3. SITUASI TERKINI KASUS COVID-19 DI INDONESIA
3 ARAHAN PRESIDEN
DALAM
PENANGGULANGAN
PANDEMI COVID-19
Kesiapan Menghadapi
Lonjakan Kasus Aktif Pasca
Liburan
Program
Vaksinasi
Pencegahan
Kasus Aktif
Sumber: https://covid19.go.id/ per 4 April 2021
4. KEBIJAKAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENANGANI PANDEMI COVID-19
Peningkatan Kapasitas Ruang Isolasi
Menerapkan Protokol Kesehatan dan Adaptasi
Kebiasan Baru di Rumah Sakit
TataLaksana Terapi
Covid-19
SE Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/1/2021tentang Peningkatan Kapasitas
Perawatan Pasien Covid-19 pada Rumah Sakit
Penyelenggara Pelayanan Covid-19
SK Menteri Kesehatan
Nomor HK.01.07/Menkes/230/2021
Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Rumah Sakit Lapangan/
Rumah Sakit Darurat Pada Masa
Pandemi Covid-19
SK Menteri Kesehatan Nomor
Hk.01.07/Menkes/1591/2020 Tentang
Protokol Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Dlm Rangka Pencegahan Dan
Pengendalian Covid-19
Panduan Teknis Pelayanan
Rumah Sakit Pada Masa
Adaptasi Kebiasaan Baru
SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020
Tentang Pedoman Pencegahan Dan
Pengendalian Covid-19
Protokol tatalaksana
Terapi Covid-19
5. STRATEGI KEMENKES BAGI RS DALAM
MENGHADAPI COVID-19
PENINGKATAN KAPASITAS RUANG
PERAWATAN COVID-19
SE MENKES NO. HK 02.01/Menkes/11/2021
RELAKSASI KEBIJAKAN REGISTRASI
DAN PERIZINAN TENAGA KESEHATAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19
SE MENKES NO.HK.02.01/MENKES/4394/2020
PENGUATAN SISTEM RUJUKAN
TERINTEGRASI DALAM PELAYANAN
COVID-19
MENDORONG PELAKSANAAN TERAPI
PLASMA KONVALESEN
PENGUATAN MUTU PELAYANAN
RUMAH SAKIT
6. PENINGKATAN KAPASITAS RUANG PERAWATAN COVID-19
SE Menkes No. HK 02.01/Menkes/11/2021
Peningkatan Kapasitas Perawatan Pasien Corona
Virus Disease 2019 Pada RS Penyelenggara
Pelayanan Corona virus Disease 2019 (Covid 19)
seluruh rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Covid 19 meningkatkan kapasitas
ruang rawat bagi pasien COVID-19 dengan melakukan alih fungsi selama masa pandemi
Zona 1 (merah) : BOR Covid diatas 80%
Mengkonversi Minimal 40% dari TT Rawat Inap untuk pasien Covid 19
Mengkonversi Minimal 25% ICU dari Ruang Rawat Inap yang dikoneversi
untuk Ruang Rawat Inap Covid
Zona 2 (Kuning) : BOR Covid diatas 60 - 80%
Mengkonversi Minimal 30% dari TT Rawat Inap untuk pasien Covid 19
Mengkonversi Minimal 15% ICU dari Ruang Rawat Inap yang dikoneversi
untuk Ruang Rawat Inap Covid
Zona 3 (hijau) : BOR Covid dibawah 60%
Mengkonversi Minimal 20% dari TT Rawat Inap untuk pasien Covid 19
Mengkonversi Minimal 10% ICU dari Ruang Rawat Inap yang dikoneversi
untuk Ruang Rawat Inap Covid
7. STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM PENGANANAN COVID-19
SE MENKES
NO.HK.02.01/MENKES/4394/2020
tentang Registrasi dan Perizinan Tenaga
Kesehatan pada Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19)
RELAKSASI KEBIJAKAN
REGISTRASI DAN PERIZINAN
TENAGA KESEHATAN PADA MASA
PANDEMI COVID-19
8. Sumber: RS Online 1 April 2021 Pukul 13.00 WIB ,Dinkes Prov
INDONESIA = 37,13 %
TOTAL RS DI INDONESIA = 3.023
No. Kepemilikan Jumlah
1 Kemenkes 29
2 Kementerian Lain 14
3 PEMDA 512
4 TNI POLRI 85
5 BUMN 14
6 Swasta 327
Total 981
132 RS
ditetapkan Kemenkes
dan
849 RS
ditetapkan Gubernur
Secara Nasional, Kapasitas Tempat Tidur Isolasi dan
ICU dibanding Jumlah Pasien yang di Rawat masih
mencukupi.
