permasalahan KB

1. MAKALAH MASALAH-MASALAH PELAYANAN KB DI INDONESIA
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Pelayanan Keluarga Berencna
Dosen Pengampu :
Istri Utami, S.ST., M.Keb
DISUSUN OLEH :
Nama : Intan Wahyuningsih
NIM : 1610104039
Kelas : 4A
PROGRAM PENDIDIKAN JENJANG DIPLOMA EMPAT BIDAN PENDIDIK
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA
2017/2018

2. 2
KATA PENGANTAR
Puji syukur Saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat-Nya maka saya dapat
menyelesaikan makalah yang berjudul “Masalah-Masalah Pelayanan KB di Indonesia”.
Penulisan makalah ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Pelayanan Keluarga
Berencana. Saya berharap makalah ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan
pengetahuan bagi yang membaca makalah ini.
Makalah ini tentu jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran
sangat saya harapkan, mengingat tidak ada yang sempurna tanpa saran yang membangun.
Semoga dengan adanya tugas ini kita dapat belajar bersama demi kemajuan bagi diri kita
sendiri.
Yogyakarta, 04 Maret 2018
Penulis

3. 3
DAFTAR ISI
JUDUL HALAMAN ............................................................................................................... 1
KATA PENGANTAR ............................................................................................................. 2
DAFTAR ISI............................................................................................................................ 3
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................................ 4
A. Latar Belakang.................................................................................................................... 4
B. Rumusan Masalah ............................................................................................................... 4
C. Tujuan.................................................................................................................................. 4
BAB II TINJAUAN TEORI .................................................................................................... 5
A. Pengertian KB ..................................................................................................................... 5
B. Tujuan KB ........................................................................................................................... 5
C. Masalah-Masalah Pelayanan KB......................................................................................... 5
D. Analisa SWOT.................................................................................................................... 9
BAB III PENUTUP ............................................................................................................... 11
A. Kesimpulan ....................................................................................................................... 11
B. Saran.................................................................................................................................. 11
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................ 12

4. 4
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Proyeksi jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 sebanyak kurang lebih 255 juta,
menjadi terbesar keempt di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Jumlah
penduduk Indonesia akan bertambah besar jika rata-rata laju pertumbuhan penduduk
masih tinggi yaitu 4,5 juta kelahiran per tahun (angka rata-rata 10 tahun terakhir). Laju
pertumbuhan penduduk tersebut, apabila tidak dapat dikendalikan maka diperkirakan
jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 akan mencapai 450 juta jiwa.
(www.kemenkopmk.go.id).
Upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yaitu dengan program KB dan
sudah berjalan sejak pemerintahan bapak Soeharto. Namun seiring berjalannya waktu
muncul permasalahan-permasalahan yang menghambat pelayanan KB. Berdasarkan latar
belakang tersebut penulis akan memaparkan masalah-masalah menegani pelayanan KB
di Indonesia dalam makalah ini.
B. Rumusan Masalah
1. Apa itu KB?
2. Apa saja tujuan program KB?
3. Apa saja masalah-masalah yang muncul dalam pelayanan KB di Indoensia?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui pengertian KB
2. Untuk mengetahui apa tujuan dari program KB
3. Untuk mengetahui asalah-masalah yang muncul dalam pelayanan KB

