Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to OPTIMALKAN
Similar to OPTIMALKAN (20)
More from Mohd. Yunus
More from Mohd. Yunus (12)
OPTIMALKAN
- 1. PEMERINTAH PROVINSI RIAU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl. Gajah Mada No. 7, Pekanbaru – Riau – Indonesia www.bappeda.riau.go.id KLHSEvaluasi RPJPD Provinsi Riau 2005-2025 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 2. 1 Sudah ada RPJPD 2 Sudah ada KLHS RPJMD 2014-2019 Pendahuluan Akomodir Dinamika global, regional, nasional, dan lokal Evaluasi pembangunan Evaluasi RPJMD Dilaksanakan penyusunan KLHS Evaluasi RPJMD- RPJPD KLHS memastikan bahwa program pembangunan mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
- 3. PEMANGKU KEPENTINGAN Kerja POKJA PL Persiapan Workshop Pelingkupan (Verifikasi dan Klarifikasi Hasil Pra Pelingkupan) Kerja POKJA PL (Analisis Baseline, Keterkaitan, Keseimbangan, Keadilan, Kajian Pengaruh (D3TLH), Perumusan Mitigasi, Alternatif dan Rekomendasi) Workshop Kajian Pengaruh, Perumusan Mitigasi, Alternatif dan Rekomendasi Mengintegrasikan hasil pengambilan keputusan Kepala Daerah ke dalam Draf raperda RPJMD Provinsi Riau 2014-2019 Panel Pakar DIGABUNG SKPD membuat isu panjang dan menyiapkan data pendukung Pengajuan rekomendasi ke Menteri LHK Ruang Lingkup
- 4. 01 02 03 04 05 POKJA PL melakukan curah pendapat isu-isu dengan cara mind mapping dan metaplan process POKJA PL melakukan studi literatur POKJA PL mengidentifikasi informasi dan data yang masih diperlukan POKJA PL menginventarisasi pemangku kepentingan yang akan dilibatkan dalam proses KLHS Persiapan untuk pelingkupan Pra-pelingkupan KLHS Pra-pelingkupan KLHS
- 5. 1 2 Pengelompokan isu Penyusunan daftar isu panjang Penyusunan daftar isu strategis Konfirmasi isu3 4 Berdasarkan Status Lingkungan Hidup, isu KRP, serta masukan dan kesepakatan pemangku kepentingan Ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup Berdasarkan data dan informasi ilmiah Isu paling strategis sebagai dasar kajian KRP Tahap Perumusan Isu 4 kriteria isu strategis Perumusan Isu
- 6. 6 TEMA ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ISU STRATEGIS Lingkungan Menurunnya keanekaragaman hayati dan kinerja layanan jasa ekosistem Peningkatan intensitas dan wilayah bencana serta kerentanan terhadap perubahan iklim Sosial Rendahnya kualitas pendidikan serta pelestarian nilai budaya melayu Ekonomi Meningkatnya pengangguran, kemiskinan, kesenjangan dan konflik Tata Kelola Rendahnya kinerja kelembagaan dan tata kelola pemerintahan Pengkajian Isu strategis “Isu strategis diinteraksikan dengan Arah Kebijakan Rancangan Evaluasi RPJPD Provinsi Riau 2005-2025 untuk melihat arah kebijakan yang paling berdampak terhadap isu” 124 arah kebijakan 8 arah kebijakan Penapisan Penapisan menggunakan expert judgement untuk menilai pengaruh atau tidak berpengaruh No. Arah Kebijakan 1 Mendorong pembangunan sektor ekonomi unggulan seperti pertanian, industri yang berbasis pertanian, untuk menggantikan kedudukan migas sebagai sektor utama penghasilan daerah. 2 Membangun pusat-pusat aglomerasi industri dan terminal regional yang berfungsi distribusi dan koleksi komoditi pada kota-kota pelabuhan utama. 3 Membangun jaringan jalan provinsi dan kabupaten yang kokoh yang dapat memperlancar lalu lintas produk pertanian dan industri. 4 Membangun jalur kereta api sebagai bagian dari Trans Sumatera Railway terutama bagi angkutan barang jarak jauh dan massal. 5 Membangun bandar udara baru berfungsi sebagai Pusat Penyebaran Primer sebagai pengganti Bandara Sultan Syarif Kasim II. 6 Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi unggulan, yakni industri pengolahan, pertanian, pertambangan, dan jasa untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dengan dukungan sektor-sektor prospektif yang secara agregatif akan memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor perikanan, peternakan, dan pariwisata. 7 Membangun obyek dan destinasi pariwisata, menyediakan prasarana dan sarana penunjang, dan meningkatkan pelayanan jasa kepariwisataan, termasuk pengembangan wisata minat khusus dan agrowisata yang terintegrasi dengan perlindungan plasma nutfah dan spesies dilindungi. 8 Meningkatkan upaya eksplorasi dan penerapan teknologi eksploitasi migas untuk peningkatan produksi; pelibatan pemangku kepentingan di daerah dalam produksi migas; perkuatan aspek hukum; dan kelembagaan bagi hasil yang lebih adil.
