1. Makalah; Sosiologi Hukum
EFEKTIFITAS HUKUM DALAM MASYARAKAT
NAMA: Muh.Zulkifli.Muhidin
NO STAMBUK: 211 09 344
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH KENDARI
TAHUN 2013

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, kami panjatkan atas rampungnya tugas makalah pada mata
kuliah SOSIOLOGI HUKUM dalam pembuatan makalah tentang “EFEKTIFITAS HUKUM DALAM
MASYARAKAT”. Dengan rampungnya tugas ini kami sebagai bagian dari mahasiswa Universitas
Muhamadiyah Kendari berharap dapat memenuhi nilai tugas pada mata kuliah SOSILOGI HUKUM.
Tidak lupa pula ucapan terima kasih kami sampaikan pada dosen mata kuliah SOSIOLOGI
HUKUM, atas bimbingan dan ilmu yang diberikan pada kami mahasiswa jurusan ILMU HUKUM,
semester tiga.
Atas saran dan kritik yang diberikan untuk kebaikan makalah yang kami buat, kami ucapkan
banyak terima kasih.
Raha, November 2012
penyusun

3. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hukum merupakan disiplin ilmu yang sudah dewasa sangat berkembang dewasa ini. Bahkan
kebanyakan penelitian sekarang di Indonesia dilakukan dengan mengunakan metode yang berkaitan
dengan sosiologi hukum dalam sejarah tercatat bahwa istilah “Sosiologi hukum pertama sekali
digunatkan oleh seorang berkebangsaan Itali yang bernama Anzilloti pada tahun 1822 akan tetapi
istilah sosiologi hukum tersebut bersama setelah munculnya tulisan-tulisan Roscoe Pound (1870 –
1964 ), Eugen Ehrlich ( 1862 – 1922 ), Max Weber ( 1864 – 1920 ), Karl Liewellyn (1893 – 1962), dan
Emile Durkhim (1858 – 1917). )
Pada prinsipnya sosiologi hukum (Sociologi of Law) merupakan cabang dari Ilmu sosiologi,
bukan cabang dari dari Ilmu Hukum. Memang ada studi tentang hukum yang berkenaan dengan
masyarakat yang merupakan cabang dari Ilmu hukum tetapi tidak di sebut sebagai sosiologi hukum
melainkan disebut sebagai Sociologi Jurispurdence.
Pemelahan hukum secara sosiologi menunjukan bahwa hukum merupakan refleksi dari
kehidupan masyarakat. Yakni merupakan refleksi dari unsur unsur sebagai berikut:
1. Hukum merupakan refleksi dari kebiasaan, tabiat, dan perilaku masyarakat.
2. Hukum merupakan refleksi hak dari moralitas masyarakat maupun moralitas universal.
3. Hukum merupakan refleksi dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu keadilan dan ketertiban
sosial dalam menata interaksi antar anggota masyarakat.
Disamping itu, pesatnya perkembangan masyarakat , teknologi dan informasi pada abad
kedua puluh, dan umumnya sulit di ikuti sektor hukum telah menyebabkan orang berpikir ulang
tentang hukum. Dengan mulai memutuskan perhatianya terhadap interaksi antara sektor hukum
dan masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan. Namun masalah kesadaran hukum masyarakat
masih menjadi salah satu faktor terpenting dari efektivitas suatu hukum yang diperlakukan dalam
suatu negara.
Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.
Artinya hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat . Disamping itu hukum yang
baik adalah hukum yang baik sesuai dengan perasaan hukum manusia (pelarangan). Maksudnya
sebenarnya sama, hanya jika kesadaran hukum di katakan dengan masyarakat, sementara perasaan
hukum dikaitkan dengan manusia.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah ruang lingkup permasalahan hukum?

4. 2. Apa saja contoh kasus inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia?
3. Bagaimana akibat inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh eksistensi masyarakat dalam efektivitas hukum?
C. Tujuan
Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah :
1. Untuk memenuhi tugas makalah mata kuliah Sosiologi Hukum.
2. Untuk mengetahui efektivitas berlakunya hukum di dalam masyarakat.
3. Agar mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyaraka.
4. Agar mampu memetakan masalah-masalah sosial dalam kaitannya dengan penerapan hukum di
masyarakat.

