Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to PPT PATBM_LKD_RL new.pptx
Similar to PPT PATBM_LKD_RL new.pptx (20)
More from ssuser1519bc
More from ssuser1519bc (13)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
PPT PATBM_LKD_RL new.pptx
- 1. PELUANG TRANSFORMASI PATBM Menjadi LKD Renvi Liasari Child Protection Specialist Save the Children 081270930680
- 2. • Sejarah kami dimulai pada tahun 1919, ketika Eglantyne Jebb meluncurkan Save the Children Fund di London setelah Perang Dunia I – pada era yang sama ketika pandemi influenza 1918 melanda. Aksi Jebb segera menjadi gerakan global pertama untuk anak-anak. • Sebagai orang yang blak-blakan bicara tentang anak- anak, Jebb mengambil sebuah langkah yang historis: merancang Deklarasi Hak-hak Anak yang kemudian diadopsi oleh Liga Bangsa-bangsa pada 1924. Dokumen ini diadopsi oleh PBB pada 1989 sebagai Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak. Ini menjadi perjanjian hak asasi manusia yang paling universal dalam sejarah. PROFIL SAVE THE CHILDREN INDONESIA Di Indonesia, Save the Children telah beroperasi sejak 1976. Pada tahun 2021, Yayasan Sayangi Tunas Cilik sebagai entitas lokal Save the Children Indonesia resmi berubah menjadi Yayasan Save the Children Indonesia sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU- 0001042.AH.01.05 TAHUN 2021. Upaya ini adalah langkah strategis organisasi agar kebermanfaatan Save the Children di Indonesia lebih luas dan berkesinambungan untuk anak-anak Indonesia. Kami adalah bagian dari gerakan global Save the Children yang bekerja di lebih dari 120 negara dan enam benua. SEJARAH
- 3. • Visi kami adalah membangun dunia di mana setiap anak memiliki hak hidup, perlindungan, tumbuh kembang, dan partisipasi. • Misi kami adalah menginspirasi munculnya terobosan tentang bagaimana seharusnya dunia memperlakukan anak sehingga tercipta perubahan yang cepat dan bertahan lama dalam hidup mereka. VISI DAN MISI KAMI
- 4. • BERTAHAN HIDUP • Tidak boleh ada anak yang meninggal karena sebab yang bisa dicegah sebelum ulang tahun kelima mereka. AMBISI KAMI AMBISI KAMI UNTUK ANAK-ANAK DI TAHUN 2030 BELAJAR Semua anak bisa mendapat pendidikan dasar yang berkualitas. TERLINDUNGI Kekerasan terhadap anak tidak lagi mendapat toleransi.
- 5. AREA PROGRAM KAMI AREA PROGRAM KAMI TAHUN 2021: 18 PROVINSI DAN 135 KABUPATEN/KOTA
- 6. • SIAPA ANAK ? • APA PERLINDUNGAN ANAK ITU ?
- 7. PERLINDUNGAN ANAK 1. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 1). 2. Sistem Perlindungan Anak mencakup: a) Pencegahan b) Respon/Penanganan kasus c) Promosi hak-hak anak dan perlindungan anak.
- 8. Apakah perlindungan anak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah? “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak” Jawabannya: Tidak UU No. 35 tahun 2014 Pasal 20
- 9. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) : 1. sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. 2. merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. 3. Kelompok tersebut dapat dikelola dengan menggunakan dan mengembangkan fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada atau jika diperlukan dengan membangun struktur kelembagaan baru.
- 11. Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 a. Pasal 72 (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. (3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaran Perlindungan Anak dilakukan dengan cara: a) memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; b) memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; c) melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak; d) berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; e) melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak; f) menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; g) berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban h) memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- 12. • b. Pasal 21 yang mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional dalam perlindungan anak. • c. Pasal 23 yang mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak. 2. UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa a. Pasal 18 memuat pengaturan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. b. Pasal 94 Undang-Undang Desa bahwa pelaksanaan program dan kegiatan baik yang bersumber dari pemerintah/pemerintah daerah maupun lembaga nonpemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa sebagai mitra pemerintah dan wadah partisipasi masyarakat.
- 13. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang memuat pengaturan bahwa Lurah mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat,pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, serta pembinaan kelembagaan. Oleh karena itu, pemerintahan desa/kelurahan wajib menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak.
- 14. BAGAIMANA PATBM YANG IDEAL MENURUT ANDA ?
- 15. Fungsi dan tugas PATBM 1. Pencegahan kekerasan terhadap anak • Contoh: sosialisasi tentang perlindungan anak terhadap anak, orang tua dan masyarakat, Melatih warga dan mengajak warga melaksanakan deteksi dini serta melaporkan kasus kekerasan terhadap anak dengan menghargai prinsip kerahasiaan identitas agar tidak dipublikasikan 2. Penanganan kekerasan terhadap anak Contoh: • Menerima pengaduan kasus/masalah anak dari anak dan keluarga • Memberikan layanan pendampingan dan Dukungan Psikologis Awal • Merujuk dan menginformasikan adanya lembaga tertentu yang dapat menangani anak dan keluarga • Memantau kasus kekerasan terhadap anak di desa • Memonitor perkembangan layanan kasus oleh lembaga dan dinas • Membuat dan mendokumentasikan pencatatan kasus yang ditangani dan menjaga kerahasiaannya
- 16. Pengertian Kekerasan terhadap Anak Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 15a UU 35/2014).
