Sertifikasi profesi ekonomi syariah memberikan pengakuan resmi terhadap kemampuan seseorang di bidang ekonomi syariah berdasarkan standar kompetensi. Sertifikasi profesi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menciptakan lingkungan kerja yang profesional. Terdapat beberapa lembaga sertifikasi di bidang ekonomi syariah seperti LSP Keuangan Syariah dan LSP MUI.

1. Sertifikasi Kompetensi
Oleh Kelompok : 12

2. Merin Nurlita Fitra Dwika (190721100063)
M. Rizki Gufroni (190721100156)
Arie Firmansyah (190721100182)
Mega Indah Novitasari (190721100221)
SAMSAN TECH
24 HOUR
SOFTWARE

3. Standart Kompetisi Kerja
Nasional Indonesia

4. Standart Kompetisi Kerja Nasional
Indonesia
Standar diartikan sebagai "ukuran" tertentu yang disepakati
dipakai sebagai patokan, sedangkan kompetensi diartikan sebagai
kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau
melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja.
Standar Kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan yang
harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau
pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap
kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya
disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian
serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan
syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

5. Standart Kompetisi Kerja Nasional
Indonesia
Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh
seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu:
• bagaimana mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan
• bagaimana mengorganisasikannya agar pekerjaan
tersebut dapat dilaksankan
• apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang
berbeda dengan rencana semula
• bagaimana menggunakan kemampuan yang dimilikinya
untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas
dengan kondisi yang berbeda.
• bagaimana mengevaluasi tugas dan tanggungjawabnya.

6. Badan Nasional Sertifikasi
Profesi

7. BNSP merupakan badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai
otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. Pembentukan
BNSP merupakan bagian integral dari pengembangan paradigma baru dalam sistem penyiapan tenaga kerja yang
berkualitas.
5 prinsip-prinsip sertifikasi, antara lain :
1. Sertifikasi harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel, maksudnya yaitu mengacu kepada proses
dari perolehan sertifikat yang impartial, tidak diskriminatif dan memenuhi standarisasi.
2. Pelaksanaan dari sertfikasi kompetensi harus berujung pada peningkatan mutu, maksudnya yaitu sertifikasi yang telah
dilakukan oleh pemerintah ini untuk meningkatkan mutu pegawai. Pegawai yang telah melaksanakan sertifikasi
diharapkan dapat meningkatkan keterampilannya, perilaku yang dimiliki.
3. Pelaksanaan sertifikasi harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, maksudnya yaitu progtam sertifikasi
ini dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional
Indonesia sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
4. Harus dilaksankan secara terencana dan sistematis, maksudnya yaitu dalam program sertifikasi kompetensi agar
berjalan dengan efektif dan efisien maka harus dilakukan perencanaan yang matang.
5. Jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi kompetensi ditetapkan oleh lembaga yang telah dilisensi oleh Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), maksudnya yaitu dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi agar berjalan dengan
efektif dan efisien serta dapat menjamin kualitas hasil sertifikasi maka peserta untuk setiap tahunnya ditetapkan oleh
BNSP.

8. Adapun skema sertifikasi profesi yang menurut BNSP, antara lain:
1. Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI). Jenis sertifikasi ini menekankan pada kompetensi yang harus
dimiliki sebuah fungsi, seperti pelatihan, pengawasan, dll. Sertifikat profesi ini menjadi satu ukuran bagi
seorang karyawan mengenai tingkat kompetensi secara nasional.
2. Kualifikasi Okupasi Nasional. Sertifikasi ini menekankan pada kompetensi yang harus dipunyai sebuah
jabatan, seperti mekanik, storeman, dll.
3. Klaster/Paket. Janis sertifikasi ini menekankan pada kompetensi seseorang di suatu industri yang lebih
spesifik. Contohnya yaitu seorang supervisor service pada sebuah perusahan alat berat.
4. Unit Kompetensi. Sertifikat ini termasuk standar kompetensi yang diterapkan diberbagai perusahaan
untuk sebuah kompetensi tertentu.
5. Skema Sertifikasi Profisiensi. Jenis sertifikat ini menekankan pada kemampuan dasar dari seseorang.
Untuk jenis sertifikat ini ukurannya diukur serupa dengan basic intermediate atau advance.
BNSP.