5. BAB II
PEMBAHASAN
A. Permasalahan Hukum
Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat penyelesaian sengketa atau konflik, disamping
fungsi yang lain sebagai alat pengendalian sosial dan alat rekayasa sosial. Pembicaraan tentang
hukum barulah dimulai jika terjadi suatu konflik antara dua pihak yang kemudian diselesaikan
dengan bantuan pihak ketiga. Dalam hal ini munculnya hukum berkaitan dengan suatu bentuk
penyelesaian konflik yang bersifat netral dan tidak memihak.
Pelaksanaan hukum di Indonesia sering dilihat dalam kacamata yang berbeda oleh
masyarakat. Hukum sebagai dewa penolong bagi mereka yang diuntungkan, dan hukum sebagai
hantu bagi mereka yang dirugikan. Hukum yang seharusnya bersifat netral bagi setiap pencari
keadilan atau bagi setiap pihak yang sedang mengalami konflik, seringkali bersifat diskriminatif,
memihak kepada yang kuat dan berkuasa.
Seiring dengan runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, masyarakat yang tertindas oleh
hukum bergerak mencari keadilan yang seharusnya mereka peroleh sejak dahulu. Namun kadang
usaha mereka dilakukan tidak melalui jalur hukum. Misalnya penyerobotan tanah di Tapos dan di
daerah-daerah persengketaan tanah yang lain, konflik perburuhan yang mengakibatkan perusakan di
sejumlah pabrik, dan sebagainya.
Pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai alat penyelesaian konflik
dirasakan perlunya untuk mewujudkan ketertiban masyarakat Indonesia, yang oleh karena euphoria
“reformasi” menjadi tidak terkendali dan cenderung menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri.
Permasalahan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal, baik dari sistem peradilannya,
perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan
hukum . Diantara banyaknya permasalahan tersebut, satu hal yang sering dilihat dan dirasakan oleh
masyarakat awam adalah adanya inkonsistensi penegakan hukum oleh aparat. Inkonsistensi
penegakan hukum ini kadang melibatkan masyarakat itu sendiri, keluarga, maupun lingkungan
terdekatnya yang lain (tetangga, teman, dan sebagainya). Namun inkonsistensi penegakan hukum ini
sering pula mereka temui dalam media elektronik maupun cetak, yang menyangkut tokoh-tokoh
masyarakat (pejabat, orang kaya, dan sebagainya).
Inkonsistensi penegakan hukum ini berlangsung dari hari ke hari, baik dalam peristiwa yang
berskala kecil maupun besar. Peristiwa kecil bisa terjadi pada saat berkendaraan di jalan raya.
Masyarakat dapat melihat bagaimana suatu peraturan lalu lintas (misalnya aturan three-in-one di
beberapa ruas jalan di Jakarta) tidak berlaku bagi anggota TNI dan POLRI. Polisi yang bertugas
membiarkan begitu saja mobil dinas TNI yang melintas meski mobil tersebut berpenumpang kurang
dari tiga orang dan kadang malah disertai pemberian hormat apabila kebetulan penumpangnya
berpangkat lebih tinggi.

