1. Kelompok
 ANJAR PANGESTI
 ARDIAH WULANDARI
 EGA SAVITRI
 DILA PUTRI ANDRIANA
 EKA OKTAVIA
NOVITA.D

2. UNDANG- UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
A.Pengantar
Amandemen tidak dimaksudkan mengganti sama sekali UUD
1945, akan tetapi merupakan suatu prosedur penyempurnaan UUD
1945. Hal mendasar bagi pentingnya amandemen UUD 1945
adalah tidak adanya sistem kekuasaan terutama pada ekuasaan
eksekutif.
B. Hukum Dasar Tertulis
Hukum dasar meliputi 2 macam, yaitu hukum dasar tertulis
(undang- undang dasar ) dan hukum dasar tidak tertulis (convensi).
Oleh karena sifatnya tertulis maka UUD tidak mudah berubah.
Jadi prinsip mekanisme dan dasar setiap sistem pemerintahan
diatur dalam UUD. UUD 1945 hanya memuat 37 pasal, lainnya
hanya pasal peralihan & tambahan yang mengandung makna :
1) UUD hanya memuat aturan- aturan pokok. Garis- garis
besar instruksi kepada pemerintah & penyelenggara negara.
2) Sifatnya supel ( elastic) bahwa masyarakat itu terus
berkembang, dinamis sesuai perkembangan zaman. Kita harus
menjaga agar UUD tidak ketinggalan zaman.

3. Menurut Padmowahyono, kegiatan negara
dikelompokan mjd 2, yaitu:
1) Penyelenggara kehidupan negara
2) Penyelenggara kesejahteraan sosial.
Bedasarkan pengertian tsb, sifat UUD 1945 adalah, sbb :
 Oleh karena sifatnya tertulis maka rumusannya jelas,
merupakan hukum positif yg mengikat pemerintah sebagai
penyelenggara negara, maupun setiap warga.
Memuat aturan- aturan pokok yg setiap kali harus
dikembangkan sesuai perkembangan zaman, serta HAM.
 Memuat norma- norma, aturan serta ketentuan yg harus
dilaksanakan.
UUD 1945 merupakan peraturan hukum positif yg
tertinggi, disamping itu sebagai alat kontrol norma- norma
hukum positif.

4. C. Hukum Dasar Tidak Tertulis
Convensi mempunyai sifat- sifat sbb :
 Merupakan kebiasaan yg berulang kali dan
terpelihara dlm praktek penyelenggara negara.
 Tidak bertentangan dgn UUD & berjalan sejajar.
 Diterima oleh seluruh rakyat.
 Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan
sebagai aturan dasar yg tidak terdapat dlm UUD.
Contoh convenci:
Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah
& mufakat. Berdasarkan pasal 37 ayat (1) & (4)
UUD 1945, segala keputusan MPR diambil
berdasarkan suara terbanyak.

5. D. Konstitusi
Berasal dri bahasa Inggris “constituiton” atau bahasa Belanda “Constitutie” yg
artinya UUD. Pengertian konstitusi mempunyai arti lebih luas dari pada pengertian UUD(
meliputi konstitusi tertulis saja). Sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak tercakup dalam
UUD.
E. Struktur Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945
1) Demokrasi Indonesia sebagaiman Dijabarkan dlm UUD 1945 Hasil amandemen
2002
Demokrasi sbg sistem pemerintahan dari rakyat, rkyat sebagai asal mula kekuasaan
negara sehingga rakyat ikut serta dalam pemerintah utk mewujudkan suatu cita- citanya.
Demokrasi di Indonesia mengakui kebebasan & persamaan hak, perbedaan serta
keberagaman.
Sistem pemerintahan Demokrasi mengadung unsur- unsur:
Keterlibatan warganegar dlm pembuatan keputusan politik.
Tingkat persamaan tertentu diantara warganegara.
Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yg diakui & dipakai oleh warganegara.
Suatu sistem perwakilan
Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas

6. •Demokrasi mengadung ciri patokan yaitu ide
bahwa warganegara terlibat dalam pembuatan
keputusan politik, baik secara langsung maupun
tidak. Konsep Montesquieu Supra Struktur
Politik meliputi Legeslatif, Eksekutif & Yudikatif.
Lembaga negara dan alat perlengkapan negara
yg beda di bawah UUD 1945, yaitu:
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden
Mahkamah Agung
Badan Pemeriksa Keuangan