- 7. No Arah Kebijakan Dampak Rekomendasi 1 Mendorong pembangunan sektor ekonomi unggulan seperti pertanian, industri yang berbasis pertanian, untuk menggantikan kedudukan migas sebagai sektor utama penghasilan daerah. Pembangunan sektor ekonomi unggulan menimbulkan ekstraksi sumber daya alam yang berdampak pada penurunan keanekaragaman hayati dan industri berdampak pada kinerja layanan jasa ekosistem Pembangunan sektor ekonomi unggulan dengan mempertahankan nilai konservasi tinggi ekosistem dan sesuai RTRWP Meningkatnya beban pencemar (polutan) yang menghasilkan emisi GRK Implementasi pembangunan sektor ekonomi rendah emisi (Low Emission Development/LED) sesuai bussines as ussual (BAU) Peningkatan risiko bencana Pembangunan sektor ekonomi unggulan menghindari kawasan rawan bencana Masuknya tenaga kerja luar dan migrasi (imigrasi) berdampak pada kesenjangan dan konflik sosial dengan masyarakat lokal Mengakomodir tenaga kerja tempatan (lokal) sesuai dengan ketentuan yang berlaku Inisiasi dan implementasi kebijakan satu peta (one map policy) Audit investigatif dan resolusi konflik pada izin usaha berbasis lahan Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum pada izin usaha berbasis lahan Rendahnya kualitas pendidikan Peningkatan kualitas sarana prasarana yang berhubungan langsung dalam proses pembelajaran Penerapan kebijakan sekolah unggul pada seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah Masuknya tenaga kerja luar dan migrasi (imigrasi) berdampak pada pergeseran nilai-nilai budaya lokal Sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat pendatang akan pentingnya menjaga nilai-nilai budaya melayu Pembangunan sektor ekonomi unggulan bersifat multisektor dan koordinasi pusat-daerah, sehingga berdampak pada perubahan regulasi dan berimplikasi pada perubahan kebijakan yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota melalui pembentukan gugus kerja
- 8. No Arah Kebijakan Dampak Rekomendasi 2 Membangun pusat-pusat aglomerasi industri dan terminal regional yang berfungsi distribusi dan koleksi komoditi pada kota- kota pelabuhan utama. Peningkatan beban pencemar (polutan) serta menurunnya layanan jasa ekosistem Mengoptimalkan pengembangan kawasan industri eksisting dan IPAL terpadu Penigkatan emisi CO2 limbah dari pusat aglomerasi industri Penerapan clean production Penerapan kebijakan ecogreen Meningkatnya kesenjangan pendapatan penduduk lokal dan pendatang Mengakomodir tenaga kerja tempatan (lokal) sesuai dengan ketentuan yang berlaku Meningkatnya konflik berbasis lahan Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pembebasan lahan Meningkatnya jumlah pendatang (pekerja luar) menyebabkan lunturnya penerapan nilai-nilai budaya melayu Melakukan sosialisasi nilai-nilai budaya melayu terhadap pekerja pendatang melalui integrasi dengan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) Penurunan mutu pelayanan dan realisasi aglomerasi kawasan industri Implementasi perizinan terintegrasi dan percepatan terbitnya Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau 3 Membangun jaringan jalan provinsi dan kabupaten yang kokoh yang dapat memperlancar lalu lintas produk pertanian dan industri. Meningkatnya perambahan/illegal logging pada kawasan konservasi Pembangunan jaringan jalan provinsi dan kabupaten memperhatikan peruntukan kawasan serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum Peningkatan degradasi kawasan yang menyebabkan erosi dan sedimentasi serta hilangnya tutupan lahan Pembangunan jaringan jalan provinsi dan kabupaten memperhatikan