6. Contoh peristiwa klasik yang menjadi bacaan umum sehari-hari adalah : koruptor kelas
kakap dibebaskan dari dakwaan karena kurangnya bukti, sementara pencuri ayam bisa terkena
hukuman tiga bulan penjara karena adanya bukti nyata. Tumbangnya rezim Soeharto tahun 1998
ternyata tidak disertai dengan reformasi di bidang hukum. Ketimpangan dan putusan hukum yang
tidak menyentuh rasa keadilan masyarakat tetap terasakan dari hari ke hari.
B. Beberapa Kasus Inkonsistensi Penegakan Hukum di Indonesia
Kasus-kasus inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal.
Penulis mengelompokkannya berdasarkan beberapa alasan yang banyak ditemui oleh masyarakat
awam, baik melalui pengalaman pencari keadilan itu sendiri, maupun peristiwa lain yang bisa diikuti
melalui media cetak dan elektronik.
1. Tingkat Kekayaan Seseorang
Salah satu keputusan kontroversial yang terjadi adalah jatuhnya putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat (PN Jakpus) terhadap terpidana kasus korupsi proyek pemetaan dan pemotretan areal
hutan antara Departemen Hutan dan PT Mapindo Parama, Mohammad “Bob” Hasan. PN Jakpus
menjatuhkan hukuman dua tahun penjara potong masa tahanan dan menetapkan terpidana tetap
dalam status tahanan rumah. Putusan ini menimbulkan rasa ketidakadilan masyarakat, karena untuk
kasus korupsi yang merugikan negara puluhan milyar rupiah, Bob Hasan yang sudah berstatus
terpidana hanya dijatuhi hukuman tahanan rumah. Proses pengadilan pun relatif berjalan dengan
cepat. Demikian pula yang terjadi dengan kasus Bank Bali, BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia),
kasus Texmaco, dan kasus-kasus korupsi milyaran rupiah lainnya.
Dibandingkan dengan kasus pencurian kecil, perampokan bersenjata, korupsi yang
merugikan negara “hanya” sekian puluh juta rupiah, putusan kasus Bob Hasan sama sekali tidak
sebanding. Masyarakat dengan mudah melihat bahwa kekayaanlah yang menyebabkan Bob Hasan
lolos dari hukuman penjara. Kemampuannya menyewa pengacara tangguh dengan tarif mahal yang
dapat mementahkan dakwaan kejaksaan, hanya dimiliki oleh orang-orang dengan tingkat kekayaan
tinggi.
Kita bisa membandingkan dengan kasus Tasiran yang memperjuangkan tanah garapannya
sejak tahun 1985 . Tasiran, seorang petani sederhana, yang terlibat konflik tanah seluas 1000 meter
persegi warisan ayahnya, dijatuhi hukuman kurungan tiga bulan dengan masa percobaan enam
bulan pada tanggal 2 April 1986, karena terbukti mencangkuli tanah sengketa. Karena mengulang
perbuatannya pada masa percobaan, Tasiran kembali masuk penjara pada bulan Agustus 1986.
Sekeluarnya dari penjara, Tasiran berkelana mencari keadilan dengan mondar-mandir BojonegoroJakarta lebih dari 100 kali dengan mendatangi Mahkamah Agung, Mabes Polri, Kejaksaan Agung,
Mabes Polri, DPR/MPR, Bina Graha, Istana Merdeka, dan sebagainya. Pada tahun 1996 ia kembali
memperoleh keputusan yang mengalahkan dirinya.
2. Tingkat Jabatan Seseorang
Kasus Ancolgate berkaitan dengan studi banding ke luar negeri (Australia, Jepang, dan Afrika
Selatan) yang diikuti oleh sekitar 40 orang anggota DPRD DKI Komisi D. Dalam studi banding tersebut

7. anggota DPRD yang berangkat memanfaatkan dua sumber keuangan yaitu SPJ anggaran yang
diperoleh dari anggaran DPRD DKI sebesar 5.2 milyar rupiah dan uang saku dari PT Pembangunan
Jaya Ancol sebesar 2,1 milyar rupiah. Dalam kasus ini, sembilan orang staf Bapedal dan Sekwilda
dikenai tindakan administratif, sementara Kepala Bapedal DKI Bambang Sungkono dan Kepala Dinas
Tata Kota DKI Ahmadin Ahmad tidak dikenai tindakan apapun.
Dalam kasus ini, terlihat penyelesaian masalah dilakukan segera setelah media cetak dan
elektronik menemukan ketidakberesan dalam masalah pendanaan studi banding tersebut.
Penyelesaian secara administratif ini seakan dilakukan agar dapat mencegah tindakan hukum yang
mungkin bisa dilakukan. Rasa ketidakadilan masyarakat terusik tatkala sanksi ini hanya dikenakan
pada pegawai rendahan. Pihak kejaksaan pun terkesan mengulur-ulur janji untuk mengusut kasus ini
sampai ke pejabat tertinggi di DKI, yaitu Gubernur Sutiyoso, yang sebagai komisaris PT
Pembangunan Jaya Ancol ikut bertanggungjawab. Sampai makalah ini dibuat, janji untuk menyidik
pejabat-pejabat DKI ini belum terlaksana.
Selain itu, bila dikaitkan dengan kasus Bibit dan Candra para penegak hukum hanya
menggunakan teori kekuasaan, namun tidak sesuai dengan harapan-harapan masyarakat. Oleh
karena itu banyak mendapat tangtangan dari para tokoh dan para ahli hukum di Indonesia. ) Suatu
perbuatan hukum yang dilakukan tanpa memperhatikan pendapat umum mengandung risiko untuk
tidak bisa dijalankan dengan baik. Keadaan yang ini lebih-lebih akan terjadi, manakala perbuatan
hukum itu melibatkan pendapat-pendapat yang bertentangan dalam masyarakat. Apa bila Negara
dalam hal ini Jaksa Agung tetap memaksakan kehendaknya untuk meloloskan hukum atau undangundang yang isinya mendapat tentangan dari masyarakat, maka ongkos sosial yang harus
dikeluarkannya bisa tinggi. )
Oleh karena itu Kejaksaan Agung tidak melanjutkan kasus Bibit dan Candra sudang
seharusnya demikian, jadi disamping melihat hukum secara formal juga melihatnya hukum sosialnya.
Namun demikian masih ada lagi yang masih menjadi pertanyaan di masyarakat, awalnya Kejaksaan
Agung kasus Bibit dan Candra berulang kali mengatakan sudah cukup bukti untuk dilanjutkan
kepenuntutan dan dikelurkan lah P21 namun terahir kasus tersebut tidak dilanjutkan dengan alasan
demi hukum, nah alasan inilah yang masih menyisakan pertanyaan dimasyarakat.
Semestinya Kejaksaan Agung menggunakan wewenang yang diberikan oleh undang-undang
Nomor 16 tahun 2004 tentang Kajaksaan yaitu pasal 35 Huruf c, Jaksa Agung berwenang
mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (hak oportinitas. Dengan demikian, oportunitas
Jaksa Agung memiliki wewenang mengesampingkan perkara Bibit dan Candra demi kepentingan
umum. ) Penegakan hukum harus mengutamakan rasa keadilan dan berlasdaskan hati nurani.
Karena itu, ketika penerapan tidak menunjukkan rasa keadilan dan hati nurani, peraturan itu dapat
dilanggar. Saat proses hukum secara formalitas sudah dilaksanakan dengan benar, tetapi dalam
penerapannya ternyata juga melanggar hak-hak asasi manusia, maka hak asasi manusia harus
menjadi preoritas keputusan. )
3. Nepotisme

