SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
DARURAT PERLINDUNGAN ANAK
Oleh : AJAT SUDRAJAT, S.Kom
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Tasikmalaya
Landasan Hukum
• UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 23 tahun 2002 ttg Perlindungan Anak
• Perppu No. 1 tahun 2016 ttg Perubahan Kedua atas UU
23 tahun 2002 ttg Perlindungan Anak
• Peraturan Daerah No. 08 tahun 2015 tentang
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
SIAPAKAH ANAK ITU ?
Seseorang yang
belum berusia 18
(delapan belas)
tahun, termasuk
anak yang masih
dalam kandungan
Perlindungan Anak
Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi
Siapa yang
bertanggung jawab ?
NEGARA
PEMERINTAH
PEMERINTAH
DAERAH
MASYARAKAT
KELUARGA
ORANG TUA/
WALI
Pasal 20 :
“Negara, Pemerintah,
Pemerintah Daerah,
Masyarakat,
Keluarga dan orang tua atau
wali berkewajiban dan
bertanggung jawab thd
Penyelenggaraan
perlindungan anak”
RUMUSAN MASALAH
TEKNOLOGI
(Internet, Tayangan Televisi)
PERGAULAN ANAK
PENGAWASAN
KELUARGA
PENDIDIKAN
AGAMA
KEBIJAKAN
PEMERINTAH
AKAR
MASALAH
DAMPAK
EKSPLOITASI ANAK
PELECEHAN SEKSUAL
PERGAULAN BEBAS
KEKERASAN
TERHADAP ANAK
SEXUAL DEVIATION
JUAL BELI ANAK
DAMPAK
Mengenal jenis-jenis pelanggaran
terhadap anak
Kekerasan pada anak (fisik/
seksual)
Ancaman hukuman min. 5 –
maks. 15 tahun (Pasal 80, 81,
82)
Penculikan, Penjualan, Perdagangan Anak
Ancaman Pidana Min. 3 th – Maks. 15 th. (Pasal 83)
Merekrut anak utk kepentingan militer
Ancaman pidana maks. 5 tahun (Psl. 87)
Eksploitasi Ekonomi dan atau seksual
pidana maks. 10 th (Pasal 88)
Pelibatan anak dlm
narkotika
ancaman pidana min.
5 th - maks. 20 th.
Pelibatan anak dalam
alkohol dan zat adiktif
lainnya
anacaman pidana min.
2 th – maks. 20 th
Membangun Lingkungan Protektif
Vrolijk, 2008 (Protective Environment)
L
KOMITMEN
PEMERINTAH
SIKAP
MEMBUKA
DISKUSI
KETERAMPIL
AN ANAK
KAPASITAS
KOMUNITAS
DAN
KELUARGA
PELAYANAN
ESENSIAL
DAN
REHABILITASI
MONITORIN
G DAN
EVALUASI
PEKERJAAN
TRAFFICKING
• Pemerintah membuat Kebijakan yang Pro terhadap Perlindungan
Anak
• Sekolah menjadi ruang strategis untuk memberikan Pendidikan Moral
bagi anak
• Pondok Pesantren menjadi Ruang Pembelajaran Agama, kedewasaan
berfikir, dan Ahlak Mulia.
• Keluarga menjadi Aktor Utama dalam membentengi Moral dan Ahlak
anak, serta mengawasi aktifitas Anak selama di rumah.
• Masyarakat Umum, berpartisipasi dalam bidang preventif
(pencegahan), pengawasan, dan Pelaporan Kasus Anak.
HOTLINE
KPAD KOTA TASIKMALAYA
085 862 828 832
TERIMAKASIH

More Related Content

Similar to MATERI_PERLINDUNGAN_ANAK (1).pptx

Modul kejaksaan 5 des r1 (1)
Modul kejaksaan 5 des r1 (1)Modul kejaksaan 5 des r1 (1)
Modul kejaksaan 5 des r1 (1)ECPAT Indonesia
 
KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK MENENTANG TPPO DAN EK...
KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK MENENTANG TPPO DAN EK...KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK MENENTANG TPPO DAN EK...
KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK MENENTANG TPPO DAN EK...Ai Maryati Solihah
 
