Prof. Dr.Hapzi Ali, CMA Universitas Mercu Buana (Mercu Buana University) Jakarta Indonesia

1. Nama : Maya Dwi Indrawati
NIM : 5517110048
Dosen Pengampu : Prof.Dr.Ir.Hapzi Ali, Pre-MSc,MM,CMA
Jawablah Forum ini minggu dengan baik dan benar:
Bagaimana menurut saudara walaupun saudara bukan seorang ahli hukum misalnya, apa
konsep yang tepat untuk Bangsa dan Negara kita tercinta ini sehingga dapat mengurangi tindak
korupsi dan penipuan di segala aspek kehidupan.
Selamat menjawab Forum.
Menurut saya konsep yang tepat untuk mengurangi tindak korupsi dan penipuan di segala
aspek kehidupan adalah :
1. Dengan menanamkan pandidikan anti korupsi mulai dari sekolah sampai pendidikan tinggi.
nilai nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras,
kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-
prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik.
2. Keteladanan seorang pemimpin yang mencerminkan keteladanan dan sikap sikap anti
korupsi
3. Kesadaran diri untuk berani bertindak jujur.
Disamping itu konsep yang tepat untuk Bangsa dan Negara Indonesia ini sehingga dapat
mengurangi tindak korupsi dan penipuan di segala aspek kehidupan adalah :
1. Pembentukan Lembaga Anti Korupsi
a. Membentuk lembaga independen yang khusus menangani korupsi di Indonesia: yaitu
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
b. Memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, dan Lembaga Permasyarakatan. Pengadilan adalah jantung penegakan
hukum yang harus bersikat imparsial (tidak memihak), jujur, dan adil. Banyak kasus
korupsi tidak terjerat hukum karena kinerja lembaga peradilan yang sangat buruk. Bila
kinerja buruk karena tidak mampu (unable) mungkin masih bisa dimaklumi karena berarti
pengetahuan dan keterampilannya perlu ditingkatkan. Bagaimana bila mereka tidak mau
(unwilling) atau tidak punya keinginan kuat (strong political will) untuk memberantas
korupsi? Dimana lagi kita akan mencari keadilan?
c. Di tingkat departemen kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus
ditingkatkan. Ada kesan lembaga ini sama sekali tidak punya ‘gigi’ ketika berhadapan
dengan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi
d. Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara mencegah
korupsi. Semakin banyak meja yang harus dilewati untuk mengurus suatu hal, semakin
banyak pula kemungkinan terjadinya korupsi
e. Hal lain yang krusial untuk mengurangi resiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan
memantau kinerja Pemerintah Daerah. Sebelum Otonomi Daerah diberlakukan umumnya
semua kebijakan diambil oleh Pemerintah Pusat. Pada waktu itu korupsi besar-besaran
umumnya terjadi di Ibukota Negara. Dengan otonomi, kantong korupsi tidak terpusat
hanya di ibukota negara tapi berkembanga ke berbagai daerah

2. f. Dalam berbagai pemberitaan di media-media, ternyata korupsi juga banyak dilakukan
oleh anggota parlemen baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD). Alih-alih menjadi
wakil rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat, anggota parlemen justru melakukan
korupsi yang “dibungkus” rapi.
2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik
a. Salah satu cara mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik
melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum dan
sesudah menjabat. Masyarakat ikut memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah
kekayaan setelah selesai menjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan
dengan melakukan korupsi dialihkan kepemilikannya ke orang lain.
b. Pengadaan barang atau kontrak pekerjaan di pemerintahan pusat dan daerah maupun
militer sebaiknya melalui lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat diberi
akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil pelelangan tersebut.
c. Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota TNI-Polri
baru. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sering terjadi dalam proses rekrutmen tersebut.
Sebuat sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan perlu
dikembangkan.
d. Sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitik-beratkan pada proses (process
oriented) dan hasil kerja akhir (result oriented) perlu dikembangkan. Untuk
meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerjanya, bagi pegawai negeri yang
berprestasi perlu diber insentif.
3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
a. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah dengan memberi hak kepada
masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Perlu dibangun sistem
dimana masyarakat (termasuk media) diberikan hak meminta segala informasi
sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hajat hidup orang
banyak.
b. Isu mengenai public awareness atau kesadaran dan kepedulian publik terhadap
bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bagian
penting upaya pemberantasan korupsi. Salah satu cara meningkatkan public
awareness adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi.
c. Menyediakan sarana untuk melaporkan kasus korupsi. Misalnya melalui telepon, surat,
faksimili (fax), atau internet.
d. Di beberapa negara pasal mengenai ‘fitnah’ dan ‘pencemaran nama baik’ tidak dapat
diberlakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi, dengan pemikiran bahwa
bahaya korupsi lebih besar daripada kepentingan individu.
e. Pers yang bebas adalah salah satu pilar demokrasi. Semakin banyak informasi yang
diterima masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi
f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGOs baik tingkat lokal maupun
internasional juga memiliki peran penting untuk mencegah dan memberantas korupsi.
Sejak era Reformasi, LSM baru yang bergerak di bidang Anti Korupsi banyak

