12. (6) Perolehan BKP/JKP yang Faktur Pajaknya tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak
mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli
BKP atau penerima JKP
16. (7) Pemanfaatan BKPTB atau pemanfaatan JKP
dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (6)
22. (8) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan
penerbitan ketetapan pajak
23. (9) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan
dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu
dilakukan pemeriksaan
24.
25. (10) Perolehan BKP selain barang modal atau JKP
sebelum PKP berproduksi sebagaimana dimaksud
pada pasal 9 ayat (2a)
PASAL
9
(2a)
26. (11) Perolehan BKP dan/atau perolehan JKP yag
atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan
PPN atau mendapat fasilitas PPN dibebaskan
sebagaimana dimaksud dalam Ps 9 ayat (5) dan Ps
16B ayat (3).
27. Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain
melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan
penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan
yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari
pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang
terutang pajak.
PASAL
9
(5)