80544
29902
37.13% 30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
0
20000
40000
60000
80000
100000
TERSEDIA TERPAKAI BOR
65%
53%
52%
49%
49%
48%
46%
46%
43%
43%
42%
39%
37%
36%
34%
34%
32%
32%
31%
30%
30%
29%
28%
27%
23%
21%
19%
13%
13%
12%
10%
9%
9%
7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
9. SURAT HIMBAUAN
DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
NOMOR YR.02.02/III/4641/2020
TANGGAL 28 DESEMBER 2020
PERSYARATAN DONOR PLASMA KONVALESEN :
1. Usia 17 hingga 60 tahun
2. Bagi pendonor wanita belum pernah hamil
3. Dinyatakan sembuh dari Covid -19 dengan hasil Swab PCR negatif
4. Tidak memiliki komorbiditas seperti Diabetes, Hipertensi, Kenker dan penyakit
saluran pernafasan lain
5. Dinyatakan Negatif dari penyakit infeksi menular lewat transfuse darah
6. Memiliki golongan darah A,B,O dan rhesus yang harus kompatibel dengan
kandidat penerima plasma.
7. Memiliki titer antibodi serum spesifik IgG anti SARS-COV-2 lebihdari 1:320
TERAPI PLASMA KONVALESEN
1. Pasien – pasien Covid -19 pasca rawat yang telah sembuh di advokasi
untuk dipersiapkan menjadi donor aktif terapi Plasma Konvalesen.
2. Pada saat pasien dipersiapkan untuk menjadi donor ataupun pasien
yang akan dilakukan Terapi Plasma Konvalesen harus
menandatangani formulir persetujuan (informed consent) atas
penjelasan dan kesediaan menjadi pendonor darah.
3. Membuat rencana jadwal pengambilan darah bagi pendonor yang
telah bersedia dan telah menandatangai informed consent. Waktu
pengambilan darah disesuaikan dengan kondisi pasien dan ketentuan
yang berlaku.
10. SISTEM RUJUKAN
TERINTEGRASI (SISRUTE)
Ketersediaan Tenaga
Medis (dokter,
spesialis, sub spesialis)
Ketersediaan
Pelayanan
Ketersediaan Sarana,
Prasarana dan Alat
Kesehatan dan obat
Pedoman Kriteria
Rujukan berbasis
Kompetensi fasyankes
KOMPETENSI FASYANKES
Aksesibiltas
Kebutuhan
Pasien/ Indikasi
Medis
Efektivitas dan
Efisiensi
Pelayanan
Keselamatan
Pasien
dengan
mempertimbangkan :
Informasi dan Komunikasi Pelayanan Kesehatan
Berbasis IT
PENGUATAN SISTEM RUJUKAN BERBASIS KOMPETENSI FASYANKES
11. PENGUATAN MUTU PELAYANAN RS
SE Menkes No. HK.02.01/Menkes/455/2020
Penyediaan
pelayanan
optimal terutama
utk pasien kasus
terkonfirmasi
Memperlambat,
menghentikan
laju transmisi/
Menunda
penyebaran
penularan
Memberikan
pelayanan kes
yang bermutu &
memperhatikan kes
pasien
Meningkatkan
mutu pelayanan
kesehatan secara
berencana dan
berkelanjutan
PEDOMAN PEMANTAUAN & EVALUASI KESIAPAN RS PADA MASA PANDEMI
COVID -19
• Acuan Pemerintah, RS & Pemangku Kepentingan dalam mendukung kesaiapan RS
• Mengoptimalkan kemampuan RS sbg bagian dari komitemen menjaga & meningkatkan mutu pelayanan
• Institusi Pemberi Izin melakukan binwas terhadap pelaksanaan Monev sesuai kewenangan masing2
12. Pedoman
Pemantauan &
Evaluasi
Kesiapan RS pada
masa pandemi
covid-19
KepDirJen Pelayanan
Kesehatan No.