7. Infra Struktur Politik terdiri atas 5 komponen yaitu:
Partai Politik
Golongan ( yg tdk berdasarkan pemilu)
Golongan Penekan
Alat Komunikasi Politik
Tokoh- tokoh politik
Penjabaran Demokrasi menurut Uud 1945 dalam sistem
Ketatanegaraan Indonesia pasca Amandemen 2002
Penjabaran demokrasi dlm ketatanegaraan Indonesia dpt
ditemukan dlm konsep demokrasi yg terdapat dlm
pembukaan UUD 1945. Rumusan kedaulatan di tangan rakyat
menunjukan bahwa kedudukan rakyatlah yg tertinggi &
paling sentral. Rakyat adlh asal mula kekuasaan dan tujuan
kekuasaan negara.

8. Konsep Kekuasaan
1) Kekuasaan Tertinggi di Tangan Rakyat
a) Pembukaan UUD 1945 Alenia IV
“.....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu UUD RI yg berkedaulatan
rakyat...”
b) Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945
“ negara yg berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas
kerakyatn & permusyawaratan perwakilan”
c) UUD 1945 Pasal 1 ayat 1
“ Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yg
Berbentuk Republik”
d) UUD 1945 pasal 1 ayat (2)
“ Kedaulatan adlh ditangan rakyat & dilakukan
menurut UUD”

9. 2. Pembagian Kekuasaan
Pembagian kekuasaan menurut demokrasi
yang tercantum dalam UUD 1945 adalah sbb :
a. Kekuasaan Eksekutif didelegasikan kepada Presiden
Pasal 4 ayat 1 UUD 1945
b. Kekuasaan Legislatif didelegasikan kepada presiden DPR
dan DPD pasal 5 ayat 1,pasal 19 dan pasal 22C UUD
1945
c. Kekuasaan yudikatif didelegasikan kepada MA pasal 24
ayat 1 UUD 1945
d. Kekuasaan Inspektif atau pengawasan didelegasikan
kepada BPK dan DPR.
e. Dalam UUD 1945 hasil amandemen tidak ada
kekuasaan Konsultatif yang dalam UUD lama
didelegasikan kepada DPA.

10. 3.Pembatasan Kekuasaan
Menurut konsep UUD 1945,pembatasan kekuasaaan dapat dilihat melalui proses 5
tahunan kekuasaan sbb:
a. pasal 1 ayat 2 UUD 1945,kedaulatan ditangan rakyat….”. Kedaulatan
politik rakyat dilaksanakan lewat pemilu untuk membentuk MPR dan DPR
setiap 5 tahun sekali.
b. MPR memiliki kekuasaan melakukan perubahan terhadap UUD,melantik
presiden dan wakil presiden.
c.Pasal 20 ayat 1 memuat “DPR memiliki fungsi pengawasan,yang berarti
melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dijalankan
oleh presiden dalam jangkka waktu 5 tahun.
d.Rakyat kembali mengadakan pemilu setelah membentuk MPR dan DPR .
Dalam pembatasan kekuasaan menurut konsep mekanisme 5 tahunan
kekuasaan menurut UUD 1945 mencakup antara lain :
• Periode kekuasaan
• Pengawasan kekuasaan
• Pertanggungjawaban kekuasaan.

11. A.Konsep Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan menurut UUD 1945 adalah sbb :
1.penjelasan UUD 1945 tentang pokok pikiran ke III,yaitu..”Oleh
karena itu sistem negara yang terbentuk dalam UUD 1945 harus
berdasar atas kedaulatan rakyat dan atas
permusyawaratanperwakilan.
2. putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak misalnya
pasal 7B ayat (7).
Konsep pengambilan keputusan yang dianut dalam hukum tata
negara Indonesia adalah berdasarkan :
1.keputusan didasarkan pada suatu musyawarah sebagai
asasnya, artinya segala keputusan yang diambil sejauh mungkin
diusahakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2.Namun demikian jikalau mufakat itu tidak tercapai,maka
dimungkinkan pengambilan keputusan itu melalui suara
terbanyak.

