SUCI MEIDIANA PRATIWI (43217010123) HBL 7, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, HUKUM PERBURUHAN, UNIVERSITAS MERCU BUANA, 2018

1. MODULPERKULIAHAN
Hukum Bisnis
Dan
Lingkungan
Hukum Perburuhan
Fakultas Program Studi TatapMuka Kode MK DisusunOleh
Ekonomi Dan Bisnis Akuntansi S1
07
HBL Suci Meidiana Pratiwi
Abstract Kompetensi
Memahami Hukum Bisnis dan
Lingkungan sebagai Hukum
Perburuhan
Para pembaca diharapkan dapat
memahami serta mampu menjelaskan
definisi dan tujuan Hukum Perburuhan

2. 2018
2 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Suci Meidiana Pratiwi http://www.mercubuana.ac.id
Pembahasan
Hukum Perburuhan
Hukum perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma, baik tertulis maupun
tidak tertulis, yang mengatur pola hubungan industrial antara pemberi kerja
(pengusaha, perusahaan, atau badan hukum) di satu sisi dan penerima kerja (pekerja
atau buruh) di sisi yang lain.
Definisi hukum perburuhan menurut pendapat para ahli hukum dapat dirangkum
sebagai berikut.
1. M.G Levenbach
Hukum Perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja,
dimana pekerjaan dilakukan dibawah suatu pimpinan, dan dengan keadaan
kehidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja.
2. A.N. Molenaar
Hukum Perburuhan adalah bagian dari hukum yang mengatur hubungan
antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh, dan antara buruh
dengan penguasa.
3. NEH van Esveld
Hukum Perburuhan adalah bagian dari hukum positif yang meliputi hubungan
antara pekerja dan pemberi kerja, termasuk pekerja yang melakukan
pekerjaan atas tanggung jawab sendiri.
4. S. Mok
Hukum Perburuhan adalah bagian dari hukum yang berkaitan dengan
pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang lain dan dengan keadaan
kehidupan yang langsung berhubungan dengan pekerjaan itu.
5. Imam Soepomo
Hukum Perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak
yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain
dengan menerima upah.
6. Myron G. Hill, Howard M. Rossen, Wilton S. Sogg
Hukum Perburuhan adalah pada dasarnya merupakan peraturan perundang-
undangan, terutama ketentuan yang bersifat nasional

3. 2018
3 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Suci Meidiana Pratiwi http://www.mercubuana.ac.id
7. H. L. Bakels
Hukum Perburuhan merupakan bagian dari keseluruhan kaedah hukum yang
berkaitan dengan hubungan kerja seseorang dalam jabatan tertentu pada
sektor privat dan publik
8. Soetikno
Hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukum mengenai
hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan
dibawah perintah/pimpinan orang lain dan mengenai keadaan-keadaan
penghidupan yang langsung bersangkutpaut dengan hubungan kerja tersebut.
9. Halim
Hukum perburuhan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur
hubungan kerja yang harus diindahkan oleh semua pihak, baik pihak
buruh/pekerja maupun pihak majikan.
10.Daliyo
Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik yang tertulis maupun
yang tidak tertulis yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan
dengan mendapat upah sebagai balas jasa.
11.Syahrani
Hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur
hubungan-hubungan perburuhan, yaitu hubungan antara buruh dan majikan
dengan perintah (penguasa).
Hukum perburuhan terletak di antara hukum publik dan hukum privat. Dikatakan
hukum privat karena mengatur hubungan antara dua individu (pemberi kerja dan
penerima kerja), dan dikatakan hukum publik karena negara melakukan campur
tangan melalui pengikatan aturan yang mengurus hubungan antara dua individu.
Hukum perburuhan terbagi menjadi:
hukum perburuhan individu (mengenai kontrak kerja), dan
hukum perburuhan kolektif (mengenai serikat buruh, pemogokan, dan lain-lain),
yang secara bersama-sama membentuk hukum sosial.