02.02/I/4405/2020 tentang
Pedoman Pemantauan dan
Evaluasi Kesiapan RS pada
Masa Pandemi COVID-19
Surat Edaran Dirjen No.
Hk.02.02/VI/0095/2021
Tentang Pemantauan Dan
Evaluasi Kesiapan RS Pada
Masa Pandemi COVID-19
• Mengisi Daftar Tilik
(http://bit.ly/INSTRUMEN-
KESIAPAN-RS)
Penilaian mandiri
• setiap 3 bulan (terhitung 1 Januari
2021)
Mengirim hasil penilaian ke
Dinkes Kab/Kota, Dinkes
Provinsi, atau Kemenkes • File Excel max 1 MB
• Kirim ke :
http://103.74.143.45/ubm/
• Username : Kode Registrasi RS
• Password : 1234 (harap
mengubah password untuk
menjaga kerahasiaan)
Ketentuan pengiriman :
13. PENGUATAN MUTU PELAYANAN RS (1)
Acuan
Kementeriaan Kesehatan
Dinkes Prov / Kab Kota
Rumah sakit
Pemangku Kepentingan
Mempersiapkan
menghadapi Pandemi Covid
Mempertahankan Mutu
pelayanan
Kemenkes/ Dinkes/
Pemangku Kepentingan
• Mengidentifikasi
kesenjangan kemampuan
RS dalam menghadapi
Pandemi Covid
• Penetapan Kebijakan dalam
penanganan Covid 19
RS
Mengkaji kemampuan
yang dimiliki
UMUM KHUSUS
TUJUAN
STRATEGI RPJMN 2020-2024 ADALAH Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan pelayanan kesehatan rujukan (Referal Health Care ) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi
Sesuai dengan RPJMN, Kesehatan Indonesia dijalankan dengan 5 Program Utama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan dasar dengan peningkatan upaya promotif, preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, yaitu :
Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak reproduksi
Percepatan perbaikan gizi masyarakat
Peningkatan pengendalian penyakit
Pembudayaan Gerakan Masyarakat Sehat
Penguatan Sistem Kesehatan
Jumlah kasus di Indonesia
Terkonfirmasi positif : 1. 534.255
Sembuh : 1.375.877
Meninggal : 41. 669
Terdapat 3 Arahan Presiden dalam penanggulangan COVID-19, yaitu :
Kesiapan Menghadapai Lonjakan Kaus Aktif Pasca Liburan
Program Vaksinasi
Pencegahan Kasus Aktif
Kementerian Kesehatan telah membuat kebijakan dalam fasilitas pelayanan Kesehatan untuk menangani Pandemi COVID-19
1. Peningkatan Kapasitas Ruang Isolasi
SE Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/1/2021tentang Peningkatan Kapasitas Perawatan Pasien Covid-19 pada Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Covid-19
SK Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/230/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Lapangan/Rumah Sakit Darurat Pada Masa Pandemi Covid-19
2. Menerapkan Protokol Kesehatan dan Adaptasi Kebiasaan Baru di Rumah Sakit
SK Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/1591/2020 Tentang Protokol Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dlm Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19
Panduan Teknis Pelayanan Rumah Sakit Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
3. Tatalaksana Terapi Covid-19 di Fasilitas Kesehatan Kesehatan
SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19
Protokol tatalaksana/Buku Covid-19 edisi 3