8. Terdakwa Letda (Inf) Agus Isrok, anak mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Jendral
(TNI) Subagyo HS, diperingan hukumannya oleh mahkamah militer dari empat tahun penjara
menjadi dua tahun penjara. Disamping itu, terdakwa juga dikembalikan ke kesatuannya selama dua
minggu sambil menunggu dan berpikir terhadap vonis mahkamah militer tinggi. Putusan ini terasa
tidak adil dibandingkan dengan vonis-vonis kasus narkoba lainnya yang terjadi di Indonesia yang
didasarkan atas pelaksanaan UU Psikotropika. Disamping itu, proses pengadilan ini juga
memperlihatkan eksklusivitas hukum militer yang diterapkan pada kasus narkoba.
Tommy Soeharto, anak mantan presiden Soeharto, yang dihukum 18 bulan penjara karena
kasus manipulasi tukar gling tanah Bulog di Kelapa Gading dan merugikan negara sebesar 96 milyar
rupiah, sampai saat ini tidak berhasil ditangkap dan dimasukkan ke LP Cipinang sesuai perintah
pengadilan setelah permohonan grasinya ditolak oleh presiden. Masyarakat melihat bagaimana
pihak pengacara, kejaksaan, dan kepolisian saling berkomentar melalui media cetak dan elektronik.
Dua kasus ini mengesankan adanya diskriminasi hukum bagi keluarga bekas pejabat.
C. Beberapa Akibat Inkonsistensi Penegakan Hukum di Indonesia
Inkonsistensi penegakan hukum di atas berlangsung terus menerus selama puluhan tahun.
Masyarakat sudah terbiasa melihat bagaimana law in action berbeda dengan law in the book.
Masyarakat bersikap apatis bila mereka tidak tersangkut paut dengan satu masalah yang terjadi.
Apabila melihat penodongan di jalan umum, jarang terjadi masyarakat membantu korban atau
melaporkan pelaku kepada aparat. Namun bila mereka sendiri tersangkut dalam suatu masalah,
tidak jarang mereka memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum ini. Beberapa contoh kasus
berikut ini menunjukkan bagaimana perilaku masyarakat menyesuaikan diri dengan pola
inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia.
1. Ketidakpercayaan Masyarakat pada Hukum
Masyarakat meyakini bahwa hukum lebih banyak merugikan mereka, dan sedapat mungkin
dihindari. Bila seseorang melanggar peraturan lalu lintas misalnya, maka sudah jamak dilakukan
upaya “damai” dengan petugas polisi yang bersangkutan agar tidak membawa kasusnya ke
pengadilan. Memang dalam hukum perdata, dikenal pilihan penyelesaian masalah dengan arbitrase
atau mediasi di luar jalur pengadilan untuk menghemat waktu dan biaya. Namun tidak demikian hal
nya dengan hukum pidana yang hanya menyelesaikan masalah melalui pengadilan. Di Indonesia,
bahkan persoalan pidana pun masyarakat mempunyai pilihan diluar pengadilan.
Pendapat umum menempatkan hakim pada posisi “tertuduh” dalam lemahnya penegakan
hukum di Indonesia, namun demikian peranan pengacara, jaksa penuntut dan polisi sebagai penyidik
dalam hal ini juga penting. Suatu dakwaan yang sangat lemah dan tidak cermat, didukung dengan
argumentasi asal-asalan, yang berasal dari hasil penyelidikan yang tidak akurat dari pihak kepolisian,
tentu saja akan mempersulit hakim dalam memutuskan suatu perkara. Kelemahan penyidikan dan
penyusunan dakwaan ini kadang bukan disebabkan rendahnya kemampuan aparat maupun
ketiadaan sarana pendukung, tapi lebih banyak disebabkan oleh lemahnya mental aparat itu sendiri.
Beberapa kasus menunjukkan aparat memang tidak berniat untuk melanjutkan perkara yang

