Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi dan kedaulatan dalam konteks tugas PKN. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan unsur-unsur rule of law, syarat negara demokrasi, nilai masyarakat demokrasi, dan kewenangan lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD berdasarkan UUD 1945."

1. Tugas PKN
Demokrasi & Kedaulatan
Nama Kelompok:
1. Faishal Daniswara Bayuputra
2. Nur Rina Martyas Ningrum
3. RM Bryan Burhamsyah
4. Uzy Bela Puspita

3. UNSUR RULE OF LAW
UNSUR ULE OF
LAW
3. Terlindung
hak manusia
oleh UUD 1945
2. Perlakuan sama
didepan hukum
1. Berlakunya
supermasi hukum

4. Syarat Negara dalam Pemerintahan Demokrasi
dibawah Rule Of Law
1. Perlindungan atas hak WNI
2. Peradilan bebas tidak memihak
3. Pemilu
4. Kebebasan menyatakan pendapat
5. Kebebasan berorgansasi dan beroposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan

5. Nilai Masyarakat yang Demokrasi
1. Penyalesaian perserikatan dengan dialog
2. Menjamin perubahan yang damai
3. Pergantian kepemimpinan secara
teratur
4. Meminimalkan kekerasan
5. Keanekaragaman dari bingkai NKRI

6. UUD 1945 pasal 33
BAB XIV  perekonomian nasional dan kesejahteraan Sosial
1. Perekonomian disususn sebagai usaha bersama berdasarkan atas
asas kekeluargaan
2. Cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup oeng banyak dikuasai oleh negara
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai negara dan dan dipergunakan sebesar besar kemakmuran
rakyat
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas
demokrasi eko-nomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kamandirian
serta dengan menjaga keseim-bangan kamajuan dan kesatuan
ekonomi nasional
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam
undang-undang

7. UURI No. 25 thn 1992 koperasi
1. Kenggotaan sukarela
2. Pengelolaan secara demokratis
3. SHU secara adil
4. Balas jasa terbatas terhadap modal
5. kemandirian

8. Tanggung jawab pelaksanaanpemerintahan
Konstitusional
Perwakilan
Pemilu
Kepertaian

9. Pentingnya kehidupan demokrasi
A. Dimasyarakat
1. Permasalahan dapat diselesaikan dengan
musyawarah mufakat
2. Hasil musyawarah mufakat merupakan
keputusan
3. keputusan merupakan aspirasi
4. Dengan demikian konsekuensi pelaksaan
akan kuat

10. B. Berbangsa Dan bernegara
1. Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan
2. Realisasinya adanya kebijakan publik
3. Berkembangnya sistem politik melalui pemilu
4. Aspirasi disalurkan melalui berbagai
perwakilan

11. Inti UURI no 20 thn 2003  sistem pendidikan
nasional
• Bertujuan mengembangkan potensi
• Diselenggarakan secara demokratis
• Adanya jaminan hak pribadi
• Masyarakat ikut berperang
• Penyelenggarakan mutu pelayanannya
• Masyarakat berhak menyelenggarakannya

12. Syarat demokrasi  menurut MariamBudiharjo
• Adanya konstitusi
• Danya badan perwakilan
• Adanya pemilu
• Adanya kebebasan berorganisasi
• Adanya pendidikan kewarganegaraan

13. Asas Demokrasi
1. Pengakuan pertisipasi rakyat dalam
pemerintah
2. Pengakuan terhadap HAM

15. PENGERTIAN KADAULATAN
Kedaulatan rakyat memiliki kekuasaan
tertinggi di negara adalah rakyat dan menurut
UUD 1945 hasil amandemen dalam Bab 1
bentuk dan kedaulatan pasal 1 ayat 2
 “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD”

16. Sistem pemerintahan Indonesia  UUD 1945
1. Negara Indonesia berdasarkan hukum
2. Sistem konstitusional
3. Kedaulatan rakyat
4. Presiden ialah penyalenggara pemerintahan
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada
DPR
6. Mentri negara adalah pembantu presiden
7. Kekuasaan kapala nagara tidak tak terbatas

17. Sikap positif terhadap kadaulatan
 Karena rakyat diberi kesempatan
danperanan yang lebih besar
untuk memilih wakil  Anggota
DPR, DPD, DPRD, dan presiden dan
wakil presiden

18. Sikap positif terhadap pemerintahan
1. Mengamalkan pancasila secara konsistem
2. Menegakkan kadaulatan rakyat
3. Penyempurnaan supermasi hukum dan pemerintah
4. mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat
landasan pembangunan
5. Membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan bangsa
6. Meningkatakan pembangunan daerah
7. Mewujudkan sistem pendidikan yang demokratis
8. Meningkatakan pengalaman agama
9. Meningkatkan profesional aparatur negara
10. Mewujudkan politik luar negri

19. Pelaksaan kedaulatan melibatkan rakyat sesuai
UUD 1945
1. Mengisi keanggotaan MPR  DPR dan DPD
2. Mengisi keanggotaan DPR dan DPD  pemilu
3. Memilih presiden dan wakil presiden

20. Tugas dan wewenang MPR
 UU RI no. 22 tahun 2003
1. Menetapkan UUD
2. Melantik presiden dan wakil presiden
3. Penetapan peratiran MPR
4. Melantik wakil presiden sebagai pengganti
5. Memilih wakil presiden bila kosong
6. Memilih presiden dan wakil presiden jika
berhalangan
7. Menetapkan peraturan MPR

21. Kewajiban pasal MPR
 Pasal 13 UU RI no. 22 tahun 2003
1. Mengamalkan pancasila
2. Melaksanakan UUD 1945 dan per-UU-an
3. Menjaga keutuhan NKRI
4. Mendahulukan kepentingan nasional
5. Malaksanakan peranan sebagai wakil

22. Syarat sebagai presiden/ wakil berdasarkan UUD
1945
1. WNI Pasal 6 UUD 1945
2. Tidak pernah mengkhianati NKRI
3. Mampu jasmani dan rohani
4. Dipilih dalam satu pasangan
5. Diusulkan oleh parpol peserta
pemilu/independent

23. Fungsi parpol pasal 11 UU RI no. 2 thn 2008
1 . Pendidikan polotik WNI mwnyadari hak
dan kawajiban  bernagara
2. Menciptakan ilklim kondusif bagi NKRI
3. Menyalurkan aspirasi dalam kebijakan publik
4. Partisipasi aktif WNI
5. Sebagai mekanisme domokrasi

24. Syarat calon hakim konstitusi
1. Warga negara
2. Berpendidikan sarjana hukum
3. Berusia sekurang kurangnya 40 tahun pada saat
pengangkatan
4. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan
hukuman lima tahun atau lebih
5. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan
keputusan pengadilan
6. Mempunyai pengalaman kerja dibidang hukum
sekurang kurangnya 10 tahun

25. Kewenangan DPD berdasarkan pasal
22D UUD 1945
1. Mengajukan RUU ttg pengelolaan daerah
2. Membahas RUU berkaitan dengan daerah
3. Memberi pertimbangan atas RUU APSN:
• Pajak
• Pendidikan agama
• Agama
4. Melaksanakan pengawasan UU OTDA