Perlindungan Hak-hak Perempuan
Perlindungan Hak-hak PerempuanPerlindungan Hak-hak Perempuan
Perlindungan Hak-hak PerempuanPosdaya Solok
 
Sistem perlindungan anak di indonesia
Sistem perlindungan anak di indonesiaSistem perlindungan anak di indonesia
Sistem perlindungan anak di indonesiaAmalia Senja
 
Konvensi hak anak dan implementasinya di aceh
Konvensi hak anak dan implementasinya di acehKonvensi hak anak dan implementasinya di aceh
Konvensi hak anak dan implementasinya di acehSulaiman Zuhdi Manik
 
Materi sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolah
Materi sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolahMateri sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolah
Materi sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolahYuanes Sriyono
 
Puha delta P2TP2A Sidoarjo
Puha delta P2TP2A SidoarjoPuha delta P2TP2A Sidoarjo
Puha delta P2TP2A SidoarjoTossan Ihsan
 
Perlindungan perempuan 2
Perlindungan perempuan 2Perlindungan perempuan 2
Perlindungan perempuan 2Afrizal Bob
 
perda nomor 8 tahun 2014 ttg penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak
perda nomor 8 tahun 2014 ttg penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anakperda nomor 8 tahun 2014 ttg penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak
perda nomor 8 tahun 2014 ttg penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anakfionarazqa
 
ADVOKASI ANAK KORBAN PROSTITUSI
ADVOKASI ANAK KORBAN PROSTITUSIADVOKASI ANAK KORBAN PROSTITUSI
ADVOKASI ANAK KORBAN PROSTITUSIAi Maryati Solihah
 
Kebijakan perlindungan anak di dunia usaha rita save the chilldren
Kebijakan perlindungan anak di dunia usaha rita save the chilldrenKebijakan perlindungan anak di dunia usaha rita save the chilldren
Kebijakan perlindungan anak di dunia usaha rita save the chilldrenRita Pranawati
 
Pendewasaan usia perkawinan
Pendewasaan usia perkawinanPendewasaan usia perkawinan
Pendewasaan usia perkawinanRita Pranawati
 
POLA ASUH ANAK DAN REMAJA.pptx
POLA ASUH ANAK DAN REMAJA.pptxPOLA ASUH ANAK DAN REMAJA.pptx
POLA ASUH ANAK DAN REMAJA.pptxKMSDNKarangAnyar03
 
SRA_LAMPUNG TENGAH.pptx
SRA_LAMPUNG TENGAH.pptxSRA_LAMPUNG TENGAH.pptx
SRA_LAMPUNG TENGAH.pptxB4ngiman
 
14.10.2020 PAPARAN SRA + Covid - standardisasi.pptx
14.10.2020 PAPARAN SRA + Covid - standardisasi.pptx14.10.2020 PAPARAN SRA + Covid - standardisasi.pptx
14.10.2020 PAPARAN SRA + Covid - standardisasi.pptxSDNSENGON04
 
Mamuju - Merancang Kebijakan PA dalam situasi COVID 19.pptx
Mamuju - Merancang Kebijakan PA dalam situasi COVID 19.pptxMamuju - Merancang Kebijakan PA dalam situasi COVID 19.pptx
Mamuju - Merancang Kebijakan PA dalam situasi COVID 19.pptxIsmailAlmariza1
 
HAK ANAK.pptx
HAK ANAK.pptxHAK ANAK.pptx
HAK ANAK.pptxRizkyJowo
 
PERLUNYA PERDA KLA2.pptx
PERLUNYA PERDA KLA2.pptxPERLUNYA PERDA KLA2.pptx
PERLUNYA PERDA KLA2.pptxBidangPPdanPA
 

Similar to MATERI_PERLINDUNGAN_ANAK (1).pptx (20)

Modul kejaksaan 5 des r1 (1)
Modul kejaksaan 5 des r1 (1)Modul kejaksaan 5 des r1 (1)
Modul kejaksaan 5 des r1 (1)
 
KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK MENENTANG TPPO DAN EK...
KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK MENENTANG TPPO DAN EK...KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK MENENTANG TPPO DAN EK...
KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK MENENTANG TPPO DAN EK...
 