12. B.Konsep pengawasan
Konsep pengawasan menurut UUD 1945 ditentukan sebagai berikut :
1. Pasal 1 ayat 2,”kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan
menurut UUD. Disebutkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi namun
dilaksanakan dan didistribusikan berdasarkan UUD. Sedangkan UUD yang lama
(belum diamandemen) menjelaskan MPR memiliki kekuasaan tertinggi sebagai
penjelmaan kekuasaan rakyat.
2. Pasal 2 ayat 1,”MPR terdiri atas DPR dan DPD, maka hasil
amandemen MPR dipilih melalui pemilu.
3.Penjelasan UUD 1945 tentang DPR, disebut “…. Kecuali itu anggota-
anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota MPR. Oleh karena itu DPR
senantiasa mengawasi tindakan presiden.
Berdasarkan ketentuan di atas mak konsep pengawasan menurut demokrasi
Indonesia tercantum dalam UUD 1945 pada dasarnya :
1.Dilakukan oleh seluruh warga negara. Karena kekuasaan di dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia adalah ditangan rakyat.
2. Secara formal ketatanegaraaan pengawasan berada pada DPR.

13. C. Konsep Partisipasi
1. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945,” Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya,”
2. Pasal 28 UUD 1945,” Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul,mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dsb
ditetapkan “.
3.Pasal 30 ayat 1 UUD 1945, “ Tiap-tiap warga negara berhak dan
wajib dalam usaha pembelaan negara”.
Demokrasi Indonesia yang tertuang dalam UUD
1945 mengandung pengertian bahwa rakyat adalah unsur
sentral,oleh karena itu pembinaan dan pengembangannya harus
ditunjang oleh adanya orientasi yang baik.

14. 2. Sistem Pemerintahan Negara Menurut UUD 1945
Hasil Amandemen 2002
• 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara Indonesia :
a. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum
Negara Indonesia tidak berdasarkan kekuasaan belaka, hal ini
mengandung arti bahwa negara ( termasuk pemerintah dan lembaga
negara lainnya) dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi
oleh peraturan hukum dan dipertanggungjawabkan secara hukum.
b. Sistem Konstitusional,
Sistem ini memberikan penegasan bahwa cara pengendalian
pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi yang
dengan sendirinya oleh ketentuan-ketentuan hukum lain merupakan
produk konstitusional , ketetapan MPR , UU dsb.
c. Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan rakyat
menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002 kekuasaan teringgi
ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD ( Pasal 1 ayat 2 ),
berarti terjadi reformasi kekuaaan tertinggi dalam negara.

15. d. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi
disamping MPR dan DPR
Menurut UUD 1945 sebelum diamandemen : ”Dibawah
MPR,presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi.
Dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kekuasaan dan
tanggung jawab ditangan presiden.
Presiden merupakan pemerintahan tertinggi disamping MPR dan
DPR,karena dipilih langsung oleh rakyat UUD 1945 (Pasal 6A ayat 1 ).
e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
Presidenn harus bekerja sama dengan dewan,tetapi
presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan artinya kedudukan
presiden tidak tergantung pada dewan.
f. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak
bertanggung jawab kepada DPR
Presiden dalam melaksankan tuagas pemerintahannya
dinbantu oleh menteri-menteri ( pasal 17 ayat 1 ), presiden mengangkat
dan memberhentikan menteri-menteri (pasal 17 ayat 2 )
g. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
Presidenn dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung
meskipunn demikian kepala negara tidak bertanggung jawab kepada
DPR,ia bukan diktator ( tidak tak terbatas )

16. 3.Negara Indonesia adalah
Negara Hukum
Ciri-ciri Negara hukum adalah :
a. Pengakuan dan perlindungan HAM yang
mengandung persamaan dalam bidang
politik,hukum,sosial,ekonomi dan kebudayaan.
b. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh
kekuasaan dan kekuataan lain dan tidak memihak
c. jaminan kepastian hukum,yaitu jaminan bahwa
ketentuan hukumnya dapat dipahami,dilaksanakan,dan aman
dalam melaksanakannya.
Dinegara Indonesia dijamin aanya perlndungan HAM
berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, bukan
kemauan seseorang yang menjadi dasar kekuasaan

