Korupsi menimbulkan biaya sosial yang besar bagi negara dan masyarakat. Biaya sosial korupsi terdiri dari biaya eksplisit seperti biaya antisipasi, reaksi, dan kerugian langsung; serta biaya implisit seperti opportunity cost dan dampak pada perekonomian. Laporan ini menjelaskan metode penghitungan biaya sosial korupsi berdasarkan unsur-unsurnya. "

1. BIAYA
SOSIAL
KORUPSI
Aida Ratna Zulaiha - KPK
SARI ANGRAENI

2. 01. KORUPSI DAN BIAYA
Definisi Korupsi, Dampak Korupsi,
Hukuman Korupsi
03. PENGHITUNGAN BIAYA SOSIAL
Berdasarkan unsur penyusun Biaya
Sosial Korupsi
02. TEORI BIAYA SOSIAL
Prinsip Ekonomi, Biaya Sosial
Kejahatan, Biaya Sosial Korupsi
04. PENUTUP
Perbandingan Biaya Sosial dan Hukuman
Finasial Incraht, Peluang Penerapan

3. KORUPSI
DAN BIAYA
01
Definisi, Dampak dan Hukuman Korupsi

4. Perbuatan melawan
hukum
Memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau
korporasi
DEFINISI KORUPSI MENURUT UU KORUPSI
01
02
Menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau
kedudukan
03
04
Memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi
Yang dapat
merugikan keuangan
negara atau
perekonomian negara
Pasal
2
Pasal
3

5. RUANG LINGKUP KORUPSI berdasar UU Korupsi
Merugikan
keuangan negara
01
Penggelapan dalam
jabatan
Suap Perbuatan curang
05
02 06
03
Gratifikasi
04
Pemerasan
07
Konflik kepentingan

6. DAMPAK KORUPSI
Public
Money
1. Multiplier ekonomi tinggi
2. Cenderung terjadi di dalam
negeri
3. Menurunkan kesenjangan
pendapatan
1. Multiplier ekonomi relatif kecil
2. Meningkatkan kesenjangan
pendapatan
3. Misallocation of resources
Masyarakat
Individual
Korupsi
Tanpa
Korupsi
Bahan makanan
Kapal pribadi

7. ● Di Indonesia, tidak ada bukti yang mendukung hipotesis bahwa
probabilitas dan intensitas hukuman finansial yang dijatuhkan
kepada koruptor berkaitan dengan skala korupsi yang dilakukan
(Pradiptyo, 2011, 2012)
● Nilai hukuman finansial yang dijatuhkan kepada koruptor (kakap)
hanya sekitar 8% dari biaya eksplisit korupsi
HUKUMAN KORUPSI EXISTING: FINANSIAL

8. HUKUMAN FINANSIAL MENURUT SKALA KORUPSI
”
(Pradiptyo, 2011, 2012)

9. APAKAH HUKUMAN MENJERAKAN KORUPTOR?
Hukuman finansial adalah gabungan nilai
hukuman denda, uang pengganti dan perampasan
barang bukti (aset yang berupa moneter)
Harga konstan (2015) sebagai penyetaraan nilai
korupsi dan hukuman finansial dalam konteks
harga saat ini (kekinian), sebagai respon atas
angka inflasi per tahunnya
Menggambarkan kesenjangan antara
kerugian negara, tuntutan hukuman finansial
dan hukuman finasial keputusan pengadilan
 KORUPTOR DISUBSIDI
”

10. SUBSIDI KORUPTOR? SIAPA YANG DIBEBANI
Kerugian negara (biaya sosial eksplisit) Rp 203,9 T,
namun putusan hukuman finansial hanya Rp
21,26 T (10,42%)
Selisih kerugian negara sebesar Rp 203,9T-Rp
21,26T = Rp 182,64T siapa yang menanggung?
Ditanggung oleh pembayar pajak di Indonesia,
hingga generasi yang belum lahir
”

11. ● Berbagai teori Ekonomi terkait korupsi menunjukkan ‘pemiskinan
koruptor’ adalah metoda paling efektif untuk membuat jera
koruptor dan calon koruptor (Rose-Ackerman, 1975, Bowles, 2000,
Polinsky and Shavell, 2001, 2007, Bowles and Garoupa, 1997
● Bagaimana cara memiskinkan koruptor?
 Penyitaan harta hasil korupsi?
 Koruptor diwajibkan membayar biaya sosial akibat korupsi
yang dilakukannya?
 Gabungan keduanya?
HUKUMAN KORUPSI IDEAL

12. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo,
including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik
TEORI BIAYA
SOSIAL
KORUPSI
Prinsip Ekonomi, Biaya Sosial Kejahatan, Biaya Sosial Korupsi
2

13. PRINSIP EKONOMI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Keinginan tidak terbatas,
sumberdaya terbatas: Pilihan
dalam pengambilan keputusan
Biaya yang
dikorbankan/dikeluarkan
karena pilihan yang diambil
TRADE OFF
OPPORTUNITY COST
Berpikir secara rasional untuk
mendapatkan keuntungan, berikut
kerugian dari kesempatan yang dipilih
Kemungkinan untuk memperoleh
hadiah/hukuman sehingga mampu
mempengaruhi untuk bertindak
BERPIKIR RASIONAL
SENSITIF THD INSENTIF

14. Ketakutan terhadap masyarakat
Membebani keuangan pemerintah
Merugikan korban
PERSPEKTIF EKONOMI TERHADAP KEJAHATAN
Menguntungkan pelaku
Dampak negatif terhadap bisnis
Tindak kejahatan berdampak negatif terhadap masyarakat dan perekonomian

15. Crime Against Individuals
and Household
- Brand and Price (2000)
- Dubourg et al (2005)
- Loomes et al (1999): Cost
on victims of crime
A
Crime Against Government
- Brand and Price (2000)
- Loomes et al (1999): Cost
on victims of crime
-
C
Crime Against Commercial Sector
- Brand and Price (2000)
- Loomes et al (1999): Cost on victims of crime
B
BIAYA SOSIAL KEJAHATAN
Biaya
Sosial
Kejahatan
Estimasi masih terbatas pada kejahatan konvensional dan kejahatan yang ada korbannya
(belum mencakup korupsi dan victimless crimes)

16. SOCIAL COST OF CRIME (BRAND AND PRICE,2000)
Costs In anticipation of crime:
- Security Expenditure
- Insurance administration
Costs as a consequence of crime:
- Property stolen and damaged
- Emotional and physical impact on victims
- Lost output
- Victim services
- Health services
Costs in reaction to crime:
- Criminal justice system including Police
Dasar Teori Biaya Sosial Korupsi

17. SOCIAL COST OF CRIME (BRAND AND PRICE,2000)-hasil perhitungan

18. BIAYA SOSIAL KORUPSI
Konsekuensi: estimasi biaya sosial korupsi cenderung bersifat
konservatif karena belum memperhitungkan biaya sosial dari korupsi
yang tidak tercatat
03
Seperti kejahatan yang lain, sebagian tindak pidana korupsi tidak
diketahui/tidak tercatat  Hanya korupsi tercatat saja yang diketahui
01
Estimasi terhadap korupsi yang tidak tercatat belum bisa dilakukan
karena belum ada survey mengenai korban korupsi di Indonesia
02
KORUPSI TERCATAT DAN KORUPSI TIDAK TERCATAT

19. BIAYA SOSIAL KORUPSI
- Biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten
- Reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat korupsi
- Berbagai kegiatan lain dalam rangka pencegahan korupsi oleh KPK
Biaya Antisipasi Korupsi
Nilai uang yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri maupun bukan
(kerugian negara secara eksplisit)
Biaya Akibat Korupsi (Eksplisit)
Biaya Reaksi Terhadap Korupsi
- Biaya proses penanganan perkara:pengaduan, penyelidikan, dan penyidikan
- Biaya peradilan (panitera, jaksa, hakim, dll)
- Biayaproses perampasan aset di luar dan di dalam negeri
- Biaya rutan dan lapas, biaya pengumpulan denda, dll.
Biaya Akibat Korupsi (Implisit)
- Opportunity costs akibat korupsi, termasuk beban cicilan bunga di masa
datang yang timbul akibat korupsi di masa lalu
- Perbedaan multiplier ekonomi kondisi tanpa korupsi dengan kondisi
jika terdapat korupsi

20. PENGHITUNGAN
BIAYA SOSIAL
KORUPSI
Berdasarkan unsur penyusun Biaya Sosial Korupsi-
Perkara incraht di KPK
3

21. ● Mengukur intensitas kerugian akibat
praktik korupsi
● Sebagai referensi pengambilan
keputusan penyusun kebijakan dan
aparat penegak hukum
Metoda estimasi biaya sosial korupsi
sudah disusun KPK (Litbang KPK,2013)
METODA ESTIMASI FUNGSI ESTIMASI
MENGHITUNG BIAYA SOSIAL KORUPSI