- 17. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak Kekerasan Fisik Kekerasan Seksual Penelantaran (Neglect) Eksploitasi (Ekonomi & Seksual) Kekerasan Emosional Kekerasan Lainnya
- 18. KEKERASAN FISIK Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak • Memukul • Membanting • Mencakar • Membenturkan kepala • Menggigit • Mengguncang- guncangkan tubuh • Melempar • Membakar • Memaksa makan cabe • Meracuni • Dan lain-lain KEKERASAN PSIKIS Perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, termasuk merendahkan martabat dan mempermalukan anak, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari pelaku • Sering mengkritik • Meremehkan • Membentak • Mempermalukan di depan umum • Tidak mencintai atau tidak menunjukkan kasih sayang • Mengancam • Menghukum • Mengabaikan • Meninggalkan anak • Menjadikan anak sasaran kemarahan • Dan lain-lain
- 19. KEKERASAN SEKSUAL 1. Dengan Kontak Setiap aktivitas seksual yang melibatkan anak baik dengan bujuk rayu, iming-iming, tanpa paksaan, paksaan, cara yang tidak wajar, maupun aktivitas seksual untuk tujuan komersial ataupun tujuan tertentu • Meraba alat kelamin, payudara • Mencium • Memaksa melakukan hubungan seksual • Pemerkosaan • Promosi pornografi yang melibatkan anak • Pelibatan anak dalam pertunjukan seksual 2. Non Kontak Kekerasan seksual yang dilakukan secara tidak langsung • Mempertontonkan gambar atau video porno • Memotret atau memvideo anak dalam keadaan tidak senonoh • Mengucapkan dan/atau mengirimkan kata-kata atau istilah yang mengandung unsur seks • Menunjukan perilaku provokatif secara seksual • Memperjualbelikan dan/atau menyebarluaskan dan/atau meminta gambar, foto, video anak dalam keadaan tidak senonoh
- 20. PENELANTARAN ANAK Merupakan tindakan yang dilakukan orang tua yang mengabaikan kebutuhan anak dan melakukan pembiaran jika anak melakukan sesuatu yang membahayakan • Tidak memberi makanan sehat & bergizi • Tidak memberikan pakaian dan tempat tinggal yang layak • Tidak diberi kesempatan bermain • Tidak diijinkan sekolah • Tidak memberikan imunisasi • Tidak mendukung pendidikan • Tidak memberikan kasih sayang • Tidak memberikan perhatian • Tidak mendengar pendapat anak • Meninggalkan anak yang masih kecil sendirian di rumah tanpa pengasuh • Dan lain-lain
- 21. 21
- 22. 1. UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan 2. UU No 6/2014 tentang Desa 3. UU No. 35/2014 tentang Perubahan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak 4. PP No 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, jo. PP 11/2019 5. Permendagri No 44/2016 tentang Kewenangan Desa 6. Permendagri No 47/2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa 7. Permendagri No. 18/2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa 8. Permendesa No 16/2019 tentang Musyawarah Desa Dasar Hukum
- 23. Kedudukan Peraturan Desa Pasal 8 ayat (1) & ayat (2) UU No 12 Tahun 2011: “(Peraturan Desa) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.” Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan; a. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 24. Jenis Kewenangan Desa meliputi: 1. kewenangan berdasarkan hak asal-usul; 2. kewenangan lokal berskala Desa; 3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kewenangan Desa (Permendagri 44/2016 & Permendesa 1/2015) Bidang kewenangan desa meliputi: a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. pelaksanaan Pembangunan Desa; c. pembinaan kemasyarakatan Desa; d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- 25. Pasal 94 UU No. 6 Tahun 2014
- 28. Definisi • Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. • Lembaga Adat Desa (LAD) adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
- 29. POTENSI TRANSFORMASI PATBM MENJADI LKD BARU
- 30. Pembentukan LKD
- 31. Pasal 6 Permendagri No 18/2018 (1)Jenis LKD paling sedikit meliputi: a. Rukun Tetangga; b. Rukun Warga; c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; d. Karang Taruna; e. Pos Pelayanan Terpadu; dan f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- 32. Pasal 6 Permendagri No 18/2018 (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- 33. 33 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan transformasi PATBM menjadi LKD baru
- 34. Tujuan Pengaturan • Terbentuknya Lembaga Kemasyarakat Desa tentang PATBM • Terbangunnya sistem dukungan pada tingkat komunitas dan keluarga untuk mewujudkan Upaya pencegahan termasuk pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan • Meningkatnya keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan; • Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk mendeteksi dini anak-anak korban kekerasan; • Tersedia layanan untuk menerima laporan dan membantu agar anak korban segera mendapatkan pertolongan yang diperlukan yang mudah dan aman diakses oleh korban atau keluarga korban; • Terbangunnya jejaring kerja dengan berbagai lembaga pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau untuk mengatasi korban maupun pelaku, dan menangani anak dalam risiko.
- 35. Prinsip LKD PATBM • Non Diskriminasi • Berpihak pada Kepentingan Terbaik bagi anak; • Kelangsungan hidup dan perkembangan Anak menjadi perhatian Utama • Bisa bekerjasama dengan anak dan mendukung pemenuhan hak partisipasi anak; • Bersinergi dan Berkaloborasi; • Bertanggungjawab, tulus dan bekerja secara sukarela mendukung perlindungan anak; • Memastikan hak hidup anak dihargai dan dilindungi dalam perkembangan dan kehidupan bermasyarakat; • Membangun sinergitas dengan lembaga desa, perangkat desa dan mitra masyarakat lainnya, dan • Memperkuat sistem perlindungan anak.
- 36. Tatakelola LKD PATBM • Pembentukan LKD Perlindungan Anak Tepadu Berbasis Masyarakat, harus memperhatikan: • Regulasi dan tata kelola organisasi • Pendanaan • Sumber daya manusia • Perlengkapan/ logistik • Partisipasi Masyarakat • Monitoring dan Evaluasi
- 37. APA YANG KAMI LAKUKAN ? Workshop Penyusunan PerDes LKD PATBM di Level District Musyawarah Desa PerDes LKD /LKD PATBM Peserta merupakan perwakilan Pemerintah Desa dan Ketua PATBM Narasumber STC dan Akademisi Fakultas Hukum Tujuan: meningkatkan keterampilan penyusunan PerDes, meningkatkan “ownership” atas PerDes LKD PATBM yang disusun langsung oleh peserta, Isi draft PerDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh Desa dalam mendukung berfungsinya system perlindungan anak BPD dan Kepala Desa mengundang Masyarakat dalam MusDes untuk membahas Draft PerDes yang telah disusun Draft tersebut di revisi sesuai masukan dari Masyarakat Menyepakai Draft PerDes PATBM menjadi PerDes LKD PATBM Rangkaian Kegiatan Mendorong Transformasi PATBM menjadi LKD PATBM Konsultatif Meeting di Level District dengan Pemangku Kepentingan Kunci Desa • Peserta terdiri atas pemangku kepentingan di desa/Pekon/Nagari, perwakilan Dinas terkait dan dan TA P3MD • Narasumber : Save The Children, Akademisi Fakultas Hukum
- 38. WEST SUMATERA SOUTH SULAWESI 6 dari total 19 KPAN yang didampingi sudah LKD 20 dari 27 PATBM yang di dampingi sudah menjadi LKD PATBM APA HASILNYA ? LAMPUNG 34 dari total 66 PATBM yang didampingi sudah jadi LKD PATBM
- 39. Pra-Syarat PATBM menjadi LKD PATBM ( 1) Pemerintah Desa memberikan dukungan kepada PATBM (2) PATBM sudah berfungsi dengan baik (Tata Kelola PATBM, fungsi pencegahan, penanganan kasus sudah berjalan) (3) Keberadaan PATBM “di rasakan “ manfaatnya oleh Masyarakat
- 40. Praktik Baik Tranformasi PATBM menjadi LKD • Jaminan Keberlanjutan Lembaga PATBM PerDes LKD PATBM menjadi dasar hukum keberfungsian dan pengalokasian anggaran untuk PATBM • Pemerintah Desa memiliki mitra kerja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa terutama untuk memastikan tujuan perlindungan anak di desa dapat tercapai • Usulan program perlindungan anak dapat diberikan oleh PATBM langsung . • Memiliki hubungan setara dengan LKD lainnya di desa. • Rencana Kerja PATBM terintegrasi dengan rencana Kerja Pemerintah Desa • Dinas Terkait terlibat aktif dalam proses transformasi PATBM menjadi LKD PATBM
- 41. Tantangan Transformasi PATBM menjadi LKD • SDM di desa yang masih sangat terbatas • Kurang berpihaknya pemerintah desa untuk menjadikan PATBM sebagai LKD • Kebingungan pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi PATBM meski sudah LKD
- 42. Terima Kasih
- 43. TESTIMONI • Perubahan apa yang dirasa setelah ada PATBM di Desa? • Apa saja yang masih harus ditingkatkan untuk memperkuat PATBM di desa? • Dukungan apa yang SUDAH desa berikan untuk PATBM selama ini ? • Bentuk dukungan apa yang AKAN diberikan oleh desa untuk memastikan peran dan fungsi PATBM bisa berjalan dengan baik? • Bagaimana peluang peralihan status hukum PATBM menjadi LKD PATBM di desa anda? Apa saja yang harus dipersiapkan untuk perubahan status ini menurut anda?