17. F.Isi Pokok Batang Tubuh UUD 1945
Hasil Amandemen 2002
UUD 1945 hasil amandemen 2002 memuat 37 pasal dibagi menjadi 26 bab 3 pasal
aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.
1.Bentuk dan kedaulatan ( bab 1 )
Pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwa negara adalah negara kesatuan yang
berbentuk republik. Bentuk negar ialah negara kesatuan,bentuk pemerintahan
Indonesia adalah republik, presiden sebagai kepala negara dipilih dari dan oleh rakyat.
Pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dilaksanakan menurut
UUD. Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat dan kekuasaan tertinggi dijalankan
sepenuhny a oleh rakyat menurut UUD
2. MPR (bab 2)
Dalam pasal 2 UUD 1945 : MPR terdiri atas DPR dan DPD. Kewenangan MPR
berubah bukan lagi sebagai pemilik kekuasaan tertinggi melainkan terbatas melalui 3
hal, ayat 1 MPR mengubah dan menetapkan UUD.ayat 2 MPR melantik presiden dan
wakil presiden,ayat 3 MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden.

18. 3. Kekuasan pemerintahan Negara (bab 3)
Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa
presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan
menurut UUD 1945. Presiden dalam mewajibkan
kewajibannya dibantu oleh wakil presiden ( pasal
4 ayat 2 ). Dalam melaksanakan tugasnya
presiden dapat mengajukan rancangan UUD
kepada DPR,pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Presiden
menetapkan peraturan pemerintah dalm
menjalankan UU sebagaimana mestinya.

19. 4. Kementerian Negara (Bab V UUD
1945)
Dalam pasal 17 UUD 1945 hasil
amandemen 2002 ditegaskan bahwa Presiden
dibantu oleh menteri-menteri ayat (1), dan
Menteri-menteri itu diangkat dan dihentikan
oleh Presiden ayat (2), Menteri-menteri itu
membidangi urusan tertentu dalam
Pemerintahan ayat (3).

20. 5. Pemerintahan Daerah (Bab VI)
Disebutkan dalam pasal 18 UUD 1945
mengatur tentang pemerintahan daerah. Ayat
(1) menjelaskan bahwa negara Republik
Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi,
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten
dan kota,yang tiap- tiap provinsi, kabupaten,
dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah
yang diatur dengan undang-undang.

21. • Asas otonomi
Pasal 18 ayat 2 mengatur otonomi
pemerintahan daerah,ayat 4 gubernur,bupati dan
wali kota sebagai kepala pemerintahan provinsi
dipilih secara demokratis.Ayat 5 pemerintahan
daerah memiliki otonomi seluas-luasnya.Ayat 6
dalam mewujudkan otonomi daerah pemerintah
berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan lainnya.Ayat 7 susunan dan tata cara
penyelenggaran dan pemerintahan diatur dalam
suatu UU.

22. 6. Dewan Perwakilan Rakyat (Bab VII)
Mengenai DPR diatur dalam pasal 19
sampai dengan pasal 22 UUD 1945. Susunan
DPR ditetapkan dalam Undang-undang, dan
DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
(pasal 19). Mengingat Keanggotaan DPR
merangkap keanggotaan MPR, maka
kedudukan dewn ini adalah kuat dan oleh
karena itu tidak dapat dibubarkan oleh
Presiden yang memegang kekuasaan tertinggi
dalam pemerintahan negara.

23. 7.Dewan Perwakilan Daerah (Bab VIIA)
DPD ikut membahas rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah,hubungan pusat dan
daerah ,pembetukan ,pemekaran, dan
penggabungan daerah ,pengelolaan SDA
serta memberikan pertimbangan pada DPR
atas RAPBN dan RUU yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan dan agama pasal 22D ayat
(2).

24. 8.Pemilihan Umum (Bab VIIB)
Pemilihan umum dilakukan secara
lansung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil setiap 5 tahun sekali dalam pasal 22E
ayat (1).
Pemilu untuk memilih anggota
DPR,DPD, Presiden dan Wakil Presiden
serta DPR daerah dalam pasal 22E ayat(2).

