pengenalan pelatihan berbasis kompetensi: mengenakan program pelatihan berbasis kompetensi PBK di BLK (Balai Latihan Kerja)

1. PENGENALAN PELATIHAN
BERBASIS KOMPETENSI

2. MENGAPA CBT/PBK
GLOBALISASI
•KETERBUKAAN
•PERSAINGAN
SDM
KOMPETEN & PROFESIONAL
PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
(CBT)
DAN COMPETENCY BASED
ASSESSMENT (CBA)
STANDARISASI DAN SERTIFIKASI
KOMPETENSI
ANCAMAN PELUANG
ANGKATAN KERJA

3. UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003
BAB V PASAL 10 AYAT 2
PELATIHAN KERJA
DISELENGGARAKAN
BERDASARKAN PROGRAM
PELATIHAN YANG MENGACU
PADA STANDAR KOMPETENSI
KERJA (SKK)

4. TIGA PILAR UTAMA
PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI
INDUSTRI
LDP
KKNI
SKKNI
DIKLAT
PROFESI
(CBT)
SERTIFIKASI
KOMPETENSI
KERJA
BNSP / LSP
AKREDITASI
BNSP
LISENSI

5. LEMBAGA DIKLAT PROFESI (LDP)
Lembaga Diklat yang merupakan instrumen
dari Standard Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) yang melaksanakan
kegiatan Diklat berbasis Kompetensi sesuai
dengan bidang dan profesi di dalam mengelola
LEMBAGA untuk mewujudkan profesionalisme
kerja bagi suatu jabatan tertentu bidang
keahlian sejenis, mis. Bidang koperasi.

6. SERTIFIKASI PASCA DIKLAT
Setelah peserta melaksanakan
diklat maka dilanjutkan dengan Uji
Kompetensi secara bertahap untuk
mendapatkan sertifikasi dari
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
di LEMBAGA tersebut dimana
sertifikasi tersebut mendapat
Lisensi dari Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP).

7. PENGERTIAN KOMPETENSI KERJA
Kkompetensi kerja dideskripsikan sebagai
kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja untuk
menyelesaikan tugas atau pekerjaan.
Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun
2003:
Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap
individu yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang disesuaikan
dengan standard yang ditetapkan.

8. • Konsep kompetensi difokuskan pada apa
yang diharapkan mampu dilakukan
seorang pekerja di tempat kerja dan
bukan dalam kondisi belajar, hal
tersebut mencakup semua aspek
pelaksanaan pekerjaan bukan hanya tugas
kecil dalam arti sempit.

9. • Inti pendekatan berdasarkan kompetensi
terletak pada diakuinya bahwa pekerjaan
merupakan interaksi keterampilan,
pengetahuan, dan sikap kerja.
Kenyataan ini harus terlihat dalam standar
kompetensi kerja. Apabila standar tidak
memperlihatkan aspek kerja, baik teknis
maupun non-teknis, maka standar ini tidak
berhasil dalam merefleksikan dengan
benar kegiatan yang dilaksanakan dalam
pekerjaan.

10. UK UK UK UK UK UK
EK EK EK EK EK
KUK KUK KUK KUK
JOB
KEY DUTY AREAS
TASKS
COMPETENCIES
ELEMENTS OF C.
CRITERIA OF P.
JABATAN
FUNGSI
TUGAS
K S A
P K S

11. MACAM-MACAM STANDAR KOMPETENSI KERJA
1. Standar Kompetensi Kerja Internasional
(SKKI)
Standar kompetensi internasionalnasional adalah standar
kompetensi yang berlaku secara internasional.
2. Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK)
Standar kompetensi khusus adalah standar kompetensi
pada bidang tertentu yang dirumuskan dan ditetapkan
oleh perusahaan, lembaga atau organisasi
nasional/internasional, misal di bidang pengelasan,
perminyakan, penerbangan, dsb.
3. Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI)
Standar kompetensi tingkat nasional disebut dengan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (disingkat
SKKNI). SKKNI ini merupakan uraian kemampuan yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan serta
sikap kerja yang harus dimiliki sesorang untuk
melaksanakan tugas tertentu yang berlaku secara
nasional.

