Dokumen ini membahas tentang persyaratan dan pedoman untuk lembaga sertifikasi personil berdasarkan ISO 17024:2003 dan BNSP 201:2006, meliputi proses akreditasi, penilaian kompetensi, dan struktur organisasi yang harus independen. Selain itu, dokumen mengatur kebijakan manajemen dan prosedur terkait sertifikasi, audit internal, serta penyelesaian keluhan. Semua proses harus memastikan keamanan, kerahasiaan, dan integritas dalam pelaksanaan sertifikasi.

1. LEMBAGA SERTIFIKASI PERSONIL ISO 17024:2003 – BNSP 201:2006 Wahyu Prasetianto Mei 2009

2. KETELUSURAN PENILAIAN KESESUAIAN SISTEM SERTIFIKASI PROFESI BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PP, ISO 17011, PEDOMAN BNSP LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEDOMAN BNSP 201-202/ISO 17024 TEMPAT UJI KOMPETENSI PEDOMAN BNSP, QMS PESERTA UJI KOMPETENSI SKKNI LISENSI- AKREDITASI VERIFIKASI UJI KOMPETENSI/ SERTIFIKASI ASESOR LISENSI ISO 19011, ISO 17024, ISO 17001, PEDOMAN BNSP 201-202 ASESOR LISENSI ISO 19011, ISO 17024, PEDOMAN BNSP ASESOR KOMPETENSI SKKNI, PEDOMAN BNSP

3. PROSES PEMBERIAN SERTIFIKASI LSP LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI 1. PERMOHONAN LISENSI BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TIM ASSESSOR LISENSI 2. MENUNJUK ASSESSOR 3. ASSESSMEN/RE-ASSESSMEN 4. LAPORAN ASSESSMEN PANITIA TEKNIS 7. PEMBERIAN LISENSI 8. SURVAILEN 5. MEMBENTUK 6. REKOMENDASI

4. ISO 17024:2003 Conformity assesment – General requirement for Bodies Operating Certifications of persons Merupakan standar internasional yang diterapkan oleh lembaga sertifikasi personil dalam proses akreditasi oleh lembaga akreditasi. Dirumuskan oleh ISO/CASCO WG 17 Diadopsi oleh BNSP (Badan nasional sertifikasi profesi) sebagai Pedoman BNSP 201:2006 revisi 01.

6. ISO 17024:2003 & BSN 201-2006 Persyaratan bagi lembaga sertifikasi Lembaga sertifikasi Struktur organisasi Pengembangan dan pemeliharaan sertifikasi Subkontrak Sistem manajemen Rekaman Kerahasiaan Keamanan

7. PERSYARATAN LEMBAGA SERTIFIKASI Kebijakan, prosedur dan administrasi harus : Terkait dengan kriteria sertifikasi, Tidak diskriminatif, Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku Tidak menghambat dan menghalangi akses pemohon

8. PERSYARATAN LEMBAGA SERTIFIKASI Menetapkan kebijakan dan prosedur : Pemberian Pemeliharaan Perpanjangan penundaan atau pencabutan sertifikasi Perluasan/pengurangan ruang lingkup sertifikasi

9. PERSYARATAN LEMBAGA SERTIFIKASI Dokumen skema sertifikasi harus: Dikembangkan oleh personil yang memiliki kompetensi teknis, Disetujui oleh komite dan Dipublikasikan oleh lembaga sertifikasi

10. PERSYARATAN LEMBAGA SERTIFIKASI Apabila terdapat perubahan yang terkait dengan sertifikasi, harus : Dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait. Memastikan pula personil yang tersertifikasi memenuhi perubahan tersebut dalam jangka waktu tertentu.

11. PERSYARATAN STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi untuk menjamin Kompetensi Ketidakberpihakan Integritasnya

12. PERSYARATAN STRUKTUR ORGANISASI Secara khusus lembaga sertifikasi harus: Independen dan tidak memihak dengan pemohon, calon dan profesi yang disertifikasi, termasuk pemilik dan pelanggannya. Bertanggung jawab atas keputusan pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, penundaan dan pencabutan sertifikasi serta perluasan/pengurangan ruang lingkup.

