Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Tor orientasi germas bagi nakes
Similar to Tor orientasi germas bagi nakes (20)
Tor orientasi germas bagi nakes
- 1. PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA D I N A S K E S E H A T AN Jln El Tari Telp (0382) 21974 M A U M E R E TOR ( TERM OF REFERENCE ) ORIENTASI GERMAS BAGI TENAGA KESEHATAN I. LATAR BELAKANG Negara berkembang termasuk Indonesia mengalami perubahan pola penyakit dari penyakit tidak menular menjadi penyakit tidak menular. Perubahan pola penyakit ini disebabkan karena berubahnya perilaku manusia. Pada era tahun 1990an, penyebab kematian dan kesakitan terbesar adalah penyakit menular seperti Infeksi Saluran Pernapasan Atas, TBC, Diare, dll. Namun sejak tahun 2010, penyebab terbesar kesakitan dan kematian adalah akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti stroke, jantung, dan kencing manis. PTM tidak hanya menyerang usia tua tetapi telah bergeser ke usia muda, terjadi di semua kalangan kaya dan miskin, tinggal di kota maupun di desa. Kecenderungan kesakitan dan kematian akibat PTM ini menyebabkan beban biaya kesehatan semakin tinggi karena penanganannya membutuhkan biaya yang besar dan memerlukan teknologi tinggi. Biaya untuk pengobatan PTM yang sangat besar dapat menyebabkan deficit JKN dan kemiskinan (pengeluaran katastropik). Selain itu, kecacatan dan kematian yang disebabkan oleh kasus PTM juga menyebabkan hilangnya potensi/modal sumber daya manusia dan menurunnya produktivitas (productivity loss) yang pada akhirnya akan mempengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi. Meningkatnya PTM berkaitan dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin maju, informasi dan transportasi yang semakin mudah . Faktor risiko penyebab Penyakit Tidak Menular (PTM) yang terkait dengan berubahnya gaya hidup masyarakat diantaranya adalah : Penduduk kuArang beraktivitas fisik, contohnya banyak menghabiskan waktu dengan menonton TV, bermain game dan terlalu lama di depan komputer. Hal ini dapat menyebabkan faktor risiko kegemukan. Pola makan yang berubah dimana kecenderungan masyarakat untuk makan makanan olahan, siap saji, tinggi gula, garam dan lemak dan kurang makanan yang berserat seperti buah dan sayur menyebabkan gangguan pencernaan.
- 2. Faktor risiko selanjutnya adalah minum minuman berakohol. Kebiasaan minum minuman beralkohol dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh dan berisiko kematian. Kebiasaan merokok, yang dapat menyebabkan bermacam macam penyakit di antaranya kanker paru-paru, kanker mulut. Seiring dengan meningkatkan PTM, angka kesakitan dan kematian akibat Penyakit Menular (PM) semakin menurun, walaupun prevalensi PM masih cukup tinggi, salah satunya adalah TBC. Indonesia peringkat tertinggi kedua jumlah kasus baru TBC di dunia. Sebanyak 290.000 kasus TBC belum terjangkau dan terdeteksi. Menurut data WHO (2017), saat ini terdapat 1.020.000 kasus baru TBC. 1 orang dengan TBC aktif dapat menularkan ke 10-15 orang pertahunnya. Selain kedua masalah diatas, saat ini Indonesia juga masih mengalami masalah terkait gizi serius dan cakupan serta mutu imunisasi yang belum maksimal. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya prevalensi stunting (anak pendek) pada anak balita, yaitu masih sebesar 37,2 persen (Riskesdas, 2013) dan sebanyak 1,7 Juta anak yang belum mendapat imunisasi dan imunisasinya tidak lengkap (Kemenkes, 2014 – 2016). Stunting balita merupakan gambaran terjadinya gangguan pada pertumbuhan fisik, pertumbuhan otak/kecerdasan, dan metabolisme tubuh. Sedangkan bagi anak yang tidak di imunisasi dasar lengkap, berisiko menimbulkan penyakit, kecacatan dan kematian. Dengan demikian, stunting dan anak belum diimunisasi atau imunisasinya tidak lengkap dapat menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, masalah gizi khususnya stunting serta cakupan dan mutu imunisasi harus segera ditangani secara serius dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk lintas sektor. Pemerintah menetapkan gizi masyarakat sebagai salah satu isu strategis pembangunan nasional. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Pembagian Gizi dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 menegaskan kebijakan dan strategi perbaikan gizi melalui pendekatan multisektor. Fokus perbaikan gizi diarahkan untuk penyelamatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yang dimulai sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia dua tahun. Perlu upaya yang signifikan untuk menanggulangi kecenderungan kesakitan dan kematian serta permintaan pelayanan kesehatan yang terus meningkat. Promotif dan preventif merupakan upaya yang sangat efektif untuk mencegah meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit baik menular maupun tidak menular. “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”
- 3. (GERMAS) merupakan salah satu upaya promotif-preventif yang dilakukan melalui pendekatan multi sektor. Tujuan umum dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah untuk: (a) menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan; (b) menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit; (c) menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk; dan (d) menghindarkan peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran kesehatan. Sebagai payung hukum pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat baik di tingkat nasional maupun daerah, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Inpres tentang Germas tersebut ditujukan kepada :Para Menteri Kabinet Kerja; Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan Para Gubernur dan Bupati/Walikota. Untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Instruksi Presiden dapat diikuti dengan penetapan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota sampai dengan regulasi di tingkat desa untuk pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di daerah. Masing-masing. Kementerian/Lembaga juga dapat menyusun regulasi teknis pelaksanaan kegiatan apabila diperlukan. Untuk meningkatkan efektifitas gerakan, dalam kerangka perencanaan dan penganggaran di Kementerian/Lembaga dan dana transfer ke daerah, gerakan masyarakat sehat dapat diintegrasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah (ditingkat pusat) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Namun sejak GERMAS dikumandangkan tahun 2017, sampai dengan saat ini belum menggaung sampai ke desa-desa. Hal ini dapat terjadi karena tenaga kesehatan belum semuanya memahami tentang GERMAS. Untuk itu kegiatan ini dirasa penting demi memberi pemahaman GERMAS kepada tenaga Kesehatan agar dapat melanjutkan komunikasi Informasi Edukasi kepada masyarakat terkait GERMAS.