5. 5
BAB II
TINJAUAN TEORI
A. Pengertian Program Keluarga Berencana
Keluarga Brencana merupakan upaya mengatur kelahiran aak, jarak dan usia ideal
melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai
dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Affandi, Brian.
2014))
B. Tujuan Keluarga Berencana
Menurut Brian Affandi dalam bukunya yang berjucul Buku Panduan Praktik
Pelayanan Kontrasepsi:
1. Tujuan Umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu, anak daam rangka
mewujudkan NKKBS yang menadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera
dengan mengendalikan kelahra sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan
peduduk
2. Tujuan khusus adalah untuk meningkatkan jumlah penduduk yang menggunakan
alat kontrasepsi, menurunnya jumlah agka kelahiran bayi, meningkatnya
kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran.
C. Masalah-Masalah Pelayanan KB di Indonesia
1. Kasus 1
Daftar Kendala Pelaksanaan Program KB di Indonesia
-detikHealth
Jakarta - Program keluarga berencana (KB) mudah diucapkan, tapi
implementasinya tak semudah membalik telapak tangan. Dalam pelaksanaannya
ada sejumlah kendala yang dihadapi. Apa saja?
"Tempat pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dll) bisa saja sudah
berusaha memasangkan KB pada ibu yang baru melahirkan. Tapi kenyataannya
apa? Ada ibu yang masih di berusia 16 tahun, belum punya KTP, padahal itu
syarat administrasi. Bisa juga diganti dengan surat keterangan nikah, tapi ternyata
nikahnya nikah siri. Nah, terus bagaimana mau pasang KB?" kata dr Ekarini
Aryasatiani, Sp.OG(K)., seorang konsultan obstetri dan ginekologi bidang
peminatan uroginekologi.
Hal tersebut ia ungkapkan dalam seminar publik Quo Vadis Angka Kematian
Ibu?, di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan ditulis pada Selasa
(19/11/2013).
dr Jualianto Witjaksono AS., MGO., Sp.OG(K)., Deputi Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN), bahkan mengakui upaya penerapan program KB
memang masih terhambat berbagai kesulitan. Ia pun mengisahkan sebuah
penelitian yang pernah dilakukan BKKBN.

6. 6
"Sekitar 50 persen dari seluruh pasangan yang sudah mempunyai 2 orang anak,
mengaku tidak mau punya anak lagi kemudian memasang KB. Tapi kebanyakan
dari mereka justru drop out, alias punya anak lagi. Itu kan berarti anaknya
di luar rencana. Program KB-nya gagal," jelasnya.
Rupanya bukan hanya upaya pemasangan yang terganjal kendala, ternyata jenis
KB yang dipasangkan pada pasien pun masih banyak yang salah sasaran.
Misalnya, imbuh dr Julianto, bisa dipasangkan implan atau IUD ternyata
hanya diberi pil atau suntik. Padahal jenis yang berbeda tersebut juga
menentukan masa efektif KB tersebut dalam tubuh.
(https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2416637/daftar-kendala-
pelaksanaan-program-kb-di-indonesia)
2. Kasus 2
Ini Kendala Program KB Mandek di Daerah
Selasa, 25 April 2017 | 16:39 WIB (Sulha Handayani)
JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Masih banyak masyakarat yang
menolak program keluarga berencana dengan pradigma tanah Indonesia
masih luas. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) dr Surya Chandra Surapaty mengatakan masih banyak pandangan-
pandangan di daerah yang bertentangan dengan keluarga berencana
sehingga menjadi salah satu tantangan pelaksanaan program tersebut.
"Ada kepala daerah yang bahkan menganggap perlu tambahan banyak
penduduk karena wilayahnya masih luas. Begitu pula dengan pandangan 'banyak
anak, banyak rezeki'," kata Surya.
Surya mengatakan pandangan-pandangan tersebut harus dihadapi dengan
lebih gencar mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat
tentang manfaat program keluarga berencana. Hal itu tidak mudah, tetapi
harus terus diupayakan. Karena itu, untuk terus mengedukasi dan memberikan
informasi kepada masyarakat, BKKBN memiliki program Kampung KB yang
menyasar daerah miskin, kumuh dan keluarganya memiliki banyak anak.
Program ini menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki satu Kampung KB.
(http://www.netralnews.com/news/kesra/read/71295/ini.kendala.program.kb.man
dek.di.daerah)
3. Kasus 3
Minimnya Akses Pelayanan Hambat Pelaksanaan KB
Kamis, 28 Juli 2016 10:11 (Hermina Pello dan ObyLewanmeru)
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kepala Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT,