13. PERSYARATAN STRUKTUR ORGANISASI Mengidentifikasi manajemen kelompok atau profesi yang memiliki tanggung jawab menyeluruh untuk: Evaluasi, sertifikasi dan survailen Perumusan kebijakan operasi yang berkaitan dengan operasi Keputusan sertifikasi Penerapan kebijakan dan prosedurnya Keuangan lembaga sertifikasi Pendelegasian kewenangan kepada komite atau perorangan untuk melakukan kegiatan Memiliki dokumen legalitas hukum atau bagian dari legalitas hukum Memiliki struktur dokumentasi yang menjamin ketidakberpihakan

14. PERSYARATAN STRUKTUR ORGANISASI Membentuk komite skema yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi untuk tiap jenis sertifikasi yang dipertimbangkan. Menjamin keputusan sertifikasi dilakukan bukan oleh personil yang menguji. Memiliki sumber keuangan yang diperlukan untuk : Operasi sistem sertifikasi Mmbiayai pertanggunggugatan yang mungkin timbul

15. PERSYARATAN STRUKTUR ORGANISASI Memiliki kebijakan dan prosedur yang memisahkan antara kegiatan sertifikasi profesi dan kegiatan lain. Menjamin bahwa kegiatan menjaga kerahasiaan obyektifitasnya, ketidakberpihakan dan sertifikasinya. Lembaga sertifikasi dapat memberikan pelatihan sejauh tetap menjamin kerahasiaan, obyektifitas dan ketidakberpihakan.

16. PERSYARATAN STRUKTUR ORGANISASI Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk penyelesaian banding dan keluhan. Memperkerjakan personil permanen atau personil kontrak dalam jumlah yang memadai dan kompetensi yang sesuai, di bawah tanggung jawab manajemen.

17. PERSYARATAN PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SERTIFIKASI Menetapkan metode dan mekanisme yang digunakan untuk mengevaluasi kompetensi calon Menetapkan proses pengembangan dan pemeliharaan sertifikasi yang mencakup uji ulang dan validasi skema Memiliki mekanisme informasi mengenai perubahan skema sertifikasi Memverifikasi bahwa setiap profesi yang disertifikasi memenuhi persyaratan yang diubah dalam periode waktu

18. PERSYARATAN PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SERTIFIKASI Kriteria kompetensi profesi yang dievaluasi ditetapkan oleh LSP. Penjelasan terhadap kriteria dirumuskan oleh para ahli, disahkan oleh komite skema dan dipublikasikan lembaga sertifikasi Sertifikat kelulusan suatu lembaga pelatihan yang diakui dapat menjadi persyaratan skema sertifikasi.

19. PERSYARATAN PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SERTIFIKASI Metode ujian calon harus dievaluasi. Penyelenggaraan ujian harus jujur, absah dan dipertanggungjawabkan Minimum 1 tahun sekali, metodologi dan prosedur yang tepat harus ditetapkan untuk menegaskan kembali kejujuran, keabsahan, kepercayaan dan kinerja umum setiap ujian.

20. PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN Manajemen puncak menetapkan kebijakan mutu, termasuk sasaran mutu dan komitmen terhadap mutu Memiliki sistem manajemen terdokumentasi yang mencakup persyaratan-persyaratan ISO dan diaplikasikan secara efektif Sistem manajemen dimengerti dan diterapkan pada semua tingkat organisasi

21. PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN Memiliki personil yang bertanggung jawab pada level eksekutif tertinggi, dengan tanggung jawab dan otoritas: Menjamin sistem manajemen ditetapkan dan dipelihara Melaporkan kinerja dari sistem manajemen untuk proses review dan landasan bagi peningkatan Memiliki proses audit internal Memiliki proses tinjauan manajemen Memiliki proses tindakan perbaikan dan pencegahan

22. PERSYARATAN SUBKONTRAK Memiliki perjanjian terdokumentasi mencakup pengaturan, termasuk kerahasiaan dan pencegahan konflik berkepentingan. Keputusan sertifikasi tidak boleh disubkontrakkan. LSP tetap bertanggung jawab penuh atas pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, perluasan dan pengurangan ruang lingkup, penundaan atau pencabutan sertifikasi.

23. PERSYARATAN SUBKONTRAK Memelihara daftar subkontrak dan menilai serta memantau kinejanya sesuai prosedur yang didokumentasikan

24. PERSYARATAN REKAMAN LSP harus memelihara sistem rekaman sesuai dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan. Rekaman harus membuktikan proses sertifikasi telah dipenuhi secara efektif. Rekaman harus diidentifkasi, diatur dan dimusnahkan dengan cara yang sesuai Rekaman harus disimpan selama periode waktu tertentu, minimal 1 siklus sertifikasi penuh LSP memiliki kebijakan dan prosedur berkaitan dengan akses rekaman konsisten dengan prinsip kerahasiaan

25. PERSYARATAN KEAMANAN Seluruh soal-soal ujian dan bahan-bahan yang terkait harus dipelihara dalam suatu lingkungan yang aman oleh LSP atau subontraktornya.

