Undang-undang ekonomi di Indonesia didasarkan pada Konstitusi 1945 Pasal 33 yang mengatur bahwa ekonomi harus didasarkan pada kerjasama berdasarkan semangat kekeluargaan, sumber daya alam dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat, dan perekonomian nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan keadilan.

1. UNDANG-UNDANG HUKUM EKONOMI DI INDONESIA
Sebelumnya kita telah membahas hukum dan hukum ekonomi di Indonesia. Sekarang, saya akan
membahas perundang-undangan ekonomi yang berlaku di Indonesia. Seperti yang kita ketahui
bahwasannya undang-undang di Indonesia berkiblat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas
segala peraturanyang berlaku di Indonesia, mulai peraturan berpolitik, hingga peraturan kebiasaan adatdan
budaya. Hukum ekonomi Indonesia berkiblat pula dengan UUD 45 yang tertulis juga secara jelas beberapa
perundang-undangan perekonomian hingga hukum dagang.
Corak konstitusi atauhukum ekonomi di Indonesia dapat dilihat dariketentuan mengenai kebijakan
perekonomian yang sudah diatur dalam Pasal 33 UUD 45, yang merupakan satu-satunya onstitusi
perekonomian di Indonesia. Pasal 33 UUD 45 terdapat 5 ayat, yuk kita kupas !
 Pasal 33 UUD 45 Ayat 1
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Maksud dari
pasal 33 uud 1954 ayat 1 adalah menjelaskan tentang perekonomian indonesia yang berdasarkan
atas azas kekeluargaan. Perekonomian indonesia tidak berasaskan liberal maupun sosialis tetapi
berasaskan kekeluargaan. Dengan berasas kekeluargaan diharapkan perekonomian menjadi leih
makmur dan adil seperti misalnya dalam hokum kekeluargaan koperasi.
 Pasal 33 UUD 45 Ayat 2
“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara.” Maksud dari isi pasal 33 ayat 2 tentang penguasaan negara atas
cabang cabang produksi yang penting serta menguasai hajat hidup orang banyak. Seperti minyak
bumi dan barang tambang lainnya. Cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara namun hasilnya untuk mensejahterakan rakyat,
seperti BUMN yang menguasai adalah negara namun hak milik tetap pada pihak seluruh rakyat
Indonesia.
 Pasal 33 UUD 45 Ayat 3
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Maksud isi dari pasal 33 uud 1945 yat 3
adalah menerangkan bahwa kekayaan alam dari seluruh wilayah indonesia baik yang ada di dalam
bumi maupun di atas bumi haruslah di gunakan untuk mensejahterakan rakyat indonesia secara
keseluruhan. Bumi , air dan kekayaan yang terkandung dalam bumi indonesia dikuasai oleh negara
namun diperuntukkan untuk mensejahterakan rakyat indonesia , seperti emas , perak , gas alam ,
minyak bumi dikuasai atau dikelolah oleh negara dan nantinya hasil dari pengolahan itu digunakan
untuk mensejahterakan rakyat , misalkan berobat gratis, dll.
 Pasal 33 UUD 45 Ayat 4
“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)” Maksud pasal 33
ayat 4 adalah prinsip perekonomian nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang sangat
penting dalam upaya mewujudkan demokrasi perekonomian di Indonesia. Dalam pasal ini juga

2. tentang penyelenggaraan perekonomian di Indonesia yang mengedepankan keadilan yang berasas
kekeluargaan dan mementingkan kepentingan bersama demi terwujudnya nasional.
 Pasal 33 UUD 45 Ayat 5
“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)”
Maksud dari pasal 33 ayat 5 ini adalah bahwa dalam pengaturan tentang pelaksanaan kebijakan
yang ada dalam pasal 33 ini secara detail diatur dengan undang - undang. Yang berbalik lagi pada
ayat-ayat sebelumnya.
Dikutip dari buku Konstitusi Ekonomi yang ditulis oleh Jimly Asshidiqie Pasal 33 UUD 45 pada
dasarnya menentukan, (1) Perekonomian disusun secara bersama berdasarkan asas kekeluargaan; (2)
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara; (3) Bumi dan air kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Adapun dalam buku tersebut dijelaskan bahwasanya ada beberapa ketentuan konstitusional yang
dapat dijadikan referensi tertinggi dalam pengembangan kebijakan pemerintahan dan kenegaraan:
i. Ketentuan hak asasi manusia di bidang ekonomi atau hak-hak ekonomi.
ii. Ketentuan mengenai konsepsi hak milik perorangan versus hak milik kolektif.
iii. Ketentuan mengenai keuangan negara.
iv. Ketentuan mengenai keuangan bank sentral.
v. Ketentuan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan.
vi. Ketentuan mengenai perekonomian nasional dan kesehjateraan nasional.
Kesimpulannya, konstitusi ekonomi di Indonesia tertulis jelas pada UUD 45 pasal 33 ayat 1-5.
Ketentuan perekonomian lainnya terdapat pada kebijakan-kebijakan dan regulasi pemerintah saat periode
tertentu.
Sumber: Konstitusi Ekonomi oleh Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H.
UUD 1945 setelah diamandemen.