Pengembangan Super Koridor Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

1. Potensi Super Koridor Ekonomi
Provinsi Sumatera Utara
Togar M. Simatupang
Rektor Institut Teknologi Del
Disampaikan pada:
Rapat Koordinasi Optimalisasi Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Kuala Tanjung
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Medan, 14-15 Agustus 2019

2. Kilasan
• Pendahuluan
• Koridor Ekonomi
• MP3EI 2011-2025
• Sislognas Sumatera Utara
• Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
• Pengembangan Kawasan Perkotaan
• Kerangka Ekonomi Makro dan Target Pembangunan 2020
• Super Koridor Ekonomi Sumatera Utara
• Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Kuala Tanjung
• Penutup
2

3. Koridor Ekonomi
MP3EI 2011-2025
3

4. Konsep Pengembangan Koridor Ekonomi:
“Mengintegrasikan dan Memperkuat Wilayah di Sepanjang Koridor”
Definisi Koridor Ekonomi:
Sebuah wilayah yang ditargetkan untuk menjadi inisiatif perkembangan dan proyek infrastruktur untuk menciptakan
dan memperkuat basis ekonomi yang integral dan kompetitif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.
4

5. Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia
"Sentra Produksi
dan Pengolahan Hasil
Bumi dan Lumbung
Energi Nasional"
"Pusat Produksi dan
Pengolahan Hasil
Tambang & Lumbung
Energi Nasional"
''Pusat Produksi dan
Pengolahan Hasil
Pertanian, Perkebunan,
dan Perikanan Nasional''
Koridor
Sumatera
Koridor
Kalimantan
Koridor Sulawesi
''Pintu Gerbang
Pariwisata Nasional
dan Pendukung Pangan
Nasional''
"Pendorong Industri
dan Jasa Nasional"
"Pengolahan Sumber
Daya Alam yang
Melimpah dan SDM
yang Sejahtera"
Koridor Jawa
Koridor Bali Nusa
Tenggara
Koridor Papua
Sumber : Menko Perekonomian, 2010
5

6. Konsep Jaringan Pelabuhan dan Pelabuhan
Internasional
Sumber: MEA, Master Plan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025. 2010. p. 34.
6

7. 7

8. 8

9. Strategi Pelaksanaan Masterplan Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
• Pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi merupakan
kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah.
• Private sector led dalam pengambilan keputusan investasi dan penciptaan
lapangan kerja.
• Pemerintah sebagai regulator, katalisator dan fasilitator (regulasi,
penyediaan fasilitas publik, SDM dan aspek pemerataan).
• Integrasi rencana aksi yang sudah ditetapkan ke dalam dokumen
perencanaan dan anggaran (RPJMN, RKP dan RAPBN).
• Sosialisasi intensif kepada berbagai pemangku kepentingan (stakeholders).
• Mekanisme khusus untuk monitoring dan evaluasi (?)
9

10. Sislognas
10

11. Sumber Daya Manusia (SDM)
Logistik
Infrastruktur Logistik
Pelaku dan Penyedia Jasa
Komoditas Utama (Key Commodity)
Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK)
Harmonisasi Regulasi
Daya saing
Nasional
Kesejahteran
Masyarakat
Enam Penggerak Utama Sislognas
11

12. Jaringan Logistik Nasional: Kondisi yang diharapkan
Desa
Desa
Desa
Integrasi Jaringan Lokal dan Nasional Koneksi Jaringan Global
Pelabuhan Hub
Internasional
EROPA
Antar Pulau
Kota/
Kab
Pelabuhan Hub
Internasional
ASIA
Pelabuhan Hub
Internasional
AMERIKA
Pelabuhan Hub
Internasional
Indonesia
Antar Pulau
Antar Pulau
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Kota/
Kab
Kota/
Kab
Pelabuhan Hub
Internasional
AFRIKA
Pelabuhan Hub
Internasional
AUSTRALIA
Desa
12

13. Jaringan Transportasi Laut sebagai Tulang
Punggung Logistik Maritim
PusatDistribusiProvinsi
PusatDistribusiNasional
Legend:
By sea/ by rail By land / by rail / by seaBy sea/ by rail / by land
Konektivitas:
ShortSeaShipping
Pelabuhan Pengumpan Disetiap Kabupaten/Kota, dan Pelabuhan Pengumpul pada
setiap Propinsi, Pelabuhan Utama pada beberapa pelabuhan pengumpul tertentu
yang memenuhi kriteria, dan Pelabuhan Hub Internasional di Kuala Tanjung untuk
Wilayah Indonesia Barat dan Bitung Untuk Wilayah Indonesia Timur
13

14. KUALA NAMU
HASANUDIN
MAIN GLOBAL HUB PORT MAIN INTERNATIONAL AIRPORT
east-west 5200 KM
Nort-south1900KM
GMT + 7 GMT + 8 GMT + 9
Backbone Logistic Masa Depan
WAWASAN NUSANTARA
Global Hub Port Front Line West
KUALA TANJUNG
Global Hub Port Front Line East
BITUNG
Menerapkan penuh doktrin strategis wawasan nusantara.
Mengikuti dinamika strategis dunia
14

15. Wilayah Depan
(Frontline)
Wilayah Dalam
(Hinterland)
NKRI dipandang sebagai a piece of “land” yang diintegrasikan oleh perairan
 Menerima tamu di “ruang tamu”.
 Barang Impor diterima (receiving) di Wilayah Depan, lalu didistribusikan (delivery) ke Wilayah Dalam menggunakan
sarana pengangkut nasional.
 Jalur laut dan udara (yang merupakan anugerah Tuhan – tanpa kita perlu berinvestasi lagi) dimanfaatkan sebesar-
besarnya sebagai tulang punggung (backbone) Sistem Logistik Nasional. Investasi yang diperlukan adalah untuk
Pembangunan Sarana Navigasi dan Simpul-simpul Transportasi saja (Pelabuhan Laut dan Bandar Udara).
Konsep Wilayah Depan dan Wilayah Dalam
(Cetak Biru Pengembangan Sislognas, 2012)
“Untuk mendukung konsep wilayah depan dan wilayah dalam
membutuhkan dukungan Sistem Transportasi Laut dan Sistem
Logistik Maritim yang solid. “
15

