Disampaikan pada Bimtek Pusdiklat Dalam Negeri Denpasar, 15-16 November 2013

1. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Kepala Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara
LAN-RI
Disampaikan pada Bimtek Pusdiklat
Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri
Denpasar, 15-16 November 2013

3. Tahun dan Perkembangan Capaian
Indikator
Sasaran
Satuan
Target
RPJMN
20102014
2009
2010
2011
2012
2.8
2.8
3.0
3.2
5.0
41%
56,41%
63
77*
100%
2,68%
3%
9%
16*
60%
Integritas Pelayanan Publik (Pusat)
6,64
6,16
7,07
6,86
8.0
Integritas Pelayanan Publik (Daerah)
6,46
5,26
6,00
6,32
8.0
IKM atas
Pelayanan Publik
57
60
76,6
n.a.
85
Jumlah PTSP di
Daerah
360
394
420
444
530
Sasaran 1 :
IPK
Penyelenggaraan
Opini WTP BPK
Pemerintahan
atas LKKL Pusat
yang Bersih
Opini WTP atas
& Bebas
LKPD (Daerah)
KKN
Sasaran 2 :
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik

4. Indikator
Sasaran
Tahun dan Perkembangan Capaian
Satuan
Target
RPJMN
20102014
AKUNTABILITAS
Kinerja
Birokrasi
2011
2012
-0,29
-0,26
-0,19
-0,24
0,5
Instansi Pusat
yg Akuntabel
Kapasitas dan
2010
Indeks Efektivitas
Pemerintahan
Sasaran 3 :
2009
47,37
63,29
82,93
95,06
100%
Instansi Provinsi
yg Akuntabel
3,76
31,03
63,33
75,76
80%
Instansi
Kab/Kota yg
Akuntabel
5,08
8,77
12,78
24,20
60%
5%
14%
16%
40%
100%
-
33 Prov
33 Kab, 33
Kota (Pilot)
100%
Prov,
60%
Kab/Kota
Instansi Pusat yg
Melaksanakan RB
Instansi Daerah yg
Melaksanakan RB
-
-

5. Opini WTP BPK atas pemerintah Pusat
dan Daerah?
Instansi Pusat/Provinsi/Kab/Kota yang
Akuntabel?

6. Perencanaan Kinerja (35%)
o Rencana Strategis (15%)
o Rencana Kinerja Tahunan
(10%)
o Penetapan Kinerja (10%)
Pengukuran Kinerja (20%)
o Pemenuhan Pengukuran (4%)
o Kualitas Pengukuran (10%)
o Implementasi Pengukuran
(6%)
Pelaporan Kinerja (15%)
o Pemenuhan Pelaporan (3%)
o Penyajian Informasi Kinerja
(8%)
o Pemanfaatan Informasi
Kinerja (4%)
Evaluasi Kinerja
(10%)
o Pemenuhan
Evaluasi (2%)
o Kualitas Evaluasi
(5%)
o Pemanfaatan Hasil
Evaluasi (3%)
Capaian Kinerja
(20%)
o Kinerja yang
Dilaporkan – output
(5%)
o Kinerja yang
Dilaporkan –
outcome (5%)
o Kinerja Lainnya
(10%)

7. KATEGORI
NILAI
ANGKA
AA
>85-100
Memuaskan
A
>75-85
Sangat Baik
B
>65-75
Baik, perlu sedikit perbaikan
CC
>50-65
Cukup Baik (Memadai)
C
>30-50
Agak Kurang
D
0-30
INTERPRETASI
Kurang, perlu byk sekali perbaikan
sgt mendasar.

8. “Kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban
atau untuk menjawab & menerangkan kinerja & tindakan
seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu
organisasi kpd pihak yg memiliki hak atau berkewenangan
untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban”
(Modul LAKIP Kementerian PAN, 2010).
Sesuatu yg dibutuhkan/diharapkan untuk memberikan
penjelasan/jawaban mengenai suatu tindakan seseorang
(Oxford Advance Learner’s Dictionary).
Upaya mencari jawaban terhadap pertanyaan yg
berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa,
milik siapa, yg mana, dan bagaimana (J.B. Ghartey).

9. Setiap upaya memberi nilai tambah thd
tanggungjawab jabatan;
Setiap upaya menegakkan norma;
Setiap upaya menghindari penyimpangan &
perangkap jabatan;
Keteladanan (exemplary paragon);
Sikap kepedulian & kebersamaan (care and
share);
Keakraban & kedekatan (intimacy) baik kepada
bawahan maupun mitra kerja;
Kepercayaan timbal balik (reciprocal trust) secara
vertikal, horisontal maupun diagonal.

11. Penataan
Struktur
Efisiensi
Sarpras
Kesejahteraan PNS
Penataan
Jml PNS
Percepatan
RB
Profesionalisme
PNS
Transparansi &
Akuntabilitas
Penyederhanaan
Prosedur
Seleksi &
Promosi
PNS
E-govt.

12. RENCANA AKSI
a. Pelaporan Harta Kekayaan PNS:
Perluasan Wajib lapor;
Sebagai dasar dalam kenaikan pangkat dan promosi jabatan;
b. Kebijakan pengelolaan keuangan negara:
Larangan pemindahan keuangan ke rekening pribadi;
Penertiban pembuatan rekening untuk penampungan sementara
(Escrow Account);
Whistle blower system;
Penguatan PPATK;
Penguatan Peranan APIP dalam pengawasan dan pencegahan
korupsi;
f. Pelaporan secara komprehensif dan diintegrasikan (beberapa jenis
pelaporan yang sekarang ada, dalam kajian untuk diintegrasikan);
g. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan dari instansi
pemerintah (SAKIP).

