Jaminan Kesehatan Nasional

1,903 views

Published on

Published in: Data & Analytics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,903
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
205
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jaminan Kesehatan Nasional

  1. 1. KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MENUJU KEPESERTAAN SELURUH PENDUDUK (UHC) Roadmap 2012-2019 Kementerian Kesehatan RI
  2. 2. MENGAPA PERLU MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN Biaya Kesehatan tidak dapat ditanggung oleh Individu atau keluarga Bergotong royong agar dapat membiayai pelayanan kesehatan bersama “Ringan Sama dijinjing berat sama dipikul “ Ada kepastian biaya Agar terjadi subsidi antara yg sehat dng yg sakit, muda & tua, antara penduduk & antar daerah 2
  3. 3. BAGIMANA MENJADI PESERTA  SETIAP PENDUDUK WAJIB MENJADI PESERTA JAMINAN KESEHATAN, DAN UNTUK MENJADI PESERTA HARUS MEMBAYAR IURAN KEPADA BPJS KES. MELALUI BERBAGAI MEDIA YG DISEDIAKAN SEPERTI OUTLET2 DLL  BAGI YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR, IURAN DIBAYAR PEMERINTAH SEBAGAI PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)  PESERTA PBI DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH, BUKAN MENDAFTARKAN DIRINYA MENJADI PESERTA PBI 3
  4. 4. PESERTA DAN IURAN Wajib Penerima upah Pekerja dan Pemberi Kerja Non Penerima Upah Kelompok/ /Kel/Individu PBI Pemerintah Iuran Ctt PBI = Penerima Bantuan Iuran Peserta
  5. 5. Adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali mutu, dan diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan equitas bagi seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Penduduk (Universal Health Coverage) Selama kurun waktu 2014-2018, dilakukan: 1. Pengalihan & integrasi kepesertaan Jamkesda & Asuransi lain 2. Perluasan peserta pd perusahaan2 secara bertahap 3. Dilakukan kajian berbagai regulasi, iuran dan manfaat 4. Perluasan kepesertaan sd seluruh penduduk pd thn 2019
  6. 6. Peta Jalan Menuju Kepesertaan Semesta (UHC) 20% 50% 75% 100% 20% 50% 75% 100% 10% 30% 50% 70% 100% 100% `Perusahaan 2014 2015 2016 2017 2018 2019 USAHA BESAR 20% 50% 75% 100% USAHA SEDANG 20% 50% 75% 100% USAHA KECIL 10% 30% 50% 70% 100% USAHA MIKRO 10% 25% 40% 60% 80% 100% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, TNI Polri ke BPJS Kesehatan Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & MikroPenyusunan Sisdur Kepesertaan dan Pengumpulan Iuran Pemetaan Perusahaan dan sosialisasi Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan Pengalihan Kepesertaan TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial -- NIK Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwa 121,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan 50,07 jJuta pst dikelola oleh Badan Lain 257,5 juta peserta (semua penduduk) dikelola BPJS Keesehatan Tingkat Kepuasan Peserta 85% KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan B S K 73,8 juta belum jadi peserta 90,4juta belum jadi peserta Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri 86,4 juta PBI 2,6 PBI dr non KTP Sebagian kecil jamkesda
  7. 7. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. PAKET MANFAAT JKN Pelayanan yang dibatasi meliputi; kaca mata, alat bantu dengar (hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset), Pelayanan yg tidak dijamin; a) Tidak sesuai prosedur b) Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJS c) Pelayanan bertujuan kosmetik, d) General check up, pengobatan alternatif, e) Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi, f) Pelayanan Kes Pada Saat Bencana Dan g) Pasien Bunuh Diri /Penyakit Yg Timbul Akibat Kesengajaan Untuk Menyiksa Diri Sendiri/ Bunuh Diri/Narkoba
  8. 8. PERSYARATAN IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (1) • JKN Harus dapat mengintegrasikan seluruh Jaminan Kesehatan Asuransi Sosial • Penyelenggaraan JKN harus dapat menyatukan sekaligus penggerak berbagai subsistem yang ada Reformasi Sistem • JKN Harus dapat memberikan memberikan perlindungan, manfaat dan Akses pelayanan kesehatan yang sama untuk seluruh penduduk (pasal 19 UU SJSN ) Bagaimana caranya?