Perlindungan Hak-hak Perempuan
Perlindungan Hak-hak PerempuanPerlindungan Hak-hak Perempuan
Perlindungan Hak-hak Perempuan
 
Sistem perlindungan anak di indonesia
Sistem perlindungan anak di indonesiaSistem perlindungan anak di indonesia
Sistem perlindungan anak di indonesia
 
Konvensi hak anak dan implementasinya di aceh
Konvensi hak anak dan implementasinya di acehKonvensi hak anak dan implementasinya di aceh
Konvensi hak anak dan implementasinya di aceh
 
Materi sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolah
Materi sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolahMateri sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolah
Materi sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolah
 
Puha delta P2TP2A Sidoarjo
Puha delta P2TP2A SidoarjoPuha delta P2TP2A Sidoarjo
Puha delta P2TP2A Sidoarjo
 
Perlindungan perempuan 2
Perlindungan perempuan 2Perlindungan perempuan 2
Perlindungan perempuan 2
 
Hak Anak
Hak AnakHak Anak
Hak Anak
 
perda nomor 8 tahun 2014 ttg penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak
perda nomor 8 tahun 2014 ttg penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anakperda nomor 8 tahun 2014 ttg penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak
perda nomor 8 tahun 2014 ttg penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak
 
ADVOKASI ANAK KORBAN PROSTITUSI
ADVOKASI ANAK KORBAN PROSTITUSIADVOKASI ANAK KORBAN PROSTITUSI
ADVOKASI ANAK KORBAN PROSTITUSI
 
Kebijakan perlindungan anak di dunia usaha rita save the chilldren
Kebijakan perlindungan anak di dunia usaha rita save the chilldrenKebijakan perlindungan anak di dunia usaha rita save the chilldren
Kebijakan perlindungan anak di dunia usaha rita save the chilldren
 
Pendewasaan usia perkawinan
Pendewasaan usia perkawinanPendewasaan usia perkawinan
Pendewasaan usia perkawinan
 
POLA ASUH ANAK DAN REMAJA.pptx
POLA ASUH ANAK DAN REMAJA.pptxPOLA ASUH ANAK DAN REMAJA.pptx
POLA ASUH ANAK DAN REMAJA.pptx
 
SRA_LAMPUNG TENGAH.pptx
SRA_LAMPUNG TENGAH.pptxSRA_LAMPUNG TENGAH.pptx
SRA_LAMPUNG TENGAH.pptx
 
14.10.2020 PAPARAN SRA + Covid - standardisasi.pptx
14.10.2020 PAPARAN SRA + Covid - standardisasi.pptx14.10.2020 PAPARAN SRA + Covid - standardisasi.pptx
14.10.2020 PAPARAN SRA + Covid - standardisasi.pptx
 
Mamuju - Merancang Kebijakan PA dalam situasi COVID 19.pptx
Mamuju - Merancang Kebijakan PA dalam situasi COVID 19.pptxMamuju - Merancang Kebijakan PA dalam situasi COVID 19.pptx
Mamuju - Merancang Kebijakan PA dalam situasi COVID 19.pptx
 
HAK ANAK.pptx
HAK ANAK.pptxHAK ANAK.pptx
HAK ANAK.pptx
 
Paedofil
PaedofilPaedofil
Paedofil
 
PERLUNYA PERDA KLA2.pptx
PERLUNYA PERDA KLA2.pptxPERLUNYA PERDA KLA2.pptx
PERLUNYA PERDA KLA2.pptx
 

More from ssuser1519bc

buli pringsewu.pptx
buli pringsewu.pptxbuli pringsewu.pptx
buli pringsewu.pptxssuser1519bc
 
PPT PATBM_LKD_RL new.pptx
PPT PATBM_LKD_RL new.pptxPPT PATBM_LKD_RL new.pptx
PPT PATBM_LKD_RL new.pptxssuser1519bc
 
