Teks tersebut membahas tentang (1) relevansi kesehatan dalam agenda pembangunan global seperti MDGs dan agenda pasca-2015, (2) pencapaian Indonesia dalam mencapai target MDGs, (3) disparitas status kesehatan di Indonesia, dan (4) keselarasan agenda pasca-2015 dengan perencanaan pembangunan nasional Indonesia seperti dalam RPJMN 2015-2019.

1. A. Kesehatan Indonesia dan Agenda Pembangunan Global
Relevansi kesehatan dalam kebijakan global dimulai dengan misi untuk mencegah
penyebaran penyakit sebagai akibat dari peningkatan frekuensi perdagagan antar negara.
Pada awal abad 21 konvergensi ini kian menguat. Komitmen global untuk meningkatkan
status kesehatan secara jelas tergambar dalam Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium
Development Goals / MDGs). Tiga dari delapan MDGs berkaitan secara langsung dengan
kesehatan. Dalam banyak kajian MDGs, kesehatan juga dipandang memiliki keterkaitan erat
dengan isu terkait lingkungan, perdagangan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan social,
keamanan nasional dan hak asasi manusia 1
.
Laporan Pencapaian Agenda Pembangunan Milenium menunjukkan Indonesia mencapai
kemajuan yang tidak merata antar indikator: tercapai untuk target tertentu, tertinggal pada
target yang lain. Angka Kematian Balita dan Kematian Bayi, misalnya, telah mengalami
penrunan tajam tetapi diperkirakan masih belum mencapai target MDGs pada tahu 2015.
Sementara itu, Indikator penurunan Angka Kematian Neonatus dan peningkatan imunisasi
campak pada bayi dan anak 6-59 bulan telah memenuhi target MDGs. 2
Disparitas status kesehatan juga terjadi antar tingkat social ekonomi, antar kawasan dan
antar perkotaan-pedesaan. Angka kematian bayi dan angka kematian balita pada golongan
termiskin hampir empat kali lebih tinggi dari golongan terkaya. Selain itu, angka kematian
bayi dan angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah pedesaan, di kawasan timur
Indonesia, serta pada penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Persentase anak balita
yang berstatus gizi kurang dan buruk di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah
perkotaan. 3
Dengan demikian, bagi Indonesia, kesehatan menjadi pekerjaan rumah yang
belum terselesaikan. Penekanan terhadap kesehatan sebagai elemen kunci pembangunan
berkelanjutan pun kembali menemui momentumnya dengan menjadi tujuan ketiga Agenda
Pembangunan Pasca-2015: “ensure healthy lives and promote wellbeing for all at all ages”.
Berbeda dengan MDGs, target kesehatan dalam Agenda Pembangunan Pasca-2015 (Tabel A)
menunjukkan perluasan dalam fokus isu kesehatan. Apabila dikelompokkan, maka Agenda
Pembangunan Pasca-2015 meliputi agenda MDGs yang belum terselesaikan, ditambah dua
isu baru yakni kematian akibat penyakit tidak menular dan kecelakaan serta kemitraan lintas
sektor yang berfokus kepada sistem, termasuk jaminan kesehatan semesta (Universal Health
Coverage). Pengelompokkan tersebut menunjukkan target terkait MDGs yang belum
tercapai di banyak negara masih harus dilanjutkan, namun di sisi lain agenda pembangunan
harus merespon ada tantangan baru dalam dunia kesehatan.
Selain itu, berdasarkan pembelajaran terdahulu, Agenda Pembangunan Pasca-2015 juga
mengamplifikasi keberpihakan pada penegakkan hak asasi manusia, kesetaraan, demokrasi
dan tata kelola. Hal-hal ini menjadi penting dalam mengeliminasi hal-hal non-finansial yang
menghambat pelayanan kesehatan.
1
Oslo Ministerial Declaration-Global Health : a pressing foreign policy issue of our time (2007)
2
Bappenas (2013. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2013.
