Recommended
More Related Content
Similar to KEADILAN
Similar to KEADILAN (20)
More from ssuser1519bc
More from ssuser1519bc (13)
Recently uploaded
Recently uploaded (6)
KEADILAN
- 1. KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK 1 Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
- 3. Dasar Hukum PERLINDUNGAN PEREMPUAN 3 • UUD RI Tahun 1945. Pasal 20, 21, 28 Ayat 2: • UU RI Nomor 7 Tahun 1984. Pengesahan konfensi CEDAW: Mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita • UU RI Nomor 5 Tahun 1998. Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahakan martabat manusia. • UU RI Nomor 12 Tahun 2005: ICCPR tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik • UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga • UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang • UU RI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 4. Dasar Hukum Perlindungan Anak 4 • UUD RI Tahun 1945. Pasal 20, 21, 28 Ayat 2: • UU RI Nomor 5 Tahun 1998. Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahakan martabat manusia. • KONVENSI HUKUM ANAK (KHA) 1989 atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (United Nations Convention on the Rights of the Child) • UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia • UU 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak • UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak • UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5. 5 Catatan Tahunan Komnas Perempuan • Ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2019. Angka ini merupakan fenomena gunung es. • Setiap 2 Jam ada 3 perempuan Alami kekerasan seksual di Indonesia • Angka pelaporan Kekerasan seksual terus bertambah dan semakin kompleks
- 6. DATA PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PADA MASA COVID (16 Maret- 7 Juli 2020) Kekerasan Dalam Rumah Tangga 124 Kekerasan Dalam Pacaran 44 6 Pelecehan Seksual 15 Sumber: LBH APIK Kekerasan Berbasis Gender Online 113
- 7. DATA PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA MASA COVID (16 Maret- 30 Juni 2020) Kekerasan Dalam Rumah Tangga 3 Kekerasan Dalam Pacaran 6 7 Pelecehan Seksual 7 Sumber: LBH APIK Cyber Grooming 12 Bullying 2
- 8. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum) PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN/ SAKSI PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU PEREMPUAN SEBAGAI PIHAK
- 9. PERMASALAHAN PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM APARAT PENEGAK HUKUM BELUM MEMILIKI PERSPEKTIF GENDER Perempuan dianggap sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana karena cara berpakaiannya, status perkawinannya, pekerjaan atau keberadaan pada waktu dan lokasi tertentu, disalahkan karena tidak melawan. PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN SERINGKALI MENGALAMI BEBAN GANDA & REVIKTIMISASI Pertanyaan yang diajukan APH seringkali menyudutkan, menjerat dan melecehkan perempuan , korban dibentak karena keterangannya kurang jelas, korban diminta menjelaskan kejadian yang dialami terus menerus, dan lainnya. NORMA HUKUM ACARA PIDANA YANG MASIH BERORIENTASI KEPADA HAK-HAK TERSANGKA & TERDAKWA Substansi hukum yang ada masih berfokus pada hak tersangka/terdakwa, walaupun pelaku dihukum penjara dalam pertimbangan Hakim belum menitikberatkan dampak fisik dan psikis srta trauma PEREMPUAN KORBAN DIPERIKSA SECARA BERSAMAAN DENGAN TERDAKWA Ketika perempuan korban diperiksa bersamaan di persidangan akan membuat korban tidak nyaman, dibawah tekanan dan merasa trauma. PBH TIDAK DIDAMPINGI OLEH PENDAMPING Selama proses hukum masih ditemukan PBH tidak didampingi oleh pendamping/, baik itu penasehat hukum, paralegal, psikolog, pekerja sosial, dll. 1 2 3 4 5
- 10. HAMBATAN PBH DALAM MENDAPATKAN KEADILAN Keterbatasan pengetahuan tentang hak- Hak hukum (kurangnya akses informasi, banyaknya perempuan yang buta hukum) Keterbatasan keuangan; (banyak PBH yang bergantung secara finansial kepada laki-laki sehingga tidak memiliki sumber daya keuangan untuk membawa perkara ke pengadilan, membayar penasehat hukum, biaya perkara, transportasi) Adanya ancaman, tekanan, stigma terhadap perempuan, Serta adanya kekerasan berulang dari pelaku maupun masyarakat sehingga PBH takut memberikan kesaksian Keterbatasaan akses ke penasehat hukum, (dalam penerapan hukum belum mengakui hak korban untuk mendapatkan penasehat hukum dan hanya membatasi penasehat hukum bagi tersangka)
