Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas pemungutan pajak, teori-teori pemungutan pajak adil, dan yurisdiksi pemungutan pajak. Secara singkat, dibahas mengenai asas keadilan, kepastian hukum, kemudahan pemungutan pajak, dan efisiensi dalam pemungutan pajak. Juga dibahas mengenai teori daya pikul, bakti, asas kepentingan, dan daya beli dalam pemungutan p

2. Muhammad Mutawakkil Rais Hardi (2103160270)
Nita Aprilia Susanti (2103160089)
Nur Rina Martyas Ningrum (2103160158)
Rezza Adhi Prasetya (2103160172)
Robertus Aprodito Septian Novanto (2103160215)

3. Asas Asas Pemungutan Pajak,
Teori Pemungutan Pajak Adil,
Yurisdiksi Pemungutan Pajak

4. Asas menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia adalah dasar atau hukum
dasar.

5.  Dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal "The Four Maxims"
Asas Equality (asas
keseimbangan dengan
kemampuan atau asas
keadilan)
Asas Certainty (asas
kepastian hukum)
Asas Convinience of
Payment (asas
pemungutan pajak
yang tepat waktu atau
asas kesenangan)
Asas Effeciency (asas
efesien atau asas
ekonomis)

6. Asas daya pikul (besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar
kecilnya penghasilan wajib pajak)
Asas manfaat (pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-
kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum)
Asas kesejahteraan (pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat)
Asas kesamaan (dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan
yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama))
Asas beban yang sekecil-kecilnya (pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya
(serendah-rendahnya) jika dibandinglan sengan nilai obyek pajak. )

7. Asas politik finalsial (pajak yang dipungut negara jumlahnya memadadi sehingga dapat
membiayai atau mendorong semua kegiatan Negara)
Asas ekonomi (penentuan obyek pajak harus tepat Misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk
barang-barang mewah)
Asas keadilan (yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang
sama diperlakukan sama pula)
Asas administrasi (menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar
pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak)
Asas yuridis (segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang)

9. Teori Asuransi
Teori Daya Pikul
Teori Bakti (Kewajiban Pajak Mutlak)
Teori Asas Daya Beli

10. Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas
melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh
sebab itu negara disamakan dengan perusahaan asuransi, untuk
mendapat perlindungan warga negara membayar pajak sebagai
premi.
Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis tidak ada
pembelanya lagi, sebab selain perbandingan ini tidak cocok
dengan kenyataan, yakni jika orang misalnya meninggal,
kecelakaan atau kehilangan, negara tidak akan mengganti
kerugian seperti halnya dalam asuransi dan tidak adanya
hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan nilai
perlindungannya terhadap pembayaran pajak.

11. Pembagian beban pajak kepada rakyat
didasarkan pada kepentingan masing -
masing orang. Semakin besar kepentingan
seseorang terhadap negara, makin tinggi
pajak yang harus dibayar.
Teori ini juga mengandung kelemahan, oleh
karena sangat menyimpang dari keadilan.
Di samping itu, ukuran untuk kepentingan
susah dirumuskan, sehingga susah pula
dalam perhitungan pembebanan pajaknya.

12. Teori yang ketiga adalah teori daya pikul.
Pengertian teori daya pikul adalah bahwa
beban pajak yang harus dibayar harus
disesuaikan dengan daya pikul masing-
masing orang. Untuk mengukur daya pikul
dapat digunakan dua pendekatan yaitu
unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur
obyektif, dengan melihat besarnya
penghasilan atau kekayaan yang dimiliki
oleh seseorang. Unsur subyektif, dengan
memperhatikan besarnya kebutuhan
materil yang harus dipenuhi.

13. Teori ini hanya mengatakan bahwa pajak merupakan hak
dari negara. Orang-orang tidak dapat berdiri sendiri-
sendiri. Mereka harus membentuk persekutuan
(organisasi) yang kemudian menjelma menjadi negara.
Sebagai persekutuan ia mempunyai hak terhadap
warganya. Salah satunya adalah hak memungut pajak. Di
lain pihak, pajak merupakan tanda bakti warga kepada
negara.
Dasar hukum dari pajak menurut teori ini adalah
hubungan rakyat dengan negaranya.