13. Transparency
Responsiveness
Compliance
Accountability

14. Transparency concerns the duty to account to those
with a legitimate interest – the stakeholders in the
organization.
Responsiveness concerns responsibility of the
organization for its acts and omissions, including the
processes of decision-making and the results of these
decisions. Responsiveness entails a responsibility to
develop the organization's processes and targets to
support the continuous improvement of the
organization's performance,
Compliance concerns the duty to comply with agreed
standards regarding both organizational policies and
practices, and the reporting of policies and
performance.

16. 1. Transparency is the provision of accessible and timely
information to stakeholders and the opening up of
organizational procedures, structures, and processes to
their assessments. Doing so enables stakeholders to
monitor an organization’s activities and hold it to account
for its commitments, actions, and decisions. Its criteria
includes:
o Respond to all information requests within a certain
timeframe and justify denials;
o Identify a narrowly defined set of conditions for non
disclosure of information;
o Have in place an appeals process for denied information
requests.

17. 2. Participation is the active engagement of both internal
and external stakeholders in the decisions and activities
that affect them. At a minimum, participation must include
the ability to influence decision making, not just seek
approval or acceptance of a decision or activity. It includes:
o Clearly identify the activities and level (operational, policy,
strategy) at which stakeholders can expect to be engaged;
o Communicate in a timely manner the purpose of any
engagement and the scope for stakeholder influence;
o Disclose the outcomes of engagement, unless requested not
to by stakeholders;
o Change policy or practice as a result of engagement or else
provide an explanation to stakeholders why the input was not
taken on board.

18. 3. Evaluation is the process through which an organization
monitors and reviews its progress against goals and
objectives, feeds learning from this into future planning,
and reports on the results of the process. Evaluation
ensures that an organization learns from and is accountable
for its performance. Its criteria includes:
o Engage external stakeholders in the evaluation of activities
that impact them
o Use evaluation results to inform future decision making
o Be open and transparent about evaluation results
o Evaluate performance in relation to strategic plan, internal
administrative and management policies, issues specific
policies, and operations

19. 4. Complaint & Response are channels developed by
organizations that enable stakeholders to file complaints
on issues of non-compliance or against decisions and
actions, and that ensure such complaints are properly
reviewed and acted upon. Its criteria includes:
o Maintain confidentiality of external complainants;
o Guarantee non-retaliation;
o Provide a clear description of how external complaints can be
made and how they will be investigated;
o Ensure independence of those assessing, investigating, and
responding to external complaints;
o Have in place an appeals process for external complaints
unsatisfied with the outcome of an investigation.

20. Dimensi
Instrumen
Transparansi
• E-government (E-proc, E-service, E-office,
etc);
• Keterbukaan Pengelolaan Keuangan
(financial disclosure);
• Benturan Kepentingan (conflict of Interest);
• Laporan Harta Kekayaan;
• Publikasi cetak & online.
Evaluasi
•
•
•
•
Manajemen Keuangan;
Manajemen Kinerja (SAKIP);
Review Rencana Strategis dan IKU;
Sistem Pengendalian Internal (Waskat).

21. Dimensi
Instrumen
Partisipasi
• Stakeholder forum;
• Pemberlakuan Code of Conduct atau Code of
Good Practices.
Komplain &
Respon
• Unit Pengelola Informasi; Mediasi &
Ajudikasi (UU No. 14/2008);
• Unit Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik
(UU No. 25/2009);
• Unit Pelaporan & Pengendalian Gratifikasi;
• Pengelolaan Pengelola Whistleblower.

23. Kebingungan / kekaburan konsep “Akuntabilitas”.
Ada 10 istilah akuntabilitas yg berbeda, yakni: Kinerja, Publik,
Administratif, Ketaatan, Legalitas/Hukum, Politik, Moral,
Profesional, Manajerial, Kinerja Penyelenggaraan Negara.
Kesulitan menjadi “umbrella act” atau “omnibus
regulation” karena karakteristik lembaga yg berbedabeda.
Tidak menjangkau akuntabilitas legislatif, karena DPR tidak
berbasis kinerja, melainkan berbasis politik (polis = masyarakat
di daerah pilihnya). Indikator kinerja DPR paling rendah adalah
Outcome, sedang IK input – proses – output dilaksanakan oleh
Setjen. Selain itu, evaluasi akuntabilitas parlemen juga tidak
bisa dilakukan oleh eksekutif.

24. Kesulitan menyatukan akuntabilitas organisasi dengan
akuntabilitas individu.
Akuntabilitas idealnya adalah agregat dari dua fungsi yang
bekerja bersama-sama, yakni: 1) integritas dan moralitas
pribadi/individual, dan 2) kompetensi dan kinerja lembaga.
Seorang pejabat publik tidak cukup hanya memiliki integritas
namun tidak kapabel dalam mengemban amanah kedinasan.
Sebaliknya, seorang pejabat publik juga kurang ideal jika
memiliki kompetensi dan kinerja tinggi namun tidak dilengkapi
kepribadian yang mulia.

25. Semoga Bermanfaat …
Denpasar, 15-16 November 2013