- 11. HAMBATAN PBH DALAM MENDAPATKAN KEADILAN Akuntabilitas dan transparansi Prosedur peradilan yang seringkali tidak akuntabel dan transparan mempersulit PBH mengakses keadilan Jarak dan transportasi PBH yang domisilinya di pelosok yang jauh dari kota/kabupaten sehingga membutuhkan waktu berjam-jam untuk menuju ke pengadilan Hambatan bahasa/komunikasi Bagi PBH yang tidak dapat berbahasa indonesia akan sulit untuk memahami dan menyampaikan keterangan dalam proses peradilan Diskriminasi Praktik-praktik lain yang menghalangi akses keadilan terhadap PBH yang berasal dari kelompok minoritas dan etnis tertentu
- 12. HAK ATAS RESTITUSI Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan; Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 KUHAP Jika PBH merupakan anak, maka mekanisme pengajuan restitusi berdasarkan PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana PASAL 8 DALAM PERMA NO. 3 TAHUN 2017: MENGAPA KORBAN MEMBUTUHKAN RESTITUSI? Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” (Pasal 1 Angka 11 UU 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban) Korban telah mengalami penderitaan baik fisik, psikis, serta kerugian lainnya, baik materil maupun immateril, sehingga membutuhkan biaya untuk memulihkan kondisi korban
- 13. Mengidentifikasikan fakta persidangan sesuai pasal 4 Ketidaksetaraan status sosial dan ketidaksetaraan perlindungan hukum Diskriminasi; Dampak psikis yang dialami korban; Ketidaksetaraan fisik dan psikis korban; Relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi berdaya; Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi SYARAT PUTUSAN BERPERSPEKTIF GENDER:
- 14. Sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB. Indonesia meratifikasi KHA ini pada 1990. 12 tahun setelahnya, Indonesia mengadaptasi konvensi ini ke dalam UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi pada tahun 2014 pada UU No.35/2014. -
- 15. - Hak Bermain Hak mendapatk an nama (identitas) Hak mendapa tkan rekreasi Hak mendapatkan perlindungan Hak mendapatk an status kebangsaan Hak berperan dalam pembangu nan Hak mendapatka n pendidikan Hak mendapat kan makanan Hak mendapat kan kesamaan Hak mendapat kan akses kesehatan
- 17. UU No. 11/2012 tentang SPPA PP 65/2015 tentang Pedoman Diversi PP 8/2017 tentang Tata Cara Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan SPPA PP 9/2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak Regulasi Internal Kementerian, Lembaga dan Pemda: PERMA – PERMENKUMHAM – PERJA – PERKAPOLRI – PERMENSOS, PERDA, dsb. Sedang dalam penyusunan: PP tentang Pelaksanaan Putusan Pidana & Tindakan
- 18. Diversi: 1. Ancaman < 7th 2. Bukan pengulangan Penanganan Anak belum berumur 12 tahun Penanganan Anak melalui proses peradilan pidana Penanganan Anak Saksi dan Anak Korban
- 19. 1. Persamaan persepsi diantara Aparat Penegak Hukum 2. Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum 3. Dukungan Kebijakan Teknis & Kelembagaan 4. Dukungan infrastruktur (Anggaran & Sarpras) 5. Kesiapan SDM
- 21. Jabatan: Hakim Tinggi PT Tanjungkarang Email : dsdewihaz@gmail.com / dewihaz@yahoo.com HP : 081288156666 IG / FB : dewihazuardi / dewihaz Riwayat Pekerjaan : •Cakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat •Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat •Ketua Pengadilan Negeri Stabat •Ketua Pengadilan Negeri Cibinong •Wakil Ketua PN Bale Bandung •Wakil Ketua PN Kelas IA Khusus Bandung •Hakim Tinggi PT Tanjungkarang Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H.,M.H
- 22. Pengalaman : •Ketua Tim Pembaharuan dan Pengembangan Teknologi Informasi Dilan PT Tanjungkarang •Anggota Pokja ADR Mahkamah Agung •Anggota Pokja Perempuan dan Anak MARI •Dosen Pascasarjana S3 dan S2 Universitas Jayabaya Jakarta •Dosen Pascasarjana S2 Universitas Pasundan •Pengajar di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Kemenkumham Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H.,M.H