Modul ini membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Modul ini juga menjelaskan contoh kasus sengketa tanah antara masyarakat dan TNI di Desa Setrojenar yang diselesaikan melalui konsiliasi.

1. MODULPERKULIAHAN
Hukum Bisnis
Dan
Lingkungan
Alternatif Resolusi Sengketa
atau Resolusi Sengketa
Ekonomi
Fakultas Program Studi TatapMuka Kode MK DisusunOleh
Ekonomi Dan Bisnis Akuntansi S1
02
HBL Suci Meidiana Pratiwi
Abstract Kompetensi
Memahami Hukum Bisnis dan
Lingkungan sebagai Alternatif Resolusi
Sengketa atau Resolusi Sengketa
Ekonomi
Para pembaca diharapkan dapat
memahami serta mampu menjelaskan
definisi dan tujuan Alternatif Resolusi
Sengketa atau Resolusi Sengketa
Ekonomi

2. 2018
2 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Suci Meidiana Pratiwi http://www.mercubuana.ac.id

3. 2018
3 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Suci Meidiana Pratiwi http://www.mercubuana.ac.id
Pembahasan
Resolusi Sengketa Secara Umum
Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi
antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok
dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan
dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan
kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat
terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah
suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian
pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi
menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan
sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan
sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya
pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik
sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh
pihak-pihak atau salah satu pihak. Dengan demikian yang dimaksud dengan sengketa
ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling
mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat
terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu
pihak dalam perjanjian.
Resolusi Sengketa Ekonomi
Definisi menurut Winardi: Tantangan atau konflik yang terjadi antara individu-
individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan
yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara
satu dengan yang lain. Yang kedua menurut Ali Achmad: Sengketa adalah
pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda
tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum
bagi keduanya.

4. 2018
4 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Suci Meidiana Pratiwi http://www.mercubuana.ac.id
Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Menurut pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan) Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui
cara-cara sebagai berikut: Negosiasi (perundingan), Enquiry atau penyelidikan,
Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, Judicial Settlement atau Pengadilan, serta Organisasi-
organisasi atau Badan-badan Regional.
 Negosiasi/Perundingan adalah komunikasi dua arah dirancang untuk
mencapai kesepakatan pada saat keduabelah pihak memiliki berbagai
kepentingan yang sama atau berbeda.
 Enquiry (penyelidikan) adalah merupakan kegiatan untuk mencari fakta
yang dilakukan oleh pihak ketiga.
 Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak
memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
 Konsiliasi adalah Usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang
berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan
tersebut.
 Arbitrase adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa dimana
para pihak menyerahkan kewenangan kepada kepada pihak yang netral,
yang disebut arbiter, untuk memberikan putusan. Istilah arbitrase berasal
dari kata “Arbitrare” (bahasa Latin) yang berarti “kekuasaan untuk
menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”.

5. 2018
5 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Suci Meidiana Pratiwi http://www.mercubuana.ac.id
Implementasi Kasus
SENGKETA TANAH ANTARA MASYARAKAT DENGAN TNI
Desa Setrojenar merupakan daerah yang disebut sebagai lahan atau wilayah dari
sengketa tanah antara masyarakat dengan TNI ini. Tanah ini sudah bertahuntahun
dijadikan sebagai tempat untuk latihan militer. Kedua belah pihak baik TNI maupun
masyarakat saling meributkan tentang batas tanah dan hak milik atas tanah yang
dijadikan sebagai tempat latihan militer di kawasan Desa Setrojenar. Pihak
masyarakat menginginkan kawasan tersebut tidak dijadikan sebagai kawasan
pertahanan dan uji coba senjata oleh TNI, akan tetapi nantinya dijadikan hanya
sebagai kawasan tanah untuk pertanian dan pariwisata. Sementara dari pihak TNI
mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeda dengan menjadikannya kawasan
tersebut untuk kawasan pertahanan dan uji coba senjata. Kasus sengketa tanah
antara masyarakat dengan TNI terjadi mencapai klimaks tepatnya pada tanggal 16
April 2011 yang menyebabkan bentrokan terjadi antara masyarakat dengan TNI di
Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. Awal bentrokan
terjadi karena masyarakat mengetahui bahwa rombongan TNI akan berkunjung ke
Dinas Penelitian dan Pengembangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
(DISLITBANG TNI AD), sehingga masyarakat memblokade akses jalan yang akan dilalui
TNI tersebut. Ketegangan mulai memuncak ketika TNI membuka blokade yang
menghalangi jalannya. Mengetahui aksi dari TNI tersebut, masyarakat merasa kesal
dan masyarakat melakukan tindakan merobohkan gapura, merusak gudang senjata
dan bangunan tiga lantai milik TNI. Melihat aksi dari masyarakat, kemudian TNI
melakukan tindakan represif kepada masyarakat dengan mengeluarkan tembakan
yang mengenai sejumlah orang warga sipil. Isu dari penyebab adanya permasalahan
tersebut menurut masyarakat karena adanya klaim sepihak dari TNI bahwa lebar
area latihan uji coba senjata mereka adalah 500 meter dari bibir pantai. TNI
mengklaim bahwa tanah tersebut sudah dijadikan tempat latihan militer sejak jaman
penjajahan kolonial Belanda, sedangkan masyarakat mengklaim bahwa batas latihan
TNI hanya 250 meter dari bibir pantai dengan dibuktikan adanya patok yang
bertuliskan Q 222 atau masyarakat menyebutnya sebagai PAL budeg. Masyarakat
juga semakin kesal lagi dengan adanya rancangan Peraturan Daerah mengenai
Rencana Tata Ruang Wilayah yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen
untuk tahun 2007- 2027. Sengketa yang telah terjadi tersebut, tentunya
menimbulkan ketidaknyamanan dari masyarakat setempat. Masyarakat merasa takut
dan khawatir dengan adanya kasus yang sedang terjadi, karena sampai dengan saat

6. 2018
6 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Suci Meidiana Pratiwi http://www.mercubuana.ac.id
ini kasus tersebut belum juga dapat ditemukan titik temunya untuk
menyelesaikannya. Maka dari itu, perlu adanya langkah yang dilakukan bersama
untuk menemukan solusi yang tepat agar tidak menimbulkan masalah yang semakin
besar, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi semua pihak yang bersengketa.
Cara Penyelesaiannya
Upaya penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan TNI berdasarkan
lembaga hukum yang termasuk dalam lembaga penyelesaian sengketa alternatif
termasuk melalui konsiliasi. Konsiliasi dilakukan jika para pihak yang bersengketa
tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga yang mengajukan
jalan keluar sebagai penyelesaian. Proses penyelesaian ini mengacu pada pola
penyelesaian secara konsensus, yaitu pihak netral dapat berperan secara aktif
maupun secara pasif. Pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas
usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan dalam
penyelesaian sengketa.

7. 2018
7 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Suci Meidiana Pratiwi http://www.mercubuana.ac.id
DaftarPustaka
http://eprints.uny.ac.id/22029/4/4.BAB%20II.pdf
http://mitapramesti.blogspot.com/2017/04/penyelesaian-sengketa-
ekonomi.html
http://repository.upy.ac.id/1146/1/Artikel.pdf