Downloaded 12 times
Uploaded byDyah Fitriana
Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia
Dokumen ini membahas sistem politik dan pemerintahan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, mencakup struktur kelembagaan, pemisahan dan pembagian kekuasaan, serta peran MPR, DPR, dan presiden. Setelah amandemen, sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip presidensial dengan elemen-elemen parlementer, di mana desentralisasi dan otonomi daerah menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, dokumen ini juga menjelaskan tentang pemerintahan daerah dan pelaksanaan pilkada.
More Related Content
Similar to Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia
Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia
- 1.
- 2. Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia Anggota : 1. Cahyo Ningsih (A410130132) 2. Miftah Zuhri Nurlaili (A410130135) 3. Dyah Ayu Fitriana (A410130144) 4. Nurul Usmawati K. (A410130154) 5. Rosyita Anindyarini (A410130157)
- 3.
- 4. A. Sistem PolitikMenurut Konstitusi Indonesia
- 5. Pendahuluan Konstitusi negaraIndonesia adalah Undang- Undang Dasar 1945, yang mengatur : Kedudukan dan tanggungjawab penyelenggaraan negara Kewenangan, tugas, dan hubungan antar lembaga negara Mengatur hak dan kewajiban warga negara
- 6. SISTEM POLITIK INDONESIA UUD 1945 Legislatif Eksekutif Yudikatif MPR DPA Presiden/ Wakil Presiden MA Lembaga non Departemen Kabinet DPRD Tk. I DPRD Tk. II Gubernur Bupati Lembaga kehakiman lainnya BPK DPR
- 7. MPR Menyusun Garis-GarisBesar Haluan Melantik Mengubah Presdien dan Menetapkan dan Wakil Presiden UUD LeTMemardbsaiarigJdaabrtieaDrntPitnaRg ndg5ai ntaeDhgPuaDnra Negara (GBHN) Hasil Pilihan 1945 Rakyat
- 8. DPR Melantik Presdiendan Wakil Presiden MengaMwLaeensmigjabalaajugnkanaynLaeugpsuieslamRtUeifUrintahan MenyMamenpgaaikjuaknaunsupledrtaannypaeanndapat Hasil Pilihan Rakyat
- 9. Presiden dan WakilPresiden Menentukan Menjalankan duta GBHN dan konsul yang dan Memegang MMeemmbbeerrikikaanngarmasni jabatan edsatni selama draehnaabbiloitalissi 5 tahun i menerima ditetapkan duta negara MPR lain
- 10. Mahkamah Agung Bersifatindependen dari intervaensi Kekuasaan : segala urusan pemerintah dalam menjalankan Penunjukan Memegang hakim kekuasaan agung kehakiman dilakukan oleh dan badan Presiden peradilan atas persetujuan dibawahnya DPR peradilan (teknis yudisial, urusan tugas menegakkan hukum dan organisasi, administrasi dan finansial keadilan
- 11. MK Memutus Wajibmemberikan sengketa kewenangan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/ Wakil Memutus Menguji lembaga UU pembubaran terhadap negara UUD parpol yang Negara dan perselisihan Republik tentang Indonesia hasil 1945 pemilu kewenangannya diberikan oleh UUD Presiden 1945 menurut UUD
- 12. BPK Pemeriksaan/ Laporanhasil sebagai pemerikasaan external Meningkatkan Memeriksa pengelolaan transparasi dan dan disampaikan auditor kinerja ke DPR keuangan untuk ditindak tanggung tanggung jawab jawab keuangan keuanga negara negara pemerintah lanjuti
- 13. DPA Memberikan jawabanterhadap Memberikan nasehat atau saran pertanyaan Presiden berkaitan atau rekomendasi dengan Terdiri penyelenggaraan dari 45 orang terhadap negara masalah yang berkaitan dengan (politik, ekonomi, sosial, budaya, kepentingan negara dan militer)
- 14. Pemerintah daerah OtonomiDaerah dilakukan pada Hubungan antara provinsi dan kabupaten tanggal bersifat 1 Januari koordinasi 2001
- 15. B. Sistem PemerintahMenurut Konstitusi Indonesia Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintah Negara Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan (Trias Politika) murni sebagaimana yang diajarkan Monstesquieu, akan tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan. Hal-hal yang mendukung argumentasi tersebut, karena UUD’45: 1. Tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu yang tidak boleh ada campur tangan. 2. Tidak membatasi kekuasaan menjadi 3 bagian dan 3 organ saja. 3. Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR.