peruntukan kawasan Peningkatan nilai ekonomis lahan menyebabkan munculnya spekulan tanah dan alih fungsi lahan Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum serta pembebasan lahan mengikuti ketentuan yang berlaku Peningkatan lalu lintas barang dan jasa serta manusia antar daerah yang menyebabkan terabaikannya nilai-nilai budaya melayu Sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat pendatang akan pentingnya menjaga nilai-nilai budaya melayu Lambatnya realisasi pembangunan jaringan jalan provinsi dan kabupaten Pembentukan tim terpadu lintas K/L, SKPD dalam percepatan perizinan
- 9. No Arah Kebijakan Dampak Rekomendasi 4 Membangun jalur kereta api sebagai bagian dari Trans Sumatera Railway terutama bagi angkutan barang jarak jauh dan massal. Meningkatnya perambahan/illegal logging pada kawasan hutan yang dilalui jalur kereta api Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum pada kawasan konservasi yang dilalui jalur kereta api Peningkatan degradasi kawasan yang menyebabkan erosi dan sedimentasi serta hilangnya tutupan lahan Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum pada kawasan konservasi yang dilalui jalur kereta api Peningkatan nilai ekonomis lahan menyebabkan munculnya spekulan tanah dan alih fungsi lahan Sosialisasi dan pemberdayaan melalui partisipasi masyarakat akan pentingnya menjaga kawasan hutan Implementasi kebijakan satu peta (one map policy) Peningkatan lalu lintas barang dan jasa serta manusia antar daerah yang menyebabkan terabaikannya nilai-nilai budaya melayu Sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat pendatang akan pentingnya menjaga nilai-nilai budaya melayu Lambatnya realisasi pembangunan jalur kereta api Pembentukan tim terpadu lintas K/L, SKPD dalam percepatan perizinan jaringan kereta api 5 Membangun bandar udara baru berfungsi sebagai Pusat Penyebaran Primer sebagai pengganti Bandara Sultan Syarif Kasim II. Meningkatnya perambahan/illegal logging pada kawasan hutan yang berada pada areal bandar udara baru Pengawasan dan penegakan hukum pada kawasan konservasi yang berbatasan langsung dengan bandar udara baru Peningkatan degradasi kawasan yang menyebabkan erosi dan sedimentasi serta hilangnya tutupan lahan Pengawasan dan penegakan hukum pada kawasan konservasi yang berbatasan langsung dengan bandar udara baru Peningkatan nilai ekonomis lahan menyebabkan munculnya spekulan tanah dan alih fungsi lahan Sosialisasi dan pemberdayaan melalui partisipasi masyarakat akan pentingnya menjaga kawasan hutan Implementasi kebijakan satu peta (one map policy) Peningkatan lalu lintas barang dan jasa serta manusia antar daerah yang menyebabkan terabaikannya nilai-nilai budaya melayu Sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat pendatang akan pentingnya menjaga nilai-nilai budaya melayu Lambatnya realisasi pembangunan bandar udara baru Pembentukan tim terpadu lintas K/L, SKPD dalam percepatan perizinan bandar udara baru
- 10. No Arah Kebijakan Dampak Rekomendasi 6 Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi unggulan, yakni industri pengolahan, pertanian, pertambangan, dan jasa untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dengan dukungan sektor-sektor prospektif yang secara agregatif akan memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor perikanan, peternakan, dan pariwisata. Peningkatan beban pencemar (polutan) serta menurunnya layanan jasa ekosistem Mengimplementasikan IPAL terpadu pada kawasan industri Penigkatan emisi CO2 limbah dari pusat pertumbuhan industri Pembangunan