1. Dokumen tersebut membahas rancangan peraturan tentang registrasi sumber daya peralatan konstruksi oleh Kementerian PUPR. 2. Dibahas mengenai tujuan, kerangka substansi, dan saran terkait sistem registrasi daring untuk alat berat bernama SiReDa yang meliputi identitas peralatan, pemilik, dan proses pendaftaran secara online. 3. SiReDa diharapkan dapat menjamin ketersediaan informasi alat berat untuk kegiatan konstruksi dan ke

1. Registrasi Sumber Daya
Peralatan Konstruksi
Togar M. Simatupang
Institut Teknologi Bandung
Disampaikan Pada Kegiatan Rapat “Penyusunan Butir-Butir Rancangan
Peraturan Menteri PUPR tentang Registrasi Sumber Daya Peralatan Konstruksi"
Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Kementerian Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat
Kamis, 24 September 2020

2. Kilasan
• Tujuan
• Draf Rancangan
• Tanggapan
2

3. Tujuan
• Memberikan tanggapan terhadap:
i. Konsepsi dan Proses Bisnis Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
ii. Konsepsi dan Proses Bisnis Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat
Angkat dan Pesawat Angkut; dan
iii. Usulan dan Rekomendasi Butir-Butir dalam Rapermen PUPR tentang
Registrasi Sumber Daya Peralatan Konstruksi
3

4. Kerangka Substansi
1. Ketentuan Umum – memuat pengertian dan
ketentuan umum terkait registrasi sumber
daya peralatan konstruksi;
2. Ruang Lingkup – memuat maksud dan tujuan
Peraturan Menteri, prinsip pelaksanaan, dan
ruang lingkup pengaturan registrasi sumber
daya peralatan konstruksi;
3. Tim Registrasi Sumber Daya Peralatan
Konstruksi – memuat struktur kelembagaan
pelaksanaan registrasi sumber daya peralatan
konstruksi;
4. Tata Cara Registrasi – memuat tata cara
pelaksanaan registrasi daya peralatan
konstruksi;
5. Hak dan Kewajiban – memuat hak dan
kewajiban pihak-pihak yang terkait dengan
registrasi sumber daya peralatan konstruksi;
6. Pemantauan dan Evaluasi – memuat
mekanisme dan tata cara pelaporan hasil
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
registrasi sumber daya peralatan konstruksi;
7. Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi
Administratif – memuat tata cara pengenaan
sanksi administratif apabila ketentuan
registrasi sumber daya peralatan konstruksi
tidak dipenuhi, dan mekanisme pencabutan
sanksi;
8. Pendanaan – memuat sumber pendanaan
dalam rangka pelaksanaan registrasi sumber
daya peralatan konstruksi;
9. Ketentuan Peralihan – memuat ketentuan
peralihan dari pelaksanaan registrasi sumber
daya peralatan konstruksi; dan
10. Ketentuan Penutup – memuat status dan saat
mulai berlaku registrasi sumber daya
peralatan konstruksi. 4

5. Rangkuman Saran
1. Kepentingan PUPR adalah sistem informasi peralatan (alat berat) konstruksi (bisa disebut
Sistem Registrasi Daring SiReda) untuk menjamin ketersediaan alat berat, mendukung kegiatan
konstruksi yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya, dan melayani kebutuhan informasi
kepada masyarakat. Adanya pengeluaran dokumen yang digunakan dalam perencanaan,
kontrak, penggunaan, pemeliharaan, dan adanya sistem pelaporan berkala status alat berat.
2. Berbagi data:
1. Data Identitas Peralatan (Apakah di Kemenakertrans atau di PUPR?)
2. Data Identitas Kepemilikan (Apakah di Kepolisian atau di PUPR?)
3. Data Kelaikan: Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3 (Kemenaker)
3. Sebaiknya sistem informasih secara daring. SiReda mempunyai fungsi pemantauan riwayat
penggunaan, status dan kondisi dan kapasitas, dan lokasi dari Alat Berat (kewajiban
penggunaan GPS dan kerjasama dengan Pemegang Merek yang melakukan pemeliharaan).
4. Apakah perlu SiReDa mengatur perubahan kepemilikan? Bagaimana dengan Operator? Sistem
supaya bisa memenuhi aspek kepastian hukum, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan.
Penanganan kecurangan dan kejahatan.
5. Pengembangan ekosistem Alat Berat (jangka menengah) yaitu sinergi dengan pemangku
kepentingan lainnya (MoU): Polri, Kemenakertrans, Kemendag, Kemenperin, Para Asosiasi,
Bengkel, Operator, dan lainnya.
5