3
Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2015-2019
1

2. Tabel A. Target Tujuan Pembangunan ‘Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong
kesejahteraan bagi semua orang di segala usia’:
Agenda
Pembangunan
Milenium
(Millennium
Development Goals)
3.1 Pada tahun 2030 mengurangi angka kematian ibu hingga di bawah 70 per
100.000 kelahiran hidup (KH)
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat
dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Bayi
(AKB) setidaknya hingga 12 per 1.000 KH dan Angka Kematian Balita (AKBa)
hingga 25 per 1.000 KH
3.3 Pada 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit
tropis yang terlupakan, serta memerangi hepatitis, penyakit bawaan air air
dan penyakit menular lainnya
Penyakit tidak
menular (Non-
communicable
diseases /NCDs)
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga kematian prematur akibat
penyakit tidak menular melalui pencegahan dan perawatan, serta
mendorong kesehatan dan kesejahteraan mental
3.5 Memperkuat pencegahan dan perawatan penyalahgunaan zat, termasuk
penyalahgunaan narkotika dan alkohol yang membahayakan
3.6 Pada tahun 2030, mengurangi hingga separuh angka kematian dan
cedera akibat kecelakaan lalu lintas, dan dengan target antara pada 2020
menstabilkan dan mengurangi angka kematian dan cedera global dari
kecelakaan lalu lintas
Lintas sektor / sistem 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses semesta kepada pelayanan kesehatan
seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan
edukasi, serta integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program
nasional.
3.8 Mencapai universal health coverage, termasuk perlindungan risiko
keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas dan akses
kepada obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan berkualitas
bagi semua orang.
3.9 Pada tahun 2030, pengurangan secara substansial kematian dan
kesakitan akibat senyawa berbahaya serta kontaminasi dan polusi udara, air,
dan tanah.
B. Pengarusutamaan Agenda Pembangunan Pasca-2015 pada Perencanaan Pembangunan
Nasional Indonesia
Rentang luas wilayah yang besar dengan berbagai tantangan geografis membuat
perencanaan pembangunan secara sistematis untuk mencapai tujuan universal menjadi
sebuah keniscayaan untuk menjaga konsistensi arah pembangunan. Kesembilan agenda
prioritas dalam Nawa CIta memiliki misi yang sama dengan Agenda Pembangunan pasca-
2105 yakni dirumuskan untuk memastikan kualitas hidup manusia Indonesia mencapai
kualitas yang tinggi, maju dan sejahtera. 4
Pembangunan Indonesia dilakukan untuk
meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia Indonesia yang
unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan,
kesehatan dan perbaikan gizi.5
4 Misi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019, poin 4.
5 Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, RPJMN
2

3. Tabel B. Keselarasan Agenda Pembangunan Pasca-2015 dan RPJMN 2015 – 2019
Tujuan Pembangunan & Target Agenda Pembangunan Pasca-2015 RPJMN 2015 - 2019
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan agrikultur berkelanjutan
2.1
Pada 2030, akan mengakhiri kelaparan dan menjamin akses pangan
yang aman, bergizi, dan mencukupi bagi semua orang, khususnya
masyarakat miskin dan rentan, termasuk bayi, sepanjang tahun.
Arah pembangunan nasional: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik.
Arah kebijakan dan strategi peningkatan kedaulatan pangan:
(i) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi
pangan pokok; (ii) stabilisasi harga bahan pangan; (iii) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi
masyarakat; (iv) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; serta (v) peningkatan
kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.
Buku I, halaman: 6-147
2.2
Pada 2030, akan mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk
mencapai target internasional 2025 untuk penurunan stunting dan
wasting pada balita dan mengatasi kebutuhan gizi remaja perempuan,
wanita hamil dan menyusui, serta lansia
Arah pembangunan nasional: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
Sasaran Pokok Pembangunan Nasional:
Kesehatan
1. Meningkatnya status gizi dan kesehatan masyarakat
c. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen): 17 (tahun 2019) d.