4. 2018
4 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Suci Meidiana Pratiwi http://www.mercubuana.ac.id
Hal-hal yang diurusi:
1. Pembentukan dan pemutusan kontrak kerja
2. Perlindungan orang yang dipekerjakan
3. Hak mutlak dan kewajiban yang timbul dari pekerjaan
4. Sistem tanggung jawab kedisiplinan dan material
5. Pelaksanaan hubungan kerja
6. Hak berserikat pekerja (bagi para pekerja) dan berasosiasi pengusaha (bagi
para pengusaha)
7. Kesepakatan bersama
8. Kontrol negara atas pelaksanaan hukum perburuhan
Perkembangan
Pada zaman ekonomi liberal, hubungan buruh sewa dimasukkan ke dalam
hubungan kontrak yang bersifat wajib dan berkembang menjadi rincian baku
dalam hukum perdata.
Pada abad ke-19, kaum pekerja semakin memberikan tekanan kepada negara hukum
(Britania Raya, Perancis, Jerman), maka diadopsilah hukum mengenai perburuhan
dan hubungan perburuhan.
Setelah Perang Dunia Pertama, hak-hak para buruh diatur oleh hukum, di mana
perwakilan para buruh dan serikat dagang mengambil bagian.
Pada awal abad ke-20, pihak-pihak yang memberi kontrak bebas menentukan pasal-
pasal kontrak. Perbedaan yang besar dalam kekuasaan, yang seringkali ada di antara
pemberi kerja dan penerima kerja di dalam konteks industrial, mengarah pada salah-
urus. Secara bertahap, kebebasan kontraktual dari pihak-pihak yang berkepentingan
kemudian dibatasi oleh hukum. Pada tahun 1919, Organisasi Buruh
Internasional didirikan.
Setelah Perang Dunia Kedua, diaturlah perlindungan buruh dan keikutsertaannya
dalam pengelolaan entitas ekonomi. Pada awal abad ke-21, terdapat sedikit
kebebasan kontrak, dan para pekerja/buruh menikmati perlindungan berjangkauan
luas, misalnya dalam hal perlindungan dari pemutusan hubungan kerja, jaminan
sosial, kecelakaan kerja, dst. Perkembangan ini telah menjadi faktor penting dalam
hal pemerataan kesejahteraan.
Hukum perburuhan telah menjadi produk hukum sejak zaman dahulu. Dalam hukum
Romawi, kontrak jasa (locatio conductio operarum) hanya menjadi peran sub-

5. 2018
5 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Suci Meidiana Pratiwi http://www.mercubuana.ac.id
ordinat, karena begitu luasnya perbudakan. Di Jerman Zaman Pertengahan,
hubungan pekerjaan seringkali melibatkan urusan pribadi. Meskipun kerja berskala
kecil di beberapa bagian dunia telah hadir, paro kedua abad ke-18 dipandang sebagai
permulaan sejarah perburuhan. Pada zaman itu sebagian besar populasi Eropa
berkembang menjadi kaum yang bergantung pada para pekerja (proletariat) dan
pertanyaan sosial (pauperisme) muncul ke permukaan. Keluhan sosial industrialisasi
pada abad ke-19 juga dipandang sebagai hasil dari otonomi-pribadi meskipun adanya
ketidakseimbangan kekuasaan pihak-pihak yang menjalin kontrak.
Pengembangan hak buruh dimulai di Inggris pada tahun 1833 dengan adanya hukum
mengenai pabrik. Mereka membatasi masa kerja bagi anak-anak antara 9 sampai 13
tahun untuk bekerja maksimal selama delapan jam, dan anak-anak antara 14 sampai
18 tahun untuk bekerja maksimal selama 12 jam. Anak-anak di bawah umum 9 tahun
harus bersekolah.
Hukum perburuhan di Indonesia
Tidak ada definisi baku mengenai hukum perburuhan di Indonesia. Buku-buku hukum
perburuhan didominasi oleh karya-karya Profesor Imam Soepomo, guru besar hukum
perburuhan di Universitas Indonesia. Karya Imam Soepomo antara lain: "Pengantar
Hukum Perburuhan" dan "Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja dan Hukum
Perburuhan".
Pasca-reformasi baru-baru ini, karya-karya mengenai hukum perburuhan yang ditulis
oleh Prof. Imam Soepomo dianggap oleh sebagian kalangan sudah tidak relevan lagi.
Hal ini terutama oleh aktivis serikat buruh dan advokat perburuhan. Meskipun
fakultas hukum di perguruan-perguruan tinggi seluruh Indonesia masih
menggunakan buku-buku karya Imam Soepomo sebagai rujukan wajib.
Sejarah hukumperburuhan
Pasca reformasi, hukum perburuhan mengalami perubahan luar biasa; baik secara
regulatif, politik, maupun ideologis; bahkan ekonomi global. Proses industrialisasi
sebagai bagian dari gerak historis ekonomi politik suatu bangsa dalam
perkembangannya mulai menuai momentumnya. Hukum perburuhan, setidaknya
menjadi peredam konflik kepentingan antara pekerja dan pengusaha sekaligus.
Sebagai peredam konflik, tentu ia tidak bisa diharapkan maksimal. Faktanya,
berbagai hak normatif perburuhan yang mestinya tidak perlu lagi jadi perdebatan,
namun kenyataannya Undang-undang memberi peluang besar untuk
memperselisihkan hak-hak normatif tersebut. Memang undang-undang perburuhan