pelabuhan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung kawasan pertumbuhan industri Penerapan kebijakan ecogreen pusat pertumbuhan industri Meningkatnya kesenjangan pendapatan penduduk lokal dan pendatang Melakukan pemberdayaan masyarakat lokal dengan pelatihan sesuai kebutuhan pada pusat pertumbuhan industri Meningkatnya konflik berbasis lahan Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pembebasan lahan Meningkatnya jumlah pendatang (pekerja luar) menyebabkan lunturnya penerapan nilai-nilai budaya melayu Memberikan pemahaman nilai-nilai budaya melayu yang terintegrasi dengan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) Penurunan mutu pelayanan dan realisasi pusat pertumbuhan industri Percepatan terbitnya Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau 7 Membangun obyek dan destinasi pariwisata, menyediakan prasarana dan sarana penunjang, dan meningkatkan pelayanan jasa kepariwisataan, termasuk pengembangan wisata minat khusus dan agrowisata yang terintegrasi dengan perlindungan plasma nutfah dan spesies dilindungi. Peningkatan beban pencemar (polutan) serta menurunnya layanan jasa ekosistem Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pembangunan obyek dan destinasi pariwisata Penigkatan emisi CO2 limbah dari pembangunan obyek dan destinasi pariwisata Pembangunan obyek dan destinasi pariwisata mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung ekosistem Penerapan kebijakan ekowisata berbasis kearifan lokal dan partisipasi masyarakat Meningkatnya kesenjangan pendapatan penduduk lokal dan pendatang Melakukan pemberdayaan masyarakat lokal dengan pelatihan sesuai kebutuhan pada pembangunan obyek dan destinasi pariwisata Meningkatnya konflik berbasis lahan Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pembebasan lahan Meningkatnya jumlah pendatang (pekerja luar) menyebabkan lunturnya penerapan nilai-nilai budaya melayu Melakukan sosialisasi nilai-nilai budaya melayu terhadap pendatang Penurunan mutu pelayanan dan realisasi pembangunan obyek dan destinasi pariwisata Percepatan terbitnya Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau
- 11. No Arah Kebijakan Dampak Rekomendasi 8 Meningkatkan upaya eksplorasi dan penerapan teknologi eksploitasi migas untuk peningkatan produksi; pelibatan pemangku kepentingan di daerah dalam produksi migas; perkuatan aspek hukum; dan kelembagaan bagi hasil yang lebih adil. Peningkatan beban pencemar (polutan) serta menurunnya layanan jasa ekosistem Penerapan 3R (reduce, reuse, recycle) pada industri migas Penigkatan emisi CO2 limbah Penerapan kebijakan ecogreen pembangunan industri migas Meningkatnya kesenjangan pendapatan penduduk lokal dan pendatang Melakukan pemberdayaan masyarakat lokal dengan pelatihan sesuai kebutuhan industri migas Meningkatnya konflik berbasis lahan Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pembebasan lahan Meningkatnya jumlah pendatang (pekerja luar) menyebabkan lunturnya penerapan nilai-nilai budaya melayu Memberikan pemahaman yang terintegrasi dengan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) Penurunan mutu pelayanan dan realisasi industri migas Percepatan terbitnya Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau
- 12. 1. Pentingnya pelibatan dan komitmen pemangku kepentingan -> komunikasi dan koordinasi 2. Ketersediaan data dan “pembangkitan” data -> kuantifikasi data 3. Pemahaman terhadap program dengan pendekatan spasial (lokus) 4. Regulasi teknis pelaporan dan administrasi KLHS 5. Keseimbangan antara proses analisis dan konsultasi Pembelajaran Bersama