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (dibawah 2 tahun) (persen): 28
(tahun 2019)
Buku I, Hal 6-74
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia
3.1
Pada 2030 mengurangi angka kematian ibu hingga di hidup di bawah
70 per 100.000 kelahiran
Sasaran Pokok Pembangunan Nasional:
Kesehatan
1. Meningkatnya status gizi dan kesehatan masyarakat
a. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup: 306 (2019)
Buku I, Hal 6-74
3.2
Pada 2030, mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah,
dengan seluruh negara berusaha menurunkan AKB setidaknya hingga
12 per 1.000 KH dan AKBa 25 per 1.000 KH
Sasaran Pokok Pembangunan Nasional:
Kesehatan
1. Meningkatnya status gizi dan kesehatan masyarakat
Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup: 24 (2019)
Buku I, Hal 6-74
3.3 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional:
3

4. Pada 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan
penyakit tropis yang terabaikan, serta memerangi hepatitis, penyakit
bersumber air dan penyakit menular lainnya
Kesehatan
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
a) Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk: 245 (2019)
b) Prevalensi HIV (persen): <0,50 (2019)
c) Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria: 300 (2019)
Buku I, Hal 6-74
3.4
Pada 2030, mengurangi sepertiga kematian prematur akibat penyakit
tidak menular melalui pencegahan dan perawatan, serta mendorong
kesehatan dan kesejahteraan mental
Sasaran Pokok Pembangunan Nasional:
Kesehatan
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
d. Prevalensi tekanan darah tinggi: 23,4% (2019)
e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun: 15,4% (2019)
f. Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun: 5,4 (2019)
Buku I, Hal 6-74
Pembangunan Sosial, Budaya, dan Kehidupan Beragama
Arah kebijakan kesehatan dan strategi pembangunan bidang gizi dan kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan pengendalian dan penyehatan lingkungan melalui:
c. Pelayanan kesehatan jiwa
Buku II, Hal 2-97
3.5
Memperkuat pencegahan dan perawatan penyalahgunaan zat,
termasuk penyalahgunaan narkotika dan alkohol yang
membahayakan
Arah pembangunan nasional: Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem
dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
Arah kebijakan dan strategi: Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba
1. Mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya penyelahgunaan narkoba (demand side);
2.Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi pecandu dan korb
Buku I, Hal 6-61
3.6
Pada 2030, mengurangi hingga separuh angka kematian dan cedera
karena kecelakaan lalu lintas, dan untuk sementara pada 2020
menstabilkan dan mengurangi angka kematian dan cedera global dari
kecelakaan lalu lintas
Arah pembangunan nasional: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya siang di pasar
internasional
Sasaran pembangunan: Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan
Pembangunan:
Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyeleng- garaan pelayanan transportasi
serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi melalui:
1. Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan hingga 50 persen dari
kondisi baseline
4

5. 2. Menurunnya rasio kecelakaan transportasi udara pada Air Operator Certificate (AOC) 121 dan
AOC 135 menjadi kurang dari 3 kejadian/1 juta flight cycle;
3. Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut menjadi kurang dari 50
kejadian/tahun; dan
4. Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api menjadi kurang dari 0,025 kecelakaan per 1
juta-km perjalanan kereta api.
Buku I, halaman 6-68
3.7
Pada 2030, menjamin akses semesta kepada pelayanan kesehatan
seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan
edukasi, serta integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan
program nasional.
Arah pembangunan nasional: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
Sasaran Pokok Pembangunan Nasional:
Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana
1. Angka kelahiran (Total Fertility rate) = 2,3 per perempuan usia reproduktif 15-49 tahun
(2019)
2. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need dengan perhitungan baru) = 9,9%
(2019)
3. Angka prevalensi kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) semua cara (all methods)
= 66,0% perempuan usia 15-49 tahun
4. Penggunaan metda kontrasepsi jangka panjang (MKJP) = 23,5%
5. Tingkat putus pakai kontrasepsi = 24,6%
Buku I, Hal 6-65
3.8
Mencapai universal health coverage, termasuk perlindungan risiko
keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas dan
akses kepada obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan
berkualitas bagi semua orang.
Sasaran Pokok Pembangunan Nasional :
1. Sasaran makro pembangunan manusia dan masyarakat (d) meningkatnya presentase penduduk
yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan minimal 95% (2019)
Buku I, halaman 5-6
3.9
Pada 2030, pengurangan substansial kematian dan kesakitan akibat
senyawa berbahaya serta kontaminasi dan polusi udara, air, dan
tanah.
Arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui:
a. peningkatan kualitas air melalui (i) pengendalian pencemaran akibat limbah ke badan air dan
kerusakan sumberdaya air; (ii) penurunan beban pencemaran dari limbah domestic; (iii)
peningkatan mutu dan kelas air; (iv) pemulihan badan air (danau, sungai, situ/embung,
waduk)
b. Peningkatan kualitas udara melalui: (i) pengendalian pencemaran udara dari sector industri,
transportasi dan pertambangan, (ii) peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca, (iii)
pemantauan kualitas udara ambien
c. Pengendalian kerusakan ekosistem dan kawasan terkontaminasi B3
5

6. Buku I, halaman 6-170a
3.a
Memperkuat implementasi FCTC WHO di seluruh negara, jika
diperlukan
Arah Pembangunan Nasional: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
Sasaran pokok pembangunan nasional : 2. Sasaran pembangunan manusia dan masyarakat-
Pengendalian penyakit menular dan tidak menular  persentase merokok penduduk usia ≤ 18
tahun= 5.4% (2019)
Buku I, halaman 6-74
3.b
Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit
menular maupun tidak menular yang mempengaruhi terutama
negara-negara berkembang, menyediakan akses kepada obat dan
vaksin dasar yang terjangkau, sesuai Doha Declaration tentang
Kesepakatan TRIPS dan Kesehatan Masyarakat, yang menegaskan hak
negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan-
ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek terkait Perdagangan
pada Hak Properti Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi
kesehatan masyarakat, dan, pada khususnya, menyediakan akses
obat bagi semua orang.