22. UNSUR BIAYA SOSIAL KORUPSI

23. 1. BIAYA EKSPLISIT KORUPSI
● Biaya Antisipasi Tindak Korupsi: Besaran anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pencegahan
terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam studi ini akan mengambil anggaran kegiatan pencegahan di KPK.
● Biaya Reaksi Terhadap Korupsi: Besaran anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan tindak pidana
korupsi, mulai dari penyelidikan hingga pemasyarakatan. Dalam studi ini akan mengambil anggaran
kegiatan penindakan TPK di KPK.
● Biaya Akibat Korupsi (Eksplisit): Nilai uang yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri maupun bersama
dengan orang lain. Dalam studi ini akan mengambil contoh penghitungan biaya kerugian keuangan negara
yang telah dihitung oleh BPK/BPKP dari 4 kasus TPK inkracht TPK yang ditangani KPK.
2. BIAYA AKIBAT KORUPSI (IMPLISIT)
● Opportunity costs akibat korupsi, termasuk beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi
di masa lalu
● Perbedaan multiplier ekonomi antara kondisi tanpa adanya korupsi dengan kondisi jika terdapat korupsi
UNSUR BIAYA SOSIAL KORUPSI

24. Biaya Antisipasi Korupsi:
● Realisasi Anggaran Pencegahan : estimasi biaya KPK (hanya KPK yang secara eksplisit mempunyai tugas dan
anggaran pencegahan) dan dengan memperhitungkan proporsi pegawai KPK yang bekerja di bidang antisipasi
korupsi dan reaksi terhadap korupsi, berikut anggaran kegiatan pencegahan korupsi yang dikeluarkan. Contoh
kurun waktu 2008-2011: Rp 112.002.422.958.
● Jumlah kasus korupsi pada penyidikan :Jumlah kasus korupsi tahap penyidikan (sudah ada pelaku dan tahapan
ada di seluruh penegak hukum) yang ditangani oleh semua lembaga penegak hukum. Contoh kurun waktu 2008-
2011, total kasus korupsi di KPK,Kepolisian,Kejaksaan 8448, dan rata-rata selama selama 4 tahun: 2112 kasus
BIAYA EKSPLISIT KORUPSI
1. BIAYA ANTISIPASI KORUPSI
Rata-rata realisasi anggaran pencegahan kurun waktu tertentu
Rata-rata jumlah kasus korupsi pada tahap penyidikan di semua lembaga penegak hukum
kurun waktu tertentu
Rp 112.002.422.958
2112 kasus
= Rp 53,031,450/kasus

25. BIAYA EKSPLISIT KORUPSI
2. BIAYA REAKSI KORUPSI
● Biaya Reaksi Korupsi: total jumlah seluruh anggaran yang dikeluarkan KPK untuk menangani perkara korupsi
dari seluruh tahapan di internal KPK, mulai dari pengaduan,penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan,
termasuk biaya penanganan perkara yang melibatkan instansi lain yaitu Auditor BPK/BPKP, PPATK, Kumham
(tahanan dan pemasyarakatan), Pengadilan, dengan menghitung rata-rata satuan biaya dari masing-masing
jenis belanja KPK untuk setiap direktorat/unit kerja perharinya dan dari instansi lain.
● Hasil Penghitungan:
○ Internal (KPK): terdapat variasi besaran belanja pegawai Rp 604.002 – Rp 1.032.643/orang/hari untuk tiap
Direktorat, belanja barang Rp 142.908 – Rp 242.889/orang/hari, dan belanja modal Rp 75.396 – Rp
322.400/orang/hari. Khusus belanja modal, sudah dikurangi nilai depresiasi 20%. Hasil penghitungan ini
akan menjadi acuan dalam menghitung biaya reaksi korupsi per kasus.
○ Eksternal (Instansi lain terkait): Rata-rata biaya: BPKP/laporan = Rp46,64 juta, pengadilan/kasus = Rp 33,73
juta, Rumah tahanan = Rp 4,26 juta/bulan/tahanan, lembaga pemasyarakatan = Rp 1,86 juta/tahun/napi
Total Biaya proses penanganan kasus di KPK + Total biaya proses
penanganan kasus di instansi lain = Rp x/kasus