16. Short Sea Shipping
PusatDistribusiProvinsi
PusatDistribusiNasional
Legend:
Bysea/ by rail Byland / by rail / byseaBysea/ by rail / by land
Konektivitas:
ShortSeaShipping
Short Sea Shipping is the backbone of National Freight Transportation System
16

17. Program Aksi: Kinerja Infrastruktur Transportasi
Tahap I
(2011-2015)
Tahap II
(2016-2020)
Tahap III
(2021-2025)
 Ditetapkan dan selesainya
rancangan rinci pelabuhan hub
laut internasional untuk Kawasan
Timur Indonesia di Bitung dan
untuk Kawasan Barat Indonesia di
Kuala Tanjung
 Ditetapkannya pelabuhan hub
udara international di Jakarta,
Kuala Namu, dan Makasar.
 Beroperasinya model sistem
pelayanan 24/7 kargo udara di
Bandara Soekarno Hatta
 Terwujud dan beroperasi secara
terjadwal jalur pelayaran short sea
shipping (SSS) di jalur Pantura
dan Lalintim Sumatera untuk
menggalakkan transportasi laut
sebagai backbone transportasi
nasional
 Dibangunnya pelabuhan hub
laut internasional untuk
Kawasan Timur Indonesia di
Bitung, dan untuk Kawasan
Barat Indonesia di Kuala
Tanjung
 Pengembangan pelabuhan
kargo udara di Manado, Bali,
Balikpapan, Morotai, Biak, dsb.
 Beroperasinya model sistem
pelayanan 24/7 kargo udara di
bandara utama
 Terbangun dan beroperasi
secara efektif dan efisien
jaringan transportasi laut antar
pulau dalam rangka
mewujudkan transportasi laut
sebagai backbone transportasi
nasional
 Terintegrasinya pelabuhan
hub laut internasional dengan
pelabuhan utama, pelabuhan
pengumpul dan pelabuhan
pengumpan serta pusat
pertumbuhan ekonomi, dan
beroperasi secara efektif dan
efisien.
 Beroperasinya secara efektif
dan efisien pelabuhan kargo
udara internasional
 Transportasi laut beroperasi
secara efektif dan telah
berfungsi sebagai backbone
transportasi nasional
17

18. Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
18

19. Selain proyek prioritas, KPPIP turut berperan dalam
memantau dan mengevaluasi Proyek Strategis Nasional
Proyek Prioritas
KPPIP membagikan pembelajaran penyiapan dan
debottlenecking pada K/L untuk diterapkan pada
proyek-proyek tersebut.
KPPIP melakukan pemantauan atas kemajuan
proyek dan melaksanakan usaha debottlenecking
pada skala nasional
KPPIP berpartisipasi secara aktif dalam
pencapaian implementasi proyek prioritas, sejak
tahap penyiapan hingga tahap operasi &
pemeliharaan. Proyek prioritas akan mendapat
fasilitas khusus yang dapat diberikan oleh KPPIP
(contoh: penyiapan OBC, AMDAL, panel
konsultan).
PERAN KPPIP
Evaluasi Daftar PSN
Evaluasi kemajuan proyek-proyek dan
penambahan/pengurangan daftar proyek
sesuai kriteria
Pemantauan Proyek
dilakukan secara efisien dan efektif melalui
sistem TI KPPIP
Koordinasi
dengan pemangku kepentingan dalam upaya
debottleneck pelaksanaan PSN
Peran KPPIP untuk percepatan pelaksanaan PSN
19

20. 2014 2015 2016 2017
▪ Project Management Office
(PMO) KPPIP telah terbentuk
dan beroperasi
▪ Tata Kelola Organisasi (SOP)
dan mekanisme monitoring &
debottlenecking telah terbentuk
▪ Pemetaan perbaikan peraturan
di sektor infrastruktur
▪ Pembuatan Sistem TI untuk
monitoring pelaksanaan Proyek
Prioritas
▪ Rancangan organisasi dan
sistem pengadaan telah
tersedia
▪ Penambahan mandat melalui Perpres
No. 3/2016 untuk monitoring & evaluasi
pelaksanaan PSN
▪ Penyelesaian identifikasi isu sektor
infrastruktur dan hambatan Proyek
Prioritas
▪ Penerapan SOP dan mekanisme
monitoring & debottlenecking
▪ Penerapan dan penyempurnaan
Sistem TI agar siap digunakan untuk
memantau pelaksanaan PSN dan
Prioritas KPPIP
▪ Sosialisasi dan peningkatan kapasitas
telah dilakukan dengan fokus pada
pemahaman SOP, panduan
penyusunan OBC dan success story
mekanisme monitoring dan
debottlenecking oleh KPPIP
Persiapan operasionalisasi
dan pembentukan image
KPPIP
Penciptaan sistem dan
lingkungan yang kondusif
untuk percepatan proyek
infrastruktur
Penguatan Kelembagaan
KPPIP
Penerbitan
Perpres No. 75/2014
sebagai landasan
hukum pendirian dan
mandat KPPIP
▪ Berfokus pada upaya penyelesaian
hambatan Proyek Prioritas dalam
rangka memastikan target
operasional proyek tercapai
▪ Peningkatan kapasitas pemangku
kepentingan, khususnya terkait
dengan topik alternatif pendanaan
dan mekanisme monitoring &
debottlenecking secara mandiri
▪ Implementasi peraturan dan
kebijakan sektor infrastruktur guna
mencapai target pembangunan
infrastruktur
▪ Pendampingan aparatur
penanggung jawab proyek dalam
melakukan debottlenecking PSN
selektif sesuai arahan Komite
Fokus dan Perkembangan KPPIP sejak pembentukannya
pada tahun 2014 melalui Perpres No. 75/2014
20