12. Penyusunan SKKNI dan pemetaan
kompetensi mengacu pada RMCS
(Regional Model Competency Standard)
Pemetaan SKKNI RMCS disusun dalam susunan fungsi
pekerjaan yang mencakupi:
• tujuan utama (main purpose);
• fungsi kunci (key function) dari tujuan utama (main
purpose);
• fungsi utama (major function) dari fungsi kunci (key
function); dan
• fungsi dasar (basic function) dari fungsi utama (major
function), dari lapangan usaha pada klasifikasi kategori,
golongan pokok, golongan atau sub golongan usaha
tertentu.

13. MAIN PURPOSE
KEY FUNCTION
BASIC FUNCTION
ELEMENTS OF C.
CRITERIA OF P.
MAJOR
FUNCTION
TUJUAN UTAMA
FUNGSI KUNCI
FUNGSI UTAMA
FUNGSI DASAR
UK UK UK UK
EK EK EK EK EK
KUK KUK KUK KUK
K S A
P K S

14. DASAR HUKUM
(SEBELUMNYA)
1. PERMENAKERTRANS
NOMOR : PER. 21/MEN/X/2007
TANGGAL 25 OKTOBER 2007
tentang TATA CARA PENETAPAN STANDAR
KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
2. KEP DIRJEN BINALATTAS DEPNAKERTRANS
NOMOR: KEP.297/LATTAS/XII/2007
tentang PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN STANDAR
KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

15. DASAR HUKUM
(SEKARANG)
PERMENAKERTRANS
NOMOR 8 TAHUN 2012
TANGGAL 2 APRIL 2012
tentang TATA CARA PENETAPAN
STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA

16. BAGAN STRUKTUR SKKNI
7. Unit Kompetensi
11. Panduan Penilaian
10. Batasan Variabel
9. Kriteria Unjuk Kerja
8. Elemen Kompetensi
6. Penjabaran Kel. Usaha
5. Kelompok Usaha
2. Golongan Pokok
3. Golongan
4. Sub-Golongan
1. Kategori

17. STRUKTUR SKKNI (Unit Kompetensi)
1. Kode Unit Kompetensi
2. Judul Unit Kompetensi
3. Deskripsi Unit Kompetensi
4. Elemen Kompetensi
5. Kriteria Unjuk Kerja
6. Batasan Variabel
7. Panduan Penilaian

18. KODE UNIT KOMPETENSI
Permen 21/2007
X X X  X X 0 0  0 0 0  0 0
3 huruf besar
Sektor/bidang
KBLUI
T
I
T
I
K
2 huruf
besar
Subsektor/
subbidang
T
I
T
I
K
Nomor urut
unit kompe-
tensi, mulai
001 dst.
T
I
T
I
K
Versi
terbitan
mulai
01 dst.
01: dasar
02: inti
03: khusus
CONTOH

19. Kode Unit Kompetensi berdasarkan Permen
08 Tahun 2012
Kode unit kompetensi berjumlah dua belas
digit yang memuat:
Kategori, Golongan Pokok, Golongan, sub-
golongan, kelompok lapangan usaha,
penjabaran kelompok lapangan usaha
(mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia yang diterbitkan oleh Biro
Pusat Statistik-Tahun 2009), nomor urut unit
kompetensi dan versi, yaitu sebagai berikut:

20. KODE UNIT KOMPETENSI
PERMEN NO. 08 TAHUN 2012
X . 0 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0
(1) (2) (7) (8)
(3)
(4)
(5)
(6)