Pada tanggal 11 Januari 2021 telah dikeluarkan SE Menkes No. HK 02.01/Menkes/11/2021 tentang Peningkatan Kapasitas Perawatan Pasien Corona Virus Disease 2019 Pada RS Penyelenggara Pelayanan Corona virus Disease 2010 (Covid 19), dimana seluruh rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Covid 19 meningkatkan kapasitas ruang rawat bagi pasien COVID-19 dengan melakukan alih fungsi selama masa pandemi :
Zona 1 (merah) : BOR Covid diatas 80%
Mengkonversi Minimal 40% dari TT Rawat Inap untuk pasien Covid 19
Mengkonversi Minimal 25% ICU dari Ruang Rawat Inap yang dikoneversi untuk Ruang Rawat Inap Covid
Zona 2 (Kuning) : BOR Covid diatas 60 - 80%
Mengkonversi Minimal 30% dari TT Rawat Inap untuk pasien Covid 19
Mengkonversi Minimal 15% ICU dari Ruang Rawat Inap yang dikoneversi untuk Ruang Rawat Inap Covid
Zona 3 (hijau) : BOR Covid dibawah 60%
Mengkonversi Minimal 20% dari TT Rawat Inap untuk pasien Covid 19
Mengkonversi Minimal 10% ICU dari Ruang Rawat Inap yang dikoneversi untuk Ruang Rawat Inap Covid
Dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Kesehatan NO.HK.02.01/MENKES/4394/2020 tentang Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Saat ini Jajaran Kesehatan telah menetapkan RS yang melayani COVID-19 di Indonesia sebanyak 981 RS Rujukan, terdiri dari 132 RS Rujukan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dan sebanyak 849 RS Rujukan yang ditetapkan oleh Gubernur masing-masing provinsi. Namun demikian dengan meningkatnya kasus COVID-19 maka kami mengambil kebijakan bahwa setiap Rumah Sakit Pemerintah ataupun Swasta yang mampu untuk melakukan perawatan pasien Covid 19 diperkenankan untuk melakukan merawat pasien dengan biaya ditanggung negara.
Data ratio keterpakaian tempat tidur ICU dan Isolasi Covid rata-rata di Indonesia saat ini sekitar 37,13%, namun kita tetap waspada terhadap provinsi-provinsi yang sudah mencapai diatas rata-rata nasional seperti Kalimantan Selatan, NTT,Kalimantan Tengah, DI Yogyakarta serta Jawa Barat. Kementerian Kesehatan telah melakukan koordinasi kepada provinsi-provinsi yang sedang mengalami peningkatan kasus Covid-19 untuk menambah kapasitas ruang perawatan isolasi dan ICU Covid-19 serta kebutuhan logistik perawatan.
Terdapat 12 provinsi dengan rasio keterpakaian tempat tidur ICU dan Isolasi COVID-19 berada di atas rata-rata nasional, yaitu :
Kalimantan Selatan 65%
NTT 53%
Kalimantan Tengah 52%
DI Yogyakarta 49%
Jawa Barat 49%
Bali 48%
NTB 46%
Kepri 46%
DKI Jakarta 43%
Banten 43%
Lampung 42%
Sumatera Utara 39%
SURAT HIMBAUAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN NOMOR YR.02.02/III/4641/2020 TANGGAL 28 DESEMBER 2020
Pasien Covid-19 pasca rawat yang telah sembuh di advokasi untuk menjadi donor aktif terapi Plasma Konvalesen.
Pasien perlu menandatangani formulir persetujuan (informed consent) atas penjelasan dan kesediaan menjadi pendonor darah.
Waktu pengambilan darah disesuaikan dengan kondisi pasien dan ketentuan yang berlaku.