21. Status tahapan penyiapan dan persebaran 30 Proyek Prioritas
4
4
4
4
3
5
6
13
13
18 21
11
1
25
9
2
7
10
4
26
4
27
15
30
23
16
29
12
19
29
29
29
29
29
29
29
29
29
4
4
8
14
19
20
22
24
28Proyek dalam tahap konstruksi
Proyek dalam tahap transaksi
Proyek dalam tahap penyiapan
Proyek dalam peninjauan kembali
13. Inland Waterways/Cikarang – Bekasi – Laut
(CBL)
14. Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera
Selatan
15. Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah
Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi
16. National Capital Integrated Coastal
Development (NCICD) Fase A
17. Sistem Pengolahan Limbah Jakarta
18. SPAM Semarang Barat
19. High Voltage Direct Current (HVDC)
20. Transmisi Sumatera 500 kV
21. Central – West Java Transmission Line 500 kV
22. Central Java Power Plant (CJPP)/PLTU Batang
23. PLTU Indramayu
24. PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 8, 9,
10
25. Kilang Minyak Bontang
26. RDMP/Revitalisasi Kilang Eksisting
(Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai, Plaju)
27. Pelabuhan Patimban
28. Kilang Minyak Tuban
29. Palapa Ring Broadband
30. Kereta Api Kalimantan Timur
1. Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
2. Jalan Tol Manado-Bitung
3. Jalan Tol Panimbang-Serang
4. 8 Ruas Jalan Tol Trans Sumatera
5. Kereta Api Ekspres SHIA
6. MRT Jakarta Jalur Selatan – Utara
7. Kereta Api Makassar – Parepare
8. Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung
9. Pelabuhan Hub Internasional Bitung
10.PLTA Karangkates IV & V (2x50MW)
11. PLTA Kesamben (37MW)
12. PLTA Lodoyo (10MW)
21

22. • Lelang SPAM Semarang Barat
• Lelang Sistem Air Limbah Jakarta
• Lelang Pelabuhan Internasional Hub. Kuala Tanjung
• Pendanaan Limited Concession Scheme untuk Bandara Medan,
Makassar, Balikpapan dan Soetta
• Pendanaan PINA (Jalan Tol dan Pembangkit Listrik)
Penandatanganan perjanjian KPBU dan Financial Close
untuk SPAM Umbulan (Rp4,5 T)
Financial Close PLTU Batang (Rp40 T)
Penandatanganan perjanjian kerjasama Palapa Ring
Broadband paket Barat, Tengah dan Timur serta
financial close paket Barat, Tengah dan Timur
(Total Rp5,8 T)
Penandatanganan perjanjian kerjasama untuk Jalan
Tol Balikpapan – Samarinda, Manado – Bitung, and
Pandaan – Malang (Rp18 T)
Pencapaian Selektif 2016
Potensi Pencapaian 2017
Pencapaian Proyek Prioritas Tahun 2016 dan
Potensi Pencapaian Tahun 2017
22

23. Proyek PSN dapat menggunakan berbagai fasilitas
dan keistimewaan sesuai Perpres No. 3/2016
Penetapan Proyek
Strategis Nasional
Penyelesaian
Perizinan & Non
Perizinan
Pengaturan Tata
Ruang
Percepatan
Penyediaan Tanah
Penggunaan
Komponen Dalam
Negeri
Percepatan
Pengadaan Barang
dan Jasa
Penyelesaian
Permasalahan dan
Hambatan
Penyelesaian
Permasalahan
Hukum
Fasilitas yang
diberikan Perpres
No. 3 Tahun 2016
Pemberian Jaminan
Pemerintah
Penugasan BUMN
Penerbitan Perpres No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan PSN
melalui sejumlah fasilitas yang diatur di dalamnya. Selain itu, Inpres No. 1/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN
secara khusus memberikan mandat kepada pemangku kepentingan terkait untuk mendukung percepatan pelaksanaan PSN.
23

24. Pengembangan Kawasan Perkotaan
24

25. ARAH KEBIJAKAN JANGKA PANJANG
PEMBANGUNAN PERKOTAAN
Penyeimbangan
pertumbuhan antar kota
metropolitan-besar-
menengah-kecil
Pengendalian
pertumbuhan kota-
kota besar dan
metropolitan
Percepatan pembangunan kota-
kota kecil dan menengah
terutama di luar Pulau Jawa
Peningkatan keterkaitan
kegiatan ekonomi di
wilayah perkotaan -
perdesaan
Pembangunan Perkotaan
Kota Hijau yang
berketahan iklim dan
bencana
Green Openspace
Green Transportation
Green Energy
Green Building
Green Water
Green Waste
Kota Cerdas berdaya
saing dan berbasis
teknologi
Smart Economy
Smart People
Smart Governance
Smart Mobility
Smart Environment
Smart Living
Kota Layak Huni
yang aman dan
nyaman
Strong Neighboorhoods
Walkable
Affordable
Connectivity
Comfortable
Cultural
Membangun IDENTITAS PERKOTAAN INDONESIA
berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi, budaya
lokal
Membangun keterkaitan dan manfaat antarkota dan
desa-kota dalam SISTEM PERKOTAAN NASIONAL berbasis
kewilayahan
LIMA PILAR ARAH PEMBANGUNAN KOTA 2045
Kota Berkelanjutan dan Berdayasaing untuk Kesejahteraan Masyarakat
RPJP 2005-2025
Kebijakan Pembangunan Perkotaan Nasional 2015-2045
25

26. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN KETERKAITAN KOTA-DESA
RPJMN 2015-2019
Arah Kebijakan:
Menghubungkan keterkaitan
fungsional antara pasar dan kawasan
produksi, melalui:
1. Perwujudan konektivitas antar
kota sedang dan kota kecil, dan
antar kota kecil dan desa sebagai
tulang punggung (backbone)
keterhubungan desa-kota
2. Perwujudan keterkaitan antara
kegiatan ekonomi hulu (upstream
linkages) dan kegiatan ekonomi
hilir (downstream linkages) desa-
kota dengan pengembangan
agribisnis (agrowisata dan
agroindustri), melalui pusat
kawasan transmigrasi, kawasan
agropolitan dan minapolitan, serta
kawasan pariwisata.
3. Peningkatan kapasitas tata kelola,
kelembagaan, dan masyarakat
dalam peningkatan keterkaitan
kota-desa.
Arah Kebijakan :
Memperkuat keterkaitan kota –
desa serta membangun kota
berkelanjutan dan berdaya saing
berdasarkan karakter fisik, potensi
ekonomi dan budaya lokal,
melalui:
1. Perwujudan Sistem Perkotaan
Nasional (SPN);
2. Pemenuhan Standar Pelayanan
Perkotaan (SPP) yang mudah
diakses bagi seluruh kalangan
masyarakat kota, termasuk
kelompok lansia, disabel,
wanita, anak, melalui
• Perwujudan Kota Layak Huni
yang Aman dan Nyaman,
• Perwujudan kota hijau yang
berketahanan iklim dan
bencana;
• Pengembangan Kota Cerdas
dan daya saing kota;
2. Peningkatan kapasitas tata
kelola pembangunan
perkotaan.
Arah Kebijakan :
Menguatkan desa dan masyarakat
desa serta pengembangan pusat-
pusat pertumbuhan di perdesaan
untuk mendorong keterkaitan desa-
kota dan perdesaan berkelanjutan,
melalui :
1. Pemenuhan Standar Pelayanan
Minimum sesuai dengan kondisi
geografis Desa
2. Penanggulangan kemiskinan dan
pengembangan usaha ekonomi
masyarakat Desa
3. Pembangunan Sumber Daya
Manusia, peningkatan
Keberdayaan, dan pembentukan
Modal Sosial Budaya Masyarakat
Desa
4. Penguatan Pemerintahan Desa
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Berkelanjutan, serta Penataan
Ruang Kawasan Perdesaan
6. Pengembangan ekonomi kawasan
perdesaan untuk mendorong
keterkaitan desa-kota.
PERKOTAAN
DESA DAN KAWASAN
PERDESAAN
KETERKAITAN KOTA -
DESA
Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (2016)
26

27. Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (2016)
27

28. HUB
HUB
ARUS
PERDAGANGAN
EKSPOR &
ANTARWILAYAH
ARUS PERDAGANGAN
EKSPOR & ANTARWILAYAH
KAWASAN
INDUSTRI
KAWASAN PERKOTAAN
CERDAS (SMART CITIES)
DRY
PORT
KAWASAN
INDUSTRI
KAWASAN PERKOTAAN
CERDAS (SMART CITIES)
KAWASAN
INDUSTRI
KAWASANPERDESAAN
Pembangunan berbasis Wilayah Pengembangan
Strategis (WPS), merupakan suatu pendekatan
pembangunan yang:
1. memadukan antara pengembangan wilayah dengan
“market driven”.
2. mempertimbangkan daya dukung dan daya
tampung lingkungan
3. memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju
wilayah strategis
4. mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-
kawasan pertumbuhan di WPS
5. mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS.
6. Kota Cerdas Berkelanjutan dimaksudkan untuk
memberikan pelayanan skala regional (sistem
eksternal) & pelayanan skala kota (sistem internal).
Untuk itu diperlukan:
• Keterpaduan Perencanaan antara Infrastruktur
dengan pengembangan kawasan strategis dalam
WPS.
• Sinkronisasi Program antar infrastruktur (Fungsi,
Lokasi, Waktu, Besaran, dan Dana).
KONSEP WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS (WPS):
KOTA CERDAS BERKELANJUTAN SEBAGAI BAGIAN PENTING
DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH
28

29. Pulau-pulau kecil terluar
WPS Pusat petumbuhan Terpadu
WPS Pusat Pertumbuhan Sedang berkembang
WPS Pertumbuhan Baru
Wps Perbatasan Darat Negara35
WILAYAH
PENGEMBANGAN
STRATEGIS (WPS)
Kementerian PUPR, melalui
BPIW, mengembangan 35
WPS sebagai basis
perencanaan pengembangan
infrastruktur yang terpadu
DISTRIBUSI WPS DI INDONESIA
Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (2016)

30. SASARAN & STANDAR PELAYANAN
KOTA CERDAS BERKELANJUTAN
Aman
Sehat,
Berkeselamatan
Estetik,
Bersih,
Berkarakter,
Nyaman
Produktif
dan
Efisien
Berke-
Lanjutan
ekologis
Sasaran
Pengembangan
Perkotaan
Standar
Pelayanan
• RTH Publik > 20%
• Luas Jalan > 20%
• Ketersediaan
Ruang Publik yang
memadai
(termasuk RTH dan
jalan ± 50%)
• Ketersediaan Air
dan Akses Sanitasi
Layak
• Sesuai Daya
Dukung dan
Tampung
• KDB Rendah
(<30%), dan KLB
Tinggi (di atas 3)
• Lansekap kota yg
berkualitas
• Pengelolaan
sampah terpadu
(3R)
• Ketersediaan
Landmark Kota
• Pelestarian &
pengelolaan kws
bersejarah
• Wajah kota yang
tertata
• 40% lahan terbangun
untuk aktivitas ekonomi
• Pola penggunaan ruang
campuran (mixed-use)
• Aksesibilitas Tinggi :
Infrastruktur Harmoni
dengan Guna Lahan
• Penerapan state-of-the-
art teknologi
(pemanfaatan TIK)
• Jejaring Kota (Network
of Cities)
• Pengurangan
dampak perubahan
iklim
• Pemanfaatan
sumber daya
terbarukan
• Tata kelola yang
baik
• Peran serta
masyarakat dalam
pembangunan
• Hazard alami dan
buatan (Mitigasi
bencana)
Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (2016)

31. Jalan Tol
Jalan Arteri Primer
Jalan Arteri Sekunder
Jalan Kolektor Primer
Kawasan
Pariwisata
Kawasan
Industri
Bandar
Udara
Pelabuhan
Laut
Pelabuhan
Perikanan
Terminal
Bus
Stasiun
Kereta Api
Rel Kereta Api
Pusat
Pelayanan Kota
Sub Pusat
Pelayanan Kota
Pusat Lingkungan
Permukiman/Bisnis
CBD
Kawasan Industri
Pelabuhan
Wilayah Kota
Green Belt/RTH
Jalan Kolektor
Sekunder
ELEMEN STRUKTUR KOTA
DI INDONESIA
• Zona pelabuhan
• Kawasan komersial
• Kawasan pusat pemerintahan
• Kawasan permukiman
• Kawasan industri
• Kampung (permukiman
tersebar, tidak berpola)
RTH > 30%
Jalan > 20%
Permukiman & Kawasan Lain < 50%
STRUKTUR KAWASAN PERKOTAAN
(SISTEM INTERNAL)
Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (2016) 31

32. Rencana Wilayah Pengembangan Strategis (WPS):
Sumatera Utara  Riau
Kota Dumai
(Berbasis Migas)
Mebidangro
(Kota Metropolitan)
Kota Pariwisata di
KSPN Toba
Kota Pekanbaru
(Berbasis MICE)
Kota Baru Sei Mangkei
(Berbasis Agroindustri)
Kota Baru Kuala
Tanjung
(Berbasis Industri)
Kota Bagansiapiapi
(Berbasis Maritim/Perikanan)
Kota RantauPrapat
(Berbasis Agroindustri)
Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (2016)
32

33. Distribusi Kawasan Ekonomi Khusus 2015-2019
 Pariwisata
 Industri pengolahan
Kelapa Sawit
 Industri pengolahan karet
 Pupuk & aneka industri
 Logistik
 Pariwisata
KEK SEI MANGKEI
Kabupaten Simalungun,
Sumut
KEK TANJUNG LESUNG
Kab. Pandeglang, Banten
 Industri Pengolahan Karet
 Industri Pengolahan Sawit
 Industri Petrokimia
KEK TANJUNG API-API
Kab. Banyuasin, Sumatera
Selatan
KEK MANDALIKA
Kab. Lombok Tengah, NTB
KEK PALU
Kota Palu, Sulawesi Tengah
 Industri Manufaktur
 Industri Agro berbasis kakao,
karet, rumput laut, rotan
 Industri pengolahan Nikel, Biji
Besi, Emas
 Logistik
KEK MOROTAI
Kab. Pulau Morotai,
Maluku Utara
Pariwisata
Industri pengolahan
perikanan
 Bisnis & logistik
KEK BITUNG
Kota Bitung, Sulawesi Utara
 Industri Pengolahan Perikanan
 Industri agro berbasis kelapa
dan tanaman obat
 Aneka industri
 Logistik
KEK Maloy Batuta Trans
Kalmantan (MBTK)
Kabupaten Kutai Timur,
Kaltim
 Industri Kelapa Sawit
 Logistik
 Pariwisata
Sumber: Kemenko Perekonomian (2014)
33

34. Sebaran 13 Kawasan Industri Prioritas Wilayah Luar Jawa
Kawasan Industri
Teluk Bintuni
Industri Migas dan
Pupuk
Kawasan Industri
Teluk Bitung
Industri Agro dan
Logistik
Kawasan Industri
Morowali
Industri Smelter
Ferronikel,
Stainless steel, dan
downstream stainless steel
Kawasan Industri Palu
Industri Rotan, Karet,
Kakao (agro) dan
Smelter
Kawasan Industri
Konawe
Industri Smelter Ferronikel,
Stainless steel, dan
downstream stainless steel
Kawasan Industri Buli
Industri Smelter
Ferronikel,
Stainless steel, dan
downstream stainless steel
Kawasan Industri
Bantaeng
Industri Smelter
Ferronikel,
Stainless steel, dan
downstream stainless steel
Kawasan Industri Batu Licin
Industri Besi Baja
Kawasan Industri
Landak
Industri Karet, CPO
Kawasan Industri
Ketapang
Industri Alumina
Kawasan Industri Kuala
Tanjung
Industri Aluminium ,
CPO
Kawasan Industri
Tanggamus
Industri Maritim dan
Logistik
Kawasan Industri Sei
Mangkei
Industri Pengolahan
CPO
Sumber: Kemenko Perekonomian (2014) 34

35. Kerangka Ekonomi Makro dan Target
Pembangunan 2020
35

36. Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Provinsi 2020
ACEH
LPE: 4,64
SUMUT
LPE: 5,21
SUMBAR
LPE: 5,16
BENGKULU
LPE: 5,04 LAMPUNG
LPE: 5,29
BANTEN
LPE: 5,85
DKI JAKARTA
LPE: 6,01
RIAU
LPE: 2,43
JAMBI
LPE: 4,77
KEP. RIAU
LPE: 4,65
SUMSEL
LPE: 6,03
KEP. BABEL
LPE: 4,60
KALBAR
LPE: 5,20
KALTARA
LPE: 6,05
KALTENG
LPE: 5,65 KALSEL
LPE: 5,14
KALTIM
LPE: 2,87
SULBAR
LPE: 6,27
SULTENG
LPE: 6,32
GORONTALO
LPE: 6,54
SULUT
LPE: 6,01
SULSEL
LPE: 7,10
SULTRA
LPE: 6,44
MALUKU UTARA
LPE: 7,94
MALUKU
LPE: 5,96
PAPUA BARAT
LPE: 6,40
PAPUA
LPE: 7,47
JABAR
LPE: 5,65
JATENG
LPE: 5,40
DIY
LPE: 6,22
JATIM
LPE: 5,60
BALI
LPE: 6,38
NTB
LPE: 1,55
NTT
LPE: 5,16
• Skenario pertumbuhan PDB nasional 5,4
persen (titik tengah)
Sumber: Perhitungan Bappenas setelah rapat temu konsultasi Tw-I 2019
*angka proyeksi sangat sementara 36

37. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020
37

38. Super Koridor Ekonomi Sumatera Utara
38

39. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara
1. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan pembangunan
infrastruktur, penguatan konektivitas, dan kemaritiman.
2. Pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan melalui pengembangan pertanian,
industri pengolahan, pariwisata, jasa dan perdagangan.
• Target sasaran makro pembangunan yang ingin dicapai di tahun 2019 sebesar 5,11-5,5%.
• Laju inflasi yang diharapkan stabil pada kisaran 3,5±1%.
3. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia dan pengurangan kemiskinan
melalui pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
• Penurunan angka pengangguran terbuka menjadi 5,18%.
• Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,5-9%.
• IPM meningkat menjadi 71-72.
• Koefisien gini menjadi angka 0,3
4. Peningkatan ketahanan pangan, energi dan sumber daya air serta mitigasi bencana.
5. Peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan
pencegahan korupsi.
39

40. Potensi Provinsi Sumatera Utara untuk menjadi
Super Koridor Ekonomi
1. Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi (Industrialisasi)
2. Budaya dan Pariwisata
3. Desa Berdaya
4. Pangan
5. Energi
40

41. Sumber: Bank Indonesia (2016), Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara.
41

42. Menurut UU No 32 Tahun 2004 dan PP No 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
PUSAT
Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, monev, supervisi,
fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional
Provinsi
Berwenang mengatur dan mengurus urusan–urusan Pemerintahan dengan
Eksternalitas regional (lintas Kabupaten/Kota) dalam wilayah provinsi
Kab/Kota
Berwenang mengatur dan mengurus urusan–urusan Pemerintahan
dengan Eksternalitas lokal (dalam satu Kabupaten/Kota)
Pembagian Urusan Pemerintahan Berdasarkan
Tingkatan Pemerintahan
42

43. Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di
Sumatera Utara
Sumber: Kemenko Perekonomian (2014)
BAPPENAS :
KOORDINASI
PERENCANAAN
MENKO:KOORDINASI
PELAKSANAAN
Industrialiasi di
luar jawa
* Penyediaan
lahan
kawasan
industri
* SDA
Konektivitas
Insentif fiskal
dan non fiskal
Ikim investasi
PTSP
* Perda
bermasalah
Penyediaan Tenaga
Terampil (BLK,
SMK, Politeknik)
Mensosialisasikan
mental
Kewirausahaan
Science dan
Techno Park
• Kemen Ristek Dikti
• Kemen Dik Bud
• Kemen Tenaga Kerja
• BKPM
• BKPD – Pemda
• Kemendagri
• Kemen Keuangan
• Kemen Perindustrian
• Kemen PU/Pera
• Kemen Perhubungan
• Kemen ESDM
• Kemen Perindustrian
• Kemen Agraria dan TTR
• Pemerintah Daerah
• Kemen Ristek-Dikti
• Kemen Pertanian
• Kemen Perikanan
• BPPT
• Pemda
43

44. Pembangunan Karakter dan Potensi Pariwisata di
Sumatera Utara
Sumber: Kemenko Perekonomian (2014)
BAPPENAS : KOORDINASI
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
KARAKTER
DAN POTENSI
PARIWISATA
Percepatan
Pembangunan
Akses
Transportasi Percepatan
Pembangunan
Akses Informasi
dan
Komunikasi
Peningkatan
Infrastruktur
Pengembangan
Budaya Lokal
Percepatan
Pengembangan
dan
Pengelolaan
Kawasan
Pariwisata
(intersullar
tourism)
Peningkatan
Kualitas SDM
Masyarakat
Lokal /Sekitar
Objek Wisata
Pengembangan
Ekonomi
Kreatif Berbasis
pada Eco-
tourism
Keterlibatan
Masyarakat
Lokal dalam
Pengelolaan
Lokasi
Pariwisata
Kebijakan
Anggaran
Pembangunan
Pariwisata
Peningkatan
Jumlah
Investor
Nasional
Kemen Pariwisata;
Pemda
Kemen Pariwisata; Kemen PU;
Kemen Perhubungan;Kemen BUMN; Pemda
Kemen Pariwisata;
Kemen Kominfo;
Pemda
Kemen Pariwisata;
Kemen BUMN;
Pemda
Kemen Pariwisata;
Kemen Budaya Dikdasmen;
Pemda
Kemen Pariwisata;
Kemen Keuangan;
Pemda
Kemen Pariwisata;
Pemda
Kemen Koperasi &UKM;
Kemen Pariwisata;
Badan PengembanganEkonomi Kreatif;
Pemda;
Kemen Pariwisata;
Kemen Budaya Dikdasmen;
Pemda
44

45. Pembangunan Daerah dan Desa di Sumatera Utara
Sumber: Kemenko Perekonomian (2014)
BAPPENAS : KOORDINASI
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN
MEMBANGUN
INDONESIA DARI
PINGGIRAN
DENGAN
MEMPERKUAT
DAERAH-DAERAH
DAN DESA
Pembangunan
Kawasan
Perbatasan
Pembangunan
Desa dan
Kawasan
Perdesaan
Pengembangan
Tata Kelola
Pemerintahan
Daerah dan
Otonomi
Daerah
Penataan
Daerah
Otonomi Baru
Pengurangan
overheadcost
(biaya rutin)
untuk
dialokasikan
bagi pelayanan
publik
Pembangunan
Daerah
Tertinggaldan
Pulau-Pulau
Terpencil
 Kemen Keuangan;
 Kemendagri;
 Kementerian
Sektor & Lembaga
 Pemda
 Kemen Keuangan;
 Kemendagri;
 DPR & DPRD;
 Pemda
 Kemen Keuangan;
 Kemendagri;
 Pemda
 Kemen Desa, PDT &
Transmigrasi;
 Kemen Keuangan;
 Kemendagri;
 Pemda;
 Desa
 Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;
 Kemendagri;
 Kemen PU & Pera;
 BNPP
 Pemda
 Kemen Desa, PDT &
Transmigrasi;
 Kemendagri;
 Kemen PU & Pera;
 Pemda
45