Materi Penyerapan BOKB Dumai.pptx
Materi Penyerapan BOKB Dumai.pptxMateri Penyerapan BOKB Dumai.pptx
Materi Penyerapan BOKB Dumai.pptxssuser1519bc
 
Deputi Dalduk BKKBN_Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting (Program DASHAT)....
Deputi Dalduk BKKBN_Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting (Program DASHAT)....Deputi Dalduk BKKBN_Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting (Program DASHAT)....
Deputi Dalduk BKKBN_Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting (Program DASHAT)....ssuser1519bc
 
paparan-pprg-versi-2.ppt
paparan-pprg-versi-2.pptpaparan-pprg-versi-2.ppt
paparan-pprg-versi-2.pptssuser1519bc
 
dataterpilahprofilgender2-PRINGSEWU.pptx
dataterpilahprofilgender2-PRINGSEWU.pptxdataterpilahprofilgender2-PRINGSEWU.pptx
dataterpilahprofilgender2-PRINGSEWU.pptxssuser1519bc
 
MB14 - Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual.pptx
MB14 - Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual.pptxMB14 - Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual.pptx
MB14 - Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual.pptxssuser1519bc
 
paparan-data-wawasan.ppt
paparan-data-wawasan.pptpaparan-data-wawasan.ppt
paparan-data-wawasan.pptssuser1519bc
 
BUNDLES HAIS FKTP MARET 2023.pdf
BUNDLES HAIS FKTP MARET 2023.pdfBUNDLES HAIS FKTP MARET 2023.pdf
BUNDLES HAIS FKTP MARET 2023.pdfssuser1519bc
 
- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptx
- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptx- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptx
- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptxssuser1519bc
 
01. SISTEM SERTIFIKASI NASIONAL REV1.pptx
01. SISTEM SERTIFIKASI NASIONAL REV1.pptx01. SISTEM SERTIFIKASI NASIONAL REV1.pptx
01. SISTEM SERTIFIKASI NASIONAL REV1.pptxssuser1519bc
 
#1 Kebijakan HR, Komponen 10 Hanum.pptx
#1 Kebijakan HR, Komponen 10 Hanum.pptx#1 Kebijakan HR, Komponen 10 Hanum.pptx
#1 Kebijakan HR, Komponen 10 Hanum.pptxssuser1519bc
 

More from ssuser1519bc (13)

buli pringsewu.pptx
buli pringsewu.pptxbuli pringsewu.pptx
buli pringsewu.pptx
 
PPT PATBM_LKD_RL new.pptx
PPT PATBM_LKD_RL new.pptxPPT PATBM_LKD_RL new.pptx
PPT PATBM_LKD_RL new.pptx
 
Materi Penyerapan BOKB Dumai.pptx
Materi Penyerapan BOKB Dumai.pptxMateri Penyerapan BOKB Dumai.pptx
Materi Penyerapan BOKB Dumai.pptx
 
Deputi Dalduk BKKBN_Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting (Program DASHAT)....
Deputi Dalduk BKKBN_Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting (Program DASHAT)....Deputi Dalduk BKKBN_Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting (Program DASHAT)....
Deputi Dalduk BKKBN_Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting (Program DASHAT)....
 
PPRG_TII avi.pptx
PPRG_TII avi.pptxPPRG_TII avi.pptx
PPRG_TII avi.pptx
 
paparan-pprg-versi-2.ppt
paparan-pprg-versi-2.pptpaparan-pprg-versi-2.ppt
paparan-pprg-versi-2.ppt
 
dataterpilahprofilgender2-PRINGSEWU.pptx
dataterpilahprofilgender2-PRINGSEWU.pptxdataterpilahprofilgender2-PRINGSEWU.pptx
dataterpilahprofilgender2-PRINGSEWU.pptx
 
MB14 - Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual.pptx
MB14 - Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual.pptxMB14 - Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual.pptx
MB14 - Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual.pptx
 
paparan-data-wawasan.ppt
paparan-data-wawasan.pptpaparan-data-wawasan.ppt
paparan-data-wawasan.ppt
 