21. PENJELASAN KODE UNIT KOMPETENSI
(1) = Kode Kategori (A, B, C ... dst), diisi 1 huruf sesuai kode huruf
kategori pada KBLUI;
(2) = Kode Golongan Pokok, terdiri dari 2 angka;
(3) = Kode Golongan, terdiri dari 3 angka;
(4) = Kode Sub Golongan, terdiri dari 4 angka;
(5) = Kode Kelompok usaha, terdiri dari 5 angka;
(6) = Kode Penjabaran Kelompok usaha, terdiri dari 6 angka, jika tidak
ada penjabaran kelompok usaha angka terakhir diisi dengan
angka 0;
(7) = Nomor urut unit kompetensi dari SKKNI pada kelompok usaha
atau penjabaran kelompok usaha, terdiri dari 3 digit angka, mulai
dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya;
(8) = Versi penerbitan SKKNI sebagai akibat dari adanya perubahan,
diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan
seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan
penyusunan atau penetapan unit kompetensi dalam penyusunan
standar kompetensi yang disepakati, apakah standar kompetensi
tersebut disusun merupakan yang pertama kali, hasil revisi dan
atau seterusnya.

22. Contoh Kode UK versi Permenaker No. 8 Tahun 2012
P.854300.001.01
P  kategori pendidikan
85  golongan pokok jasa pendidikan
854  golongan jasa pendidikan lainnya
8543  subgolongan jasa pendidikan lainnya
pemerintah
85430  Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan
di luar sekolah yang diselenggarakan oleh
Pemerintah dan umumnya bersifat kursus
untuk menambah/menunjang keterampilan
854300  kode penjabaran kelompok (6 angka)
001  nomor urut unit kompetensi
01  versi

23. Berdasarkan ketentuan-ketentuan
tersebut di atas,
Bagaimana pelatihan berbasis
kompetensi (PBK)
diselenggarakan?

24. SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL
PP 31 TAHUN 2006
SERTIFIKASI
KOMPETENSI
S
E
L
E
K
S
I
K.K.N.I

S.K.K.N
PROGRAM PELATIHAN
- Berbasis Kompetensi
- Berjenjang/TDK
- Demand Driven
- Institutional/
Pemagangan
Sarana/Prasarana
Instruktur
Biaya
Manajemen
LEMBAGA PELATIHAN KERJA
AKREDITASI
U
J
K
B.N.S.P

L.S.P
BNSP

LSP
PESERTA
ANGKATAN KERJA
PEKERJA
PENGANGGUR
LULUSAN
NAKER
PENGALAMAN
LEMBAGA KOORDINASI
PELATIHAN
NAKER
KOMPETEN

25. PERBEDAAN/SELISIH ANTARA PENGETAHUANDANKETERAMPILANYANGDIPERSYARATKAN
PADAJABATAN DENGAN PENGETAHUANDANKETERAMPILANYANG DIMILIKITENAGAKERJAYANG
DIRENCANAKAN MENGISIJABATAN TERSEBUT.
KEBUTUHAN PELATIHAN JABATAN
A = PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN YANG
DIMILIKI PADA KONDISI AWAL
B = KEBUTUHAN LATIHAN JABATAN
A+B = PERSYARATAN JABATAN
A A
B

26. KOMPETENSI
3 ASPEK
KOMPETENSI
EXPERIENCE RESPONSIBILITY ACCOUNTABILITY
A
S
K
E
R
A

27. PRINSIP DASAR PBK
1. Dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan
pelatihan dan/atau standar kompetensi;
2. Adanya pengakuan terhadap kompetensi yang telah
dimiliki;
3. Berpusat kepada peserta pelatihan dan bersifat
individual;
4. Multi-entry/multi-exit, yang memungkinkan peserta
untuk memulai dan mengakhiri program pelatihan pada
waktu dan tingkat yang berbeda, sesuai dengan
kemampuan masing-masing peserta pelatihan;
5. Setiap peserta pelatihan dinilai berdasarkan pencapaian
kompetensi sesuai dengan standar kompetensi; dan
6. Dilaksanakan oleh lembaga pelatihan yang teregistrasi
atau terakreditasi nasional.