14. Dalam teori ini dikemukakan bahwa
pajak dipungut atas dasar
kepentingan masyarakat secara
keseluruhan. Menurut teori ini pajak
hakikatnya adalah memungut daya
beli dari masyarakat selanjutnya
negara akan menyalurkannya
kembali kemasyarakat dalam
bentuk pemeliharaan kesejahteraan
masyarakat. Tujuannya adalah
mengatur kehidupan masyarakat
dan membawanya kearah tertentu.

15. Pancasila mengandung sifat
kekeluargaan dan gotong
royong. Gotong royong lain
daripada tolong menolong.
Gotong royong adalah usaha
yang dilakukan secara
bersama, tanpa diberi imbalan,
yang ditujukan untuk
kepentingan umum atau
kepentingan bersama.
Pajak adalah salah satu bentuk
gotong royong yang tidak perlu
diisyaratkan, melainkan sudah
hidup dalam masyarakat
Indonesia yang hanya perlu
dikembangkan lebih lanjut.
Pembayaran pajak dalam
rangka pemikiran ini
merupakan sesuatu yang tidak
sukar diberikan
pembenarannya. Gotong
royong/pajak tidak lain
daripada pengorbanan setiap
anggota keluarga (anggota
masyarakat) untuk kepentingan
keluarga (bersama) tanpa
mendapatkan imbalan. Jadi
berdasarkan pancasila,
pemungutan pajak dapat
dibenarkan karena
pembayaran pajak dipandang
sebagai uang yang tidak keluar
dari lingkungan masyarakat
tempat wajib pajak hidup.

16. Untuk Indonesia pembenaran
pemungutan pajak adalah untuk
pembangunan. Dalam kata
pembangunan terkandung pengertian
tentang masyarakat yang adil, makmur,
sejahtera lahir batin, yang jika dirinci
lebih lannjut akan meliputi semua bidang
dan aspek kehidupan seperti ekonomi,
hukum, pendidikan sosial budaya dan
seterusnya.
Karena dana yang dipungut yang
berasal dari pajak dipergunakan untuk
pembangunan yang membuat rakyat
menjadi lebih adil, lebih makmur dan
lebih sejahtera, maka disinilah letak
pembenarannya. Pajak dipergunakan
untuk pembangunan, sehingga dapatlah
dikatakan adanya suatu teori
pembangunan disamping teori daya beli
dan teori lainnya.

18.  Menurut KBBI :
Kekuasaan mengadili; lingkup kuasa kehakiman; peradilan;
lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab dalam suatu
wilayah atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum
Secara singkat :
Kewenangan atau kekuasaan hukum yang dilakukan oleh suatu
lingkungan mengenai hal tertentu

19.  Menurut administrasi perpajakan :
Suatu batas kewenangan yang dapat dilakukan oleh suatu negara
dalam memungut pajak terhadap warga negaranya, agar
pemungutannya tidak menjadi berulang- ulang yang bisa
memberatkan orang yang dikenakan pajak
Secara singkat :
Kewenangan yang dimiliki oleh negara mengenai pemungutan pajak
agar dapat dilaksanakan secara adil

20. Asas Domisili ( Asas Kependudukan)
• Negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau
diperoleh orang pribadi yang mempunyai status kependudukan dan domisili di
negara tersebut atau badan yang berkedudukan di negara tersebut.
• Tidak dipersoalkan dari mana asal sumber (dalam atau luar negeri)
penghasilan tersebut.
• Sehingga biasanya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan)
dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di
negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (world-wide
income concept).
• Contoh: Ani seorang designer baju yang berdomisili di Indonesia, dia menjual
baju di dalam dan luar negeri.

21. 2. Asas Sumber
• Negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang
pribadi maupun badan yang penghasilannya bersumber dari negara tersebut.
• Tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang
memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah
objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.
• Contoh: Bank ABC mempunyai kantor pusat di Jepang membuka cabang di Indonesia
3.Asas Kebangsaan (Asas Nasionalitas/ Kewarganegaraan)
• Negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang
pribadi atau badan yang mempunyai status kewarganegaraan di negara tersebut.
• Tidak dipersoalkan dari mana asal sumber (dalam atau luar negeri) penghasilan tersebut.
• Sehingga biasanya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep
pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan
yang diperoleh di luar negeri (world-wide income concept)
• Contoh : Tuan Adi seorang WNI bertempat tinggal di Singapura dan mempunyai badan usaha
di Singapura