3. bermunculan. LSM memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat
publik. Contoh LSM lokal adal ICS (Indonesian Corruption Watch).
g. Cara lain untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menggunakan
perangkat electronic surveillance. Alat ini digunakan untuk mengetahui dan
mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang di
tempat-tempat tertentu. Misalnya kamera video (CCTV).
h. Melakukan tekanan sosial dengan menayangkan foto dan menyebarkan data para
buronan tindak pidana korupsi yang putusan perkaranya telah berkekuatan hukum
tetap.
4. Pengembangan dan Pembuatan Berbagai Instrumen Hukum yang Mendukung
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Dukungan terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya
mengandalkan satu instrumen hukum yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain perlu
dikembangkan. Perlu peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberantasan
korupsi yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering atau pencucian uang.
Untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi, perlu instrumen hukum berupa
Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk memberdayakan pers, perlu UU
yang mengatur pers yang bebas. Perlu mekanisme untuk mengatur masyarakat yang akan
melaporkan tindak pidana korupsi dan penggunaan elektronic surveillance agar tidak
melanggar privacy seseorang. Hak warganegara untuk secara bebas menyatakan
pendapatnya juga perlu diatur. Selain itu, untuk mendukung pemerintahan yang bersih,
perlu instrumen kode etik yang ditujukan kepada semua pejabat publik, baik pejabat
eksekutif, legislatif, maupun code of conduct bagi aparat lembaga peradilan (kepolisian,
kejaksaan, dan peradilan).
5. Pemantauan dan Evaluasi
Perlu pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan
pemberantasan korupsi agar diketahui capaian yang telah dilakukan. Melalui pemantauan
dan evaluasi dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan gagal. Program yang
sukses sebaiknya silanjutkan, sementara yang gagal dicari penyebabnya.
Pengalaman di negara lain yang sukses maupun gagal dapat dijadikan bahan
pertimbangan ketika memilih cara, strategi, upaya, maupun program permberantasan
korupsi di negara tertentu.
6. Kerjasama Internasional
Upaya lain yang dapat dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama
internasional baik dengan negara lain maupun dengan International NGOs. Sebagai contoh
di tingkat internasional, Transparency International (TI) membuat program National Integrity
Sistem. OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) yang didukung
oleh PBB untuk mengambil langkah baru dalam memerangi korupsi di tingkat internasional
membuat program the Ethics Infrastructure dan World Bank membuat program A
Framework for Integrity.