9. Lembaga Sertifikasi
Ekonomi Syariah

10. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lisensi diberikan melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan
bahwa LSP bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi.
Lembaga sertifikasi profesi atau LSP adalah lembaga yang melaksanakan aktivitas pengujian dan pemberian sertifikasi
profesi. Artinya, kemampuan yang seseorang miliki akan diakui dan mendapatkan lisensi resmi dari BNSP.
Lisensi tersebut akan diberikan BNSP setelah suatu lembaga berhasil melewati proses akreditasi. Kemudian, LSP tersebut
akan dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai lembaga resmi yang mewadahi kegiatan sertifikasi profesi bagi
masyarakat.
Tujuan Sertifikasi adalah untuk memastikan dan memelihara kompetensi yang telah didapat melalui proses pembelajaran
baik formal, non formal, pelatihan kerja ataupun pengalaman kerja.
OJK telah memberikan Surat Tanda Terdaftar kepada 4 (empat) LSP yaitu:
1. Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal Indonesia (LSPPMI)
2. Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP MUI)
3. Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
4. Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (LSP BSMR

11. Tugas dari Lembaga Sertifikasi Profesi ini adalah :
• Merancang dan membuat materi uji kompetensi.
• Menyediakan asesor atau tenaga penguji.
• Melaksanakan asesmen
• Berdasarkan KKNI, mereka akan menyusun kualifikasi.
• Mempertahankan kinerja TUK dan asesor.
• Menetapkan mekanisme uji kompetensi beserta durasi waktunya
LSP juga memiliki wewenang yang meliputi:
 Menentukan biaya kompetensi.
 Menerbitkan sertifikat kompetensi.
 Membatalkan atau mencabut sertifikasi kompetensi.
 Melakukan penetapan dan verifikasi TUK.
 Melakukan pengusulan mengenai standar kompetensi baru.
 Menetapkan alur proses uji kompetensi di LSP .

12. Manfaat Bagi Industri:
 Membantu Industri meyakinkan kepada Kliennya bahwa Produk/Jasanya telah dibuat oleh Tenaga-tenaga yang Kompeten.
 Membantu Indutri dalam recruitment dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi HRD
khususnya dan efisiensi Nasional pada Umumnya.
 Membantu Indutri dalam sistim pengembangan Karir dan Renumerasi Tenaga berbasis Kompetensi dan meningkatkan
Produktifitas.
Kelebihan Sertifikasi Profesi:
 Memiliki daya saing yang tinggi dalam dunia kerja
 Memiliki kompetensi kerja yang sesuai standar kerja baik nasional,international maupun khusus
 Mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional dan internasional.
 Meningkatkan peluang karir profesional dan meningkatkan kredibilitas orang tersebut
Kekurangan Sertifikasi Profesi:
 Tingkat Pemahaman dan Pengertian tentang Sertifikasi Profesi di Masyarakat.
 Program Pelatihan dan Pengembangan untuk mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Profesi tidak murah.
 Program Sertifikasi Profesi belum merata secara Nasional di Indonesia

13. Sertifikasi Profesi
Ekonomi Syariah

14. Sertifikasi
Profesi Ekonomi
Syariah
………………………….......................
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Arti dari sertifikasi dipergunakan dalam pengertian yang bervariasi
tergantung kepada konteksnya. Di dunia perbankan misalnya,
sertifikasi diartikan sebagai “process by which a bank or other
financial insititution guarantees a signature in the request for payment
on a savings bond, a request for reissue, or other application or
request relating to savings bond”. Jadi Sertifikasi merupakan proses
dimana pengakuan resmi (keabsahan) terhadap orang, produk, proses,
kepemilikan, atau keterangan, dan biasanya diatur dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
Namun menurut UU No. 30/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
sertifikasi dapat berbentuk dua macam, yaitu :
a. bentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi,
b. sertifikasi kompetensi kerja atau sertifikasi profesi.
Di Bidang Ekonomi Syariah yang pastinya juga ada sertfikasi
profesinya. Ada beberapa lembaga sertfikasi dibidang ekonomi syariah
yaitu seperti LSP Keuangan Syariah, LSP MUI, dan LSP EKSBISI,
dan lain sebagainya. Sertifikasi profesi ekonomi syariah sebagai nilai
tambah bahwa tenaga kerja atau profesi tersebut telah memiliki
kemampuan, keahlian, serta kerja yang professional di bidang
ekonomi syariah.

15. Sertifikasi
Profesi Ekonomi
Syariah
………………………….......................
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Sertifikasi profesi juga merupakan pengakuan legal terhadap
kemampuan kinerja seseorang yang juga dapat dimanfaatkan
untuk :
 Penyusunan basis data (data base) sumber daya manusia
berkeahlian professional
 Bencmarking tenaga professional
 Pemberian pengakuan terhadap kemampuan yang diperoleh
dari pengalaman kerja
 Mendorong terjadinya peningkatan kemampuan profesional
baik dalam aspek pengetahuan, ketrampilan, maupun
kemampuan teknis
 Menciptakan lingkungan kerja yang profesional, ini semakin
diperlukan dalam iklim pemerintahan yang lebih menganut
desentralisasi
 Membuka akses ke pasar tenaga kerja baik di tingkat
nasional, regional, maupun internasional. (Komisi Sertifikasi
Ikatan Geologi Indonesia)

16. Sertifikasi
Profesi Ekonomi
Syariah
………………………….......................
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Berikut ini macam-macam sertifikasi profesi yang
ada di Indonesia:
 Sertifikasi Profesi KKNI
 Sertifikasi Profesi Kualifikasi Okupasi Nasional
 Sertifikasi Profesi Paket (Cluster)
 Sertifikasi Unit Kompetensi

17. Terima Kasih