Arah pembangunan nasional : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
Sasaran pokok pembangunan nasional:
-Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan :
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi= 95%
(2019)
-Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Obat serta Sumber
Daya Kesehatan.
4.Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas = 90 % (2019)
5. Persentase Obat yang memenuhi syarat = 94% (2019)
Buku I, halaman 6-74
3.c
Secara substansial meningkatkan pembiayaan kesehatan serta
rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan
di negara-negara berkembang, terutama negara-negara tertinggal
dan negara bagian pulau kecil yang sedang berkembang
Arah pembangunan nasional : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
Sasaran pokok pembangunan kesehatan :
Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat serta Sumber
Daya Kesehatan.
2.Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan = 5600 (2019)
3.Persentase RSU Kabupaten/Kota kelas C yang memiliki tujuh dokter spesialis= 60% (2019)
Buku I, halaman 6-74
3. d
Memperkuat kapasitas seluruh negara, khususnya negara-negara
berkembang dalam hal peringatan dini, penurunan risiko serta
pengelolaan risiko kesehatan nasional dan global
Bidang Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup, arah kebijakan dan strategi penanggulangan
bencana dan pengurangan resiko bencana:
3. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan, melalui:
a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan daerah.
b. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan.
c. Penyediaan dan pengoperasian sistem peringatan dini.
Buku II, halaman 10-63
6

7. 5.Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan perempuan
5.3
Menghilangkan segala bentuk praktik berbahaya, seperti pernikahan
anak-anak, usia dini dan terpaksa, serta sunat perempuan.
Arah pembangunan nasional: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa
dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
Perlindungan terhadap anak-anak, perempuan, dan kelompok marjinal, dengan arah kebijakan:
1. Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan,
termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya
pencegahan dan penindakan
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak
kekerasan dan perlakuan salah lainnya
3. Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal
Buku I, halaman 6-62 – 6-63
5.6
Menjamin akses semesta kepada kesehatan seksual dan reproduksi
serta hak-hak reproduksi sebagaimana yang disetujui, sesuai
Programme of Action of the International Conference on Population
and Development serta Beijing Platform for Action berikut dokumen
hasil konferensi kajiannya
Arah kebijakan dan strategi Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana:
1.Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan
berkualitas, baik antarsektor maupun antara pusat dan daerah, utamanya dalam sistem SJSN
Kesehatan, dengan menata fasilitas kesehatan KB
Buku I, halaman 6-65
7

8. C. Tantangan Kesehatan Indonesia di Era Agenda Pembangunan Pasca-2015
Pekerjaan Rumah Terkait MDGs
Berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Angka Kematian Ibu di
Indonesia menurun yaitu dari 390 per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 1994) menjadi 228 (SDKI,
2007) tetapi kemudian menunjukkan peningkatan menjadi 359 (SDKI, 2012). Temuan
statistik ini adalah sebuah anomali karena Indonesia menyatakan proporsi kelahiran yang
ditolong tenaga kesehatan terlatih meningkat dari 40,70% (1992) menjadi 83,10% (2012)
sebagai hasil dari program Bidan Desa yang digalakkan pemerintah sejak 1990. Merujuk
pada Rencana Strategis Kementrian Kesehatan 2015-2019 yang menetapkan target AKI
berada pada angka 306, maka target 3.1 pada Agenda Pembangunan Pasca-2015 sebesar
70/KH pada tahun 2030 dan tidak lebih dari 140 untuk negara manapun, menjadi sangat
ambisius. Maka, persoalan peningkatan cakupan persalinan yang tidak diikuti dengan
perbaikan kualitas layanan harus segera diatasi. Implementasi arah kebijakan seputar (1)
Penguatan pelayanan kesehatan primer, (2) Penerapan pendekatan keberlanjutan
pelayanan (continuum of care), dan (3) dan intervensi berbasis resiko kesehatan. Faktor
kesehatan Ibu selama kehamilan dan persalinan, akan berkaitan erat dengan kematian
neonatal, angka kematian bayi, dan balita, yang tercantum pada Target 3.2.