4. 1. PENGERTIAN CORRUPTION DAN FRAUD
a. Pengertian korupsi menurut Wikipedia bahasa Indonesia
Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang
bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan
pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat
dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan
kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan
keuntungan sepihak.
Bentuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi
berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berupa:
1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan merugikan Negara,
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat
merugikan keuangan Negara,
3. Menyuap pegawai negeri,
4. Memberi hadiah kepada pihak lain karena jabatannya,
5. Menerima suap,
6. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya,
7. Menyuap,
8. Menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan,
9. Memeras pihak lain,
10. Berbuat curang,
11. Menyerobot tanah Negara dan merugikan orang lain,
12. Menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK,
13. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau
memberi keterangan palsu
Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah
 memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
 penggelapan dalam jabatan,
 pemerasan dalam jabatan,
 ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
 menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

5. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan
resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan
korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan
dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima
pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik
ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para
pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat,
terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti
penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas
dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat
penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan.
Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang
dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal
di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.
Faktor-faktor pendorong seseorang melakukan tindak korupsi,
1. Faktor internal, merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri, yang dapat
dirinci menjadi:
Aspek perilaku individu
a. Sifat tamak/rakus manusia.
Korupsi, bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka membutuhkan
makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus. Sudah
berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya
diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam
diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Maka tindakan keras tanpa
kompromi wajib hukumnya.
b. Moral yang kurang kuat
Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk
melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat,
bawahannya, atau pihak yang lain yang Memberi kesempatan untuk itu.
c. Gaya hidup yang konsumtif.
Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseong
konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan
yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan
berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan
tindakan itu adalah dengan korupsi.
Aspek Sosial
Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris
mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan
dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang
sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan
dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia
menyalahgunakan kekuasaanya.
2. Faktor eksternal, pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri
pelaku.
Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi

6. Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan
oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi
justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu sikap masyarakat
yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena :
a. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa
ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai
seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat
masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu
didapatkan.
b. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat
sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang
paling dirugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi, esensinya yang
paling rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan
bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi.
c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan
korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh
masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada
kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas
bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Pada
umumnya masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi adalahtanggung
jawab pemerintah semata. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu
bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.
Aspek ekonomi Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan
ada kemung-kinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi.
Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas
diantaranya dengan melakukan korupsi.
Aspek politis
Menurut Rahardjo (1983) bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan
untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan
masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai
aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga
yang diorganisasikan secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya.
Dengan demikian instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan
mempertahankan kekuasaan sangan potensi menyebabkan perilaku korupsi.
Aspek Organisasi
a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan Posisi pemimpin dalam suatu
lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi
bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di
hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar
bawahnya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.
b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar Kultur organisasi biasanya punya
pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola
dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai
kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi
memiliki peluang untuk terjadi.
c. Kurang memadainya sistem akuntabilitas Institusi pemerintahan umumnya pada
satu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya, dan

7. belum dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode
tertentu guna mencapai hal tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah
sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasaranya
atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi
penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi
organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.
d. Kelemahan sistim pengendalian manajemen Pengendalian manajemen
merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah
organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah
organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau
pegawai di dalamnya.
e. Lemahnya pengawasan
Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal
(pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pimpinan) dan
pengawasan bersifat eksternal (pengawasan dari legislatif dan masyarakat).
Pengawasan ini kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya adanya
tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesional
pengawas serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan
oleh pengawas sendiri.
b. Pengertian Fraud menurut Wikipedia Bahasa Indonesia
Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi
merugikan orang lain, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya
bervariasi di berbagai wilayah hukum.
Tindakan yang dianggap penipuan kriminal termasuk:
 bait and switch
 trik cofidensi seperti penipuan biaya muka, tahanan Spanyol, dan permainan shell
 pengiklanan palsu
 pencurian identitas
 tagihan palsu
 pemalsuan dokumen atau tanda tangan
 pembuatan perusahaan palsu
Terdapat beberapa faktor yang mendorong adanya fraud. Faktor-faktor tersebut bisa saja
berasal dari faktor generik dan individu.
1. Fraud akibat faktor Generik/Umum.
Yang menjadi korban dari fraud berdasarkan faktor generik/umum adalah yang memiliki
hubungan dengan organisasi. Faktor-faktor generik ini berupa:
• Kesempatan (Opportunity).
Pada umumnya muncul akibat dari lemahnya system pengendalian internal dalam
organisasi. Selain itu terbukanya kesempatan ini juga bisa menggoda individu atau
kelompok yang sebelumnya tidak memiliki motif untuk melakukan kecurangan.
Biasanya manajemen organisasi memiliki potensi lebih besar untuk mengalami
kecurangan jika dibandingkan dengan karyawan. Karena kesempatan untuk
melakukan kecurangan tergantung pada setiap kedudukan dari pelaku terhadap