6. 2018
6 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Suci Meidiana Pratiwi http://www.mercubuana.ac.id
juga mengatur aturan pidananya namun hal tersebut masih dirasa sulit oleh penegak
hukumnya. Di samping seabrek kelemahan lain yang ke depan mesti segera dicarikan
jalan keluarnya.
Masa Orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto benar-benar membatasi
gerakan serikat Buruh dan serikat pekerja. Saat itu organisasi buruh dibatasi hanya
satu organisasi, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).
Pola penyelesaian hubungan industrial pun dianggap tidak adil dan cenderung
represif. Oknum militer saat itu, misalnya, terlibat langsung bahkan diberikan
wewenang untuk turut serta menjadi bagian dari pola penyelesaian hubungan
industrial. Saat itu, sejarah mencatat kasus-kasus buruh yang terkenal di Jawa
Timur misalnya Marsinah dan lain-lain.
Hukum Perburuhan di Era Reformasi
Era Reformasi benar-benar membuka lebar arus demokrasi. Secara regulatif dan
gradual hukum perburuhan kemudian menemukan momentumnya. Hal tersebut
terwakili dalam tiga paket Undang-Undang perburuhan, antara lain: Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).
Sifat Hukum Ketenagakerjaan (perburuhan)
 Bersifat Hukum Privat (perdata)
 Karena mengatur hubungan orang-perorangan yaitu antara pekerja dgn
pengusaha
 Bersifat Hukum Publik
 Karena dalam pelaksanaannya diperlukan campur tangan pemerintah, contoh:
penetapan upah minimum, perizinan yang menyangkut ketenagakerjaan,
masalah penyelesaian hubungan industrial, adanya sanksi terhadap
pelanggaran atau tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
 Imperatif/ Memaksa (dwingenrecht) : artinya hukum yg harus ditaati secara
mutlak, tidak boleh dilanggar.
Contoh:
 Pasal 42 ayat (1) UU No.13/ 2003 ttg. izin penggunaan tenagakerja
 Pasal 59 ayat (1) UU No.13/ 2003 ttg. pembuatan perjanjian kerja waktu
tertentu