6. Mengapa Kementerian PU PR perlu
mengelola sistem registrasi alat berat?
• Mempunyai tugas memantau status alat berat secara nasional untuk
keperluan pembangunan dan kebencanaan serta menjaga efisiensi?
• Memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
• Nomor seri peralatan konstruksi
• Surat keterangan ketersediaan peralatan (atau kalau secara tegas adalah surat
kepemilikan alat berat)
• Menyediakan informasi tentang alat berat: jumlah, lokasi, kapasitas,
status
6

7. Mengapa suatu pihak harus melakukan
registrasi dan identifikasi?
• Pihak yang melakukan registrasi alat berat harus mendapatkan manfaat. Apa
manfaatnya? Salah satunya adalah adanya surat identitas alat berat dan
keterangan penguasaan (atau kememilikan) alat berat:
• Sebagai prasyarat dalam menyusun dokumen tender
• Sebagai pelengkap dalam kontrak
• Sebagai pelengkap dalam proses jual beli
• Sebagai bukti kepenguasaan (kememilikan) alat berat
• Sebagai kemudahan ijin dalam mobilisasi alat berat antar provinsi
• Kalau tidak ada insentif atau imbalannya seperti di atas, maka pihak berkeberatan
melakukan pendaftaran.
• Sebagai bentuk bukti bahwa seluruh pemakai/pengguna/penyewa diwajibkan
memastikan bahwa alat berat tersebut memenuhi syarat K3.
7

8. Identitas apa saja?
• Identitas Peralatan
• Nomor rangka
• Nomor mesin
• Pelat Nama (Kemenaker)
• Foto mesin, foto rangka, dan foto alat (dengan koordinat)
• Instrumen GPS (sebaiknya diwajibkan)
• Perlu adanya surat nomor alat berat yang resmi (plus stiker QR)
• Identigas Pemilik/Penguasa
• Faktur
• Nomor Produksi/nomor rekondisi
• Penguasaan alat
• Perlu adanya tanda bukti kepemilikan hak atas alat berat
• Surat tanda bukti dapat mengalami balik nama ketika terjadi jual beli atau permindahan tangan
• Identitas Akun Sistem Informasi Registrasi Alat Berat
• Pendfaftaran ke dalam sistem aplikasi
• Identitas pendaftar: pemilik atau penguasa alat berat (KTP, SIUP) atau wali (perwalian dengan surat kuasa)
8

9. Konsep Registrasi dan Identifikasi
9
Identitas Peralatan
(Alat Berat)
Identitas Anggota
SiReDa
Identitas Pemilik
Pendaftar
• Perorangan
• Lembaga (perusahaan)
• Pemilik
• Perwakilan
Sistem Registrasi
Daring (SiReDa)
Sistem Otentifikasi
(verifikasi-validasi)
Sistem Keamanan
(alat dan sistem)
Antarmuka Dengan
Sistem Lain
Prinsip:
• Kejelasan Identitas
• Kontrak (pelayanan)
• Keamanan
• Keselamatan

10. Draf Diagram Pengaturan
Registrasi Dinamis,
Migrasi/Pemuktahiran
Data?
Bukti Kepemilikan,
Nomor Peralatan, Balik
Nama, Masa Berlaku
Bagaimana menangani
faktur palsu, dokumen
fiktif, pencatutan data,
dan lainnya?
Bagaimana melakukan
identifikasi peralatan
ketika terjadi kontrak,
jual-beli, kehilangan, atau
kecelakaan? 10

11. Sistem Registrasi Daring (SiReDa)
• SiReDa adalah layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan untuk
pendaftaran dan identifikasi sumber daya peralatan konstruksi secara
daring yang dapat dilakukan secara nasional melalui aplikasi layanan
mobile.
11

12. Menu Layanan SiReDa (contoh)
• Pendaftaran,
• Info Proses,
• Info Sumber Daya Peralatan (info alat),
• Identitas Anggota Sistem Informasi (akun),
• Identitas Peralatan,
• Riwayat Peralatan
• Tanda bukti pendaftaran secara elektronik,
• E-Pengesahan Surat Tanda Nomor Peralatan (STNP).
• Pindah Bukti jika ingin memindahkan E-Pengesahan STNP dari satu ponsel ke ponsel yang lain,
• Identitas Kepemilikan
• Tanda bukti kepemilikan (identitas pemilik)
• Pergantian Kepemilikan (balik nama),
• Pengaduan,
• Panduan cara menggunakan aplikasi SiReDa Nasional.
12

13. Proses Penggunaan SiReDa Lewat Aplikasi
1. Unduh aplikasi (ponsel android atau iPhone) SiReDa Nasional. Setekah itu
mengisi data.
2. Pilih menu menu pendaftaran.
3. Pengisian data identitas pemilik dan identitas peralatan, misalnya nomor
faktur pembelian, nomor rangka, dan data lainnya (surat laik peralatan
atau surat keterangan memenuhi syarat K3).
4. Jika data yang dimasukkan sudah benar, selanjutnya muncul
pemberitahuan Tanda Bukti Elektronik Registrasi dan Nomor, stiker
pengesahan nomor peralatan bakal dikirim ke alamat yang tertera di
alamat kartu registrasi.
5. Selesai.
13

14. Bukti Kepemilikan dan Balik Nama
• Kepemilikan fisik alat dapat berbeda dengan pihak pemilik sah hak
atas alat (perlu adanya kepastian hukum tentang kepemilikan)
• Setelah melakukan registrasi peralatan akan mendapatkan:
• Buku Pemilik Peralatan Konstruksi (BPPK) dan
• Surat Tanda Nomor Peralatan Konstruksi.
• Proses ganti kepemilikan peralatan konstruksi atau balik nama
(mengalihkan kepemilikan/memindah tangankan peralatan)
• Bukti pembayaran (kuitansi) yang bermaterai dan ditandatangani dan
identitas pemilik yang jelas.
• Identitas peralatan yang dilampirkan yaitu, plat nomor, nomer mesin, nomer
rangka (ada proses migrasi kepemilikan dari akun pemilik yang lama).
14

15. Perpanjangan Nomor Peralatan?
• Ada beberapa persyaratan dan dokumen yang perlu dilampirkan (apakah dimutakhirkan?).
• Surat Tanda Nomor Peralatan.
• Bukti Pemilik.
• KTP Pemilik sesuai data identitas peralatan (untuk peralatan atas nama perorangan).
• Untuk peralatan atas nama perusahaan, dokumen yang perlu disiapkan adalah fotokopi Domisili
Perusahaan, NPWP Perusahaan, SIUP Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
• Surat kuasa, apabila memberi kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan. Untuk
peralatan atas nama perusahaan, Surat Kuasa di atas Kop Surat Perusahaan, tanda tangan
pemberi kuasa dan stempel perusahaan di atas materai, serta melampirkan Foto Kopi KTP
Pemberi Kuasa.
• Foto kendaraan dan nomor rangka peralatan (atau nomor mesin peralatan) dan koordinat
peralatan untuk dilakukan verifikasi.
15

16. Penyimpanan Dokumen Asli
• Pemilik diwajibkan menyimpan dokumen asli, terutama faktur
(invoice) plus dokumen jual beli.
• Pindah kepemilikan peralatan termasuk transfer dokumen asli kepada
pemilik yang baru.
• Berkas-berkas tersebut akan diserahkan ke pemilik baru untuk
mendapatkan buku pemilik peralatan konstruksi yang baru.
• Migrasi data juga terjadi dari akun pemilik lama ke akun pemilik baru
dan informasi alat di pemilik lama akan berubah menjadi info riwayat
saja.
16

17. Menu Lainnya
• Otentifikasi
• Nomor rangka dan mesin
• Foto nomor rangka dan mesin dan koordinat
• Foto alat dan koordinat
• GPS (akan lebih mudah)
• Pengaduan
• Keamanan Sistem Informasi Registrasi Peralatan Konstruksi
• Antarmuka dengan Kepolisian, Dealer Alat Berat, Pabrikan Alat Berat,
Asuransi, Kemenaker, dll.
• Legitimasi pengoperasian dari Kemenaker
• Legitimasi kepemilikan (belum diatur, dan alat berat bukanlah kendaraan bermotor
sesuai dengan Putusan MK No. 3/PUU-XIII/2015 tanggal 22 Maret 2015)
17

18. Ekosistem Sistem Registrasi dan Identifikasi
Alat Berat
• Pemilik/Penguasa
• Penyewa, pengguna
• Perawatan (bengkel)
• Perdagangan (termasuk sewa beli)
• Operator alat berat
• Lembaga pendidikan (operator, mekanis)
• Rekondisi
• K/L lainnya: Kemenaker, Perindustrian, Perdagangan, Kepolisian,
Dinas, dan lain-lain.
18

19. Terima Kasih
19