7. 7
Kresaputra,SH,MSi mengatakan, salah satu kendala pelaksanaan program
Keluarga Berencana (KB) di NTT adalah minimnya akses pelayanan.
"Akses ini menyangkut informasi maupun keterjangkauan pelayanan KB,"
kata Kresaputra kepada Pos Kupang di sela-sela acara Pembukaan Pameran dan
Gelar Dagang Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXIII di Kupang, Rabu
(27/7/2016).
"Dari hasil survei pencapaian sekitar 43 persen, sementara dalam laporan
kami di BKKBN pencapaian program KB telah mencapi 50-an persen," kata
Kresaputra. Menurut Kresaputra, NTT ditetapkan sebagai satu dari 10 provinsi
penyangga program KB nasional. "Penyangga karena memang penduduk kita
(NTT) terbesar kedua di Indonesia Timur setelah Provinsi Sulawesi Selatan. Dari
sisi ini maka kita harus genjot program KB. Kalau kita tidak genjot maka akan
berpengaruh secara nasional," katanya.
Kepala BKKBN Pusat, Dr. Surya Chandra Surapaty, MPH Ph.D
mengharapkan pencapaian progam KB di NTT semakin membaik. "Kita
harapkan ke depan program KB di NTT bisa lebih sukses lagi," kata Surya. Surya
mengatakan, tugas BKKBN bersama seluruh pemangku kepentingan terkait di
negeri ini adalah menurunkan angka kelahiran total dari posisi nasional 2,6 anak
per wanita usia subur menjadi 2,1 anak sehingga penduduk bisa tumbuh
seimbang.
"Tetapi kalau lebih dari 2,1 maka akan terjadi ledakan penduduk," katanya.
Surya juga menyinggung kampung KB. Dia mengatakan, progam ini dicanangkan
Presiden Jokowi pada 14 Januari 2014 di Cirebon. Saat itu diitargetkan setiap
kabupaten ada satu kampung KB. Sedangkan pada tahun 2017 harus ada
kampung KB di setiap kecamatan di Indonesia.
"Kampung KB itu kriterianya daerah yang kumuh, miskin dan banyak anak,
sehingga program ini akan membantu masyarakat, termasuk pembangunan
berwawasan lingkungan. Dengan program itu diharapkan ada perubahan kualitas
sumber daya manusia dan infratruktur. Program Kampung KB ini untuk
menyukseskan Nawacita ketiga yakni membangun Indionesia dari pinggiran
dengan memperkuat pedesaan. Nawacita kelima meningkatkan kualitas hidup
manusia Indonesia serta Nawacita kedelapan yakni meningkatkan revolusi
karakter bangsa," ujarnya.
Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dalam sambutannya saat pembukaan
Harganas kemarin, mengatakan, NTT mendapat penghargaan sebagai tuan rumah
Harganas 2016.
"Kalau ada yang kurang, kami mohon maaf. Sampaikan itu ke saya, tetapi
kalau ada yang indah, sampaikan ke teman-teman di mana saja berada. Jangan
sampaikan yang indah itu ke saya," kata Lebu Raya.

