Standar Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI) memberikan kerangka acuan untuk mengukur kemampuan kerja seseorang berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan di tempat kerja sesuai dengan standar nasional maupun internasional. SKKNI digunakan untuk penilaian kompetensi, sertifikasi profesi, dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Tuntutan Wajib Kompetensi Profesi
Dari Sistem Industri
• ISO 17025/ SNI 19-17025 : Lab
• SHACCP + ISO 22000 : Ind Pangan
• IWA2 : Diklat
• ISO 9000/SNI 19-19000 : Industri
• ISO 14000/SNI 19-14000 : Lingkungan
• ISO 15189 : Klinik
• CAC/RCP1/SNI 01-4852 : Pertanian
• IFOAM Standard : Organik
• IEC : Listrik
• Dll.
3. SEGITIGA PENGEMBANGAN SDM
BERBASIS KOMPETENSI
INDUSTRI
LEMBAGA
DIKLAT
PROFESI
KKNI
SKKNI
COMPETENCY
BASED
TRAINING
COMPETENCY
BASED
ASSESSMENT
BNSP
LSP
4. Apakah yang dimaksud
STANDAR KOMPETENSI ?
STANDAR KOMPETENSI JENIS JENIS STANDAR
MENURUT PP 31/2006
TENTANG SISLATKERNAS
STANDAR
KOMPETENSI
ACUAN / UKURAN
YANG DISEPAKATI
kemampuan yang
dilandasi oleh
pengetahuan,
keterampilan dan
didukung sikap
serta penerapannya
ditempat kerja yang
mengacu pada
unjuk kerja yang
dipersyaratkan
STANDAR KHUSUS
STANDAR
INTERNASIONAL
STANDAR
KOMPETENSI KERJA
NASIONAL
INDONESIA (SKKNI)
5. SKKNI
adalah rumusan kemampuan
kerja yang mencakup aspek
Pengetahuan, Keterampilan
dan/atau Keahlian serta Sikap
kerja yang relevan dengan
pelaksanaan tugas dan syarat
jabatan yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.
6. Cakupan pengetahuan
dalam kompetensi
Pendidikan formal yang sesuai
dengan profesi;
Pelatihan-pelatihan yang yang sesuai
dan diverifikasi oleh LSP;
Pengetahuan yang didapat dari
pengalaman yang diverifikasi oleh LSP.
7. Cakupan keterampilan dalam
kompetensi
• Keterampilan melaksanakan
pekerjaan (Task Skill),
• keterampilan mengelola pekerjaan
(Task Management Skill),
• keterampilan mengantisipasi
Kemungkinan (Contingency
Management Skill),
• keterampilan mengelola lingkungan
kerja (Job/Role Environment Skill),
• keterampilan beradaptasi (Transfer
Skills).
9. DOKUMEN
SKKNI
Judul Standar
Tahun Peluncuran/ Versi
Penjelasan Umum Tentang
Standar Kompetensi
Daftar Kelompok Unit – Unit
Kompetensi
Unit – Unit Kompetensi
Pemaketan Unit – Unit
Kompetensi Berdasarkan
Kualifikasi Pekerjaan
10. Panduan Penilaian
Batasan Variabel
1.1 K, S, A
1.2
1.3
2.1
2.2
1.
2.
3
4.
Kriteria Unjuk
Kerja
Elemen
Deskripsi Unit
Judul Unit
Kode Unit
Kode unit diisi dengan
sejumlah huruf dan angka
sesuai dengan PERMEN
21/2007
Satu pekerjaan yang diakui,
terukur & terobservasi
penjelasan lebih lanjut
tentang judul unit dan dapat
berisi informasi tambahan
tentang unit tersebutElemen merupakan
TUGAS – TUGAS yang
membentuk rangkaian
suatu proses yang
menjamin tercapainya
PEKERJAAN SESUAI
JUDUL UNIT
KOMPETENSI
Memberi konteks serta kondisi
untuk
memenuhi indikator unjuk kerja
ditempat dimana pekerjaan
dilaksanakan
Pada kolom ini berisi: Peraturan
perundang-undangan, SOP,
Kebijakan Perusahaan, Manual,
Peralatan dan bahan yang
dibutuhkan Panduan Penilaian berisi tentang panduan
pelaksanaan pengujian dan unit kompetensi
yang mungkin dipersyaratkan.
Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan
Keterampilan pendukung yang dibutuhkan
Level kompetensi Kunci
Unit Kompetensi
rumusan tentang
tindakan – tindakan
yang harus dilakukan
agar suatu tugas
dapat diselesaikan
dengan baik
Kriteria unjuk kerja
adalah sama dengan
uraian tugas dan
menjadi patokan
untuk menilai
pelaksanaan suatu
pekerjaan oleh
seseorang
11. Sertifikasi kompetensi kerja
adalah proses pemberian
sertifikasi kompetensi
yang dilakukan secara
sistematis dan obyektif
melalui uji kompetensi
yang mengacu kepada
standar kompetensi kerja
nasional Indonesia/dan
atau internasional.
SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOMPETEN /
BELUM
KOMPETEN
12. Sertifikasi Profesi
1. Sertifikasi terhadap
kompetensi profesi:
dilakukan oleh Lembaga
Sertifikasi Personil/Profesi,
berlaku apabila masih kompeten.
2. Sertifikasi untuk mendapat
status profesi: dilakukan
organisasi profesi, biasa disebut
juga lisensi/registrasi profesi.
3. Sertifikat pelatihan: oleh
lembaga pelatihan, biasa disebut
juga Certificate of Attainment,
berlaku selamanya
13. Sertifikasi kompetensi berkaitan dengan
kompetensi terkini dari pada pencapaian
masa lalu.
Harus diingat bahwa lembaga yang dapat
menentukan sesorang bekerja atau tidak adalah
industri.
Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Lembaga
Sertifikasi Profesi dalam posisi membantu
industri untuk meyakinkan pihak pelanggannya
bahwa mereka menggunakan tenaga
kompeten.
Industri juga mungkin menggunakan sistem
sertifikasi lainnya dalam beroperasi.
14. LISENSI LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI
Pengakuan formal dan pemberian lisensi
lembaga-lembaga sertifikasi profesi
melalui proses akreditasi oleh BNSP yang
menyatakan bahwa LSP telah memenuhi
persyaratan untuk melakukan kegiatan
sertifikasi profesi
15. KETELUSURAN DAN KREDIBILITAS
PENERAPAN SISTEM SERTIFIKASI
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
PP, ISO 17011, ISO 17024, PEDOMAN BNSP
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PEDOMAN BNSP, ISO 17024
Lisensi akreditasi
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65PESERTA UJI KOMPETENSI
SKKNI, STD KHUSUS, STD INTERNATIONAL
Uji kompetensi/
Sertifikasi
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65
verifikasi
TEMPAT UJI KOMPETENSI
PEDOMAN BNSP, QMS
Asesor Lisensi
ISO 19011, ISO 17024, ISO 17011
Pedoman BNSP 201 & 202
Asesor Kompetensi
BSZ, SKKNI
Pedoman BNSP
Asesor Lisensi
ISO 19011, ISO 17024, Standar spesifik
Pedoman BNSP
Departemen/
Instansi Teknis
Pembinaan
Koordinasi
16. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
KOMITE TEKNIK*
TIM ASESOR LISENSI
MEMBENTUK 5
ASSESSMEN/
RE-ASSESSMEN
3
7
SURVEILAN
8
LAPORAN
ASSESSMEN
4
MENUNJUK
ASSESSOR
2
MENGAJUKAN
PERMOHONAN
1
REKOMENDASI
6
PROSES PEMBERIAN LISENSI LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI
BNSP
17. 17
Memilih TUK
2
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PESERTA di TUK
KOMITE TEKNIK *
TIM ASSESSOR UJI
KOMPETENSI
MEMBENTUK 6
ASSESSMEN
4
8
SURVAILEN
9
LAPORAN
ASSESSMEN
5MENUNJUK
ASSESSOR
3
MENGAJUKAN
PERMOHONAN
1
REKOMENDASI
7
SKEMA UMUM SERTIFIKASI
KOMPETENSI
PESERTA UJI KOMPETENSI
18. MANFAAT SKKNI
SKKNI DAPAT DIMANFAATKAN / DIKEMBANGKAN MENJADI :
SARANA PENGELOLAAN PERUSAHAAN :
JOB TITLES, JOB LEVELS & STRUKTUR
ORGANISASI
STANDARDS OPERATING PROCEDURES
RECRUITMENT & PENEMPATAN
SISTEM HRD & PROGRAM PELATIHAN
PROMOSI, ROTASI & DEMOSI
MATERI UJI KOMPETENSI
SERTIFIKASI BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI / KUALIFIKASI
MODUL DIKLAT BERDASARKAN SKKNI
PAKET-PAKET DIKLAT BERDASARKAN SKKNI
SISTEM REGISTRASI/AKREDITASI LEMDIKLAT DAN LSP