26. ISO 17024:2003 & BSN 201-2006 Persyaratan bagi lembaga personil sertifikasi Persyaratan umum Persyaratan asesor kompetensi

27. PERSYARATAN UMUM Persyaratan kompetensi harus ditetapkan dan disetujui oleh suatu komite Mewajibkan personil permanen atau kontrak menandatangani dokumen komitmen untuk memenuhi peraturan yang ditetapkan lembaga sertifikasi Uraian tugas dan tanggung jawab terdokumentasi dengan jelas tersedia bagi profesi permanen dan kontrak. Mereka harus dilatih sesuai dengan bidang tugasnya. Personil yang terlibat dalam kegiatan sertifikasi harus memiliki kualifikasi pendidikan, pengalaman dan keahlian teknis yang sesuai dengan kriteria kompetensi untuk tugas yang ditetapkan

28. Membuat dan memelihara dokumentasi mutakhir mengenai kualifikasi personil Informasi tersebut harus mudah diakses oleh personil permanen atau yang dikontrak Informasi harus mencakup Nama dan alamat Organisasi dan jabatannya Pendidikan, jenis dan status personil Pengalaman dan pelatihan yang relevan dengan bidang tugasnya Tanggung jawab dan kewajibannya dalam lembaga sertifikasi Penilaian kinerja Tanggal pemutakhiran rekaman

29. PERSYARATAN ASESOR KOMPETENSI Asesor kompetensi harus memenuhi persyaratan LSP Dalam proses kompetensi harus memenuhi : Mengerti skema sertifikasi yang relevan Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai metode ujian dan dokumen ujian yang relevan Memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang yang akan diuji Mampu berkomunikasi dengan efektif baik secara lisan maupun tulidan dalam bahasayang digunakan dalam ujian Mampu melakukan penilaian dengan tidak memihak dan tidak diskriminatif

30. Jika terdapat potensi konflik kepentingan dalam ujian dengan calon, harus diambil langkah-langkah untuk menjamin kerahasiaan dan kenetralan ujian tidak dikompromikan (lihat pelatihan)

31. ISO 17024:2003 & BSN 201-2006 Persyaratan proses sertifikasi Permohonan Evaluasi Keputusan sertifikasi Surveilance Sertifikasi ulang

32. PERSYARATAN PERMOHONAN Harus terdapat rincian mutakhir mengenai proses sertifikasi untuk setiap skema sertifikasi yang sesuai (termasuk biaya) Memberikan dokumen yang memuat perysratan sertifikasi, hak pemohon, serta kewajiban profesi yang disertifikasi termasuk kode etik profesi

33. PERSYARATAN PERMOHONAN Harus mensyaratkan kelengkapan permohonan, yang ditandatangani pemohon dan mencakup: Lingkup sertifikasi yang diajukan Pernyataan bahwa profesi yang bersangkutan setuju memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk evaluasi Rincian kualifikasi yang reevan didukung dengan bukti dan rekomendasi Informasi umum pemohon, seperti nama, alamat dan informasi lain yang diisyaratkan untuk identifikasiprofesi

34. IDENTIFIKASI PROSES (1) Proses perencanaan Struktur organisasi Kebijakan mutu dan manual mutu Rencana bisnis dan anggaran Prosedur legal dan compliance Manajemen ketidakberpihakan Proses operasional (inti) Proses perumusan, penetapan dan perubahan skema sertifikasi Proses perumusan, penetapan dan perubahan standar kompetensi Proses pengesahan sertifikasi Proses pendaftaran pemohon Proses perumusan, validasi dan validasi ulang metode evaluasi Proses penggandaan materi ujian Proses pelaksanaan ujian Proses pemberian sertifikasi

35. IDENTIFIKASI PROSES (2) Proses operasional (inti) – lanjutan Proses pemeliharaan sertifikasi Proses perpanjangan sertifikasi Proses penundaan sertifikasi Proses pencabutan sertifikasi Proses perluasan/pengurangan sertifikasi Proses surveillance personil sertifikasi Proses keluhan dan gugatan Proses kompetensi karyawan internal Proses penilaian kompetensi karyawan internal Proses seleksi outsourcing Proses penilaian kinerja outsourcing Proses komunikasi internal dan eksternal Proses seleksi dan penetapan tempat uji kompetensi

36. IDENTIFIKASI PROSES (3) Proses operasional (pendukung) Proses database/IT Proses keuangan Proses pembelian Proses penggajian Proses manajemen aset Proses pengendalian dokumen Proses pengendalian rekaman Proses analisa data dan penyempurnaan Proses tinjauan manajemen Proses tindakan perbaikan dan pencegahan Proses internal audit

37. PENGEMBANGAN QMS LSP

38. [email_address] THANK YOU