8. 8
Dikatakannya, Harganas menjadi momentum memperhatikan keluarga serta
membangun karakter bangsa Indonesia yang tangguh.
Pameran dan Gelar Dagang Hari Keluarga Nasional (Harganas) dibuka Ketua
Tim Penggerak PKK Pusat, Ny. Erni Tjahjo Kumolo. Hadir antara lain Dewan
Penasehat Dharma Wanita Kementerian Koperasi dan UKM Ny. Bintang
Puspayoga, Ketua TP PKK Provinsi NTT, Ny. Lusia Adinda Lebu Raya, para
gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia, bupati dan walikota serta undangan
lainnya.(https://www.google.co.id/amp/kupang.tribunnews.com/amp/2016/07/28/
minimnya-akses-pelayanan-hambat-pelaksanaan-kb)
4. Kasus 4
Pantat Yeni Membusuk Setelah Disuntik KB
SUBANG, (PRLM).- Gara-hara disuntik KB, pantat Yeni Nurhayati (22), warga
Desa/Kec. Sagalaherang, Subang, membusuk hingga mengeluarkan aroma tak
sedap. Untuk menyembuhkan penyakitnya itu, Yeni terpaksa mengalami
pengobatan rawat inap di RSUD Ciereng.
Penyakit yang diderita Yeni diduga merupakan hasil malpraktik seorang bidan
yang bertugas di Puskesmas Kecamatan Sagaleharang. "Bagian pantat yang kena
jarum suntik menjadi busuk, berdarah dan bernanah," kata orang tua korban,
Toto, di rumah sakit Ciereng, Jumat (1/4).
Menurut dia, luka yang diderita Yeni berawal ketika anaknya datang ke
Puskesmas Sagalaherang untuk ber-KB. Saat itu Yeni dianjurkan memakai
kontrasepsi suntik.
Namun, beberapa hari setelah disuntik, pantat yang terkena suntikan menjadi luka
dan lukanya terus melebar. Sayangnya, Toto tidak ingat nama bidan yang
menyuntik anaknya tersebut.
Setelah kejadian itu, lanjut Toto, bidan yang menyuntik Yeni tidak pernah masuk
kerja lagi. Padahal, Toto sudah meminta pertanggungjawaban kepada pihak
Puskesmas. "Tapi tak direspon sama sekali. Akhirnya kami bawa berobat ke
rumah sakit dengan biaya sendiri," ujar Toto.
Dalam kesempatan itu, Toto berharap ada perhatian dari pihak Dinas Kesehatan
Kabupaten Subang. Dia juga menginginkan agar Dinkes turun tangan untuk
menyelesikan kasus dugaan malpraktik yang menimpa anaknya dan membiayai
seluruh biaya rawat inap Yeni.
Ketika hal itu dikonfirmasikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, dr.
Wawan Setiawan mengaku baru mendapatkan laporan lisan dari orang tua
korban. Namun, Wawan berjanji akan menerjunkan tim investigasi ke Puskesmas

9. 9
Sagalaherang, Senin (4/4) mendatang. "Tim akan bekerja apakah terjadi
malpraktik atau bukan," kata Wawan.
Dikatakan, jika luka yang diderita Yeni benar-benar akibat malpraktik, maka bidan
yang melakukannya pasti akan terkena sanksi kode etik kebidanan. Wawan juga
berjanji akan mendanai seluruh biaya pengobatan dan biaya rawat inap selama Yeni
dirawat di rumah sakit. "Kami akan bertanggung jawab penuh," kata dia. (A-106/das)
D. Analisa
Program Keluarga Brencana (KB) mengalami pasang surut semenjak di deklarasikan.
Pernah sukses dalam menrnak laju pertumbuhan penduduk di Indonesia, namun tidak
jarang mengalami kegagalan dalam mewujudkan tujuan pelaksanaan program KB.
Terdapat beberapa kendala atau masalah yang muncul yang berpengaruh pada
kesuksesan maupun dalam pelayanan KB. 3 kasus diatas adalah sedikit contoh dari
sekian banyak masalah yang muncul, berdasarkan 3 kasus diatas didapatkan beberapa
masalah yang menghambat dalam pelaksanaan program KB. Yaitu:
1. Pernikahan dini
Di Indonesia banyak terjadi kasus pernikahan dini terlebih di daerah yang masih
beranggapan untuk apa sekolah tinggi-tingi lebih baik menikah dan bekerja. Ada
faktor penyebab pernikahan dini bisa karena hamil di luar nikah, budaya sekolah
bukan proritas utama. Sehingga jika ibu yang masih dibawah umur tersebut masih
kurang informasi mengenai pentingnya KB dan kurangnya partisipasi para
pasangan muda dalam program KB akan berpotensi menghambat terlaksananya
tujuan program KB.
2. Dropout
Dalam penggunaan KB pun masih dapat terjadi kegagalan (ibu hamil kembali) itu
bisa terjadi karena ibu lupa jadwal kunjungan ulang, aturan pakai yang tidak
dipatuhi, kurangnya KIE bidan. Untuk itu bidan perlu lebih menekankan program
KIE kepada pasangan yang akan ber KB mengenai aturan dan faktor-faktor
penyebab kegagalan alat KB tersebut. Sehingga diharapkan pasangan tersebut
dapat mematuhi aturan yang ada demi tercapainya tujuan ingin ber-KB.
3. Faktor tenaga kesehatan/Human Eror
Salah satu tugas bidan adalah konselor KB sehingga ibu yang akan pasang KB
akan berkonsultasi terlebih dahulu kepada bidan yang terkenal dekat dengan
wanita. Jika terjadi Human error atau bidan salah mendiagnosa atau menentukan
jenis KB yang cocok untuk ibu tersbut itu akan menyebabkan kegagalan dalam
program KB. Misalnya ibu tersebut seharusnya menggunakan KB IUD namun
oleh bidan hanya diberikan pil KB atau suntk KB, padahal jenis yang berbeda
tersebut juga menentukan masa efektif KB tersebut dalam tubuh. Jika
pemberiannya saja sudah salah makan kedepannya tentu kemungkinan besar
terjadi kegagalan.