7. 2018
7 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Suci Meidiana Pratiwi http://www.mercubuana.ac.id
Bersifat Fakultatif/ Mengatur (regelendrecht)
Contoh :
 Pasal 51 ayat (1) UU No.13/2003 tentang Pembuatan perjanjian kerja bisa
tertulis dan tidak tertulis
 Pasal 16 PP No.8/ 1981 tentang kebebasan pengusaha untuk membayar gaji
di tempat yg lazim
Tujuan HukumKetenagakerjaan
Dalam Pasal 4 UU No. 13/2003 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tujuan
Pengeturan ketenagakerjaan adalah untuk:
 Memberdayakan & mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan
manusiawi
 Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja
sesuai denga kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
 Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan
kesejahteraan
 Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluargan
UNDANG UNDANG PERBURUHAN NO.12 TH 1948
Tentang Kriteria Status dan Perlindungan Buruh
Undang-undang ini menjelaskan tentang aturan-aturan terhadap pekerja buruh
dalam hal persyaratan untuk menjadi seorang buruh, pengaturan jam kerja dan jam
istirahat, pemberian upah, perlindungan terhadap buruh perempuan, tempat kerja
dan perumahan buruh, tanggung jawab, pengusutan pelanggaran, dan aturan
tambahan.
Undang-undang ini berfungsi untuk melindungi buruh dari hal-hal yang tidak
diharapkan.
Adanya bunyi dari Undang-Undang Perburuhan No.12 Th 1948 :
Pasal 10.
(1) Buruh tidak boleh menjalankan pekerjaan lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam
seminggu. Jikalau pekerjaan dijalankan pada malam hari atau berbahaya bagi
kesehatan atau keselamatan buruh, waktu kerja tidak boleh lebih dari 6 jam sehari
dan 35 jam seminggu.

8. 2018
8 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Suci Meidiana Pratiwi http://www.mercubuana.ac.id
(2) Setelah buruh menjalankan pekerjaan selama 4 jam terus menerus harus
diadakan waktu istirahat yang sedikitsedikitnya setengah jam lamanya; waktu
istirahat itu tidak termasuk jam bekerja termaksud dalam ayat 1.
Pasal 13. ayat 2
(2) Buruh Wanita harus diberi istirahat selama satu setengah bulan sebelum saatnya
ia menurut perhitungan akan melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah
melahirkan anak atau gugur-kandung.
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1964
Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta
Menimbang:
Bahwa untuk lebih menjamin ketenteraman serta kepastian bekerja bagi kaum buruh
yang disamping tani harus menjamin kekuatan pokok dalam revolusi dan harus
menjadi soko guru masyarakat adil makmur, seperti tersebut dalam Manifesto
Politik, beserta perinciannya, perlu segera dikeluarkan Undang-Undang tentang
Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
Pasal 1
(1) Pengusaha harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.
(2) Pemutusan hubungan kerja dilarang:
a) Selama buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena keadaan sakit
menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas)
bulan terus menerus.
b) Selama buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena mematuhi
kewajiban terhadap Negara yang ditetapkan oleh Undang-undang atau
Pemerintah atau karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya
dan yang disetujui Pemerintah.
Pasal 2
Bila setelah diadakan segala usaha pemutusan hubungan kerja tidak dapat
dihindarkan, pengusaha harus merundingkan maksudnya untuk memutuskan
hubungan kerja dengan organisasi buruh yang bersangkutan atau dengan buruh
sendiri dalam hal buruh itu tidak menjadi anggota dari salah satu organisasi buruh.

9. 2018
9 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Suci Meidiana Pratiwi http://www.mercubuana.ac.id
Pasal 3
(1) Bila perundingan tersebut dalam pasal 2 nyata-nyata tidak menghasilkan
persesuaian paham, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja
dengan buruh, setelah memperoleh izin Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Daerah ( Panitia Daerah), termaksud pada pasal 5 Undang-undang
No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran
Negara Tahun 1957 No. 42) bagi pemutusan hubungan kerja perorangan, dan
dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (Panitia Pusat)
termaksud pada pasal 12 Undang-undang tersebut di atas bagi pemutusan
hubungan kerja secara besar-besaran.
(2) Pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran dianggap terjadi jika dalam
satu perusahaan dalam satu bulan, pengusaha memutuskan hubungan kerja
dengan 10 orang buruh atau lebih, atau mengadakan rentetan pemutusan-
pemutusan hubungan kerja yang dapat menggambarkan suatu itikad untuk
mengadakan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.
Pasal 4
Izin termaksud pada pasal 3 tidak diperlukan bila pemutusan hubungan kerja
dilakukan terhadap buruh dalam masa percobaan. Lamanya masa percobaan tidak
boleh melebihi tiga bulan dan adanya masa percobaan harus diberitahukan lebih
dahulu pada calon buruh yang bersangkutan.
Pasal 5
(1) Permohonan izin pemutusan hubungan kerja beserta alasan-alasan yang
menjadi dasarnya harus diajukan secara tertulis kepada Panitia Daerah, yang wilayah
kekuasaannya meliputi tempat kedudukan pengusaha bagi pemutusan hubungan
kerja perorangan dan kepada Pusat bagi pemutusan hubungan kerja secara besar-
besaran.
• Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan,mengenai pembuatan penjanjian kerja bisa tertulis dan tidak
tertulis. Dikategorikan sebagaiPasal yang sifatnya mengatur oleh karena tidak
harus/wajib perjanjiankerja itu dalam bentuk tertulis dapat juga lisan, tidak
ada sanksi bagi mereka yang membuatperjanjian secara lisan sehingga
perjanjian kerja dalam bentuk tertulis bukanlah hal yangimperative/memaksa;
• Pasal 60 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan,mengenai perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat
mensyaratkan masa percobaan 3 (tiga)bulan. Ketentuan ini juga bersifat