9. bersangkutan ke pengadilan atas persetujuan dengan pihak pengacara dan terdakwa, oleh karena itu
dakwaan disusun secara sembarangan dan sengaja untuk mudah dipatahkan.
Beberapa kasus pengadilan yang memutus bebas terdakwa kasus korupsi yang menyangkut
pengusaha besar dan kroni mantan presiden Soeharto menunjukkan hal ini. Terdakwa terbukti
bebas karena dakwaan yang lemah.
2. Penyelesaian Konflik dengan Kekerasan
Penyelesaian konflik dengan kekerasan terjadi secara sporadis di beberapa tempat di
Indonesia. Suatu persoalan pelanggaran hukum kecil kadang membawa akibat hukuman yang sangat
berat bagi pelakunya yang diterima tanpa melalui proses pengadilan. Pembakaran dan penganiayaan
pencuri sepeda motor, perampok, penodong yang dilakukan massa beberapa waktu yang lalu
merupakan contoh. Menurut Durkheim masyarakat ini menerapkan hukum yang bersifat menekan
(repressive).
Masyarakat menerapkan sanksi tersebut tidak atas pertimbangan rasional mengenai
jumlahkerugian obyektif yang menimpa masyarakat itu, melainkan atas dasar kemarahan kolektif
yang muncul karena tindakan yang menyimpang dari pelaku. Masyarakat ingin memberi pelajaran
kepada pelaku dan juga pada memberi peringatan anggota masyarakat yang lain agar tidak
melakukan tindakan pelanggaran yang sama.
Pada beberapa kasus yang lain, masyarakat menggunakan kelompoknya untuk
menyelesaikan konflik yang terjadi. Mulai dari skala “kecil” seperti kasus Matraman yang melibatkan
warga Palmeriam dan Berland, kasus tawuran pelajar, sampai dengan kasus-kasus besar seperti
Ambon, Sambas, Sampit, dan sebagainya. Pada kasus Sampit, misalnya, konflik antara etnis Dayak
dan Madura yang terjadi karena ketidakadilan ekonomi tidak dibawa dalam jalur hukum, melainkan
diselesaikan melalui tindakan kelompok. Dalam hal ini, kebenaran menurut hukum tidak dianut
sama sekali, masing-masing kelompok menggunakan norma dan hukumnya dalam menentukan
kebenaran serta sanksi bagi pelaku yang melanggar hukum menurut versinya tersebut. Tidak
diperlukan adanya argumentasi dan pembelaan bagi si terdakwa. Suatu kesalahan yang berdasarkan
keputusan kelompok tertentu, segera divonis menurut aturan kelompok tersebut.
D. Pengaruh Eksistensi Masyarakat dalam Efektivitas Hukum
Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan
eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat ini dalam tubuh hukum positif, terdapat
suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Hukum masyarakat
primitif, jelas merupakan hukum yang sangat berpengaruh, bahkan secara total merupakan
penjelmaan dari hukum masyarakatnya.
Masalah kesadaran hukum masyarakat mulai lagi berperan dalam pembentukan, penerapan,
dan penganalisan hukum. Dengan demikian, terhadap hukum dalam masyarakat maju berlaku ajaran
yang disebut dengan co-variant theory. Teory ini mengajarkan bahwa ada kecocokan antara hukum
dan bentuk-bentuk prilaku hukum. Disamping itu berlaku juga doktrin volksgeist (jiwa bangsa) dan
rechtsbemu stzijn (kesadaran hukum) sebagaimana yang diajarkan oleh Eugen Ehrlich misalanya