8. objek kecurangannya. Namun jangan salah juga, kesempatan untuk melakukan
kecurangan selalu ada pada setiap jabatan.
• Pengungkapan (Exposure).
Suatu kecurangan yang terjadi belum tentu dapat menjamin untuk tidak akan
terulang kembali, baik itu dilakukan oleh pelaku yang sama atau oleh pelaku yang
lainnya. Maka dari itu untuk setiap pelaku kecurangan haruslah di kenakan sanksi
apabila perbuatannya sudah terungkap. Berikan sanksi terhadap orang yang telah
melakukan kecurangan. Sehingga kemungkinan masalah yang sama untuk terjadi
menjadi semakin kecil. Perintahkan pelaku kecurangan untuk mengungkapkan apa
saja yang telah terjadi.
2. Fraud akibat faktor Individual.
Faktor individu dapat berupa:
• Sikap Serakah (Greed).
Sifat yang serakah atau tamak sangat merugikan diri sendiri. Hal ini dipengaruhi oleh
pandangan hidup dan lingkungan yang menjadi pembentuk utama dari kepribadian
seseorang.
• Tingkat Kebutuhan (Need).
Kebutuhan akan pandangan dan keperluan pegawai atau pejabat yang berkaitan
dengan asset dari suatu perusahaan berhubungan langsung dengan faktor
kecurangan. Adanya tekanan dari luar yang telah diberikan akan dapat mengubah
pola pikir orang yang awalnya jujur bisa menjadi ingin melakukan kecurangan.
Cara Mengatasi CORRUPTION DAN FRAUD
1. Membangun struktur pengendalian intern yang baik
2. Menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi
Kerjasama itu di antaranya dalam bentuk pendidikan antikorupsi, pelaporan harta
kekayaan, dan pertukaran data, dalam perjanjian tersebut KPK bertuga membantu
mengawasi wilayah – wilayah yang tak mampu dijangkau oleh Kemendikbud, Seperti
pengawasan dana – dana fungsi pendidikan ke daerah.
3. Kemendikbud telah melakukan pembenahan internal organisasi, yaitu dengan
menerapkan sistem pengukuran kinerja, penegakan disiplin dan pemberian Tunjangan
Kinerja
4. Mengubah struktur organisasi pengadaan
Pemerintah Indonesia telah mendesain ulang strukur organisasi pengadaan, dari yang
amat vertikal (hierarkis), menjadi lebih horisontal. Struktur yang lama didasarkan pada
Keputusan Presiden (Keppres) No 80/2003, sedangkan struktur yang lebih horisontal
dibentuk oleh Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2010. Struktur yang horisontal, lebih
memungkinkan terciptanya saling kontrol pada proses pengadaan.
5. Electronic purchasing
Menurut Perpres 54/2010 jo. 70/2012, pengadaan secara elektronik terbagi dua: e-
tendering dan e-purchasing. E-tendering adalah sistem tender secara elektronik dimana
para penyedia berkompetisi untuk mendapatkan kontrak dari badan publik.
Sedangkan konsep e-purchasing adalah badan publik membeli barang secara langsung
kepada penyedia melalui sistem elektronik. Caranya, pegawai badan publik mencari dan
memilih barang/jasa berdasarkan spesifikasi dan harga yang diinginkan di katalog
elektronik.
6. Mengoptimalkan peran audit internal dalam hal ini menjadi tugas inspektorat
jendral.

9. Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi,
namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan saksama sehingga
diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-
saran yang bermafaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan
7. Bekerjasama dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah)
dalam pengadaan barang dan jasa.
Daftar Pustaka
https://nasional.tempo.co/read/607909/mcw-perkarakan-dugaan-markup-pengadaan-modul-
kurikulum-2013
http://groeduacademy.com/?tag=faktor-faktor-penyebab-terjadinya-fraud
Ardisasmitas. M. Syamsa, Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E- Annauncement
Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel, Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi