Tahun 2024 adalah tahun terakhir periode RPJMN 2020 – 2024, penting memastikan penyelesaian proyek-proyek strategis untuk pencapaian target pembangunan. K/L diharapkan dapat mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam menyusun program/kegiatan/proyek tahun 2024. Integrasi kebijakan dan pendanaan melalui pelibatan BUMN, masyarakat/ swasta perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pendanaan pemerintah yang terbatas.

1. PENDANAAN RKP
TAHUN 2024
DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat
Kamis, 6 April 2023

2. 2
KEDEPUTIAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN
PENDAHULUAN
1. Tahun 2024 adalah tahun terakhir periode RPJMN 2020 – 2024, penting
memastikan penyelesaian proyek-proyek strategis untuk pencapaian
target pembangunan.
2. K/L diharapkan dapat mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam
menyusun program/kegiatan/proyek tahun 2024
3. Integrasi kebijakan dan pendanaan melalui pelibatan BUMN, masyarakat/
swasta perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pendanaan
pemerintah yang terbatas.

3. Rp. Miliar
Alokasi Pagu Indikatif K/L 2024
difokuskan pada :
1. Penyelesaian Major Project dan
Proyek-Proyek yang bersifat Strategis
lainnya yang sejalan dengan tema &
penekanan RKP 2024
2. Proyek prioritas yang mempunyai
dampak dan daya ungkit langsung
(Kegiatan non-prio yang tidak
berdampak langsung pada
pembangunan akan diminimalisir)
3. Penyelesaian target RPJMN 2020-2024
4. Agenda penting 2024 seperti Pemilu
dan IKN
Ketersediaan Anggaran Belanja K/L Pagu Indikatif 2024 lebih
rendah dibandingkan APBN 2023
3
PAGU INDIKATIF K/L TA 2024
Tahun Anggaran
Belanja
Operasional
Belanja Non
Operasional
Total
APBN 2023 319.236,7 681.608,0 1.000.844,7
Pagu Indikatif 2024 322.018,0 677.981,4 999.999,5
KEDEPUTIAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN

4. Tema RKP 2024:
“Mempercepat Transformasi Ekonomi
yang Inklusif dan Berkelanjutan”
ARAH KEBIJAKAN PENDANAAN 2024
1) Pengurangan Kemiskinan dan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
2) Pembangunan Rendah Karbon dan
Transisi Energi
3) Peningkatan Kualitas Pelayanan
Kesehatan dan Pendidikan
4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset
Terapan
5) Penguatan Daya Saing Usaha
6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Dasar dan Konektivitas
7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara
8) Pelaksanaan Pemilu 2024
ARAH KEBIJAKAN RKP 2024
16 HIGHLIGHT MAJOR PROJECT DI RKP 2024
PN 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
1. Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter
2. Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM
3. Major Project Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)
4. Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas
5. Major Project Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
PN 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
1. Major Project di Wilayah Papua; Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan
Wilayah Adat Domberay
2. Major Project Pembangunan Ibu Kota Negara
PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
1. Major Project Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
2. Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Major Project Reformasi Pendidikan Keterampilan
4. Major Project Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
1. Major Project Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
2. Major Project Transformasi Digital
3. Major Project Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)
4. Major Project Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)
PN 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
1. Major Project Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B300
Pendanaan diarahkan pada Major Project yang mendukung Arah Kebijakan dan 16 Highlight MP di RKP 2024
KEDEPUTIAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN
4
4

5. ALOKASI PRIORITAS NASIONAL 2024
PRIORITAS NASIONAL (PN) Rp. Miliar
PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
Berkualitas dan Berkeadilan
45.244,9
PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, antara lain:
45.326,9
PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
Berdaya Saing, antara lain:
- a.l Bantuan Sosial, Pemeratan Pendidikan berkualitas, Akses dan
Mutu Kesehatan, Pendidikan keterampilan dan vokasi
247.494,9
PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 6.575,0
PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- a.l Infrastruktur Dasar, Konektivitas, dan Sumber Daya Air
136.487,8
PN 6: Membangun LH, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim
8.968,4
PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik
79.783,6
Keterangan:
• Merupakan angka sementara (sumber KRISNA RKP 6 April 2023).
• Hanya mencakup Belanja K/L dan KPBU. Belum termasuk subsidi/PSO dan sumber pendanaan lainnya
• Sesuai dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional
Alokasi Pagu Indikatif 2024 diarahkan untuk
penuntasan target pembangunan periode 2020-
2024, mendukung pelaksanaan pemilu dan
pembangunan IKN, serta beberapa Proyek
Prioritas Strategis (Major Project) utama 2024
MAJOR PROJECT RKP 2024 a.l Rp. Miliar
Reformasi Sistem Perlindungan Sosial 176.642,9
Percepatan Penurunan Angka Kematian
Ibu & Stunting
79.894,5
Reformasi Sistem Kesehatan Nasional 14.843,8
Transformasi Digital 15.150,8
Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu 576,0
Pembangunan Ibu Kota Nusantara 30.463,2
Food Estate 363,0
Akselerasi Pengembangan EBTKE 430,1
5
ALOKASI PADA PRIORITAS NASIONAL
KEDEPUTIAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN

6. ALOKASI PRIORITAS NASIONAL 2024
6
ALOKASI PADA PRIORITAS NASIONAL
KEDEPUTIAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN
PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
Berkualitas dan Berkeadilan Rp 45.244,9 Milyar
PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
dan Menjamin Pemerataan, antara lain Rp 45.326,9 Milyar
PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
Berdaya Saing, antara lain Rp 247.494,9 Milyar
PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Rp 6.575,0 Milyar
PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar Rp 136.487,8 Milyar
PN 6: Membangun LH, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim Rp 8.968,4 Milyar
PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik Rp 79.783,6 Milyar
• Kawasan Pertanian (a.l. padi, jagung, & umbi) – Kementan
• Sertfikasi halal industry & UMKM – KemenKUKM
• Amenitas & aksesibilitas kawasan pariwisata - Kemenpar
• Pengembangan BUMDesa, Desa Wisata, & Desa Digital –
KemendesPDTT
• Pengembangan kawasan & sarana prasana IKN –
KemenPUPR & Kemenhub
• Bantuan Sosial Keluarga Miskin (PKH) & Pangan (BPNT) –
Kemensos
• Bantuan iuran PBI JKN – Kemenkes
• Bantuan Belajar (a.l. BOS, PIP, KIP, & KIP Kuliah), merdeka
belajar – Kemendikbudristek & Kemenag
• Manajemen talenta – Kemendikbudristek
• Pengembangan Kepemimpinan Pemuda - Kemenpora
• Sistem angkutan umum massal perkotaan – Kemenhub
• Infrastruktur layanan dasar, perumahan, dan
bendungan - KemenPUPR
• Fasilitas pengolahan limbah – KLHK
• Desa Tangguh Bencana – BNPB
• Sistem peringatan dini bencana - BMKG
• Pembangunan pangkalan Setokok (Natuna) – Bakamla
• Alutsista & almatsus – Kemenhan & Polri
• Keamanan siber – Kemenhan & BSSN
*) Merupakan angka sementara (sumber KRISNA RKP 6 April 2023).

7. AGENDA PENTING 2024: PEMILU (1)
Penyelenggaraan
pemilu, pemungutan
suara & kampanye
Penanganan Perkara Pemilu
• Penanganan perkara di
Bawaslu
• Penanganan perkara
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum di MK
Pengawasan Pemilu
• Pengawasan oleh lembaga
adhoc
• Pengawasan penggunaan
anggaran dalam
penyelenggaraan pemilu
Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu
Pengamanan Pemilu
• Pengamanan Pemilu oleh
TNI & POLRI
• Rekomendasi kebijakan
kerawanan keamanan
nasional menghadapi
pemilu
Dukungan Lainnya a.l.:
• Kebijakan koordinasi
pemilu serentak
• Siaran pemilu
• Diseminasi informasi
pemilu
7
Cakupan Penyelenggaraan Pemilu pada Rancangan Pagu Indikatif 2024 sebesar Rp 38,7 Triliun.
*) Catatan:
• Alokasi Pemilu 2024 diasumsikan untuk penyelenggaraan Pemilu 1 putaran
KEGIATAN PENTING 2024 : PEMILU
KEDEPUTIAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN

8. AGENDA PENTING 2024: PEMBANGUNAN IKN (2)
Pembangunan Gedung
Kantor Pemerintahan
dan Penyediaan
Perumahan ASN
Infrastruktur Sumber
Daya Air
• Bendung & pengendali
banjir
Infrastruktur Konektivitas
• Preservasi & Pembangunan
Jalan IKN
• Pembangunan Jembatan
• Angkutan antarmoda dan
penghubung intermoda
• Kapal & dermaga
penumpang
• Perluasan apron dan
runway bandara APT
Pranoto
• Studi bidang transportasi
Pertahanan dan
Keamanan
• Dukungan Pengamanan
IKN
• Rekomendasi Kebijakan
desain sistem keamanan
dan sistem pertahanan
Belanja Operasional
Otorita IKN
Pemindahan Pegawai ASN
• Uang pindah pegawai
• Pemetaan / Penilaian
Potensi dan Kompetensi
ASN
• Survey dan Sosialisasi
Pemindahan IKN
Dukungan Lainnya a.l.:
• Infrastruktur TIK
• Pendampingan Penataan
Arsip Persiapan Pemindahan
IKN
• Rekomendasi kebijakan untuk
mendukung penyelenggaraan
telekomunikasi di IKN
• Diseminasi lnformasi
Pemindahan IKN
8
Cakupan Pembangunan IKN pada Rancangan Pagu Indikatif 2024 sebesar Rp 30,4 Triliun.*
*) Catatan: Detail peruntukan serta instansi pelaksana kegiatan pembangunan IKN terus dimatangkan oleh Badan Otorita IKN dan K/L terkait.
KEGIATAN PENTING 2024 : IKN
KEDEPUTIAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN

9. INTEGRASI BELANJA K/L, DAK & BELANJA NON K/L
Untuk mengefektifkan pemanfaatan anggaran, K/L bersama-sama dengan Pemerintah
Daerah agar:
a. Melakukan penyelarasan pemanfaatan DAK (Fisik, Non Fisik dan Hibah) dengan
belanja K/L dan Belanja Non K/L (Subsidi Pupuk);
b. Memetakan program/kegiatan/lokus yang akan didanai dari DAK dengan Belanja K/L
dan Non K/L agar tidak terjadi tumpang tindih penggunanaan anggaran;
c. Mensinkronkan RO K/L dengan output yang akan didanai dengan DAK dan Belanja
Non K/L lainnya (subsidi pupuk);
d. Memastikan kesiapan pelaksanaan pada 2024.

10. • Penyusunan & Penelaahan Rancangan Renja K/L berpedoman pada:
✓ PP 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Nasional;
✓ Permen PPN/Ka. Bappenas No. 1/2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
• Rancangan Renja K/L tahun 2024 disusun dengan mengacu pada RPJMN dan Renstra K/L 2020-2024,
serta Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif Tahun 2024 (SBPI dalam tahap finalisasi)
• Rancangan Renja K/L selanjutnya ditelaah dalam Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting), antara lain
membahas:
✓ Memastikan muatan Rancangan Awal Renja K/L dapat mendukung pencapaian pembangunan
nasional di tahun 2024;
✓ Memastikan dan mengkonfirmasi pelaksanaan PN dan Major Project beserta rinciannya (target,
alokasi, lokasi); dan
✓ Memastikan Kesiapan Pelaksanaan Proyek untuk dilaksanakan di tahun 2024.
• Di dalam Trilateral Meeting juga perlu membahas belanja Non-K/L yang mendukung target
pembangunan (a.l subsidi pupuk, subsidi energi), untuk memastikan ketepatan target, sasaran serta
delivery mechanism yang efektif sampai kepada penerima manfaat.
10
RANCANGAN RENJA K/L DAN PERTEMUAN TIGA PIHAK
KEDEPUTIAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN

11. • K/L menyusun Rancangan Renja K/L dengan mengacu Rancangan Awal RKP dan SB Pagu
Indikatif K/L Tahun 2024
• K/L bersama-sama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan
1. Melaksanakan TM sampai dengan minggu pertama bulan Juni
2. Memastikan penuangan proyek Prioritas Nasional/Major Project (Lampiran B) dalam
Renja K/L Tahun 2024
3. Memastikan pelaksanaan proyek Prioritas Nasional/Major Project (kesiapan, keluaran,
alokasi, maupun rincian lokus)
• Usulan pemutakhiran Pagu Indikatif yang telah disepakati dalam TM akan diakomodasi
dalam Pagu Anggaran 2024
11
TINDAK LANJUT
KEDEPUTIAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN

12. TERIMA KASIH
KEDEPUTIAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS