Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to SKKNI SERTIFIKASI
Similar to SKKNI SERTIFIKASI (20)
More from ssuser1519bc
More from ssuser1519bc (13)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
SKKNI SERTIFIKASI
- 1. SISTEM SERTIFIKASI SESI I SISTEM SERTIFIKASI BNSP
- 3. INDUSTRI LDP KKNI SKKNI DIKLAT PROFESI (CBT) SERTIFIKASI KOMPETENSI (CBA) BNSP/LSP 3 PILAR UTAMA PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI
- 4. Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 5. S E L E K S I PROGRAM Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Sarana/Prasarana Tenaga Pendidik Biaya Manajemen PENDIDIKAN VOKASI AKREDITASI T U K SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (UU.20/2004, UU. 12/2012, PERPRES.8/2012, PP.23/2004) KKNI SKKNI CALON PESERTA DIDIK LULUSAN NAKER KOMPETEN SERTIFI- KASI NAKER PENGLAMAN BNSP LSP Std.Itl.& Khs BAN-PT D U D I
- 6. SKEMA SERTIFIKASI (PBNSP 210) SISTEM ASESMEN SISTEM PELATIHAN BNSP KETERKAITAN SISTEM SERTIFIKASI SDM KOMPETENSI LSP TUK ASESOR MUK MENTORING Pedoman Pembelajaran Strategi Pembelajaran
- 7. Acuan Normatif Regulasi teknis: UU No. 13/2003 tentang KETENAGAKERJAAN UU No. 20/2003 tentang SISDIKNAS UU No. 12/2012 tentang PENDIDIKAN TINGGI PP 23/2004 tentang BNSP PP 31/2006 tentang SISLATKERNAS PERPRES 8/2012 tentang KKNI PERMENAKERTRANS 05/2012 tentang SKKNI diperbaharui dengan PERMENAKER No.03 Thun 2016 Standar: Unit Kompetensi Asesmen Pedoman-pedoman BNSP terkait. SRN - IMT2015
- 9. Bab II Pasal 2 Ayat 2 BNSP merupakan lembaga yang INDEPENDEN dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN Bab II Pasal 3 BNSP mempunyai tugas melaksanakan SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA Fungsi BNSP : a) Pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja b) Pelaksanaan dan pengembangan sisitem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi c) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional d) Pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional e) Pelaksanaan dan pengembangan kerja sama antar lembaga, baik nasional dan internasional dibidang sertifikasi profesi, dan f) Pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sertifrkasi kompetensi kerja yang terintegrasi. PP NO. 10 TAHUN 2018 tentang BNSP (atas amanat UU no 13 tahun 2003 tentang KETENAGAKERJAAN)
- 10. LANJUTAN BNSP Pasal 4 : BNSP memberikan lisensi kepada LSP yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi. BAB VII, Pasal 23 : Pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja yang selama ini sudah berjalan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang dan / atau telah diakui lembaga internasional, tetap berlaku dan disesuaikan dengan sistem sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh BNSP.
- 11. PRINSIP DASAR : Pengembangan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Indonesia TERUKUR OBYEKTIF TERTELUSURI KEBERTERIMAAN (ACCEPTABLE) ACCOUNTABLE Mengacu pada SKKNI, STANDAR INTERNASIONAL, STANDAR KHUSUS Tidak terjadi konflik kepentingan Keseluruhan proses terdokumentasi dan terkendali Dapat diterima semua stakeholders Tanggung jawab dan tanggung gugat
- 12. Certification Verification Asesor Kompetensi SKKNI BNSP Guidelines Fasilitasi Koordinasi KETELUSURAN SISTEM SERTIFIKASI Asesor Lisensi ISO 19011, ISO 17024, ISO 17011 BNSP Guidelines 201 & 202 Licensing Accreditation LSP (PROFESSIONAL CERTIFICATION BODY) ISO 17024, BNSP Guidelines Instansi Teknis, KADIN, BKSP dll TUK BNSP Guidelines, QMS ASESI SKKNI/International Standard/ Harmonised Standard Asesor Lisensi ISO 19011, ISO 17024, Specific Standard BNSP Guidelines BNSP (INDONESIAN PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY) PP, ISO 17011, BNSP Guidelines SRN - IMT2015
- 13. KLASIFIKASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) LSP-P3 LSP-P2 LSP-P1 ind LSP-P1 Pend Profesi: •Memenuhi bukti kompetensi & terpelihara •Memenuhi permintaan klien •Memenuhi regulasi Profesi di perusahaan & Jejaring •Memenuhi permintaan asesmen dari klien Profesi di perusahaan tempat kerja : •Memastikan & memelihara kompetensi tenaga kerjanya Peserta didik , Alumni dan Profesi •Memastikan & memelihara kompetensi peserta didikmya L i s e n s i S e r t i f i k a s i K o m p e t e n s i
- 14. PENERAPAN SERTIFIKASI Wajib (Compulsary): Pemerintah boleh mewajibkan sertifikasi bila berkaitan dengan sefety, security, dan mempunyai potensi perselisihan besar dimasyarakat. Disarankan (advisory): Biasanya diterapkan untuk mendorong penerapan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengembangan SDM, atau transisi menuju wajib. Sukarela (Voluntary) Pemberlakuan:
- 16. PENGERTIAN DASAR SERTIFIKASI Sertifikasi merupakan suatu proses untuk mendapatkan pengakuan resmi (keabsahan) atas produk, proses, keterangan, kepemilikian barang, atau orang
- 17. SERTIFIKASI dan SERTIFIKAT • SERTIFIKASI kepemilikan, misalnya untuk mendapatkan bukti pengakuan kepemilikan atas sebidang tanah. Bila pengakuan ini didapatkan, maka keluarlah SERTIFIKAT TANAH tersebut. • SERTIFIKASI produk, misalnya untuk mendapatkan pengakuan HALAL atas produk makanan tertentu. Bila pengakuan ini didapatkan, maka keluarlah SERTIFIKAT HALAL atas produk makanan tersebut.
- 18. Lanjutan …. Sertifikasi dan Sertifikat • SERTIFIKASI keterangan , misalnya untuk mendapatkan pengakuan atas tanggal kelahiran. Bila pengakuan ini didapatkan, maka keluarlah SERTIFIKAT (Akte) KELAHIRAN. • Selain dari itu, sertifikasi keterangan bisa juga untuk mendapatkan pengakuan atas adopsi anak. Bila pengakuan ini didapatkan, maka keluarlah SERTIFIKAT Adopsi Anak.
- 19. Lanjutan …. Sertifikasi dan Sertifikat • SERTIFIKASI untuk orang diberikan karena yang bersangkutan mempunyai KOMPETENSI atas suatu tugas/pekerjaan/jabatan. • Proses ini dikenal juga dengan SERTIFIKASI KOMPETENSI • Bila yang bersangkutan telah mendapatkan pengakuan atas kompetensinya, maka ia akan mendapatkan SERTIFIKAT KOMPETENSI
- 20. SERTIFIKASI KOMPETENSI Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LSP untuk menetapkan bahwa seseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan, mencakup : pendaftaran, asesmen, keputusan sertifikasi, survailen, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat.
- 21. APA ITU KOMPETEN SI SRN - IMT2015
- 22. Apa itu kompetensi Knowledge, Skills and Attitudes yang diperlukan oleh individu agar sukses menangani pekerjaannya SRN - IMT2015
- 23. WORK PLACE SKILL KNOWLEDGE ATTITUDE SRN - IMT2015
- 24. DIMENSI KOMPETENSI SRN - IMT2015 TASK SKILL (TS) Melaksanakan tugas individu TASK MANAGEMENT SKILL (TMS) Mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan CONTINGENCY MANAGEMENT SKILL (CMS) Kemampuan merespon dan mengelola ketidakteraturan dan masalah-masalah dalam pekerjaan rutin JOB ROLE/ ENVIRONMENT SKILL (JRES) Kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja TRANSFER SKILL (TRS) Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan maupun alat yang baru
- 25. DIMENSI SDM Kompeten KEMAMPUAN MENGATASI MASALAH CONTIGENCY MANAGEMEN SKILL Kemampuan memenuhi tuntutan lingkungan (Akurasi) ENVIRONMENT TASK SKILL KEMAMPUAN MENGELOLA SEJUMLAH TUGAS MANAGEMEN TASK SKILL (efisiensi, dan tingkat kesulitan) Kemampuan melaksanakan tugas (keterampilan Dasar) TASK SKILL
- 26. SDM KOMPETEN A S K PENERAPAN EFEKTIF DI TEMPAT KERJA A = ATTITUDE S = SKILL K = KNOWLEDGE STANDAR KOMPETENSI STANDAR KINERJA A = ACCOUNTABILITY E = EXPERIENCE R = RESPONSIBILITY E R A SDM KOMPETEN Aspek Pencapaian hasil kerja ( pertanggungjawab ) Hasil Dapat dipertagungjawabkan
- 27. THE SIX RINGS OF COMPETENCY BASED PERFORMANCE E A S R A K A S K E R A’s A = ACCOUNTABILITY A = ATTITUDE S = SKILLS K = KNOWLEDGE E = EXPERIENCE R = RESPONSIBILITY
- 29. STANDAR KOMPETENSI dari PERSPEKTIF BAHASA Standar Ukuran yang disepakati Didiskripsikan kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, ketarampilan dan sikap kerja untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan Kompetensi
- 30. Adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Apa yang dimaksud Standar Kompetensi Kerja
- 31. SRN - IMT2015 Penerapan Standar Kompetensi di Indonesia Mengacu pada : 1. SKKNI 2. STANDAR INTERNASIONAL 3. STANDAR KHUSUS
- 32. Unit – unit kompetensi Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja Batasan Variabel Panduan Penilaian Aktifitas Pekerjaan/fungsi dasar Rincian Langkah – langkah Dapat berupa proses manajemen atau proses produksi Produk / Jasa Instruksi Kerja pada Industri yang Terukur dan dapat diobservasi Kontekstual di tempat kerja Deskripsi aspek kritis pengetahuan dan ketrampilan penting untuk asesmen SRN - IMT2015
- 33. KODEUNIT : JUDUL UNIT : DESKRIPSI UNIT : ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 BATASAN VARIABEL (Konteks variabel, Peralatan dan perlengkapan, Peraturan yang diperlukan, Norma dan Standar) PANDUAN PENILAIAN (Konteks penilaian, Persyaratan kompetensi, Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, Sikap kerja yang diperlukan, Aspek kritis FORMAT SKKNI
- 34. SKEMA SERTIFIKASI & STANDAR KOMPETENSI STANDAR KOMPETENSI UNIT KOMPETENSI UNIT KOMPETENSI UNIT KOMPETENSI UNIT KOMPETENSI DIKEMAS / DIPAKETKAN SKEMA SERTIFIKASI
- 35. PEMAHAMAN SKKNI- BT-SK-001 44 SKEMA SERTIFIKASI DARI PERSPEKTIF BAHASA SKEMA POLA/BENTUK/CARA Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LSP untuk menetapkan bahwa seseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan, mencakup : pendaftaran, asesmen, keputusan sertifikasi, survailen, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat SERTIFIKASI
- 36. SKEMA SERTIFIKASI Skema Sertifikasi adalah: Persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama. Standar Kompetensi dalam pengembangan Skema sertifikasi harus diverifikasi: SKKNI, Standar khusus, Standar Internasional. Dikembangkan oleh Komite Skema. o Skema KKNI dan Okupasi Nasional: oleh Komite Skema Otoritas Kompeten. o Skema Sertifikasi Klaster, unit dan profisiensi: oleh Komite Skema LSP. SRN - IMT2015
- 37. Jenis-jenis Skema Sertifkasi SRN - IMT2015 Skema Sertifikasi Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Skema Sertifikasi Kualifikasi Okupasi Nasional Skema Sertifikasi berdasar Paket Kompetensi (cluster)
- 38. S2 S1 S3 Sekolah Menengah Umum 1 2 3 4 5 7 8 9 6 Profesi Spesialis D I D IV D III D II Sekolah Menegah Kejuruan Subspesialis AHLI TEKNISI/ANALIS OPERATOR Skema sertifikasi KKNI dan kesetaraan dgn DikLat dan jenjang tempat kerja
- 39. TUGAS 1 1. AKSES SKEMA SERTIFIKASI SESUAI PROFESI / BIDANG DI LSP MASING MASING 2. AKSES STANDAR KOMPETENSI / UNIT-UNIT KOMPETENSI YANG ADA DALAM SKEMA SERTIFIKASI 3. PRINTOUT SKEMA SERTIFIKASI DAN STANDAR KOMPETENSI TERSEBUT
- 40. TERIMAKASIH
- 41. ASESMEN KOMPETENSI ?? SESI II ASESMEN KOMPETENSI
- 42. SERTIFIKASI KOMPETENSI Kegiatan lembaga sertifikasi profesi dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi, yang mencakup (Istilah Klausal 3.6): - pendaftaran, - Penilaian/asesmen, - keputusan sertifikasi, - pemeliharaan sertifikasi, - sertifikasi ulang, dan - penggunaan sertifikat TUGAS ASESOR
- 43. PROSES SERTIFIKASI ( PBNSP 201) Sesuai dengan Pedoman BNSP Klausal 9 1. Pendaftaran, 2. asesmen 3. Proses Uji Kompetensi 4. Keputusan Sertifikasi, 5. Survailen (Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi, Penambahan dan Pengurangan Lingkup Sertifikasi ) 6. Sertifikasi ulang 7. Penggunaan sertifikat. 8. Banding atas keputusan Sertifikasi 9. Keluhan TUGAS ASESOR ISO :17024 tahun 2012 Pedoman BNSP 201, Klausal 9
- 44. PENGERTIAN ASESMEN • MENGUMPULKAN BUKTI-BUKTI, • kemudian MEMBANDINGKAN BUKTI dengan STANDAR KOMPETENSI/ ACUAN PEMBANDING • MEMBUAT KEPUTUSAN apakah seseorang telah mencapai kompetensi. Asesmen adalah sebuah proses yang sistematis untuk,
- 45. Asesmen dilakukan oleh ASESOR KOMPETENSI ASSESSOR MEASURABLE CRITERIA CRITERIA, e.g.: • Competency Standards • SOP • Work Instructions EVIDENCE (Bukti) EVIDENCES, e.g.: • 3rd party workplace report • Review portfolios evidences • Observation • Interviews, etc membandingkan
- 46. ASPEK KUNCI ASESMEN : 1. ADANYA BUKTI BERKUALITAS untuk membuat Keputusan asesmen 2. BAGAIMANAN Cara Mengumpulkan BUKTI
- 47. BUKTI /EVIDENCE Bukti adalah suatu bahan yang dikumpulkan dalam rangka membuktikan pencapaian kompetensi asesi sebagaimana dipersyaratkan unit/sejumlah unit standar kompetensi.
- 48. BUKTI BERKUALITAS Bukti kompetensi yang dapat dijadikan acuan untuk membuat keputusan asesmen KOMPETEN, yaitu bilamana BUKTI memenuhi : –Aspek / Aturan Pengumpulan Bukti (VATM) –Dimensi Kompetensi (TS, TMS, CMS, JRES, TRS)
- 49. ATURAN PENGUMPULAN BUKTI Dalam rangka menjamin kualitas bukti-bukti yang dikumpulkan selama pelaksanaan asesmen, maka alat bukti tersebut harus memenuhi 4 prinsip aturan pengumpulan bukti, yaitu : 1. Sahih (valid), apabila bukti : 2. Asli/Otentik (Authentic), apabila bukti : 3. Terkini/ Terbaru (Current), apabila bukti : 4. Memadai/ Cukup (Sufficient), apabila bukti : • memperhatikan elemen dan kriteria unjuk kerja • merefleksikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan • memperlihatkan penggunaan sebagaimana dikemukakan pada batasan variabel • mendemonstrasikan kinerja keterampilan dan pengetahuan yang digunakan, baik pada kondisi kerja real ataupun simulasi • asesi pernah mengerjakan pekerjaan dimaksud • dapat diakui/diverifikasi • mendemonstrasikan keterampilan dan pengetahuan terkini asesi • memenuhi standar keterkinian • mendemonstrasikan kompetensi setiap saat • mendemonstrasikan kompetensi secara berulang • tidak berkurang kemampuan/persyaratan bahasa, literasi, numerasi