Target 3.3 memvisualisasikan dunia yang bebas dari AIDS dan penyakit menular lainnya
sebagai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia menunjukkan
komitmennya untuk mengendalikan dan menghentikan tren epidemi HIV dan penyakit
menular yang cenderung meningkat melalui sasaran pembangunan RPJMN “meningkatnya
pengendalian penyakit menular dan tidak menular”, yang mencantumkan target prevalensi
<0,50 persen pada tahun 2019.
Perlindungan terhadap anak-anak, perempuan, dan kelompok marjinal menjadi salah bagian
dari butir Agenda Pembangunan Nasional “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi
segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara”. Sejalan dengan
Target 5.3, perlindungan tersebut dilakukan dengan perkuatan sistem, peningkatan
kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan, serta peningkatan ketersediaan
layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal. Konsisten dengan Beijing Platform of
Action dan Target 5.6, akses semesta terhadap layanan kesehatan reproduksi tercantum
sebagai bagian dari arah kebijakan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
Tantangan Dunia Kesehatan Masa Depan
Salah satu fenomena pembangunan yang berimbas langsung pada capaian indikator
kesehatan adalah pergeseran dalam struktur demografi penduduk. Saat ini, pemuda berusia
di bawah 24 tahun mencapai jumlah terbesar dalam piramida penduduk, dan akan
berpotensi menjadi ‘bonus demografi’ apabila negara berinvestasi untuk memastikan
pemudanya tumbuh menjadi produktif dan sehat secara fisik dan mental. Di lain pihak,
populasi pun menua seiring perbaikan kualitas layanan kesehatan. Penduduk berusia tua
dengan pola hidup yang tidak sehat akan lebih berisiko terjangkit penyakit tidak menular
seperti penyakit jantung, pernafasan, stroke, dan diabetes. Maka Indonesia akan segera
berhadapan dengan beban kesehatan ganda, karena permasalahan penyakit menular seperti
8

9. malaria, diare, dan tuberculosis masih belum terselesaikan.6
. Target 3.4 yang sebelumnya
tidak menjadi fokus MDGs menjadi salah satu tantangan pembangunan ke depan.
Agenda pembangunan yang baru juga mengangkat migrasi sebagai isu yang penting.
Urbanisasi menjadi tantangan dalam penyediaan akses terhadap infrastruktur dan layanan
kesehatan bagi penduduk wilayah miskin perkotaan, yang kerap memiliki profil kesehatan
yang sama buruknya dengan masyarakat miskin pedesaan. Selain itu, kecelakaan lalu lintas
diam-diam telah menjadi penyebab kematian kedua tertinggi di Indonesia pada tahun 20157
.
Target 3.6 menjadi respon terhadap peningkatan ancaman kesehatan yang semakin
meningkat ini8
, karena kondisi kendaraan yang tidak layak, infrastruktur jalanan yang buruk,
dan tidak tersedianya tempat pejalan kaki.
Tantangan lain yang tercermin didalam Agenda Pembangunan Pasca-2015 adalah
munculnya penyakit baru dengan potensi epidemic global, seperti SARS atau virus H7N9
akibat peningkatan migrasi antar negara. Penanggulangan ancaman kesehatan ini
membutuhkan kerjasama global dalam peningkatan kapasitas layanan kesehatan antar
negara dan integrasi data dan informasi kesehatan.
D. Langkah ke Depan: Amunisi untuk Perbaikan
Tabel B menunjukkan bahwa hampir seluruh poin dalam Agenda Pembangunan Pasca-2015
telah tercantum dalam RPJMN 2014-2019. Maka jelaslah bahwa tantangan pembangunan
kesehatan ke depan tidak lagi berada dalam proses pengarusutamaan Agenda
Pembangunan Pasca-2015 kepada agenda pembangunan nasional, melainkan pada tahapan
implementasi.
Sistem informasi kesehatan nasional
Pengelolaan system informasi nasional akan memperbaiki kesenjangan dan memastikan
akses terhadap layanan kesehatan berkualitas yang merata bagi semua tanpa kecuali.
Berbagai sumber data terkini termasuk pencatatan sipil dan statistik vital, survei berbasis
populasi, dan sistem informasi fasilitas dan administrasi kesehatan menjadi kebutuhan tidak
terelakkan. Ketersediaan baseline data terkini yang valid dan reliable akan menjadi modal
penting mengukur dari upaya-upaya pemantauan dan evaluasi capaian target
pembangunan. Kapasitas kepemimpinan dari lembaga negara yang berwenang untuk
pengumpulan dan kompilasi data, analisis dan sintesis, serta diseminasi informasi dari hasil
penggunaannya menjadi kunci, selain tentunya komitmen politik dan investasi oleh negara
maupun mitra internasional.