- 16. 1. Pokok-pokok SistemPemerintahan Republik Indonesia a. Bentuk Negara Kesatuan RI dengan Prinsip Otonomi Daerah b. Bentuk Pemerintahan adalah Republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah Presidensial c. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden yang merangkap sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan d. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta bertanggung jawab kepada preseiden e. Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu DPR dan DPD f. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA dan peradilan di bawahnya (pengadilan tinggi, pengadilan negeri, MK, KY) g. Sistem pemerintah negara Indonesia setelah amandemen UUD 1945 masih menganut sistem pemerintahan presidensial
- 17. 2. Beberapa variasidari Sistem Pemerintahan Presidensial RI a. Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR b. Presiden dapat mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR c. Presiden dapat mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR d. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk UU dan hak budget (anggaran) Di dalam UUD 1945 dicantumkan pokok-pokok Sistem Pemerintahan Negara RI sebagai berikut: a. Indonesia adalah negara hukum b. Sistem Konstitusional c. Kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR
- 18. Lanjutan….. Dalam menjalankankekuasaan pemerintahan negara, yang dipercaya dan diberi tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan rakyat yang berupa GBHN ataupun ketetapan MPR lainnya. a. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR b. Dalam pembentukan UU dan penetapan APBN, Presiden harus mendapat persetujuan DPR c. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan d. Presiden tidak dapat membubarkan DPR e. Karena Menteri Negara ialah pembantu Presiden, maka tidak bertanggung jawab kepada DPR f. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
- 19. 3. Masa Reformasi(Setelah Amandemen UUD 1945) Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat (3), tanpa keterangan) Sistem Konstitusional (pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (3), pasal 4 ayat (1), dll) Kekuasaaan negara tertinggi di tangan MPR Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. MPR berdasarkan pasal 3, mempunyai wewenang dan tugas : 1) Mengubah dan menetapkan UUD 2) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden 3) Dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD
- 20. Lanjutan…. Presidenialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut UUD Menteri Negara adalah pembantu presiden, sehingga hanya bertanggung jawab pada Presiden bukan DPR Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden yang pembentukan, pengubahan dan pembubarannya diatur dalam UU Kekuasaan kepala Negara tidak tak terbatas
- 21. 4. Pelaksanaan SistemPemerintahan Negara Indonesia a. Tahun 1945-1949 terjadi penyimpangan, antara lain: 1) Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu Presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan MPR 2) Terjadi perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul BP-KNIP b. Tahun 1949-1950 Berdasarkan konstitusi RIS, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem parlemen kabinet semu. c. Tahun 1950-1959 Landasannya adalah UUD’50 pengganti konstitusi RIS’49. sistem yang dianut adalah parlementer kabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu.
- 22. Lanjutan…. d. Tahun1959-1966 (Demokrasi Terpimpin) Ditandai dengan kekuasaan Presiden mutlak sehingga nasib Parpol ditentukan oleh presiden, serta tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat e. Tahun 1966-1998 (Orde Baru) Dibentuk oleh Soeharto untuk melakukan koreksi terpimpin pada orde lama, namun lama-kelamaan banyak terjadi penyimpangan. f. Tahun 1998—sekarang (Reformasi) Ditandai dengan pelaksanan demokrasi pancasila banyak memberikan ruang gerak pada parpol maupun DPR untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa.
- 23. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa : 1. Sistem Pemerintahan menurut UUD’45 sebelum amandemen: a. Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR b. DPR sebagai pembuat UU c. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan d. DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan e. MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan f. BPK pengaudit keuangan 2. Sistem Pemerintahan setelah amandemen (1999-2002) a. MPR bukan lembaga tertinggi lagi b. Komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat. c. Presiden dan wapres dipilih langsung oleh rakyat d. Presiden tidak dapat membubarkan DPR e. Kekuasaan legislatif lebih dominan
- 24. Lanjutan….. 3. Perbandingansistem pemerintahan Indonesia dengan Negara Lain Berdasarkanpenjelasan UUD’45 Indonesia menganut sistem Presidensial. Tapi dalam praktiknya banyak elemen-elemen sistem pemerintahan parlementer. Jadi dapat dikatakan sistem pemeritahan Indonesia adalah perpaduan antara presidensial dan Parlementer.
