Menjelaskan tata politik di Indonesia. menjelaskan Fungsi tiap pemerintahan.

1. Kelompok 2

2. Sistem Politik dan
Pemerintahan
Indonesia
Anggota :
1. Cahyo Ningsih (A410130132)
2. Miftah Zuhri Nurlaili (A410130135)
3. Dyah Ayu Fitriana
(A410130144)
4. Nurul Usmawati K. (A410130154)
5. Rosyita Anindyarini (A410130157)

3. Daftar Isi

4. A. Sistem Politik Menurut
Konstitusi Indonesia

5. Pendahuluan
Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-
Undang Dasar 1945, yang mengatur :
 Kedudukan dan tanggungjawab penyelenggaraan
negara
 Kewenangan, tugas, dan hubungan antar lembaga
negara
 Mengatur hak dan kewajiban warga negara

6. SISTEM POLITIK INDONESIA
UUD 1945
Legislatif Eksekutif Yudikatif
MPR
DPA
Presiden/
Wakil Presiden MA
Lembaga non
Departemen
Kabinet
DPRD Tk. I
DPRD Tk. II
Gubernur
Bupati
Lembaga
kehakiman
lainnya
BPK DPR

7. MPR
Menyusun Garis-Garis Besar Haluan
Melantik Mengubah Presdien dan Menetapkan dan Wakil Presiden
UUD
LeTMemardbsaiarigJdaabrtieaDrntPitnaRg ndg5ai ntaeDhgPuaDnra
Negara (GBHN)
Hasil Pilihan 1945
Rakyat

8. DPR
Melantik Presdien dan Wakil Presiden
MengaMwLaeensmigjabalaajugnkanaynLaeugpsuieslamRtUeifUrintahan
MenyMamenpgaaikjuaknaunsupledrtaannypaeanndapat
Hasil Pilihan Rakyat

9. Presiden dan
Wakil Presiden
Menentukan Menjalankan duta GBHN dan konsul yang
dan
Memegang MMeemmbbeerrikikaanngarmasni jabatan edsatni selama draehnaabbiloitalissi 5 tahun
i
menerima ditetapkan duta negara MPR
lain

10. Mahkamah Agung
Bersifat independen dari intervaensi
Kekuasaan : segala urusan
pemerintah dalam menjalankan
Penunjukan Memegang hakim kekuasaan agung kehakiman
dilakukan
oleh dan badan Presiden peradilan atas persetujuan dibawahnya
DPR
peradilan (teknis yudisial, urusan
tugas menegakkan hukum dan
organisasi, administrasi dan finansial
keadilan

11. MK
Memutus Wajib memberikan sengketa kewenangan
putusan atas
pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden/ Wakil
Memutus Menguji lembaga UU pembubaran terhadap negara UUD parpol yang
Negara
dan
perselisihan Republik tentang Indonesia hasil 1945
pemilu
kewenangannya diberikan oleh UUD
Presiden 1945
menurut UUD

12. BPK
Pemeriksaan/ Laporan hasil sebagai pemerikasaan
external
Meningkatkan Memeriksa pengelolaan transparasi dan
dan
disampaikan auditor kinerja ke DPR keuangan
untuk ditindak
tanggung tanggung jawab jawab keuangan keuanga negara
negara
pemerintah
lanjuti

13. DPA
Memberikan jawaban terhadap
Memberikan nasehat atau saran
pertanyaan Presiden berkaitan
atau rekomendasi dengan Terdiri penyelenggaraan dari 45 orang
terhadap
negara
masalah yang berkaitan dengan
(politik, ekonomi, sosial, budaya,
kepentingan negara
dan militer)

14. Pemerintah daerah
Otonomi Daerah dilakukan pada
Hubungan antara provinsi dan
kabupaten tanggal bersifat 1 Januari koordinasi
2001

15. B. Sistem Pemerintah Menurut Konstitusi Indonesia
Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintah Negara
Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan (Trias
Politika) murni sebagaimana yang diajarkan Monstesquieu, akan
tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan.
Hal-hal yang mendukung argumentasi tersebut, karena UUD’45:
1. Tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan harus
dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu yang tidak boleh
ada campur tangan.
2. Tidak membatasi kekuasaan menjadi 3 bagian dan 3 organ saja.
3. Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR.