Dalam rangka upaya menjamin mutu pelayanan, Pendidikan dan penelitian kesehatan dan keselamatan pasien, dilakukan proses perizinan, akreditasi secara berkala dan penetapan RS Pendidikan. Dikarenakan penyelenggaraan perizinan, akreditasi, dan penetapan rumah sakit pendidikan dalam prosesnya dapat menimbulkan perkumpulan orang sehingga berisiko terjadinya penyebaran COVID-19, untuk itu guna mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi masyarakat dari risiko COVID-19 ditetapkan kebijakan untuk menuda pelaksanaan perizinan, akreditasi, dan penetapan rumah sakit pendidikan, dalam rangka kesinambungan pelayanan dan mencegah timbulnya episentrum baru COVID-19 memalui penetapan SE Menkes No HK.02.01/Menkes/455/2020
Rumah Sakit yang sedang berposes perpanjangan maupun yang yang belum memperoleh perizinan, akreditasi dan penetapan RS Pendidikan, diminta untuk membuat komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu yang disampaikan kepada Kementerian Kesehatan.
Terhadap RS yang tertunda maupun belum terlaksananya akreditasi pada masa pandemik ini, dilakukan pemantauan dan evaluasi mutu pelayanan secara berjenjang dari Kementeriaan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kab – Kota, untuk memastikan komitmen diatas dijalankan.
Dan secara khusus, untuk memastikan kesiapan RS (Hospital Readiness) menghadapi pandemic Covid-19, telah disusun Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kesiapan RS pada Masa Pandemi Covid-19 yang diadopsi dari Hospital Readiness Checklist for Covid-19 dari WHO) melalui KepDirjen Yankes No HK.02.02/I/4405/2020 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kesiapan Rumah Sakit pada Masa Pandemi COVID-19.
Terdapat 12 Komponen daftar tilik Kesiapan RS pada masa pandemic COVID-19 sbb :
Sistem manajemen kepemimpinan dan insiden
Koordinasi dan komunikasi
Surveillance dan manajemen informasi
Komunikasi yang cepat dan keterlibatan masyarakat
Administrasi, keuangan, dan kelangsungan bisnis
Sumber daya manusia
Surge capacity /Lonjakan kapasitas
Kesinambungan layanan dukungan penting
Manajemen pasien
Kesehatan kerja, Kesehatan mental, dan dukungan psikososial
Identifikasi dan diagnosis cepat
Pencegahan dan pengendalian infeksi
Terhadap Kesiapan RS Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19 ini, Balitngbnakes telah melakukan kajian awal 12 komponen tersebut terhadap 102 RS dan Direktorat Mutu & Akreditasoi terhadap RS milik Kementeriaan Kesehatan.
Hasil kajian tersebut secara umum menunjukkan bahwa Kesiapan RS berdasarkan 12 komponen tsb dinilai belum siap dan Kesiapan RS milik Kementerian Kesehatan lebih baik dibandingkan dengan RS2 lain. Kesiapan Komponen kesehatan kerja, kesehatan mental dan dukungan psikososial paling rendah dibandingkan indikator lainnya.
Pelatihan & perlengkapan sesuai resiko (termasuk skruining primer, stabilisasi awal, terapi suportif)
Kebijakan & kemampuan K3 &PPI
- a. pengaturan jam kerja dan jam istirahat;
b. upaya pencegahan tindakan kekerasan di tempat kerja;
c. Upaya keselamatan dan keamanan selama perjalanan (berangkat/pulang); d. Pemantauan status kesehatan bagi seluruh staf Rumah Sakit;
e. Deteksi dini terkait dugaan kasus COVID-19 pada seluruh staf rumah sakit, keluarga dan contact tracingnya; f. Memberi kebebasan kepada seluruh staf untuk melaporkan gejala COVID-19 yang timbul tanpa dipersalahkan; g. Tidak memberikan stigma pada staf dan dilakukan tindaklanjut sesuai standar operasional prosedur.
layanan kesehatan jiwa dan psikososial yang sesuai dan memberikan umpan balik untuk staf, pasien dan keluarga.
memiliki SPO untuk skrining kesehatan jiwa pada pasien COVID-19, keluarga dan staf rumah sakit dan kesiapan RS jika ada peningkatan kasus darurat
Seluruh staf rumah sakit telah dilatih tentang dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan pertolongan pertama psikologis serta mengetahui kapan harus mencari layanan dukungan jika diperlukan.