10. 2018
10 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Suci Meidiana Pratiwi http://www.mercubuana.ac.id
mengatur oleh karena pengusaha bebas untuk menjalankanmasa percobaan
atau tidak ketika melakukan hubungan kerja waktu tidak tertentu/permanen.
• Pasal 10 ayat(1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, bagipengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota
organisasi pengusaha. Merupakanketentuan hukum mengatur oleh karena
ketentuan ini dapat dijalankan (merupakan hak) dandapat pula
tidak dilaksanakan oleh pengusaha.
(2) permohonan izin hanya diterima oleh Panitia Daerah/Panitia Pusat bila ternyata
bahwa maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan seperti
termaksud dalam pasal 2 tetapi perundingan ini tidak menghasilkan persesuaian
paham.
Pasal 6
Panitia Daerah dan Panitia Pusat menyelesaikan permohonan izin pemutusan
hubungan kerja dalam waktu sesingkat-singkatnya, menurut tata cara yang berlaku
untuk penyelesaian perselisihan perburuhan.
Pasal 7
(1) Dalam mengambil keputusan terhadap permohonan izin pemutusan
hubungan kerja, Panitia Daerah dan Panitia Pusat disamping ketentuan-
ketentuan tentang hasil ini yang dimuat dalam Undang-undang No. 22 Tahun
1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun
1957 No. 42), memperhatikan keadaan dan perkembangan lapangan kerja
serta kepentingan buruh dan perusahaan.
(2) Dalam hal Panitia Daerah atau Panitia Pusat memberikan izin maka dapat
ditetapkan pula kewajiban pengusaha untuk memberikan kepada buruh yang
bersangkutan uang pesangon, uang jasa, dan ganti kerugian lain-lainnya.
(3) Penetapan besarnya uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian lainnya
diatur dalam Peraturan Menteri Perburuhan.
(4) Dalam Peraturan Menteri Perburuhan itu diatur pula pengertian tentang upah
untuk keperluan pemberian uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian
tersebut di atas.

11. 2018
11 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Suci Meidiana Pratiwi http://www.mercubuana.ac.id
Pasal 8
Terhadap penolakan pemberian izin oleh Panitia Pusat atau pemberian izin dengan
syarat tersebut pada pasal 7
ayat (2), dalam waktu 14 (empat betas) hari setelah pemutusan diterima oleh pihak-
pihak yang bersangkutan, baik buruh dan/atau pengusaha maupun organisasi buruh/
atau organisasi pengusaha yang bersangkutan dapat diminta banding kepada Panitia
Pusat.
Pasal 9
Panitia Pusat menyelesaikan permohonan banding menurut tata cara yang berlaku
untuk penyelesaian perselisihan perburuhan dalam tingkat banding.
Pasal 10
Pemutusan hubungan kerja tanpa izin seperti tersebut pada pasal 3 adalah batal
karena hukum.
Pasal 11
Selama izin termaksud pada pasal 3 belum diberikan, dan dalam hal ada permintaan
banding tersebut pada pasal 8, Panitia Pusat belum memberikan keputusan, baik
pengusaha maupun buruh harus tetap memenuhi segala kewajibannya.
Pasal 12
Undang-undang ini berlaku bagi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di
perusahaan-perusahaan swasta, terhadap seluruh buruh dengan tidak menghiraukan
status kerja mereka, asal mempunyai masa kerja dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.
Pasal 13
Ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang belum diatur dalam Undang-undang ini
ditetapkan oleh Menteri Perburuhan.
Pasal 14
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

