KEBIJAKAN PEMERINTAH

1. KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT HIV/AIDS
KELOMPOK 2
1. Andri Irawan
2. Edi Kurnaedi
3. Elda Juwita
4. Erida T
5. Gatot T
6. Julianta
7. Lies F
8. Reza Lutfi
9. Rohendi
10. Siti Bandiah
11. Siti Nur Asiah

2. TUJUAN
 memberikan pengetahuan dan pemahaman
mengenai kebijakan Pemerintah khususnya
dalam penanggulangan HIV/AIDS di
Indonesia

3. POKOK BAHASAN
 Kebijakan Kesehatan
 Kebijakan Penanggulangan
HIV/AIDS
 SPM TERKAIT HIV

4. TUJUAN NEGARA
 Menjamin terpenuhinya hak warga
negara
 Menjamin tercapainya peningkatan
kualitas kehidupan warganegara secara
adil dan merata
 Menciptakan keadaan damai dan teratur

5. PEMERINTAH
 Sekelompok orang (regime) yang
diberikan kepercayaan oleh
warganegaranya (legitimacy) untuk
mengelola negara agar dapat mencapai
tujuan negara
 Negara: kekuasaan dan sumber daya

6. Pemerintah berkomitmen untuk
mengakhiri epidemi AIDS pada tahun
2030, termasuk eliminasi penularan HIV
dari ibu ke anak dan eliminasi sifilis
kongenital. Komitmen tersebut ditandai
dengan dikeluarkannya beberapa
kebijakan dan peningkatan pendana

7. KEBIJAKAN KESEHATAN

8. 23
KESEHATAN …
WHO, 1946 …… “keadaan sejahtera dari aspek fisik,
mental dan sosial, dan tidak hanya tidak adanya
penyakit ataupun kecacatan”
Universal Declaration of Human Right (UNO-1948):
Everyone has the right to a standard of living adequate for
health and well-being of himself and his family, including
food, clothing, housing and medical care and necessary
social services, and the right to security in the even of
unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or
other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

9. DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA
• Setiap Orang mempunyai hak atas taraf hidup
yang cukup untuk kesehatan dan kesejahteraan
dirinya dan keluarganya, termasuk pangan,
sandang, perumahan dan pelayanan kesehatan
serta pelayanan social yang diperlukan, dan hak
atas jaminan pada saat menganggur, menderita
sakit, cacat, dan menjanda, usia tua atau
kekurangan penghidupan lainnya dalam keadaan

10. Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS memiliki
manfaat kesehatan masyarakat yang luas dan
berkontribusi pada kemajuan pencapaian Tujuan
Pembangunan Nasional dan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau
Sustainable Development Goals (SDGs) tahun
2030, terkait dengan mengakhiri kematian yang
dapat dicegah dari anak berusia di bawah 5
tahun, memerangi penyakit menular (SDG 3.3),
termasuk HIV, AIDS, IMS, dan menyediakan akses
universal untuk perawatan kesehatan reproduksi
(SDG 3.7).

11. INPRES 1 / 2017:
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
• Menteri Kesehatan :
a.Melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta
meningkatkan advokasi & pembinaan daerah dlm pelaksanaan kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
b.Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang & pemberian Air Susu
Ibu (ASI) eksklusif, serta aktivitas fisik; &
c.Meningkatkan deteksi dini penyakit di Puskesmas & menyusun Panduan
Pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah & swasta
• Menteri Dalam Negeri :
mengkoordinasikan & memfasilitasi Pemerintah Daerah dlm Pelaksanaan
kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud dlm Instruksi
Presiden ini.
11

12. KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN
HIV DAN AIDS

13. SURAT EDARAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.02.01/MENKES/37/2017 &
PERMENKES NO. 52 TAHUN 2017
• Eliminasi penularan HIV, sifilis dan Hepatitis B dari ibu ke
anak
• Penguatan kunjungan pertama (K1) ibu hamil ke layanan KIA
• Memasukkan tes HIV, sifilis dan Hep B dalam tes
laboratorium (T8) dari 10 T ibu hamil
• Hasil positif dari ketiga tes tersebut akan ditindaklanjuti
dengan pengobatan ataupun vaksinasi, bagi ibu hamil atau
anak yang dilahirkan

14. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT NOMOR
HK.02.02/I/1564/2018
Penerapan kebijakan Penatalaksanaan
Orang dengan HIV AIDS untuk Eliminasi
HIV AIDS tahun 2030

15. PENETAPAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
HK.01.07/MENKES/90/2019
tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK)
Tata Laksana HIV; dan
Penentuan indikator dan target Pencegahan dan
Pengendalian HIV AIDS dan IMS dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-
2024

16. 10/22/2023
16

17. PERATURAN-PERATURAN TERKAIT
PENANGGULANGAN HIV AIDS DAN IMS

18. SPM TERKAIT HIV
18

19. 19
UU NO. 23 / 2014 TTG
PEMERINTAHAN DAERAH
TERDAPAT 6 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB KONKUREN :
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat; dan
a. sosial.
SPM
(Standar
Pelayanan
Minimal)

20. PENEMUAN KASUS DINI DENGAN SKRINING
20
STANDAR PELAYANAN MINIMUM BiIDANG KESEHATAN
DAERAH KABUPATEN /KOTA
(Permenkes 4 Tahun 2019)
1. IBU HAMIL
2. IBU BERSALIN
3. BAYI BARU LAHIR
4. BALITA
5. USIA PENDIDIKAN DASAR
6. USIA PRODUKTIF
7. USIA LANJUT
8. PENDERITA HIPERTENSI
9. PENDERITA DIABETES
MELITUS
10. ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA BERAT
PELAYANAN KESEHATAN
11. ORANG TERDUGA
TUBERKULOSIS
12. ORANG DENGAN
RISIKO TERINFEKSI
VIRUS YANG
MELEMAHKAN DAYA
TAHAN TUBUH
MANUSIA
MEMBERIKAN EDUKASI PERILAKU BERISIKO DAN SKRINING KEPADA :
IBU HAMIL, PASIEN TBC, PASIEN IMS, PENJAJA SEKS, LSL, TG/WARIA, PENASUN DAN WBP

21. PERNYATAAN STANDAR 1:
SETIAP IBU HAMIL MENDAPATKAN PELAYANAN ANTENATAL
SESUAI STANDAR.
Pelayanan antenatal sesuai standar adalah :
• Pelayanan dilakukan minimal oleh Bidan yang memiliki Surat Tanda Registrasi
dan sesuai dengan kewenangannya
• Pelayanan diberikan di FasilitasKesehatan, minimal 4 x, satu kali pada trimester
pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga
• Pelayanan mencakup sebagai berikut (10T):
 Timbang berat badan dan ukur tinggi badan;
 Ukur tekanan darah;
 Nilai status Gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA)
 Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri);
 Tentukan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
 Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi tetanus toksoid (TT)
bila diperlukan;
 Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
 Tes laboratorium: tes kehamilan, gol darah, hemoglobin (Hb), protein urin;
sesuai lokasi, kondisi & TM (Malaria, BTA; GD, HIV, Sifilis, Hep B).
21

22. PERNYATAAN STANDAR 3:
SETIAP BAYI BARU LAHIR MENDAPATKAN PELAYANAN
KESEHATAN SESUAI STANDAR.
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah pelayanan kepada bayi baru lahir
pada kurun waktu setelah lahir sampai dengan 28 hari setelah lahir sesuai
standar.
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah :
• Pelayanan kesehatan bayi baru lahir diberikan dalam 48 jam pertama oleh
dokter atau bidan atau perawat sesuai kewenangannya;
• Pelayanan diberikan di Fasilitas Kesehatan
• Pelayanan dilakukan dengan menggunakan algoritma Manajemen Terpadu
Bayi Muda (MTBM) sesuai formulir MTBM dan Pedoman Pelayanan
Kesehatan Neonatal Esensial  HIV termasuk di dalamnya
DETEKSI DINI  PENANGANAN DINI
22

23. PERNYATAAN STANDAR 12:
SETIAP ORANG BERISIKO TERINFEKSI HIV (IBU HAMIL, PASIEN TB,
PASIEN IMS, WARIA, PENGGUNA NAPZA, DAN WARGA BINAAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN) MENDAPATKAN PEMERIKSAAN HIV SESUAI
STANDAR.
Pelayanan kesehatan bagi orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah :
• Pemetaan dan penghitungan orang berisiko HIV setiap tahun.
• Upaya pencegahan orang yang memiliki risiko terinfeksi HIV tersebut
diberikan di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas dan Jaringannya)
dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut baik pemerintah maupun
swasta.
• Pelayanan Kesehatan ini diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai
kewenangannya
• Pemeriksaan HIV dilakukan secara aktif dengan pemberitahuan oleh petugas
kesehatan dengan menggunakan alat tes sesuai standar Nasional yang telah
ditetapkan.
• Penderita HIV harus ditangani atau dirujuk ke fasilitas yang mampu untuk
mendapat pengobatan ARV dan Konseling tentang HIV dan AIDS bagi penderita
dan pasangannya.
23

24. 24