26. BIAYA EKSPLISIT KORUPSI
3. BIAYA AKIBAT KORUPSI
● Didefinisikan sebagai kerugian keuangan negara. Setiap kasus korupsi yang diproses hukum,
penghitungan kerugian negara sebagai wujud dari biaya eksplisit akibat korupsi akan dihitung
oleh BPK atau BPKP
● Faktanya, hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK/BPKP ternyata tidak
seluruhnya dimasukkan oleh Jaksa dalam berkas tuntutan. Alasannya karena tidak semua nilai
kerugian keuangan negara dinikmati oleh tersangka. Dengan demikian masih terdapat sisa dari
kerugian keuangan negara yang menjadi beban negara yang pada akhirnya dibebankan kepada
rakyat dalam bentuk pajak, retribusi, pelayanan publik yang buruk, dan kualitas infrastruktur
yang rendah.
Hasil Penghitungan kerugian keuangan negara per kasus = Rp x/kasus

27. BIAYA IMPLISIT KORUPSI
4. BIAYA AKIBAT KORUPSI
● Biaya implisit sebagai akibat korupsi lebih sulit diestimasi dibanding biaya eksplisit akibat korupsi karena
berbentuk opportunity cost, perbedaan multiplier ekonomi sebagai efek dari korupsi yang dilakukan. Mencakup
Biaya (damage) melalui pasar (dampak realokasi sumberdaya) dan biaya (damage) yang dampaknya tidak
melalui pasar (valuasi ekonomi)
● Belum diperhitungkan oleh para penegak hukum di Indonesia dalam menetapkan hukuman finansial kepada
koruptor
● Contoh biaya implisit akibat korupsi:
○ Lingkungan: Konversi hutan lindung Tanjung Api-api seluas 600 ha untuk Pelabuhan : damage karena konversi
○ Transportasi: Markup Pengadaan bus proyek busway DKI Jakarta: Markup mengakibatkan hilangnya trip 1.17 juta
penumpang per tahun, dst
Biaya (damage) melalui pasar + Biaya (damage) tidak melalui pasar = Rp x/kasus

28. HASIL PENGHITUNGAN BIAYA SOSIAL KORUPSI-KASUS KEHUTANAN
(https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/136)
No Terdakwa
Biaya Eksplisit
Korupsi
Biaya Implisit
Korupsi
Total Biaya
Sosial Korupsi
(C+D)
Putusan Inkracht % Perbanding-
an Putusan
inkracht dgn
biaya sosial
(Perbandingan
E dan H)
Jumlah
Denda
Jumlah
Uang
Pengganti
Total
Hukuman
Finansial
A B C D E F G H I
1 Sarjan Tahir 1,104,125,273 101,444,444,444 102,548,569,718 200,000,000 - 200,000,000 0.20%
2 M. Al Amien Nasution 3,978,626,291 101,444,444,444 105,423,070,736 250,000,000 - 250,000,000 0.24%
3 Drs. Azirwan 687,361,498 101,444,444,444 102,131,805,943 100,000,000 - 100,000,000 0.10%
4 H.M Yusuf Erwin Faishal 964,075,341 101,444,444,444 102,408,519,786 250,000,000 - 250,000,000 0.24%
5 Sjahrial Oesman 719,353,354 101,444,444,444 102,163,797,799 200,000,000 - 100,000,000 0.10%
6 Chandra Antonio Tan 1,012,434,752 101,444,444,444 102,456,879,197 100,000,000 - 200,000,000 0.20%
7 Azwar Chesputra 582,100,269 101,444,444,444 102,026,544,714 200,000,000 - 200,000,000 0.20%
8 Hilman Indra 582,100,269 101,444,444,444 102,026,544,714 200,000,000 - 200,000,000 0.20%
9 Fachri Andi 582,100,269 101,444,444,444 102,026,544,714 200,000,000 - 200,000,000 0.20%

29. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo,
including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik
PENUTUP
4
Perbandingan Biaya Sosial dan Hukuman Finansial Incraht,
Peluang Penerapan

30. • Dengan metode penghitungan Biaya Sosial Korupsi terjadi peningkatan sebesar 4 kali lipat
bahkan hingga 543 kali lipat dari tuntutan konvensional.
• Implementasi untuk pembebanan Biaya Sosial Korupsi ini dapat dilakukan dengan penerapan
penggabungan perkara pidana dan perdata melalui gugatan ganti kerugian sebagaimana yang
diisyaratkan pada pasal 98 KUHAP.
Perbandingan Biaya Sosial dan Hukuman Finansial Incraht, Peluang Penerapan

31. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo,
including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik
TERIMA KASIH
Do you have any questions?
Follow the project updates
youremail@freepik.com
+91 620 421 838
yourcompany.com
Please keep this slide for attribution
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jln. Kuningan Persada Kav-4
Jakarta 12950
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021)2557 8333
Call Center: 198
www.kpk.go.id