10. doktrin-doktrin tersebut mengajarkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan jiwa bangsa/kesadaran
hukum masyarakat. Kesadaran hukum dipandang sebagai mediator antara hukum dan bentukbentuk prilaku manusia dalam masyarakat.
1. Faktor – faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum dalam masyarakat
Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja
hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas
hukum yang di maksud berarti mengkaji kembali hukum yang harus memenuhi syarat ; yaitu berlaku
secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu faktor-faktor
yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu :
a. Kaidah Hukum
Dalam teori Ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum
sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:
- Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penetuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi
tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- Kaidah hukum berlaku secara Sosiologis apabilah kaidah tersebut efektif artinya kaidah dimaksud
dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori
Kekuasaa). Atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu seseai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang
tertinggi.
b. Penegak Hukum
Dalam hal ini akan dilihat apakah para penegak hukum sudah betul–betul melaksanakan
tugas dan kewajibannya dengan baik, sehingga dengan demikian hukum akan berlaku secara efektif
dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya para penegak hukum tentu saja harus berpedoman
pada peraturan tertulis, yang dapat berupa peraturan perundang–undangan peraturan pemerintah
dalam aturan–aturan lainnya yang sifatnya mengatur, sehingga masyarakat mau atau tidak mau,
suka atau tidak suka harus patuh pada aturan–aturan yang dijalankan oleh para penegak hukum
karena berdasarkan pada aturan hukum yang jelas. Namun dalam kasus–kasus tertentu, penegak
hukum dapat melaksanakan kebijakan–kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan–
peraturan yang ada dengan pertimbangan–pertimbangan tertentu sehingga aturan yang berlaku
dinilai bersifat fleksibel dan tidak terlalu bersifat mengikat dengan tidak menyimpang dari aturan–
aturan yang telah ditetapkan.
c. Masyarakat
Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan
merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap kesadaran hukum masyarakat
sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dalam masyarakat maju orang yang patuh pada hukum karena memang jiwanya sadar bahwa
mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengatur masyarakat secara
baik benar dan adil. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional kesadaran hukum masyarakat

11. berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukum. Dalam hal ini mereka patuh pada
hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka
memang membutuhkan hukum melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena dimintakan,
bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama atau
kepercayaannya. Jadi dalam hal pengaruh tidak langsung ini kesaaran hukum dari masyarakat lebih
untuk patuh kepada pemimpin, agama, kepercayaannya dan sebagainnya.
Namun dalam dalam perkembangan saat ini bagi masyarakat modern terjadi pergeseran–
pergeseran dimana akibat faktor–faktor tertentu menyebabkan kurang percayanya masyarakat
terhadap hukum yang ada salah satunya adalah karena faktor penegak hukum yang menjadikan
hukum atau aturan sebagai alasan untuk melakukan tindakan–tindakan yang dianggap oleh
masyarakat mengganggu bahkan tidak kurang masyarakat yang merasa telah dirugikan oleh oknum–
oknum penegak hukum seperti itu apalagi masih banyak masyarakat yang awam tentang masalah
hukum sehingga dengan mudah dapat dimanfaatkan sebagai objek penderita.
2. Pengaruh Kesadaran Hukum Dalam Perkembangan hukum )
Dalam tubuh hukum terjadi semacam perkembangan sehingga sampai pada hukum yang
maju, atau diasumsi maju seperti yang dipraktekan saat ini oleh berbagai negara. Perkembangan
hukum itu sendiri umumnya terjadi sangat lamban meskipun sekali terjadi agak cepat. Namun
perkembangan dari hukum kuno pada hukum modern merupakan perjuagan manusia tiada akhir
satu dan lain hal disebabkan masyarakat, dimana hukum berlaku berubah terus menerus dalam
perkembangan hukum itu sendiri terkadang dilakukan dengan revisi atau amendemen terhadap
undang–undang yang sudah ada tetapi sering pula dilakukan dengan menganti undang–undang lama
dengan undang–undang baru. Bahkan hukum modern telah menentukan prinsip dan asas hukum
yang baru dan meninggalkan prinsip dan asas hukum yang lama dan sudah cenderung ketinggalan
zaman. Dalam hubungannya dengan perkembangan masyarakat, hukum mengatur tentang masalah
struktur sosial, nilai–nilai dan larangan–larangan atau hal–hal yang menjadi tabu dalam masyarakat.
Dalam abad Ke-20 terjadi perkembangan diberbagai bidang hukum dimana sebagiaan
hukum disebagian negara sudah menyelesaikan pengaturannya secara tuntas, tetapi sebagian
hukum di negara lain masih dalam proses pengaturannya yang berarti hukum dalam bidang-bidang
tersebut masih dalam proses perubahannya. Hukum merupakan kaidah untuk mengatur masyarakat,
karena itu hukum harus dapat mengikuti irama perkembangan masyarakat, bahkan hukum harus
dapat mengarahkan dan mendorong berkembangnya masyarakat secara lebih tepat dan terkendali.
Kerena terdapatnya ketertiban sebagai salah satu tujuan hukum, dengan begitu terdapat interaksi
antara hukum dan perkembangan masyarakat.
Namun tidak dapat diabaikan salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum dalam
masyarakat adalah kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Faktor kesadaran hukum ini sangat
memainkan peran penting dalam perkembangan hukum artinya semakin lemah tingkat kesadaran
masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran
hukumnya semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum. Sehingga proses perkembangan dan
efektifitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

12. BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan/keefektivan hukum:
1. Hukum/UU/peraturan
2. Penegak Hukum (pembentuk hukum maupun penerap hukum)
3. Sarana atau fasilitas pendukung
4. Masyarakat
5. Budaya hukum (legal cultur)
Perlu ada syarat yang tersirat yaitu pandangan Ruth Benedict tentang adanya budaya malu,
dan budaya rasa bersalah bilamana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum hukum yang
berlaku
Faktor yang mempengaruhi keefektivan hukum:
1. Mudah tidaknya ketidaktaatan atau pelanggaran hukum itu dilihat/ disidik. Makin mudah makin
efektif. Contoh Pelanggaran narkoba (hukum pidana) lebih mudah dari pada pelanggaran hak asasi
manusia(HAM).
2. Siapakah yang bertanggung jawab menegakkan hukum yang bersangkutan. Contoh narkoba:
tanggung jawab negara : leih efektif, HAM : taggung jawab individu/ warga : kurang efektif.
B. SARAN
Agar hukum dapat berjalan dengan efektif, sebaiknya:
1. UU dirancang dengan baik, kaidahnya jelas, mudah dipahani & penuh kepastian.
2. UU sebaiknya bersifat melarang (prohibitur) dan bukan mengharuskan/ membolehkan
(mandatur).
3. Sanksi haruslah tepat dan sesuai tujuan.
4. Beratnya sanksi tidak boleh berlebihan (sebanding dengan pelanggarannya).
5. Mengatur terhadap perbuatan yang mudah dilihat.
6. Mengandung larangan yang berkesesuaian dengan moral.

13. 7. Pelaksana hukum menjalankan tugasnya dengan baik, menyebarluaskan UU, penafsira seragam
dan konsisten.

14. DAFTAR PUSTAKA
-
Ali, Achmad., Pengadilan dan Masyarakat, Hasanudin University Press. Ujung Pandang: 1999.
Doyle, Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, terj. Robert M.Z. Lawang, Gramedia.
Jakarta: 1986.
Indrianto Senoadji.Humanisme dan pembaruan Penegakan Hukum. Kompas, Jakarta: 2009.
Mahfud MD, Kompas tgl 7 Januari 2010.
Sahri, Efektivitas Hukum dalam Masyarakat. MHS S2 Hukum Untag.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya bakti. Bandung: 2000.
Soemardi, Dedi, Pengantar Hukum Indonesia, Ind-Hill-Co. Jakarta: 1997.
Sofia, Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pengaruhnya bagi Efektivitas Perkembangan
Hukum. MHS S2 Hukum UID.