10. 10
4. Masyaratak menolak menggunakan KB
Peolakan masyarakat untuk menggunakan KB merupakan masalah yang sering
terjadi dengan berbagai macam alasan. Misalnya anggapan “banyak anak banyak
rezeki”, “wilayah indonesia luas sehingga masih butuh banyak penduduk”.
Anggapan tersebut yang perlu diluruskan baik upaya dari tenaga kesehatan,
maupun organisasi program KB yang perlu lebih menggencarkan edukasi dan
memberikan informasi kepada masyarakat, terutama yang tinggal dipelosok dan
kekurangan informasi, sehingga dengan upaya seperti itu mampu meluruskan
anggapan para masyarakat yang salah agar dapat terwujudnya program KB.
5. Minimnya akses pelayanan kesehatan
Masyarakat yang tinggal didaerah pelosok tenu kesulitan dalam mengakses
pelayanan kesehatan dan mendapat informasi seputar kesehatan, sehingga perlu
adanya upaya pemerintah untuk meratakan penempatan tenaga kesehatan hingga
ke pelosok daerah karena jauhnya akses ke pelayanan kesehatan juga dapat
menjadi faktor penyebab gagalnya program KB. Bisa jadi karena akses ke
pelayanan kesehatan yang jauh menjadi alasan masyarakat enggan memeriksakan
diri atau mencari informasi tentang kesehatan dan pentingnya ber KB.
6. Pada kasus 4 didapatkan masalah komplikasi pada bekas suntikan KB berupa
infeksi. Infeksi dapat terjadi jika bidan melakukan kelalaian saat melakukan
tindakan yang menyebabkan infeksi. Terjadinya infeksi bisa diminimalisir dengan
penggunaan alat suntikan yang sekali pakai atau membersihkan tempat
penyuntikan sebelum melakukan tindakan, jika hal tersebut terlewatkan tentu akan
terjadi komplikasi atau muncul bengkak, bernanah hingga demam karena luka
bekas suntikan terinfeksi oleh kuman. Sehingga perlunya bidan melakukan
tindakan yang sesuai SOP. Kasus ini dapat disebut sebagai criminal malpractice
yang bersifat kealpaan?lalai (negligence) misalnya kurang hati-hati melakukan
proses kelahiran. Sesuai pasal-pasal 359 sampai dengan 361 KUHP, pasal-pasal
karena lalai menyebabkan mati atau luka-luka berat., dalam pasal 360 KUHP,
ksrena kelalaian dalam melakukan jabatan atau pekerjaan (misalnya: Dokter,
bidan, apoteker, sopir, masinis dan lain-lain) apabila melalaikan peraturan-
peraturan pekerjaannya hinga mengakibatkan mati atau luka berat, maka
mendapat hukuman yang lebih berat. (Gita, 2015)
Pasien dapat menuntut atas tindakan yang bidan lakukan yang
menyebabkan luka berat pada dirinya. bidan yang melakukan suatu tindakan
malpraktik maka perlu bertanggung jawab atas tindakan yang telah dia lakukan
karena hukum tersebut bersifat individual, tidak dapat diwakilkan. Perlunya
adapembinaan baik dari pemerintah maupun organisasi profesi (IBI) terkait
masalah tersebut, dapatberupa teguran maupun tindakan hukum.

11. 11
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
KB sangat penting untuk menekan laju pertubuhan penduduk di Indonesia, dengan
ber-KB mampu menciptakan keluarga kecil bahagia sejahtera sesuai tujuan program
KB. Dalam pelaksanaannya didaptakan rintangan-rintangan atau masalah yang
menghambat program KB. Sehingga perlu peran seta aktif antara, pemerintah, tenaga
kesehatan dan masyarakat. Yang menjadi permasalahan dalam pelayanan KB adalah
bagaimana bentuk pelayanan yang berkualitas apakah terletak pada aspek fisik yang
tampak seperti fasilitas sarana, prasarana serta SDM nya atau ada aspek lain. Masalah
tersebut dapat diminimalisir dengan kebijakan pemerintah serta keikut sertaan bidan
dalam memberikan pelayanan KB yang berkualitas dan sesuai dengan SOP. Suatu
tindakan kelalaian yang dilakukan dan menyebabkan mati atau luka berat maka dapat
disebut sebagai malpraktik, perlu dipertanggungjawabkan dan tidak dapat diwakilkan
karena bersifat individual.
B. Saran
1. Untuk bidan agar lebih menggencarkan penyuluhan terkait pentingnya ber-KB
kepada masyarakat
2. Untuk Pemerintah agar lebih memeratakan penyebaran tenaga kesehatan hingga
ke pelosok daerah, mengadakan pelatihan-pelatihan tentang KB
3. Untuk masyarakat diharapkan lebih rajin untuk ikut serta dalam program KB, agar
mampu menciptakan keluarga yang sejahtera.
.

12. 12
DAFTAR PUSTAKA
Affandi, Brian dkk. 2014. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi Edisi 3.
Jakarta:PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo
Detik Health. 2014. Daftar Kendala pelaksanaan Program KB di Indonesia. Diakses di
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2416637/daftar-kendala-pelaksanaan-program-
kb-di-indonesia. Pada 10 Maret 2018
Farelya, Gita. Nurrobikha. 2015. Etikolegal dalam Pelayanan Kebidanan.
Yogyakarta:Deepublish
Handayani, Sulha. 2017. Ini kendala Program KB Mandek di daerah. Diakses di
http://www.netralnews.com/news/kesra/read/71295/ini.kendala.program.kb.mandek.di.daera
h. pada 10 Maret 2018
(www.kemenkopmk.go.id).
Pello, Hermina dan Oby Lewan meru. 2016. Minimnya Akses Pelayanan hambat
Pelaksanaan KB. Diakses di
https://www.google.co.id/amp/kupang.tribunnews.com/amp/2016/07/28/minimnya-akses-
pelayanan-hambat-pelaksanaan-kb. pada 10 Maret 2018
Pikiran Rakyat. Pantat yeni membusuk Setelah Disuntik KB. Diakses di
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2011/04/01/140165/pantat-yeni-membusuk-
setelah-disuntik-kb. pada 12 Maret 2018