Dokumen tersebut membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi melalui aksi hukum publik. Dokumen ini menjelaskan latar belakang rendahnya partisipasi masyarakat dan sanksi sosial terhadap koruptor, serta mengajukan pertanyaan mengenai justifikasi dampak non-ekonomi korupsi dan bentuk pertanggungjawaban koruptor kepada masyarakat.

1. ‘Popular Legal Action’
sebagai bentuk partisipasi masyarakat
dalam pemberantasan korupsi
Tim Peneliti

2. Latar Belakang
1. Capaian agenda pemberantasan korupsi berjalan
beriringan dengan tingkat kualitas masyarakat. artinya
jalan sendiri-sendiri.
2. Masyarakat tidak paham Stranas PPK
3. Partisipasi masyarakat baru di luar ‘ring’ : pelapor,
sasaran dari kampanye anti korupsi, dsb.

4. Korupsi=jabatan publik
Ciri: mendefinisikan korupsi sebagai tindakan penyalahgunaan
kewenangan demi keuntungan pribadi.
Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong Kong yang
menyebutkan:
“Corruption occurs when an individual abuses his authority for
personal gain at the expense of other people. Corruption erodes
fairness and the rule of law, and in some cases, puts lives and
property at risk”)
• World Bank :
Penyalahgunaan kekuasaan publik demi keuntungan pribadi

5. Korupsi=dampak kerusakan ekonomi
1. OECD
2. Transparency International

6. Korupsi=moral kepublikan
1. UNCAC :
…. problems and threats posed by corruption to
the stability and security of societies,
undermining the institutions and values of
democracy, ethical values and justice and
jeopardizing sustainable development and the
rule of law

7. Pertanyaan penelitian:
1. Jika premisnya adalah korupsi bukan hanya berdampak
merugikan perekonomian negara, melainkan juga menimbulkan
kerugian terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat,
melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-
nilai etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan
berkelanjutan dan supremasi hukum.
Pertanyaanya adalah:
a. Apa justifikasi teoretik dan empirik yang
membenarkan premis tersebut?
b. Apa implikasinya terhadap metode menghitung
kerugian non-ekonomi masyarakat tersebut?

8. 2. Jika premisnya adalah praktik korupsi masih sangat tinggi karena
peran serta masyarakat masih rendah dan sanksi sosial terhadap
koruptor juga masih rendah, maka pertanyaanya adalah :
a. Apa bentuk-bentuk hukuman/pertanggungjawaban pelaku
(koruptor) terhadap korban (masyarakat)?
b. Sebaliknya apa bentuk-bentuk mekanisme gugatan korban
(masyarakat) terhadap pelaku (koruptor) ?

9. Progress report
1. Justifikasi empiris :
a. Fokus: korupsi di sektor peradilan, pelayanan publik,
pangan, SDA dan penerimaan negara.
b. Pola: multiple actors, multi modus, multiple damages
2. Menghitung kerugian masyarakat

10. Progress Report
3. Bentuk hukuman bagi koruptor thd ‘publik’
contoh : kasus Siemens dihukum membayar
sejumlah uang untuk kegiatan anti korupsi.
4. Bentuk mekanisme gugatan masyarakat thd
koruptor?
Dasar materiil: pasal 35 UNCAC:
Each State Party shall take such measures as may
be necessary, in accordance with principles of its
domestic law, to ensure that entities or persons
who have suffered damage as a result of an act
of corruption have the right to initiate legal
proceedings against those responsible for that