28. Pelaksanaan PBK pada setiap kejuruan/ sub
kejuruan/program pelatihan harus memenuhi
komponen PBK yaitu:
• standar kompetensi kerja, sebagai acuan dalam
mengembangkan program pelatihan kerja;
• strategi dan materi belajar, merupakan cara atau
metode penyajian pelatihan kepada masing-
masing peserta pelatihan;
• pengujian, merupakan penilaian/asesmen atas
pencapaian kompetensi sebagaimana
ditentukan dalam standar kompetensi; dan
• KKNI, merupakan acuan dalam pemaketan atau
pengemasan SKKNI ke dalam jenjang kualifikasi

29. PE-
MAN
TAU-
AN
ALUR PENANGANAN ORDER
ORDER YANG
SUDAH DISEPAKATI
PENOMORAN
ORDER
REALISASI
PRODUK YANG
SUDAH BERNOMOR
PRODUKSI
JASA
HASIL
HASIL
DELIVERYQUALITY ASSURANCE
PEMANTAUAN & PENGUKURAN
PEMANTAUAN & PENGUKURAN
KEPUASAN PELANGGAN

30. UNIT
KOMPETENSI
PENGETAHUAN
KETERAMPILAN
SIKAP
MUST MUST KNOW
MUST DO
MUST SOP
EK KUK IUK
KUK IUK
KUK IUK
PENGETAHUAN
PENGANTAR
PRAKTIK
KATA KERJA
PASIF DARI KUK
SIKAP KERJA
MELEKAT PADA
KETERAMPILAN

31. PROSES PELATIHAN
KEGIATAN SISWA INSTRUKTUR
1. PENYAMPAIAN TEORI:
- Teori pengantar prak-
tik (Must know)
- Disampaikan per EK
- Setelah kompeten teori
baru boleh praktik
2. PELAKSANAAN PRAKTIK
- Instruktur demonstrasi
- Siswa aplikasi
- Siswa praktik sendiri
- Siswa pemantapan
1. Menerima modul per Unit
Kompetensi:
- Buku Informasi
- Buku Kerja
2. Melakukan pengulangan
penilaian maksimal
sebanyak 3X
3. Melakukan praktik dengan
menggunakan 1 alat 1 orang
kecuali kerja grup
4. Berhak melakukan kompen-
sasi untuk mengganti jam
absen
5. Berhak melakukan pelatihan
sebanyak unit kompetensi
yang tercantum dalam
program pelatihan
6. Berhak menerima sertifikat
pelatihan sebanyak unit
kompetensi yang dinyatakan
kompeten pada akhir
pelatihan
1. Memenuhi persyaratan
sebagai instruktur yang
kompeten:
- ahli di bidangnya
- mentransfer keahliannya
- sikap dan perilaku.
2. Menguasai CBT System
3. Melaksanakan tugas ber-
dasarkan SOP yang telah
ditetapkan a.l.:
- berdasarkan jadwal
- berdasarkan program
yang telah diverifikasi &
divalidasi
- diutamakan mengguna-
kan power point
- harus menggunakan mo-
dul per unit kompetensi
- menggunakan materi tes
yang sudah divalidasi
- segera menyampaikan
hasil penilaian kpd wali
kelas

32. 3 Jenis assessment
1. Formatif
Pelaksanaan assessment yang berkelanjutan melalui
satu periode praktik/ pembelajaran
2. Sumatif
Pelaksanaan asessment yang dilakukan pada akhir
periode pemebelajaran/praktik
E1 E2 E3 E4
E1 E3
E2 E4

33. 3. Holistik
Serangkaian assessment yang mencakup suatu cara yang
terintegrasi, serangkaian unit dari standar kompetensi
Attitude Knowledge
Skill
Kerjasama dg orang lain
Pemecahan Masalah
Adaptasi
Mengelola
alur kerja

34. MENILAI KEMAJUAN KOMPETENSI PESERTA PELATIHAN
ELEMEN KOMPETENSI 1
TUJUAN PEMBELAJARAN
UNIT KOMPETENSI 2
Tugas Teori dan Praktik EK
ELEMEN KOMPETENSI 2
ELEMEN KOMPETENS 3I
Tugas Teori dan Praktik EK
Tugas Teori dan Praktik EK
VERIFIKASI & VALIDASI
VERIFIKASI & VALIDASI
VERIFIKASI & VALIDASI
UNIT KOMPETENSI 1MATERI TEST UK
ASESMEN
ASESMEN
ASESMEN
ASESMEN
YES
NO
R
E
M
E
D
I
A
L
NO
NO YES
YES
FORMATIF TES
SUMATIF TES
NO YES
Maksimum 3X mengulang
Maksimum 3X mengulang
Maksimum 3X mengulang

35. PBK di setiap lembaga pelatihan
diselenggarakan melalui tahapan:
1. persiapan;
2. pelaksanaan; dan
3. evaluasi

36. TAHAP PERSIAPAN
1. identifikasi kebutuhan pelatihan;
2. menyusun program pelatihan;
3. melaksanakan rekruitmen dan seleksi;
4. menyusun rencana pelatihan;
5. menyiapkan sumber daya manusia;
6. menyiapkan fasilitas pelatihan;
7. menyusun jadwal pelatihan; dan
8. menyiapkan administrasi pelatihan.

37. Pelaksanaan PBK
• merupakan interaksi antara tenaga pelatih
dan peserta dengan menerapkan berbagai
metode dan teknik pelatihan, serta
pemanfaatan perangkat media pelatihan
yang relevan untuk mencapai tujuan
pelatihan.

38. Evaluasi
• merupakan proses untuk mengetahui
tingkat keberhasilan suatu program PBK
melalui pengumpulan dan pengolahan
data dan informasi
• monitoring; dan pelaporan

39. PEMBUKTIAN
UNJUK KERJA
TENAGA KERJA
KOMPETEN
SKKI/SKKK/SKKNI
PENGELOM-
POKAN
UNIT KOPETENSI
HASIL
MENGIDENTIFI-
KASI PEMETAAN
TUGAS TERHA-
DAP SKK
OFF THE JOB
TRAINING
UK EK KUK ASK
ON THE JOB/
MAGANG
PEMETAAN
AREA TUGAS
PELATIHAN KERJA
BERBASIS KOMPETENSI
ERA
UJK
LPK
INDUSTRI
JABATAN
SERTIFIKASI
URAIAN
TUGAS

40. 6 MATA RANTAI KOMPETENSI
A
A
SE
K
R
A = ATTITUDE (SIKAP KERJA)
S = SKILL (KETERAMPILAN)
K = KNOWLEDGE (PENGETAHUAN)
E = EXPERIENCE (PENGALAMAN)
R = RESPONSIBILITY (TANGGUNG JAWAB)
A = ACCOUNTABILITY (PERTANGGUNG JAWABAN)

41. DIMENSI
KOMPETENSI
TASK SKILL
TASK MANAGEMENT SKILL
ENVIRONMENT SKILL
CONTINGENCY SKILL
ADAPTATION SKILL

42. Berpartisipasi dengan efektif di tempat kerja
berarti seorang tenaga kerja dapat :
• Melaksanakan tugas pekerjaannya sesuai dengan
standar yang disyaratkan oleh industri atau tempat kerja.
(Task Skills).
• Membuat perencanaan serta mengorganisasikan tugas-
tugas tersebut. (Task Management Skills)
• Melakukan tindakan yang tepat atas suatu masalah
(Contingency Management Skills).
• Berperan serta dalam mengelola lingkungan pekerjaan
(Job/Role Environment Skills).
• Menerapkan keterampilan dan pengetahuannya pada
situasi yang baru (Transfer/Adaptation Skills).