  9. 9. PROGRESS PERSIAPAN IMPLEMENTASI JKN
  10. 10. 1. REGULASI
  11. 11. 11 NO PERATURAN TAHAPAN SELESAI 1. RPP Sanksi Administrasi bagi Direksi & Dewan Pengawas Sedang proses di SekNeg November 2013 2. RPP Pencabutan PP 69/1991 (Askes PNS, Pensiunan, Veteran, Perintis) Sedang proses di SekNeg November 2013 3. RPP Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Pemberi Kerja Sedang proses di SekNeg November 2013 4. RPP Pencabutan PP 28/2003 (Subsidi & iuran pemerintah) Sedang proses di SekNeg November 2013 PROGRES REGULASI
  12. 12. PROGRES REGULASI 12 NO PERATURAN TAHAPAN SELESAI 5. RPP Aset dan Liabilitas BPJS Kesehatan Sedang proses di SekNeg Nov 2013 6. RPP Perubahan PP 14/1993 (JPK Jamsostek) Sedang proses di SekNeg Nov 2013 7. RPP Hubungan Antar Lembaga BPJS (Koordinasi dengan Kemenakertrans) Sedang proses di SekNeg Nov 2013 8. RPP Modal Awal BPJS Kesehatan Sedang proses di SekNeg Nov 2013
  13. 13. PROGRES REGULASI 13 NO PERATURAN TAHAPAN SELESAI 9. RPerpres perubahan Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan (termasuk besaran iuran) Sedang proses di Sekkab Nov 2013 10. RPerpres Gaji Dewan Pengawas & Direksi Sedang proses di Sekkab Nov 2013 11. RPerpres Yankes Tertentu TNI- POLRI Sedang proses di Sekkab Nov 2013
  14. 14. PROGRES REGULASI 14 NO PERATURAN TAHAPAN SELESAI 12. RPerpres Tatacara Pemilihan dan Penetapan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Sedang proses di Sekkab November 2013 13. RPerpres Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial Sedang proses di Sekkab November 2013
  15. 15. PROGRES REGULASI 15 NO PERATURAN TAHAPAN SELESAI 14. RKeppres Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan Sudah dibuat draftnya
  16. 16. PROGRES REGULASI 16 NO PERATURAN TAHAPAN SELESAI 15. Permenkes Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional Sudah terbit, Permenkes No 71/2013 November 2013 16. Permenkes Standar Tarif JKN Sudah terbit, Permenkes No 69 /2013 November 2013 17. Kepmenkes Formularium Obat Nasional Sudah terbit, Kepmenkes No 328/2013 September 2013
  17. 17. 2. PEMBIAYAAN, TRANSFORMASI PROGRAM DAN KELEMBAGAAN
  18. 18. Iuran JKN (Perubahan Perpres 12/2013) PESERTA BENTUK IURAN BESARAN IURAN KET PBI NILAI NOMINAL (per jiwa) Rp. 19.225,- Ranap kelas 3 Pasal 16A, 23 PNS/TNI/POLRI/ PENSIUN 5% (per keluarga ) 2% dari pekerja 3% dari pemberi kerja Ranap kelas 1, kelas 2 Pasal 16B, 23 PEKERJA PENERIMA UPAH SELAIN PNS DLL 4,5 % (per keluarga) dan 5% (per keluarga) s/d 30 Juni 2015: 0,5% dari pekerja 4% dari pemberi kerja mulai 1 Juli 2015: 1% dari pekerja 4% dari pemberi kerja Ranap kelas 1, kelas 2 Pasal 16C, 23 PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH dan BUKAN PEKERJA NILAI NOMINAL (per jiwa) 1. Rp 25,500,- 2. Rp 42,500,- 3. Rp 59,500,- 1. Ranap kelas 3 2. Ranap kelas 2 3. Ranap kelas 1 Pasal 16F, 23 18