Mekanisme monitoring dan evaluasi
Untuk menjaga momentum, mekanisme monitoring dan evaluasi yang akuntabel perlu
dibangun untuk memantau implementasi dan mengukur pencapaian target pembangunan.
Pemahaman terhadap relevansi Agenda Pembangunan Pasca-2015 dan pembangunan
nasional Indonesia perlu dimiliki tidak hanya oleh pemerintah dan pemangku kepentingan di
6
Health Sector Review to support RPJM: ‘Changing Demand for Health and Health Services, 2014
7
Health Sector Review to support RPJM: ‘Changing Demand for Health and Health Services, 2014
8
World report on road traffic injury prevention. Geneva, World Health Organization, 2004
9

10. level nasional, namun juga di tingkat lokal dan akar rumput. Untuk memperkuat sistem
pelaporan pencapaian pembangunan oleh pemerintah, partisipasi publik dapat memberikan
jangkauan yang lebih luas untuk memantau upaya-upaya pembangunan terjad di akar
rumput, dan menjadi alat akuntabilitas untuk memastikan upaya pembangunan dinikmati
oleh mereka yang paling membutuhkan.
Inovasi dan teknologi
Berkaca dari implementasi MDGs, banyak negara diprediksi tidak akan mencapai target
kesehatan pada tenggat waktu yang ditentukan. Oleh karenanya, diperlukan pendekatan
baru untuk mengidentifikasi inovasi-inovasi potensial untuk mempercepat pencapaian
target pembangunan Agenda Pembangunan Pasca-2015. Saat ini, inovasi mungkin telah
terjadi di banyak tempat di Indonesia. Langkah selanjutnya yang diperlukan adalah
menemukannya untuk diangkat dan direplikasi dampaknya dapat terjadi di skala yang lebih
besar. Menempatkan fokus kepada solusi kesehatan yang tepat guna dan ekonomis dapat
menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh Indonesia mengingat keterbatasan dalam
kapasitas fiskal nasional. Inovasi dari sisi teknologi kesehatan dapat membuka peluang
signifikan dalam upaya pencegahan, diagnosa, perawatan, manajemen, dan kontrol
terhadap penyakit dan kesehatan ibu dan anak. Investasi dalam inovasi yang terkoordinasi,
dan mencangkup siklus kehidupan secara keseluruhan, akan menghasilkan dampak
berkelanjutan.
Penerapan sistem jaminan kesehatan
Indonesia membuktikan komitmennya dalam menjaga kesehatan rakyat dengan
meluncurkan Jaminan Kesehaan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat pada tahun 2014.
UU No. 24/2011 menetapkan cakupan semesta untuk tercapai pada tahun 2019. Skema
jaminan kesehatan nasional yang ambisius ini berpotensi mendorong pencapaian target 3.8
di tengah berbagai tantangan dari sisi perluasan kepesertaan dan perbaikan cakupan
kesehatan yang dijamin terutama untuk masyarakat miskin pedesaan dan pekerja sector
informal.
Pendekatan multi-sektor dalam kebijakan dan upaya kesehatan
Pendekatan lintas sector menjadi pembelajaran berharga dari implementasi MDGs dan
proses penyusunan Agenda Pembangunan Pasca-2015. Indonesia telah membuktikan bahwa
isu kesehatan memerlukan pendekatan multi-sektor dan multi-level pemerintahan. Di
tengah perbaikan pada sisi ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan, misalnya,
permasalah seputar akses jalan menuju fasilitas layaan kesehatan, ketiadaan sumber air
bersih dan rendahnya pengetahuan ibu mengenai kehamilan dan persalinan secara nyata
berkontribusi pada tingginya Angka Kematian Ibu. Tanpa perbaikan signifikan pada
indikator-indikator pembangunan di luar sektor kesehatan, seperti pendidikan, infrastruktur
dan lingkungan maka “kesehatan untuk semua” akan sulit terwujud.
Sejalan dengan hal tersebut, perumusan kebijakan publik di setiap sektor pun harus sejalan
dengan prinsip paradigma sehat. Keputusan yang memperhitungkan implikasinya pada
kesehatan masyarakat akan memastikan bahwa lingkaran upaya pencapaian kesejahteraan
tidak terputus.
10