43. DIMENSI KOMPETENSI
1. tugas-tugas pekerjaan (task skill) yaitu pekerjaan yang
mencakup pengetahuan, pengalaman, sikap dan keterampilan
2. mengelola tugas-tugas yang berbeda (task management skill),
yaitu melakukan koordinasi pekerjaan yang berbeda untuk
mendapatkan hasil kerja yang sesuai dengan standar
3. mengelola lingkungan kerja (environment skill), yaitu menciptakan
lingkungan kerja yang memenuhi K3 dan ramah lingkungan
(green productivity) untuk mendapatkan hasil kerja yang sesuai
standar
4. kemampuan untuk memecahkan masalah (contingency skill),
yaitu kemampuan mengambil keputusan dalam kondisi dan
situasi apapun untuk mendapatkan hasil kerja yang sesuai
standar
5. kemampuan menerapkan kompetensi kerja (transfer/adaptation
skill) yaitu kemampuan menerapkan kompetensi dalam kondisi
yang berbeda.

44. TASK SKILL
TASK MANAGEMENT SKILL
ENVIRONMENT SKILL
CONTINGENCY SKILL
ADAPTATION/TRANSFER
SKILL
PENGETAHUAN
KETERAMPILAN
SIKAP
MUST KNOW
MUST DO
MUST SOP
5 DIMENSI
KOMPETENSI

45. INSTRUKTUR
JABATAN
MENGANTARKAN
MISI PELATIHAN KERJA
ANGKATAN KERJA
TENAGA KERJA
KOMPETEN

46. DIREKTORAT BINA INSTRUKTUR DAN TENAGA PELATIHAN

47. Berkarya untuk Bangsa dan Negara

49. CBT SYSTEM
CBT AWARENESS
CBT WRITER
CBT ASSESSMENT

50. MY PERSONAL IDENTITY
NAMA : BAMBANG PURWOPRASETYO
ASAL : Solo/Surakarta, Jawa Tengah
USIA :  60 tahun
STATUS : 1 isteri 2 anak
MASA KERJA : 1974 diawali sebagai Instruktur jurusan Tata Niaga
2006 berakhir sebagai Kabid Penyelenggaraan dan
Pemberdayaan
PEKERJAAN
SEKARANG
: - Sebagai MC
- SIMATUPANG
PENDIDIKAN : Alumnus SMA Loyola Semarang angkatan 1968
ALAMAT RUMAH : Perumahan Karangarum, Jln. Karangarum IX No. 112,
Cijambe, Ujung Berung, Bandung 40618
TELPON/HP/WA : 022-7802574 0811216858 085220034334
EMAIL : purwoprasetyo@yahoo.com bavenprapura762@gmail.com
BBM/TWITER : ddd1367d bambangpurwoprasety

51. DIREKTORAT BINA INSTRUKTUR DAN TENAGA PELATIHAN

52. 52
PENDIDIKAN PROFESI
PENGALAMAN & PELATIHAN
PROFESI
PENDIDIKAN AKADEMI
BAGAN : KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL
D3
D2
D1
SP2
SP1
D4
SMK
AHLI/MANAJER
SERTIFIKAT VII-VIII-IX
B3
TEKNISI/PENYELIA
SERTIFIKAT IV-V-VI
PELAKSANA/OPERATOR
SERTIFIKAT I-II-III
B2
B1
PENGALAMAN
LDP+
SMP
SD
S3
S2
S1
SMA
PENGALAMAN
PENGALAMAN
PENGALAMAN
LDP +
PENGALAMAN
LDP+
PENGALAMAN
LDP+
PENGALAMAN
LDP+
PENGALAMAN

53. PROSES LEMBAGA DIKLAT MENJADI
LEMBAGA DIKLAT PROFESI (LDP)
BLK
BNSP AKREDIATASI
O
K
LDP
LISENSI
Lembaga Diklat Profesi memperoleh lisensi dari BNSP. Lisensi
diberikan melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan
bahwa LDP bersangkutan telah memenuhi syarat untuk
melakukan kegiatan diklat sesuai dengan standard yang telah
diatur dalam SKKNI.