25. a.Peserta Pemilihan Umum dari Perseorangan
(1) Dukungan pada ayat(1) sekurang-
kurangnya 25% dari jumlah kabupaten
(2) Untuk menjadi anggota DPR dari
perseorangan harus memenuhi syarat
(3) Persyaratan yang dimaksud ayat(1) dan
(2) melalui tandatangan dan foto copy
KTP
(4) Pendukung tidak boleh memberi
dukungan lebih dari satu orang

26. b.Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi
1.Daerah Pemilihan
Menurut pasal 46 UU RI No 12
tahun 2003. daerah ditentukan :
(1)Pemilihan Umum untuk memilih
anggota DPR,DPRD provinsi,dan DPRD
kabupaten.
(2)Penetapan daerah pemilihan anggota
DPR,DPRD provinsi,dan DPDR Kabupaten
ditentukan oleh KPU dengan alokasi 3
sampai 12 kursi.

27. 2.Jumlah Kursi
Ditetapkan dalam pasal 21 jumlah
kursi DPR sebanyak 560 kursi .
Selanjutnya penetapan jumlah kursi
dibagi atas :
- jumlah kursi anggota DPRD provinsi
dalam pasal 23.
- jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten
dalam pasal 26.

28. 9.Hal Keuangan (Bab VIII)
Dalam pasal 23 ditegaskan
anggaran belanja dan anggaran
pendapatan negara ditetapkan tiap-tiap
tahun dengan UU secara terbuka dan
bertanggung jawab.
Hal ini merupakan hak DPR untuk
mengadakan pengawasan keuangan dan
untuk memeriksa tanggung jawab
keuangan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).

29. 10.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Diatur di pasal 23E ayat(1)
1.Hasil pemeriksaan diserahkan pada
DPR,DPRD,dan DPD
2.Hasil Pemeriksaan ditindaklanjuti oleh
Lembaga perwakilan
3.Fungsi BPK saat reformasi yang sangat
penting yaitu memberantas KKN

30. 11.Kekuasaan Kehakiman (Bab IX )
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
Mahkamah Agung dan bidang peradilan di
bawahnya .Berwenang mengadili pada
tingkat kasasi ,menguji peraturan
perundangan, dan mempunyai wewenang
lain yang diberikan undang-undang.

31. 12.Wilayah Negara (Bab IXA)
Pasal 25A UUD 1945 hasil
amandemen 2002,menurut ketentuan NKRI
adalah sebuah negara kepulauan yang
berciri nusantara dengan wilayah yang
batas-batas dan hak-haknya ditetapkan
dengan UU.

32. 13.Warga negara dan penduduk (Bab X)
Dalam pasal 26 UUD 1945 , warga
negara Indonesia adalah orang-orang
Indonesia asli orang bangsa lain yang
disahkan dengan UU sebagai warga
negara.
Adapun hak-hak warga negara
tercantum dalam pasal 28 UUD 1945
bahwa kemerdekaan berserikat,
berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

33. 14. Agama (Bab XI)
Dalam pasal 29 UUD 1945 diatur perihal keyakinan
kewarganegaraan dalam kehidupan keagamaan sbb :
1.) Negara berdasarkan atas Ketuhanan YME (Pasal
29 ayat 1).
2.) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut
agamanya masing-masing dan kepercayan itu (pasal 29
UUD 1945 ayat 2).

34. 15. Pertahanan dan Keamanan Negara (Bab XII)
Pasal 30 UUD 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan
wajib ikut sertadalam usaha pembelaan negara.
16. Pendidikan dan Kebudayaan (Bab XIII)
Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Suatu rencana
pembangunan negara itu masalah pendidikan diIndonesia, tidak saja
merupakan tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga merupakan
tanggung jawab seluruh orang tua dan masyarakat.
Tentang Kebudayaan
Dalam pasal 32 secara eksplisit diatur tentang kebudayaan, mengingat
bangsa Indonesia terdiri atas berbagai etnis dan beraneka ragam
kebudayaan. Dalam hubungan ini negara wajib memajukan kebuyaan
ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam
memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya

35. 17. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Bab XIV)
Pasal 33 dikembangkan dengan lebih memperjelas paradigma
perekonomian nasional, walaupun ditengah-tengah persaingan global,
krisis dunia namun bangsa Indonesia tetap menekankan prinsip moral
ekonomi yaitu asas kemakmuran bangsa. Kemudian dalam pasal 34 UUd
1945 hasil amandemen ini menegaskan tentang nasib warga bangsa yang
miskin.
18. Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
(Bab XV)
Jika kita cermati pasal 35-36c maka mutlak penting bagi kita untuk
mengembangkan persatuan dan kesatuan nasional terutama melalui jalur
pendidikan, seperti dikembangkannya mata pelajaran PPKN, kuliah
pancasila diperguruan tinggi serta KWN