  19. 19. BESARAN IURAN PBI 2014 SASARAN PBI SUMBER PEMBIAYAAN BESARAN IURAN PBI (Rp) KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp) Masyarakat miskin & tidak mampu sejumlah 86,4 juta jiwa APBN 19.225/ jiwa/ bulan 19,93 T/ tahun 19
  20. 20. TARIF KAPITASI NO JENIS FASILITAS KESEHATAN TK PERTAMA KAPITASI 1 Puskesmas 3000 – 6000 2 RS Pratama/Klinik Pratama/Dokter Praktek/Faskes yang setara 8.000 – 10.000 3 Dokter Gigi Praktek 2.000
  21. 21. TARIF RAWAT INAP FASKES TK I NO JENIS FASILITAS KESEHATAN TARIF 1 Puskesmas 100.000 2 RS Pratama 100.000
  22. 22. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATUS NO PELAYANAN KESEHATAN TARIF 1 Pemeriksaan ANC 25.000 2 Persalinan Normal 600.000 3 Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam 750.000 4 Pemeriksaan PNC/neonatus 25.000 5 Pelayanan tindakan paska persalinan (mis placenta manual) 175.000 6 Pelayanan pra rujukan pd komplikasi kebid & neonatal 125.000 7 Pelayanan KB pemasangan IUD/Implant dan Suntik 100.000 15.000 8 Penanganan komplikasi KB paska persalinan 125.000
  23. 23. KELOMPOK KELAS RS TARIF INA-CBG’S 1. RS kelas A 2. RS kelas B 3. RS kelas C 4. RS kelas D 5. RSU Rujukan Nasional 6. RSK Rujukan Nasional Tarif RS Swasta = Tarif RS Pemerintah
  24. 24. HASIL SIMULASI : KENAIKAN PENDAPATAN RS PADA TARIF PERAWATAN KELAS 3 DG TARIF INA-CBG’S JKN KELAS KENAIKAN KELAS A 29,66% KELAS B 37,62% KELAS C 53.92% KELAS D 53.19% TARIF KELOMPOK KELAS RAWAT INAP PADA TARIF INA-CBG’S • Perawatan kelas 1, 2 dan 3 • Kenaikan kelas 3 ke 2: 20% • Kenaikan kelas 3 ke 1: 40 %
  25. 25. REGIONALISASI • Tujuan: untuk membedakan tarif di kab/kota  perbedaan kemahalan harga obat dan alat medik habis pakai • Terdapat 5 skala/index • Digunakan dalam negosiasi antara BPJS kes dengan asosiasi faskes • Tarif regionalisasi diatur dalam peraturan BPJS Kesehatan
  26. 26. 3. FASILITAS KESEHATAN, INFRASTRUKTUR, SISTEM RUJUKAN
  27. 27. FASILITAS KESEHATAN PADA JKN (1/2) Faskes yg digunakan pd JKN 1 Januari 2014 adalah yang sekarang melayani: • Jamkesmas • JPK Jamsostek • TNI Polri • Askes PNS Faskes sesuai kebutuhan melalui: • Perjanjian Kerja Sama 27 Perjanjian Kerja Sama (PKS)
  28. 28. FASILITAS KESEHATAN PADA JKN (2/2) Fasilitas Kesehatan tk Primer/Pertama: • Puskesmas : 9.599 • Klinik Pratama : 6.250 • RS Pratama/Bergerak: 24 • Praktek Mandiri - Dokter : 22.556 - Dokter Gigi: 3.418 - Bidan : 126.276 • Bidan & Perawat dengan kewenangan di daerah tertentu. Fasilitas Kesehatan tk Lanjutan/Rujukan: • Rumah Sakit Umum: 1.687 • Rumah Sakit Khusus: 492 • Klinik Spesialis: 1.649 • Balai Kesehatan: 600 28