- 25. 4. Kelebihan danKelemahan Sistem Pemerintahan Indonesia KELEBIHAN KELEMAHAN • Presiden dan menteri selama menjabat tidak dapat diberhentikan Presiden • Dalam menjalankan programnya, Pemerintah tidak dibanyangi dengan krisis kabinet • Presiden tidak dapat memberlakukan dan membubarkan DPR • Terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden • Sering terjadi pergantian pejabat karena adanya hak perogatif Presiden • Pengawasan rakyat terhadap pemerintahan kurang berpengaruh • Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian.
- 26. C. Sistem PemerintahanDaerah Indonesia Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi. Prinsip Negara Keastuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 yaitu bahwa : 1. Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintahan Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. 2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/ kota
- 27. 1. Pembentukan danPenghapusan Pemerintah Daerah Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota ditetapkan dengan Undang – Undang. Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Penghapusan dan Penggabungan daerah beserta akibatnya ditetapkan dengan undang – undang.
- 28. Penyelenggaraan fungsi pemerintahanbersifat khusus untuk kepentingan nasional, pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi /kabupaten/kota. a. Pembagian Urusan Pemerintahan Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi: 1. Politik luar negeri 2. Pertahanan 3. keamanan 4. Yustisi 5. Moneter dan fiskal nasional 6. Agama
- 29. b. Urusan PemerintahDaerah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, enkuntabilitas, dan efisisen dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
- 30. 1. Urusan wajibdan urusan pilihan pemerintahan daerah provinsi antara lain : Urusan wajib merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi 16 buah urusan. Urusan pilihan Urusan pilihan meliputi : a. Urusan pemerintahan secara nyata b. Berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 31. 2. Urusan wajibdan urusan pilihan pemerintahan daerah kabupaten atau daerah kota antara lain : Urusan wajib merupakan urusan yang berskala kabupaten atau kota meliputi 16 buah urusan. Urusan pilihan Urusan pilihan meliputi : a. Pemerintahan yang bersifat nyata b. Berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 32. c. Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum penyelenggaraan Negara terdiri atas : 1. Asas kepastian hukum 2. Asas tertib penyelenggaraan negara 3. Asas kepentingan umum 4. Asas keterbukaan 5. Asas proporsionalitas 6. Asas profesionalitas 7. Asas akuntabilitas 8. Asas efisiensi 9. Asas efektivitas
- 33. Penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi. • Desentralisasi Adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada otonom untuk mengtur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- 34. 2. PEMERINTAH DAERAH DAERAH dipimpin oleh KEPALA DAERAH PROVINSI KABUPATEN KOTA dipimpin oleh dipimpin oleh dipimpin oleh GUBERNUR BUPATI WALI KOTA Setiap kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Kewajiban kepala daerah: 1. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada Pemerintah. 2. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. 3. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
- 35. A. Perangkat Daerah PROVINSI: PROVINSI: •Sekretariat daerah •Sekretariat DPRD •Dinas daerah •Lembaga teknis daerah KABUPATEN/KOTA •Sekretariat daerah •Sekretariat DPRD •Dinas daerah •Lembaga teknis daerah •Kecamatan •Kelurahan Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Tugas dan kewajiban : membantu menyusun kebijakan dan mengkoordinasik an dinas & lembaga teknis daerah Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Tugas: menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas & fungsi DPRD, penyedia tenaga ahli. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dipimpin oleh camat. Tugasnya memperoleh limpahan sebagian wewenang dari Bupati/Walikota guna menyelesaikan sebagian urusan otonomi daerah. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dipimpim oleh lurah. Tugasnya memperoleh limpahan dari Bupati/Walik ota
- 36. B. Kepegawaian Daerah Manajemen pegawai negeri sipil daerah meliputi: Penempatan formasi Pengadaan Pengangkatan Pemindahan Pemberhentian Penetapan pensiun Gaji Tunjangan Kesejahteraan Hak dan kewajiban kedudukan hukum Pengembangan kompetensi Pengendalian jumlah Pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur.