16. 1. Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Republik Indonesia
a. Bentuk Negara Kesatuan RI dengan Prinsip Otonomi Daerah
b. Bentuk Pemerintahan adalah Republik, sedangkan sistem
pemerintahan adalah Presidensial
c. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden yang merangkap
sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
d. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta
bertanggung jawab kepada preseiden
e. Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu DPR dan DPD
f. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA dan peradilan di bawahnya
(pengadilan tinggi, pengadilan negeri, MK, KY)
g. Sistem pemerintah negara Indonesia setelah amandemen UUD 1945
masih menganut sistem pemerintahan presidensial

17. 2. Beberapa variasi dari Sistem Pemerintahan Presidensial RI
a. Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR
b. Presiden dapat mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan dan/atau persetujuan
DPR
c. Presiden dapat mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan/atau
persetujuan DPR
d. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk UU dan hak
budget (anggaran)
Di dalam UUD 1945 dicantumkan pokok-pokok Sistem Pemerintahan Negara
RI sebagai berikut:
a. Indonesia adalah negara hukum
b. Sistem Konstitusional
c. Kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR

18. Lanjutan…..
Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara, yang
dipercaya dan diberi tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan rakyat
yang berupa GBHN ataupun ketetapan MPR lainnya.
a. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
b. Dalam pembentukan UU dan penetapan APBN, Presiden harus
mendapat persetujuan DPR
c. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan
d. Presiden tidak dapat membubarkan DPR
e. Karena Menteri Negara ialah pembantu Presiden, maka tidak
bertanggung jawab kepada DPR
f. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas

19. 3. Masa Reformasi (Setelah Amandemen UUD 1945)
 Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat (3), tanpa
keterangan)
 Sistem Konstitusional (pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (3), pasal 4 ayat (1),
dll)
 Kekuasaaan negara tertinggi di tangan MPR
 Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan
anggota DPD. MPR berdasarkan pasal 3, mempunyai wewenang dan
tugas :
1) Mengubah dan menetapkan UUD
2) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
3) Dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam
masa jabatannya menurut UUD

20. Lanjutan….
 Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut
UUD
 Menteri Negara adalah pembantu presiden, sehingga hanya bertanggung
jawab pada Presiden bukan DPR
 Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden yang
pembentukan, pengubahan dan pembubarannya diatur dalam UU
 Kekuasaan kepala Negara tidak tak terbatas

21. 4. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia
a. Tahun 1945-1949 terjadi penyimpangan, antara lain:
1) Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu Presiden
menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan
GBHN yang merupakan MPR
2) Terjadi perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet
parlementer berdasarkan usul BP-KNIP
b. Tahun 1949-1950
Berdasarkan konstitusi RIS, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem
parlemen kabinet semu.
c. Tahun 1950-1959
Landasannya adalah UUD’50 pengganti konstitusi RIS’49. sistem yang dianut
adalah parlementer kabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat
semu.

22. Lanjutan….
d. Tahun 1959-1966 (Demokrasi Terpimpin)
Ditandai dengan kekuasaan Presiden mutlak sehingga nasib Parpol
ditentukan oleh presiden, serta tidak ada kebebasan mengeluarkan
pendapat
e. Tahun 1966-1998 (Orde Baru)
Dibentuk oleh Soeharto untuk melakukan koreksi terpimpin pada
orde lama, namun lama-kelamaan banyak terjadi penyimpangan.
f. Tahun 1998—sekarang (Reformasi)
Ditandai dengan pelaksanan demokrasi pancasila banyak memberikan
ruang gerak pada parpol maupun DPR untuk mengawasi pemerintah
secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa.

23. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :
1. Sistem Pemerintahan menurut UUD’45 sebelum amandemen:
a. Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR
b. DPR sebagai pembuat UU
c. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan
d. DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan
e. MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan
f. BPK pengaudit keuangan
2. Sistem Pemerintahan setelah amandemen (1999-2002)
a. MPR bukan lembaga tertinggi lagi
b. Komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih
oleh rakyat.
c. Presiden dan wapres dipilih langsung oleh rakyat
d. Presiden tidak dapat membubarkan DPR
e. Kekuasaan legislatif lebih dominan

24. Lanjutan…..
3. Perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan Negara Lain
Berdasarkanpenjelasan UUD’45 Indonesia menganut sistem
Presidensial. Tapi dalam praktiknya banyak elemen-elemen
sistem pemerintahan parlementer. Jadi dapat dikatakan sistem
pemeritahan Indonesia adalah perpaduan antara presidensial dan
Parlementer.

25. 4. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Indonesia
KELEBIHAN KELEMAHAN
• Presiden dan menteri selama
menjabat tidak dapat
diberhentikan Presiden
• Dalam menjalankan programnya,
Pemerintah tidak dibanyangi
dengan krisis kabinet
• Presiden tidak dapat
memberlakukan dan
membubarkan DPR
• Terlalu kuatnya otoritas dan
konsentrasi kekuasaan di tangan
Presiden
• Sering terjadi pergantian pejabat
karena adanya hak perogatif
Presiden
• Pengawasan rakyat terhadap
pemerintahan kurang berpengaruh
• Pengaruh rakyat terhadap
kebijaksanaan politik kurang
mendapat perhatian.

26. C. Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas otonomi. Prinsip Negara Keastuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
UUD 1945 yaitu bahwa :
1. Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas
Pemerintahan Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas
pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan DPRD
kabupaten/ kota

27. 1. Pembentukan dan Penghapusan Pemerintah
Daerah
Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten,
dan daerah kota ditetapkan dengan Undang –
Undang. Daerah dapat dihapus dan digabung dengan
daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak
mampu menyelenggarakan otonomi daerah.
Penghapusan dan Penggabungan daerah beserta
akibatnya ditetapkan dengan undang – undang.

28. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan bersifat
khusus untuk kepentingan nasional, pemerintah dapat
menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi
/kabupaten/kota.
a. Pembagian Urusan Pemerintahan
Urusan pemerintahan yang menjadi urusan
pemerintah pusat meliputi:
1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan fiskal nasional
6. Agama

29. b. Urusan Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan urusan pemerintahan
dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas,
enkuntabilitas, dan efisisen dengan
memperhatikan keserasian hubungan antar
susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan pemerintahan
daerah, yang diselenggarakan berdasarkan
kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan
urusan pilihan.

30. 1. Urusan wajib dan urusan pilihan
pemerintahan daerah provinsi antara lain :
 Urusan wajib
merupakan urusan dalam skala provinsi
yang meliputi 16 buah urusan.
 Urusan pilihan
Urusan pilihan meliputi :
a. Urusan pemerintahan secara nyata
b. Berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

31. 2. Urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan
daerah kabupaten atau daerah kota antara lain :
 Urusan wajib
merupakan urusan yang berskala
kabupaten atau kota meliputi 16 buah urusan.
 Urusan pilihan
Urusan pilihan meliputi :
a. Pemerintahan yang bersifat nyata
b. Berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

32. c. Penyelenggaraan Pemerintahan
Penyelenggraan pemerintahan berpedoman pada Asas
Umum penyelenggaraan Negara terdiri atas :
1. Asas kepastian hukum
2. Asas tertib penyelenggaraan negara
3. Asas kepentingan umum
4. Asas keterbukaan
5. Asas proporsionalitas
6. Asas profesionalitas
7. Asas akuntabilitas
8. Asas efisiensi
9. Asas efektivitas

33. Penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah
pusat menggunakan asas desentralisasi.
• Desentralisasi
Adalah penyerahan wewenang pemerintahan
oleh pemerintah kepada otonom untuk
mengtur dan mengurus urusan pemerintahan
dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
• Otonomi Daerah
adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang – undangan.

34. 2. PEMERINTAH DAERAH
DAERAH
dipimpin oleh
KEPALA
DAERAH
PROVINSI
KABUPATEN KOTA
dipimpin oleh dipimpin oleh dipimpin oleh
GUBERNUR BUPATI WALI KOTA
Setiap kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah.
Kewajiban kepala daerah:
1. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada
Pemerintah.
2. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada
DPRD.
3. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
kepada masyarakat.