  29. 29. JENIS FASKES PRIMER BEKERJASAMA DGN ASKES JUMLAH FASKES PRIMER YG ADA & BLM BEKERJASAMA DGN ASKES FASKES PRIMER YG POTENSIAL BEKERJASAMA DI THN 2014 PUSKESMAS 9.599 0 9.599 KLINIK/DR/ DRG/SWASTA 3.132 26.998 30.130 TOTAL 12.731 26.998 39.729 JUMLAH FASKES PRIMER YANG BEKERJASAMA DENGAN PT. ASKES 29
  30. 30. 1. Program Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan Primer • Promotif & Preventif 2. Panduan Praktek Klinik • Panduan Praktek Klinik 3. Modul PLJJ: • e-learning & e-training Kesiapan Sistem dan Pedoman Pelayanan
  31. 31. Kesiapan Sistem & Penguatan Rujukan 1. Penguatan Sistem Rujukan • 12 Propinsi sudah mempunyai Pergub/ Perda 2. Pemenuhan Sarana & Alkes utk 50 RS Rujukan Regional. • Anggaran Rp. 1 T  New Inisiative 2014 3. Panduan Praktek Klinik Faskes Rujukan 4. INA-CBGs 5. HTA 6. CLINICAL ADVISORY 31
  32. 32. 4. SOSIALISASI DAN ADVOKASI
  33. 33. 33 1. Penyusunan Bahan sosialisasi: • Telah disusun bahan sosialisasi diantaranya adalah kumpulan perundangan, buku Frequently Asked Question, Buku pedoman sosialisasi, Leaflet dan Iklan Layanan Masyarakat. • Sedang dalam proses produksi poster dan spanduk tentang JKN yang akan dipasang di fasilitas kesehatan Sosialisasi dan Advokasi
  34. 34. 2. Pelaksanaan Sosialisasi • Advertorial tentang JKN di Media cetak dan elektronik (on-line) • Penayangan Iklan Layanan Masyarakat dan running text di TV nasional dan Radio • Talkshow di beberapa TV Nasional dan Radio • Sosial media melalui Tweeter @puskomdepkes dan Utube • Pengembangan microsite JKN di website kemkes.go.id • Pertemuan/workshop/seminar dengan sasaran masyarakat umum, stakeholder, kementerian dan Lembaga serta Pengusaha dan Pekerja 34
  35. 35. 5. SDM DAN CAPACITY BUILDING
  36. 36. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 8 8 10 3 6 3 3 5 7 11 6 5 10 3 5 7 1 7 2 1 2 1 18 6 3 5 20 7 3 8 2 2 8 7 4 4 10 7 2 2 10 5 10 4 5 9 16 3 15 7 4 2 2 1 1 1 10 7 1 2 2 4 1 1 1 13 3 5 5 2 3 2 1 2 11 15 1 6 1 10 2 1 1 2 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 LAMPUNG JAWA BARAT BANTEN NTB NTT KALIMANTAN BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA MALUKU JAMBI SUMATERA SELATAN DKI JAKARTA JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR SULAWESI TENGAH GORONTALO SULAWESI BARAT PAPUA BARAT ACEH BENGKULU BALI PAPUA SUMATERA UTARA RIAU BABEL KALIMANTAN TIMUR KEPULAUAN RIAU MALUKU UTARA KALIMANTAN TENGAH SUMATERA BARAT KALIMANTAN SELATAN SULAWESI UTARA <= 2.500 2.501-5.000 5.001-10.000 >10.000 NA Satu dokter melayani 2,500 peserta JKN Tahun 2013 Sumber Data: Diolah dari data Kemenkes, TNP2K, dan PT Askes Puskesmas & Klinik Praktek Mandiri