- 37. 3. DPRD (DewanPerwakilan Rakyat Daerah) Pengertian: DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara an pemerintahan daerah. DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. DPRD mempunyai hak: a) Interpelasi b) Angket c) Menyatakan pendapat Alat kelengkapan DPRD terdiri atas: a. Pimpinan b. Komisi c. Panitia musyawarah d. Panitia anggaran e. Badan Kehormatan f. Alat kelengkapan lain yang diperlukan
- 38. 3. Pilkada (PilihanKepala Daerah) Kepala daerah dan wakilnya dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50%, akan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Bila tidak terpenuhi, pasangan yang mendapat suara 25% dan suaranya terbesar maka dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Namun, DPR dalam sidang paripurna 25 September lalu memutuskan Pilkada dilaksanakan secara tidak langsung atau melalui DPRD. Kemudian Presiden SBY berencana mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada langsung. Perppu tersebut berisi bahwa Pilkada langsung tetap dilanjutkan namun dengan sejumlah perbaikan-perbaikan. Gubernur dan wakilnya akan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan Bupati + wakil dan Wlikota + wakil akan dilantik oleh gubernur.
- 39. a. Perda danPerkada Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan DPRD Perda adalah penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, tidak boleh bertentangan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi. Masyarakat berhak memberi masukan secara lisan atau tertulis. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat.
- 40. b. Perencanaan Pembangunan Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota sesuai kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 41. c. Keuangan Daerah Penyelenggaran pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal bila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan, antara lain berupa : 1. Kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah 2. kewenangan memungut & mendayagunakan pajak 3. hak untuk mengelola kekayaan daerah 4. hak mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional Dalam Undang-undang yang mengatur keuangan negara, kekuasaan pengelolaan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/ bupati/ walikota untuk dilimpahkan kepada para pejabat perangkat daerah guna mengelola keuangan daerah.
- 42. d. Sumber PendapatanDaerah Sumber pendapatan daerah didapat dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (ex : hasil pajak daerah, retribusi daerah,dll) 2) Dana Perimbangan (ex : dana bagi hasil, dana alokasi umum & khusus) 3) Pendapatan lain yang sah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah
- 43. e. Kerja samadan Perselisihan Kerjasama suatu daerah dengan pihak lain, harus dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi, dan saling menguntungkan. Apabila terjadi suatu perselisihan pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka gubernur yang akan menyelesaikannya. Bila perselisihan itu terjadi antarprovinsi, dan provinsi dengan kab./kota yang sewilayah atau tidak sewilayah, maka Menteri Dalam Negeri yang akan menyelesaikannya, dan keputusan gubernur atau MDN tersebut bersifat final.
- 44. f. Kawasan Perkotaan Kawasan perkotaan dapat berbentuk : Kota sebagai daerah otonom yang dikelola oleh pemerintahan kota Bagian dari kabupaten yang memiliki ciri perkotaan Bagian dari dua/lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan Dalam perencaan, pembangunan, dan pengelolaan perkotaan, pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat
- 45. g. Desa Dalam pemerintahan daerah kab/ kota, dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa. Pemerintah desa terdiri kepala desa dan perangkat desa (sekretaris desa, kepala dusun, dll) Badan permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa, seperti : Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), PKK, Karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Desa juga dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan desa, dan mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa atas keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati/ Walikota melalui camat.
- 46. h. Pembinaan danPengawasan Pembinaan kepada pemerintahan daerah dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pembinaan tersebut meliputi : 1. pemberian pedoman & standar pelaksanaan urusan pemerintahan 2. bimbingan, supervisi, dan konsultasi urusan pemerintahan 3. pendidikan dan pelatihan 4. perenanaan, pengembangan, & evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan Pengawasan terhadap pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku.
- 47. i. Pertimbangan Otonomi Presiden membentuk suatu dewan yang diketuai Menteri Dalam Negeri, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah.
- 48. j. Ketentuan lain-lain Adapula daerah yang diberi status istimewa dan diberi otonomi khusus, baik karena hak asal-usulnya maupun sejarahnya, baik yang dibentuk maupun hanya sekedar diakui, baik oleh Negara Indonesia maupun oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Undang – undang ini berlaku bagi : - Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta - Provinsi Nangroe Aceh Darussalam - Provinsi Papua termasuk pemekarannya - Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta - Daerah Istimewa Bulongan - Daerah Istimewa Kalimantan Barat, dan lain-lain
- 49.