Mata pelajaran kn tentang demokrasi kelas XI

1. Menganalisis perkembangan
demokrasi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Tujuan :
1.Menyebutkan dasar hukum demokrasi di Indonesia
2.Menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia
3.Menganalisis penerapan demokrasi di Indonesia
4.Menyaji analisis penerapan demokrasi di Indonesia

2. Proses pemungutan suara

5. Demokrasi di Indonesia
1. Pancasila (sila keempat)
2. UUD NRI Tahun 1945
• Pembukaan
• Pasal-Pasal
Pasal 1(2) : Kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan menurut UUD

6. Prinsip Demokrasi di Indonesia (10 pilar
demokrasi)
1. Demokrasi yg berketuhanan yang maha esa
2. Demokrasi dg kecerdasan
3. Demokrasi yg berkedaulatan rakyat
4. Demokrasi dg rule of law
5. Demokrasi dg pembagian kekuasaan negara
6. Demokrasi dg HAM
7. Demokrasi dg pengadilan yg merdeka
8. Demokrasi dg otonomi daerah
9. Demokrasi dg kemakmuran
10. Demokrasi yg berkeadilan sosial

7. Karakter utama Demokrasi Pancasila
adalah sila keempat Pancasila
Demokrasi Pancasila memiliki 3 karakter:
1.Kerakyatan
2.Permusyawaratan
3.Hikmat kebijaksanaan

8. Indikator demokrasi dari suatu sistim
pemerintahan
1. Akuntabilitas
2. Rotasi kekuasaan
3. Rekruitmen politik yang terbuka
4. Pemilihan umum
5. Pemenuhan hak-hak dasar

9. Demokrasi Liberal
( 1945-1959)
Demokrasi Terpimpin
(1959-1965/ Orla )
Demokrasi
Di Indonesia
Demokrasi Pancasila
(1998 - sekarang/
reformasi )
Demokrasi Pancasila
(1965- 1998 / Orba )

10. Demokrasi Indonesia periode 1945 - 1949
Demokrasi baru terbatas pada berfungsinya
pers yang mendukung revolusi kemerdekaan.
Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain
belum sepenuhnya terwujud, karena situasi dan
kondisi yang tidak memungkinkan.
Hal mendasar yg diletakkan pd masa ini:
1.pemberian hak-hak politik
2.Dibentuknya KNIP (tidak hanya ada presiden)
3.Maklumat wapres memungkinkan adanya parpol

11. Demokrasi Indonesia periode 1949-1959

12. Demokrasi pada masa orde lama ( Priode 1959 – 1965 )
Adalah demokrasi Terpimpin
Ciri – cirinya adalah :
1. Presiden sangat mendominasi pemerintahan
2. Terbatasnya peran partai politik
3. Berkembangnya pengaruh komunis
4. Dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial
politik

13. Pada masa demokrasi terpimpin banyak terjadi
penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945
antara lain :
1.Pembentukan Nasakom ( Nasionalis, Agama, dan
komunis )
2.Pengangkatan Presiden ( Soekarno ) seumur hidup
3.Pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden
4.Pengangkatan ketua DPRGR/MPRS menjadi mentri
negara oleh Presiden

14. Dalam demokrasi terpimpin, apabila tidak terjadi
mufakat dalam legislatif, maka permasalahan itu
diserahkan kepada presiden sebagai pemimpin besar
revolusi untuk dapat diputuskan, dengan demikian
rakyat/ wakil rakyat yang duduk dalam lembaga
legislatif tidak mempunyai peranan yang penting dalam
pelaksanaan demokrasi terpimpin. Pemeriintah orde
lama beserta demokrasi terpimpin nya jatuh setelah
terjadinya peristiwa G30S/PKI 1965

15. Demokrasi Pancasila ( 1965 – 1998 / Orde baru
Ciri- ciri :
1. Akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara
murni dan kensekuen
2. Pemilu yang dilakukan secara periodik tahun,
1971,1977, 1982,1987,1992,1997
3. Mekanisme kepemimpinan lima tahun ( Pelita )
4. Pemerintahan yang sentralistis (Presiden menjadi
pusat proses politik dan menentu agenda nasional )

16. Penyebab demokrasi tidak terjadi pada masa orde baru
yaitu :
1. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dapat dikatakan
tidak ada
2. Rekrutmen politik yan tertutup
3. Pemilu yang jauh dari semangat demokrasi
4. Pengakuan dari hak – hak dasar ( besic human rights )
yang terbatas.
Orde baru telah mampu membangun stabilitas
pemerintahan dan kemajuan ekonami namum jauh dari
demokrasi,menjadi korup dan sewenang-wenang
akhirnya jatuh, tanggal 21 Mei 1998 Presiden
mengundurkan diri dari kekuasaan

17. Penyebab jatuhnya rezim orde baru adalah :
1. Hancurnya ekonami nasional ditandai dengan
adanya krisis ekonami
2. Terjadinya krisis politik dan runtuhnya legitimasi
politik
3. Tidak bersatunya pilar-pilar pendukung orde baru
4. Desakan semangat demokratis dari pendukung
demokrasi

