telah di inginkan telah tercapai. ? Kecukupan Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah ? Pemerataan Apakah biaya dan maanfaat di distribusikan merata kepada kelompok masayarakat berbeda ? Responsivitas Apakah hasil kebijakan memuat preferensi atau nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka ? Ketepatan Apakah hasil yang di capai bermanfaat?