  37. 37. Kebutuhan dan Pemenuhan Dokter Spesialis di RS Pemerintah Kelas C & D Standar Tiap Faskes Rujukan klas C minimum 4 Sp. Dasar dan klas D minimum 2 Sp. Dasar JENIS TENAGA KETER SEDIAAN KEKU RANGAN PESERTA PPDSBK SUDAH LULUS S.D 2013 PREDIKSI LULUS PADA 2014 PREDIKSI LULUS SETELAH 2014 Sp.A 739 149 50 296 197 SpOG 567 319 67 218 187 Sp.B 612 247 44 224 207 Sp.PD 641 219 63 283 227 Sp.An 319 229 60 189 141 JUMLAH 2.878 1.061 284 1210 959 37 Sumber: BPPSDM Kemenkes September 2013
  38. 38. Strategi Pemenuhan dokter Spesialis 4 Dasar dan Anestesi 38 1. Pelatihan Dokter Kewenangan Tambahan : 77 dokter • spesialisasi anak 24 dokter, • spesialisasi Obgyn 29 dokter, • spesialisasi anestesi 24 dokter 2. Penugasan melalui PTT (Tahun 2013 : 20 dokter) dan Residen Senior (Tahun 2013 : 329 dokter) 3. Pengangkatan melalui PNS 4. Sister Hospital (Rumah Sakit Pengampu) 5. Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak (TPKB) 6. Telemedicine 5
  39. 39. Kekurangan dan Ketersediaan Perawat di Puskesmas 2013 • Standar kebutuhan minimal : rata-rata 6 perawat per puskesmas • Jumlah lulusan perawat per th: sekitar 30.000 perawat. (data BPPSDMK 2013) 39
  40. 40. Kekurangan dan Ketersediaan Bidan di Puskesmas Tahun 2013 • Standar kebutuhan minimal : rata-rata 4 bidan per puskesmas • Jumlah lulusan bidan per tahun: Sekitar 52.000 bidan (data BPPSDMK 2013) 40
  41. 41. 6. KEFARMASIAN DAN ALKES
  42. 42. KESIAPAN KEFARMASIAN DI FASKES PRIMER DAN RUJUKAN 42
  43. 43. TERIMA KASIH
  44. 44. 03/04/2014 www.jpkm-online.net Structured Self Care Primary Care Secondary Tertiary Tertiary Care Unstructured Strukturisasi pelayanan dg. sistem rujukan dalam Jaminan Kesehatan Sistem Rujukan
  45. 45. Sistem Pembayaran Prospective paymen syatem menjadi pilihan : - dapat mengendalian biaya kesehatan - mendorong pelayanan kesehatan tetap bermutu sesuai standar - Membatas pelayanan kesehatan yang tidak diperlukan berlebihan atau under use - Mempermudah administrasi klaim - Mendorong provider untuk melakukan cost containment
  46. 46. Tarif FFS vs Tarif INA DRG/CBGs Rupiah Rupiah Volume Pelayanan Volume Pelayanan Tarif Cost Cost Pembayaran prospektif (fix price) Tarif Profit Profit Loss 46
  47. 47. Tantangan RS Dalam JK-SJSN. (2): Pola Tarif Fee For Service di RS UGD/IRJ Ruang Rawat Laboratorium Radiologi Bedah Nota Biaya Rp ……. Nota Biaya Rp ……. Nota Biaya Rp ……. Nota Biaya Rp ……. Nota Biaya Rp ……. Loket Kuitansi Total Nota Biaya Pasien Pulang 47 MR..??
  48. 48. Tantangan RS Dalam JK-SJSN. (3): Pola Tarif Prospektif DRG/CBGs di RS UGD/IRJ Ruang Rawat Laboratorium Radiologi Bedah CODE EXPERT (GROUPER) Clinical Costing Modelling (CCM) Tarif UNIT REKAM MEDIK Unit Klaim Kode: Dx/Prosedur: Utama Sekunder Rekam medis Resume medis

×