35. A. Perangkat
Daerah
PROVINSI:
PROVINSI:
•Sekretariat daerah
•Sekretariat DPRD
•Dinas daerah
•Lembaga teknis
daerah
KABUPATEN/KOTA
•Sekretariat daerah
•Sekretariat DPRD
•Dinas daerah
•Lembaga teknis daerah
•Kecamatan
•Kelurahan
Sekretariat
daerah dipimpin
oleh sekretaris
daerah. Tugas
dan kewajiban :
membantu
menyusun
kebijakan dan
mengkoordinasik
an dinas &
lembaga teknis
daerah
Sekretariat DPRD
dipimpin oleh sekretaris
DPRD. Tugas:
menyelenggarakan
administrasi
kesekretariatan,
menyelenggarakan
administrasi keuangan,
mendukung
pelaksanaan tugas &
fungsi DPRD, penyedia
tenaga ahli.
Kecamatan
dibentuk di
wilayah
kabupaten/kota
dipimpin oleh
camat. Tugasnya
memperoleh
limpahan
sebagian
wewenang dari
Bupati/Walikota
guna
menyelesaikan
sebagian urusan
otonomi daerah.
Kelurahan
dibentuk di
wilayah
kecamatan
dipimpim
oleh lurah.
Tugasnya
memperoleh
limpahan
dari
Bupati/Walik
ota

36. B. Kepegawaian Daerah
Manajemen pegawai
negeri sipil daerah
meliputi:
Penempatan formasi
Pengadaan
Pengangkatan
Pemindahan
Pemberhentian
Penetapan pensiun
Gaji
Tunjangan
Kesejahteraan
Hak dan kewajiban
kedudukan hukum
Pengembangan
kompetensi
Pengendalian jumlah
Pembinaan dan
pengawasan
manajemen pegawai
negeri sipil daerah
dikoordinasikan pada
tingkat nasional oleh
Menteri Dalam Negeri
dan pada tingkat
daerah oleh Gubernur.

37. 3. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
Pengertian:
DPRD
merupakan
lembaga
perwakilan
rakyat daerah
dan
berkedudukan
sebagai unsur
penyelenggara
an
pemerintahan
daerah.
DPRD
mempunyai
fungsi legislasi,
anggaran dan
pengawasan.
DPRD
mempunyai hak:
a) Interpelasi
b) Angket
c) Menyatakan
pendapat
Alat kelengkapan
DPRD terdiri atas:
a. Pimpinan
b. Komisi
c. Panitia
musyawarah
d. Panitia
anggaran
e. Badan
Kehormatan
f. Alat
kelengkapan
lain yang
diperlukan

38. 3. Pilkada (Pilihan Kepala Daerah)
 Kepala daerah dan wakilnya dipilih secara demokratis berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 Pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50%, akan ditetapkan
sebagai pasangan calon terpilih. Bila tidak terpenuhi, pasangan yang
mendapat suara 25% dan suaranya terbesar maka dinyatakan sebagai
pasangan calon terpilih.
 Namun, DPR dalam sidang paripurna 25 September lalu memutuskan
Pilkada dilaksanakan secara tidak langsung atau melalui DPRD.
Kemudian Presiden SBY berencana mengeluarkan Peraturan Presiden
Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada langsung. Perppu tersebut
berisi bahwa Pilkada langsung tetap dilanjutkan namun dengan sejumlah
perbaikan-perbaikan.
 Gubernur dan wakilnya akan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri,
sedangkan Bupati + wakil dan Wlikota + wakil akan dilantik oleh
gubernur.

39. a. Perda dan Perkada
 Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat
persetujuan DPRD
 Perda adalah penjabaran lebih lanjut dari Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan
memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, tidak boleh
bertentangan kepentingan umum dan peraturan yang lebih
tinggi.
 Masyarakat berhak memberi masukan secara lisan atau
tertulis.
 Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dapat
dibatalkan oleh pemerintah pusat.