46. Kedaulatan Pangan di Sumatera Utara
Sumber: Kemenko Perekonomian (2014)
BAPPENAS : KOORDINASI
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN
KEDAULATAN
PANGAN
Pembukaan
1 juta lahan
sawah baru
Reforma agraria
9 juta Ha Perbaikan dan
pemb. Jaringan
irigasi,
bendungan,
pasar, dan
sarpras
transportasi
Stop konversi
lahan produktif
Pemulihan
kualitas
kesuburan
lahan; 1000
Desa Mandiri
BenihGudangdgn
fasilitas
pengolahan
pascapanen
di sentra
produksi;
Pendirian bank
pertanian &
UMKM
Peningkatan
kemampuan
petani
Pemb.
Agribisnis
kerakyatan
Pengendalian
impor pangan
Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH;
Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; Pemda
Kemendag;
Kemen Pertanian
Kemen Pertanian;
Kemen Perindustrian;
Pemda
Bank Indonesia;
Kemen Koperasi
Kemen Pertanian;
Kemen BUMN; Pemda
Kemen Pertanian;
KLH/BPLH
Pemda (BUMDes- Dana Desa)
Pemda;
Kemen Agraria & TTR
Kemen PU;
Kementan
Kemendag;
Pemda
46

47. Definisi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPP)
• Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) adalah suatu bentang
alam yang terdiri atas beberapa daerah yang berpotensi untuk
tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri dan memiliki
keterkaitan ekonomi yang bersifat dinamis karena didukung oleh
infrastruktur konektivitas yang mantap.
• sumber daya alam, infrastruktur
47

48. Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Berdasarkan
RTRWN, MP3EI, dan Kajian Ditjen Pengembangan
Perwilayahan Industri di Provinsi Sumatera Utara
Sumber: Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (2014)
NO. PROVINSI/CALON WPPI Keterangan
Calon
WPPI
1.
Kawasan perkotaan metropolitan Medan - Binjai - Deli Serdang - Karo
(MEBIDANGRO) Kawasan Andalan
2. Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (MEBIDANGRO) KSN
3. Kawasan Pematang Siantar dan sekitarnya Kawasan Andalan
4. Kawasan Rantau Prapat - Kisaran Kawasan Andalan
5. Kawasan Tapanuli dan sekitarnya Kawasan Andalan
6. Kawasan Sei Mangke MP3EI
7. Kawasan Industri Sei Mangkei DJ PPI √
8. Kawasan Industri Sei Bamban DJ PPI √
9. Kawasan Industri Batubara (Kuala Tanjung) DJ PPI √
48

49. Super Koridor Ekonomi Sumatera Utara:
Belawan  Mebidanggro  Kuala Namu  Kuala Tanjung  Sei Mangkei  KSPN Toba
Kota Baru Kuala
Tanjung
(Berbasis Industri)
Pelabuhan Belawan
(Berbasis Logistik)
Kota Medan
(Berbasis Industri)
KSPN Toba
(Berbasis Pariwisata
dan Agroindustri)
Sei Mangkei
(Berbasis Agroindustri)
Kuala Namu
(Berbasis Aerocity)
49

50. Pelabuhan Belawan
Located on the east coast of North Sumatra province and
approximately 12 km from the center of Medan city.
The largest port the Sumatra provinces and as such will be an
essential facility for sea transport by PT Pelindo I.
The port is able to support all container types, Ro-Ro, bulk,
break bulk cargo and passenger.
The port is broken up into three operating areas; Belawan Port,
Belawan International Container Terminal and Belawan
Logistics Centre.
General status of Belawan Port
Figure: Container Terminal of Belawan Port
Source: Presentation report (BELAWAN PORT
DEVELOPMENT PROJECT PT PELINDO I)
Berthing Specifications of Belawan Port
Operator Dock No. and Yard(㎡) Length(m) Draft(m) Max. Ship Size Others
PelindoⅠ
(Conventional
Berth)
Belawan Lama
17 (47,178)
688 7 4,000DWT -
Ujung Baru 1,554 9.5 30,000DWT
General Cargo, RoRo, bulk
Cargo, Passenger terminal
Ferry Wharf 115 8.5 200DWT -
Citra Wharf 625 7 20,000DWT -
IKD Wharf 150 7 - -
IKD 2 Wharf 150 7 - -
BICT Container Terminal 4 (188,090) 850 11 900TEUs Gantry Crane: 6(M/C 2)
Total - 4,132 - - -
Source: Study on identifying required improvement areas in ASEAN network port performance and capacity, 2010, by MLTM of Korea
50

51. 2
D
A
B
C
E
F
G
I
H
Jalan Tol
Jalan Nasional
Jalan Provinsi
Waduk Lau Gunung
utk PLTM (ESDM)
Tanggul ROB, polder, dan
pintu air di Belawan
Jalan Tol Medan -
Belawan
Jalan Tol Medan -
Tebing Tinggi
Jalan Tol Medan - Binjai
Jalan Lingkar Luar
Jalan Lingkar Dalam
Revitalisasi Kawasan
Perkotaan Belawan
Rusunami dan
Rusunawa
Mebidangro
Waduk Lau Simeme
Kawasan Metropolitan MEBIDANGRO 2025
KOTA INTI
KOTA SATELIT MANDIRI
A. Tanjung Morowa
B. Lubuk Pakam
C. Percut Sei Tuan
D. Hamparan Perak
E. Binjai
F. Sunggal
G. Pancur Batu
H. Galang
I . Brastagi
Ke Banda
Aceh
Ke Tebing
Tinggi
TPA Tadukan Raga
Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (2016)
Medan, Binjai, Deli Serdang,
dan Karo
51