18. Demokrasi Pancasila ( 1998 – sekarang / orde Reformasi )
Ciri – ciri :
1. Peningkatan prinsip demokrasi yaitu jaminan
penegakan HAM ( UU No. 39 1999 )
2. Pemilu pertama masa reformasi 7 juni 1999, 48
parpol
3. Lembaga negara kembali di fungsika
4. Dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 untuk
pertama kali dengan 4 tahap

19. Perubahan mendasar dalam kehidupan berdemokrasi
Pancasila seperti :
1. Presiden dan Wapres dipilih langsung oleh rakyat
melalui pemilu
2. Masa jabatanya menjadi 2 periode
3. Rakyat kembali diberi kebebasan untuk membentuk
partai menjadi peserta pemilu
4. Anggota MPR dan DPR seluruhnya dipili melalui
pemilu
5. Jaminan HAM dirumuskan lebih terperinci.
6. Adanya kepastian hukum priseiden tidak dapat
membubarkan DPR

20. 7. Adanya mekanisme dan alasan pemberhentian
Presiden yang jelas dan pasti
8. DPA dihapuskan
Pemilihan umum adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil
rakyat yang duduk dilembaga perwakila rakyat serta
salah satu pelayanan HAM warga negara di bidang politik
Tujuan Pemilu menurut UU Pemilu No. 12 th 2003
yaitu :
1. Memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dalam MPR,
DPR, DPRDbaik propinsi maupun kota/kabupatan,DPD
serta Preiden dan wapres

21. 2. Memilih wakil-wakil yang akan mempertahankantetap
tegaknya negara kesatuan RI
3.Memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar dapat
membawa isi hati rakyat dalam melanjutkan perjuangan
mempertahankan dan mengambangkan NKRI.
Asas Pemilu : LUBER DAN JURDIL

22. Perbedaan Pemilu Orde Baru dan Pemilu
Reformasi
• Pemilu Orde Baru
1. Dilaksanakan hanya
sekali untuk memilih
partai politik.
2. Tidak adanya
pemilihan Presiden
dan wapres serta
anggota legislatif
secara langsung
3. Asas pemilu yaitu
LUBER
• Pemilu Reformasi
1. Dilaksanakan dengan dua hingga tiga tahap(
satu tahapan untuk memilih partai/anggota
legislatif dan dua tahap untuk memilih pres
dan wapres
2. Pemilihan Pres dan wapres serta anggota
legislatif secara langsung oleh rakyat
3. Asas pemilu LUBER dan JURDIL

23. PEMILU SEBELUM DAN SESUDAH TAHUN 2004
NO
PEMBEDA SEBELUM 2004 SESUDAH 2004
1 TUJUAN PEMILU Memilih DPR,DPRD
Pov/Kab/KODYA
Memilih DPR,DPRD
prop,kat dan
kabupatan ,DPD
2 Sistim pemilihan Proporsional dengan
stelsel daftar (pilih/joblos
gambar parpol saja )
Proporsional dangan
daftar calon terbuka 9
pilih/joblos gambar
partai dan nama calon
dibawah gambar parpol
3 Daerah pemilihan Didasarkan pada
kab,kota,atau prov
1. Jumlah penduduk
diwilayah tersebut
2. Daerah pemiliha u/
DPR Prov,DPRD
prov adalah
kab/kota,DPRD
kab/kota adalah kec

24. No PEMBEDA SEBELUM 2004 SESUDAH 2004
4 Peserta pemilu Partai politik Partai politik dan
perorangan
5 Syarat partai politik
peserta pemilu
Memiliki pengurus dan
sekretariat di setengah
kab/kodya yang ada di
prov
1. Memiliki pengurus dan
sekretariat tetap di dua/tiga
pada kab/kodya yang ada
di prov tsb
2. Memilik anggota 1000
oarang/ seper seribu
penduduk di masing2
kab/kodya yang dibuktikan
dangankartu tanda
anggota.
6 Syarat
perseorangan
sebagai peserta
pemilu
Tidak ada 1.Didukung min 1000
orang di prov yang
berpenduduk 1 juta orang
dan min 5000 orang di
prov berpenduduk 15 juta
orang

25. No PEMBEDA SEBELUM 2004 SESUDAH 2004
6 2.Dukungan tersebut
tersebar sekurang-kurangnya
di 25 % dari
jumlah kab/kodya prov ybs
7 Panitia
penyelenggara
Di pusat dilaksanakan
oleh KPU dan panitia
pemilihan Indonesia
sebagai pelaksana
pemilu.di daerah
dilaksanakan oleh
panitia pemilihan daerah
(PPD) tingkat I dan II
Komisi Pemilihan Umum
(KPU) dari pusat sampai
daerah yang bersifat
nonpartisipan, independen
dan tetap ( sampai 5
tahun )
8 Syarat calon
legislatif
Surat keterangan dari
pengurus parpol yang
menyatakan calon punya
pengalaman setaraf
dengan SMA
Harus memiliki ijazah
SMA dan sederajat.

26. No PEMBEDA SEBELUM 2004 SESUDAH 2004
9 Pelibatan
perempuan
Tidak ada Nominasi caleg
memperhatikan kuota 30
% perempuan.
10 Penghitungan
perolehan kursi
Dulu ada stambus
accord
Menggunakan sistim
bilangan pembagi
pemilihan
11 Penegakan Hukum Tidak ada ketentuan
pidana
Ada ketentuan pidana
beserta hukum acaranya/
prosedur.