40. b. Perencanaan Pembangunan
 Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh
pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota
sesuai kewenangannya yang dilaksanakan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

41. c. Keuangan Daerah
 Penyelenggaran pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal
bila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang
cukup kepada daerah.
 Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan, antara
lain berupa :
1. Kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah
2. kewenangan memungut & mendayagunakan pajak
3. hak untuk mengelola kekayaan daerah
4. hak mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional
 Dalam Undang-undang yang mengatur keuangan negara, kekuasaan
pengelolaan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada
gubernur/ bupati/ walikota untuk dilimpahkan kepada para pejabat
perangkat daerah guna mengelola keuangan daerah.

42. d. Sumber Pendapatan Daerah
 Sumber pendapatan daerah didapat dari :
1) Pendapatan Asli Daerah (ex : hasil pajak daerah,
retribusi daerah,dll)
2) Dana Perimbangan (ex : dana bagi hasil, dana alokasi
umum & khusus)
3) Pendapatan lain yang sah
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah
rencana keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan
dengan peraturan daerah.
 Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah
dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening
kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah

43. e. Kerja sama dan Perselisihan
 Kerjasama suatu daerah dengan pihak lain, harus dengan
pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik,
sinergi, dan saling menguntungkan.
 Apabila terjadi suatu perselisihan pemerintahan antar
kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka gubernur yang
akan menyelesaikannya. Bila perselisihan itu terjadi
antarprovinsi, dan provinsi dengan kab./kota yang sewilayah
atau tidak sewilayah, maka Menteri Dalam Negeri yang
akan menyelesaikannya, dan keputusan gubernur atau MDN
tersebut bersifat final.

44. f. Kawasan Perkotaan
 Kawasan perkotaan dapat berbentuk :
 Kota sebagai daerah otonom yang dikelola oleh
pemerintahan kota
 Bagian dari kabupaten yang memiliki ciri perkotaan
 Bagian dari dua/lebih daerah yang berbatasan
langsung dan memiliki ciri perkotaan
 Dalam perencaan, pembangunan, dan pengelolaan
perkotaan, pemerintah daerah mengikutsertakan
masyarakat

45. g. Desa
 Dalam pemerintahan daerah kab/ kota, dibentuk pemerintahan desa
yang terdiri dari pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa.
 Pemerintah desa terdiri kepala desa dan perangkat desa (sekretaris
desa, kepala dusun, dll)
 Badan permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa
bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat
 Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa, seperti :
Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), PKK, Karang taruna dan
lembaga pemberdayaan masyarakat.
 Desa juga dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai
kebutuhan desa, dan mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa
atas keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati/ Walikota
melalui camat.

46. h. Pembinaan dan Pengawasan
 Pembinaan kepada pemerintahan daerah dilakukan untuk
mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi
daerah. Pembinaan tersebut meliputi :
1. pemberian pedoman & standar pelaksanaan urusan
pemerintahan
2. bimbingan, supervisi, dan konsultasi urusan pemerintahan
3. pendidikan dan pelatihan
4. perenanaan, pengembangan, & evaluasi pelaksanaan urusan
pemerintahan
 Pengawasan terhadap pemerintahan daerah adalah proses
kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah
daerah berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku.

47. i. Pertimbangan Otonomi
 Presiden membentuk suatu dewan yang diketuai
Menteri Dalam Negeri, yang bertugas
memberikan saran dan pertimbangan terhadap
kebijakan otonomi daerah.

48. j. Ketentuan lain-lain
 Adapula daerah yang diberi status istimewa dan diberi
otonomi khusus, baik karena hak asal-usulnya maupun
sejarahnya, baik yang dibentuk maupun hanya sekedar diakui,
baik oleh Negara Indonesia maupun oleh Pemerintah Kolonial
Belanda. Undang – undang ini berlaku bagi :
- Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta
- Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
- Provinsi Papua termasuk pemekarannya
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Daerah Istimewa Bulongan
- Daerah Istimewa Kalimantan Barat,
dan lain-lain

49. SEKIAN
Terima Kasih