BUNDLES HAIS FKTP MARET 2023.pdf
BUNDLES HAIS FKTP MARET 2023.pdfBUNDLES HAIS FKTP MARET 2023.pdf
BUNDLES HAIS FKTP MARET 2023.pdf
 
- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptx
- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptx- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptx
- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptx
 
01. SISTEM SERTIFIKASI NASIONAL REV1.pptx
01. SISTEM SERTIFIKASI NASIONAL REV1.pptx01. SISTEM SERTIFIKASI NASIONAL REV1.pptx
01. SISTEM SERTIFIKASI NASIONAL REV1.pptx
 
#1 Kebijakan HR, Komponen 10 Hanum.pptx
#1 Kebijakan HR, Komponen 10 Hanum.pptx#1 Kebijakan HR, Komponen 10 Hanum.pptx
#1 Kebijakan HR, Komponen 10 Hanum.pptx
 

Recently uploaded

interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxINTANAMALINURAWALIA
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahayunitahatmayantihafi
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 

Recently uploaded (10)

interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 

MATERI_PERLINDUNGAN_ANAK (1).pptx

  • 1. DARURAT PERLINDUNGAN ANAK Oleh : AJAT SUDRAJAT, S.Kom Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Tasikmalaya
  • 2.
  • 3.
  • 4. Landasan Hukum • UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak • UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 ttg Perlindungan Anak • Perppu No. 1 tahun 2016 ttg Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 2002 ttg Perlindungan Anak • Peraturan Daerah No. 08 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
  • 5. SIAPAKAH ANAK ITU ? Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
  • 6. Perlindungan Anak Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
  • 7. Siapa yang bertanggung jawab ? NEGARA PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH MASYARAKAT KELUARGA ORANG TUA/ WALI Pasal 20 : “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab thd Penyelenggaraan perlindungan anak”
  • 8. RUMUSAN MASALAH TEKNOLOGI (Internet, Tayangan Televisi) PERGAULAN ANAK PENGAWASAN KELUARGA PENDIDIKAN AGAMA KEBIJAKAN PEMERINTAH AKAR MASALAH
  • 9. DAMPAK EKSPLOITASI ANAK PELECEHAN SEKSUAL PERGAULAN BEBAS KEKERASAN TERHADAP ANAK SEXUAL DEVIATION JUAL BELI ANAK DAMPAK
  • 11. Kekerasan pada anak (fisik/ seksual) Ancaman hukuman min. 5 – maks. 15 tahun (Pasal 80, 81, 82)
  • 12.
  • 13. Penculikan, Penjualan, Perdagangan Anak Ancaman Pidana Min. 3 th – Maks. 15 th. (Pasal 83)
  • 14. Merekrut anak utk kepentingan militer Ancaman pidana maks. 5 tahun (Psl. 87)
  • 15. Eksploitasi Ekonomi dan atau seksual pidana maks. 10 th (Pasal 88)
  • 16. Pelibatan anak dlm narkotika ancaman pidana min. 5 th - maks. 20 th. Pelibatan anak dalam alkohol dan zat adiktif lainnya anacaman pidana min. 2 th – maks. 20 th
  • 17. Membangun Lingkungan Protektif Vrolijk, 2008 (Protective Environment) L KOMITMEN PEMERINTAH SIKAP MEMBUKA DISKUSI KETERAMPIL AN ANAK KAPASITAS KOMUNITAS DAN KELUARGA PELAYANAN ESENSIAL DAN REHABILITASI MONITORIN G DAN EVALUASI PEKERJAAN TRAFFICKING
  • 18. • Pemerintah membuat Kebijakan yang Pro terhadap Perlindungan Anak • Sekolah menjadi ruang strategis untuk memberikan Pendidikan Moral bagi anak • Pondok Pesantren menjadi Ruang Pembelajaran Agama, kedewasaan berfikir, dan Ahlak Mulia. • Keluarga menjadi Aktor Utama dalam membentengi Moral dan Ahlak anak, serta mengawasi aktifitas Anak selama di rumah. • Masyarakat Umum, berpartisipasi dalam bidang preventif (pencegahan), pengawasan, dan Pelaporan Kasus Anak.