- 4. II. Tujuan Membangun komitmen bersama dalam mendukung mendukung program gerakan masyarakat hidup sehat III. Dasar Hukum 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah–wilayah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tazhun 2014 tentan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tantan Pemerintah Daerah; 3. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4 Inpres Nomor 01 tahun 2017 Tentang Gerakan masyarakat Hidup Sehat 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193; 6 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman pelaksanan GERMAS 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) 8 Permekenkes Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 9 Peraturan daerah Kabupaten Sikka Nomor 03 Tahun 2019 Tentang RPJMND Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023 10 Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023
- 5. 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98); 12 Peraturan Bupati Sikka Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kesehatan; 13 DPA BOK DinasKesehatan Tahun 2020 IV. Tempat dan Waktu Pertemuan : a. Tempat : Aula AlmaWairklau b. Waktu : 02 Desember 2020 V. Peserta/sasaran VI. Biaya : BOK Tahun 2020 VII. PENUTUP Demikian Kerangka Acuan ini dibuat untuk dilaksanakan Maumere, 20 November 2020 Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Martina Pali.SST,M.Kes NIP 1971…….
- 6. PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA DINAS KESEHATAN JALAN ELTARI NO : ~ TELP / FAX NO : 0382 21974 M A U M E R E KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIKKA NOMOR DINKES.KESMAS /138 /XI/ TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, INSTRUKTUR ORIENTASI GERAKAN MASYARAKAT BAGI TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai Program Indonesia Sehat perlu melakukan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kesehatan Masyarakat; b. bahwa dalam rangka upaya strategis percepatan program kesehatan masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka tentang Penunjukan Narasumber pada Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kesehatan; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah– wilayah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tazhun 2014 tentan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tantan Pemerintah Daerah;
- 7. 3. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4 Inpres Nomor 01 tahun 2017 Tentang Gerakan masyarakat Hidup Sehat 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193; 6 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman pelaksanan GERMAS 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) 8 Permekenkes Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 9 Peraturan daerah Kabupaten Sikka Nomor 03 Tahun 2019 Tentang RPJMND Kabupaten Sikka Tahun 2018 - 2023 10 Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98); 12 Peraturan Bupati Sikka Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kesehatan; 13 DPA BOK DinasKesehatan Tahun 2020
- 8. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Menunjuk Nara sumber dalam Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; KEDUA : Nara Sumber sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu ini mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Nara sumber bertugas untuk mempersiapkan dan mempelajari materi, mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta dan menyampaikan dan melaporkan hasil evaluasi pimpinan peserta kepada institusi pelaksana KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini diatur berdasarkan Dokumen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020 KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KELIMA : Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya Ditetapkan di Maumere Pada tanggal 10 November 2020 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Petrus Herlemus,SSi,Apt Pembina Tkt I NIP. 19711214 200112 1005
- 9. LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIKKA NOMOR : DINKES.KESMAS/ 138 /XI/ 2020 TANGGAL : 10 November 2020 PENUNJUKAN NARASUMBER ,MODERATOR DAN INSTRUKTUR ADVOKASI GERMASBAGI TENAGA KESEHATANPUSKESMAS TAHUN 2020 No Nama/Golongan Jabatan Dinas Kedudukan dalam tim Honor/ Kegiatan/jam 1 Petrus Herlemus,SSi,Apt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nara Sumber Rp.600.000 2 Martina Pali,SST,M.Kes Kepala Bidang Kesmas Dinkes Sikka Instruktur Rp.250.000 3 Helena Kidi Labot,SST,M.Kes Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Instruktur Rp.250.000 4 Hilarius Yosep Gudipung Pelaksana Moderator Rp. 250.000 Ditetapkan di Maumere Pada tanggal 10 Noveember 2020 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Petrus Herlemus,SSi,Apt Pembina Tkt I NIP. 19711214 200112 1005