- 50. DIMENSI KOMPETENSI SRN - IMT2015 TASK SKILL (TS) Melaksanakan tugas individu TASK MANAGEMENT SKILL (TMS) Mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan CONTINGENCY MANAGEMENT SKILL (CMS) Kemampuan merespon dan mengelola ketidakteraturan dan masalah-masalah dalam pekerjaan rutin JOB ROLE/ ENVIRONMENT SKILL (JRES) Kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja TRANSFER SKILL (TRS) Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan maupun alat yang baru
- 52. BUKTI BERKUALITAS BUKTI DIKUMPULKAN ASESOR BUKTI DIKUMPULKAN PESERTA M E T O D A BUKTI DIKUMPULKAN
- 53. BUKTI DIKUMPULKAN PESERTA • Adalah bukti kompetensi diperoleh/dikumpulkan oleh peserta dari laporan pihak ketiga. • Contohnya : – Pengalaman kerja – Sertifikat pelatihan – Sertifikat/surat keterangan pengalaman kerja • Bukti diluar yang tercantum pada dokumen skema sertifikasi Klausul 6 Persyaratan Peserta. JENIS BUKTI : BUKTI TIDAK LANGSUNG (TL) BUKTI DIKUMPULKAN
- 54. BUKTI DIKUMPULKAN ASESOR METODA : AKTIFITAS KERJA DAN TANYA JAWAB JENIS BUKTI : LANGSUNG (L) DAN TAMBAHAN (T) PELAKSANAAN ASESMEN
- 55. KESIMPULAN , ADA 3 JENIS BUKTI • BUKTI TIDAK LANGSUNG ( TL) • BUKTI LANGSUNG ( L ) • BUKTI TAMBAHAN ( T )
- 56. • BUKTI TIDAK LANGSUNG Bukti kompetensi asesi diperoleh/dikumpulkan dari laporan pihak ketiga. • Contohnya : Mengkaji laporan pihak ketiga dari sejumlah sumber Jenis Bukti Langsung ( TL )
- 57. Jenis Bukti Langsung ( L ) • BUKTI LANGSUNG Bukti yang diperoleh /dikumpulkan dari hasil pengamatan/observasi langsung selama asesi melakukan aktifitas kerja baik pada saat sedang bekerja di tempat kerja yang sebenarnya ataupun yang disimulasikan. Contoh : Pengamatan pada saat Asesi bekerja di tempat kerjanya. Pengamatan pada saat asesi mendemontrasikan, mempraktekan, mensimulasikan.Pengamatan terhadap hasil kerja yang sedang dilakukannya.
- 58. BUKTI LANGSUNG (LANJUTAN) Simulasi, Bermain Peran, Demonstrasi Praktek, Project Work Simulasi pesawat jatuh Project Work
- 59. Jenis Bukti Tambahan ( T ) • BUKTI TAMBAHAN – Bukti yang diperoleh/dikumpulkan sebagai bukti pendukung dari kinerja yang telah ditunjukkan oleh asesi . – Contohnya : – Hasil tanya jawab yang dikembangkan berdasarkan pengetahuan kompetensi yang digali dari : • Kriteria unjuk kerjanya • Kompetensi terkait dari pengalaman asesi baik pengalaman pendidikan/pelatihan, pengalaman kerja dan pengalaman hidup
- 60. KEBIJAKAN SISTEM EVALUASI KOMPETENSI 201 (9.) Konsultasi Pra Asesmen Asesmen uji kompetensi (9.3) Asesmen porto folio (9.2) KOMPETEN FR.APL-01 FR.APL-02 FR.MMA FR.MPA FR.MAK VATM VATM VAT ASESMEN Rencana & Perangkat Asesmen (TL-T) Pelaksanaan Asesmen Diterima sebagai peserta sertifikasi Verifikasi permohonan berdasarkan persyaratan skema sertifikasi (9.1) Berkas permohonan Rencana & Perangkat Asesmen (L-T) Pelaksanaan Asesmen SKEMA SKKNI
- 61. PRINSIP-PRINSIP ASESMEN Asesmen dianggap valid bila asesmen tersebut menilai apa yang diperlukan untuk dinilai. Asesmen dianggap dapat dipercaya bila hasil-hasilnya dinterpretasikan secara konsisten dari konteks ke konteks dan dari orang ke orang. Asesmen dianggap fleksibel bila dapat memenuhi kebutuhan serangkaian konteks. Suatu asesmen dianggap tidak fleksibel jika hal itu menolak hasil belajar sebelumnya atau gagal memberi kesempatan seorang peserta kesempatan kedua atau ketiga untuk diases. Suatu asesmen dianggap adil bila tidak merugikan peserta tertentu, terbuka, bebas dari penyimpangan, mendukung peserta.
- 62. TERIMA KASIH