12. 2018
12 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Suci Meidiana Pratiwi http://www.mercubuana.ac.id
Implementasi Kasus
Kasus Buruh Dengan PT Megariamas
Sekitar 500 buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu-
Gabungan Serikat Buruh Independen (SBGTS-GSBI) PT Megariamas Sentosa, Selasa
(23/9) siang ‘menyerbu’ Kantor Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans)
Jakarta Utara di Jl Plumpang Raya, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Koja, Jakarta
Utara. Mereka menuntut pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap
perusahaan yang mempekerjakan mereka karena mangkir memberikan tunjangan
hari raya (THR).
Ratusan buruh PT Megariamas Sentosa yang berlokasi di Jl Jembatan III Ruko 36 Q,
Pluit, Penjaringan, Jakut, datang sekitar pukuk 12.00 WIB. Sebelum ditemui Kasudin
Nakertrans Jakut, mereka menggelar orasi yang diwarnai aneka macam poster yang
mengecam usaha perusahaan menahan THR mereka. Padahal THR merupakan
kewajiban perusahaan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan
Menteri Tenaga Kerja No. 4/1994 tentang THR.
“Kami menuntut hak kami untuk mendapatkan THR sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Dan jangan dikarenakan ada konflik internal kami tidak mendapatkan THR,
karena setahu kami perusahaan garmen tersebut tidak merugi, bahkan sebaliknya.
Jadi kami minta pihak Sudin Nakertrans Jakut bisa memfasilitasi kami,” jelas Abidin,
koordinator unjuk rasa ketika berorasi di tengah-tengah rekannya yang didominasi
kaum perempuan itu, Selasa (23/9) di depan kantor Sudin Nakertrans Jakut. Sekedar
diketahui ratusan buruh perusahaan garmen dengan memproduksi pakaian dalam
merek Sorella, Pieree Cardine, Felahcy, dan Young Heart untuk ekspor itu telah
berdiri sejak 1989 ini mempekerjakan sekitar 800 karyawan yang mayoritas
perempuan.
Demonstrasi ke Kantor Nakertrans bukan yang pertama, sebelumnya ratusan buruh
ini juga mengadukan nasibnya karena perusahan bertindak sewenang-wenang pada
karyawan. Bahkan ada beberapa buruh yang diberhentikan pihak perusahaan karena
dinilai terlalu vokal. Akibatnya, kasus konflik antar buruh dan manajemen dilanjutkan
ke Pengadilan Hubungan Industrial. Karena itu, pihak manajemen mengancam tidak
akan memberikan THR kepada pekerjanya.

13. 2018
13 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Suci Meidiana Pratiwi http://www.mercubuana.ac.id
Mengetahui hal tersebut, ratusan buruh PT Megariamas Sentosa mengadu ke kantor
Sudin Nakertrans Jakut. Setelah dua jam menggelar orasi di depan halaman Sudin
Nakertrans Jakut, bahkan hendak memaksa masuk ke dalam kantor. Akhirnya
perwakilan buruh diterima oleh Kasudin Nakertrans, Saut Tambunan di ruang rapat
kantornya. Dalam peryataannya di depan para pendemo, Sahut Tambunan berjanji
akan menampung aspirasi para pengunjuk rasa dan membantu menyelesaikan
permasalahan tersebut. "Pasti kami akan bantu, dan kami siap untuk menjadi
fasilitator untuk menyelesaikan masalah ini," tutur Sahut.
Selain itu, Sahut juga akan memanggil pengusaha agar mau memberikan THR karena
itu sudah kewajiban. “Kalau memang perusahaan tersebut mengaku merugi, pihak
manajemen wajib melaporkan ke pemerintah dengan bukti konkret,” kata Saut
Tambunan kepada beritajakarta.com usai menggelar pertemuan dengan para
perwakilan demonstrasi.
Sesuai peraturan, karyawan dengan masa kerja di atas satu tahun berhak menerima
THR. Sementara bagi karyawan dengan masa kerja di bawah satu tahun di atas tiga
bulan, THR-nya akan diberikan secara proporsional atau diberikan sebesar 3/12X1
bulan gaji. Karyawan yang baru bekerja di bawah tiga bulan bisa daja dapat
tergantung dari kebijakan perusahaan.
Saut menambahkan, sejauh ini sudah ada empat perusahaan yang didemo karena
mangkir membayar THR. “Sesuai dengan peraturan H-7 seluruh perusahaan sudah
harus membayar THR kepada karyawannya. Karena itu, kami upayakan memfasilitasi.
Untuk kasus karyawan PT Megariamas Sentosa memang sedang ada sedikit
permasalahan sehingga manajemen sengaja menahan THR mereka. Namun,
sebenarnya itu tidak boleh dan besok kami upayakan memfasilitasi ke manajemen
perusahaan.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk kawasan Jakarta Utara tercatat ada sekitar 3000
badan usaha atau perusahaan di sektor formal. Untuk melakukan monitoring,
pihaknya menugaskan 15 personel pengawas dan 10 personel mediator untuk
menangani berbagai kasus seperti kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja,
tuntutan upah maupun upah normatif dan THR. “Kami masih kekurangan personel,
idealnya ada 150 personel pengawas dan 100 personel mediator,” tandas Saut
Tambunan.

14. 2018
14 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Suci Meidiana Pratiwi http://www.mercubuana.ac.id
Analisis :
kita bisa liat ini adalah salah satu contoh kasus yang terjadi dalam suatu organisasi
bisa ditekankan disini suatu perusahan, dimana seorang pemimpin yang tidak
bertanggung jawab dan tidak adil dalam memimpin suatu perusahan. Mereka
senantiasa mempermainkan rakyat kecil dan bertindak sangat tidak bijaksana
sebagai seorang yang memiliki kekuasaan,mereka dengan mudah dapat
mengeluarkan seorang karyawan yang dianggap terlalu vocal dan maengancam para
karyawanya dengan tidak memberikan THR. Menurut saya ini jelas sangat
berpengaruh dalam terjadinya sebuah konflik ini adalah penyebab utama terjadinya
konflik dalam kasus ini menurut saya bila dalam kasus ini banyak cara untuk
menyelesaikanya mungkin dengan cara mediator atau jika dengan cara mediator
tidak berhasil juga perlu adanya proses hukum karena disini telah melanggar hak
seseorang dan telah melanggar hukum yang berlaku tentang pemberian THR kepada
tenaga kerja. Saya rasa ini adalah solusi yang mungkin bisa menyelesaikan konflik
dalam perusahaan ini,ada baiknya berikanlah apa yang menjadi haknya setelah iya
mengerjakan kewajibanya.

15. 2018
15 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Suci Meidiana Pratiwi http://www.mercubuana.ac.id
DaftarPustaka
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perburuhan (Halaman ini terakhir
diubah pada 24 Mei 2017,pukul 10.15)
http://www.npslawoffice.com/pengertian-hukum-perburuhan-menurut-
para-ahli/
https://ahsinufadli.wordpress.com/2013/01/29/hukum-perburuhan-uu-
perburuhan-bidang-hubungan-kerja/ (Halaman ini terhakhir diakses
January 29, 2013)
http://ancasasriw.blogspot.co.id/2016/06/undang-undang-
perburuhan.html (Halaman ini terakhir diakses Jumat,10 Juni 2016)
http://wwwtitisiswati.blogspot.co.id/2011/11/contoh-kasus-konflik-buruh-
dengan-pt.html