52. Rencana Kawasan Ekonomi Khusus SEI MANGKEI 2025
KI Inalum /
Pel. Kuala
Tanjung
ke Tebing Tinggi
ke
Kisaran/
Dumai
ke Pematang
Siantar
Kota Baru Industri Hijau Sei
Mangkei
WWTP/IPLT
TPA/TPST 3RKI
Dryport
Rusun IPA
Sei Mangkei
Lima Puluh
Perdagangan
Indrapura
Jalan Tol Tebing Tinggi-
Kisaran
Jalan Simpang
Mayang-Sei Mangkei-
Lima Puluh-Simpang
Inalum-Kuala Tanjung
52

53. Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan
Kuala Tanjung
53

54. Area Pelabuhan Belawan
Source: Presentation report, 2008 (BELAWAN PORT DEVELOPMENT PROJECT PT PELINDO I)
Container Terminal
Belawan Lama
Passenger Terminal
Citra
Ujung Baru
Pertamina Jetty
54

55. Perkembangan Bongkar Muat di Pelabuhan Belawan
55

56. Rencana Perluasan Pelabuhan Belawan
Sumber: Presentation report, 2008 (BELAWAN PORT DEVELOPMENT PROJECT PT PELINDO I)
SHORT TERM (2008-2012)
MEDIUM TERM (2013-2022)
LONG TERM (2023-2032)
HUB PORT SCENARIO
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
Tonnage
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
Teus
Multipurpose(Tonnage) 13,845,800 16,829,820 22,305,400 27,610,200
Container (Teus) 769,861 1,067,289 1,872,526 2,887,820
2008 2012 2022 2032
Present condition of Belawan Port
- To be developed hub port in Sumatra region.
- Invested worth IDR3trn (US$318m).
- In the first phase, a 700m-long jetty was
constructed at the Belawan International Container
Terminal. (Planned to complete until 2015).
- Under the next phase, the jetty will be extended
by an additional 950m, with an increase in capacity
to 2mn TEUs from 1.3mn TEUs annually.
56

57. Rencana Induk Pelabuhan Kuala Tanjung:
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2012
57

58. Rencana Jalan Kereta Api untuk mendukung
Kawasan Industri Sei Mangkei
58

59. Kemenhub Siapkan Pelabuhan Kuala Tanjung Jadi
Hub Internasional
• Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara disiapkan sebagai Pelabuhan Hub Internasional, sedangkan Pelabuhan Belawan akan
fokus melayani domestik.
• Pelabuhan Kuala Tanjung akan diintegrasikan dengan kawasan industri dan telah diatur sesuai Perpres No 3 tahun 2016 dan
Perpres No 56 tahun 2018. Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung dan Kawasan Industri Kuala Tanjung merupakan 2 Proyek
Strategis Nasional.
• Rencana Induk Pelabuhan Kuala Tanjung yang telah ditetapkan dengan Kepmenhub No KP 148 Tahun 2016 tersebut akan menjadi
acuan pembangunan, pengembangan dan operasional pelabuhan pada jangka pendek (2017-2021), jangka menengah (2017-2026)
dan jangka panjang (2017-2036).
• Pemerintah dan PT Pelindo I telah melakukan sejumlah langkah dalam rencana Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai
Hub Internasional. Di antaranya adalah secara bertahap memindahkan kapal-kapal dengan rute Internasional di Pelabuhan
Belawan ke Pelabuhan Kuala Tanjung.
• Akses dari dan menuju kawasan hinterland akan dilayani dengan angkutan kereta api dan jalan nasional yang menghubungkan
Pelabuhan Kuala Tanjung dengan kawasan sekitarnya.
• Kuala Tanjung terletak di posisi yang sangat strategis, berada di Selat Malaka sebagai salah satu jalur pelayaran niaga tersibuk di
dunia dan memiliki water depth sekitar 15-17 meter Lws. Selain itu, tren ukuran vessel international yang semakin besar, sehingga
menjadikan Pelabuhan Kuala Tanjung sangat cocok diposisikan sebagai Pelabuhan ekspor-impor internasional.
• Kondisi eksisting Terminal Multipurpose Pelabuhan Kuala Tanjung yang telah dibangun, sudah mampu melayani kapal dengan
ukuran 60.000 DWT.
• Kementerian Perhubungan memberikan dukungan berupa insentif terhadap jasa labuh dan navigasi untuk eksportir-importir yang
kompetitif dalam mengirimkan kargonya untuk mendorong major shipping line melakukan direct call ke Pelabuhan Kuala Tanjung.
Sumber: Detik (16 Agustus 2019 2019), https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4669273/kemenhub-siapkan-pelabuhan-kuala-tanjung-jadi-hub-internasional
59

60. Penutup
• Pelabuhan Kuala Tanjung secara konsisten dikembangkan menjadi
pelabuhan simpul (hub) internasional untuk bagian barat.
• Provinsi Sumatera Utara memiliki Pelabuhan Belawan sebagai simpul
domestik, Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai simpul internasional, dan
Bandara Internasional Kuala Namu sebagai pintu gerbang ke luar Provinsi.
• Pintu gerbang terbuka dan Provinsi Sumatera Utara perlu berbenah potensi
industri, agroindustri, pariwisata, dan akuakultur.
• Konektivitas dan aliran muatan sebagai dasar membentuk super koridor
ekonomi di bagian barat Indonesia.
• Pengembangan super koridor ekonomi di Provinsi Sumatera Utara
memerlukan kelembagaan khusus yang dapat memadukan industri,
pelabuhan, bandar udara, agrowisata, dan pariwisata.
60

61. Terima Kasih
61