36. 19. Perubaahn UUD 45 (bab XVI)
Pasal terakhir UUD 45 hasil amandemen memuat tentang perubahan UUD
terutama mengingat agar UUd itu senantiasa sesuai dengan perkembangn
zaman dan anspirasi masyarakat. Pasal 37 memuat 5 ayat tentang
perubahan UUD.
G. Hubungan Antara Lembaga-Lembaga Negara berdasarkan UUD
45
`
1. Hubungan Antara MPR dan Presiden
MPR sebagai pemegangan kekuasaan tinggi sebagai wakil rakyat
sesuai dg UUD45 (pasal1, ayat2), disamping DPR dan presiden. Namun
demikian perlu dipahami bahwa oleh karena presiden tidak diangkat oleh
MPR, maka presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR melainkan
kepada rakyat Indonesia sesuai dengan ketentuan UUD.

37. 2. Hubungan Antara MPR dan DPR
MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, dan anggota-anggota DPR yang
dipilih melalui pemilu. Dengan demikian maka seluruh anggota MPR
menurut UUD 45 dipilih melalui pemilu.
MPR mempunyai tugas yang sangat luas, melalui wewenang DPR, MPR
mengemudikan pembuatan UU serta peraturan lainnya agar UU serta
peraturan-peraturan itu sesuai dg UUD 45. melalui wewenang DPR ia juga
menilai dan mengawasi wewenang lembaga2 lainnya.
3. Hubungan antara DPR dan Presiden
Sebagai sesama lembaga dan sesama anggota badan legislatif maka DPR
dan presiden bersama2 mempunyai tugas :
a. membuat UU (pasal5, ayat1, 20 & 21)
b. menetapkan UU tentang anggaran pendapatan dan belanja
negara (pasal23, ayat1).

38. Menbuat UU berarti menentukan kebijakan politik yang diselenggarakan oleh
presiden (pemerintah).
Bentuk kerjasama antara DPR dan presiden tidak bole mengingkari partner
legislatifnya. Presiden harus memperhatikan, mendengarkan, berkonsultasi,
dan dalam banyak hal, memberikan keterangan2 serta laporan2 kpd DPR dan
meminta pendapatnya
4. Hubungan Antara DPR dan Menteri2
Hubungan kersasama antara presiden dan DPR harus dilaksanakan dalam hal
DPR menyatakan keberatannya terhadap kebijaksanaan menter2. dalam hal
ini sudah sewajarnya presiden mengganti menteri yang bersangkutan tanpa
membubarkan kabinet. Sudah terang bahwa DPR tidak boleh main mosi tidak
percaya, melainkan secara serius harus memberikan pertimbangan kepada
presiden dan sebaliknya presiden tidak boleh bersitegang, tidak mau
memperhatikan DPR yang telah diberikannya dengan sungguh2 berdasarkan
yang objektif.

39. 5. Hubungan Antara Presiden dg Menteri2
Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri2 negara (pasal 17 ayat2) dan
menteri2 itu formal tidak bertanggung jawab kepada DPR, akan tetapi tergantung
kepada presiden. Mereka adalah pembantu presiden (pasal 17 ayat 1). Meskipun
kedudukan para menteri negara tergantung kepada presiden, mereka bukan
pegawai tinggi biasa, oleh karena itu menteri2lah yang terutama menjalankan
pemerintahan dalam prakteknya.
6. Hubungan Antara MA dg Lembaga Negara Lainnya
Dalam pasal 24 ayat1 UUD45 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakuakn
oleh sebuah mahkamah agung dll badan kehakiman menurut susunan dan
kekuasaan badan2 kehakiman tersebut diatur menetapkan hubungan antara
mahkamah agung dg lembaga2 lainnya. Dalam penjelasan UUD45 disebutkan
bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan pemerintah ataupun kekuasaan
serta kekuatan lainnya. Berhubung dg itu harus diadakan jaminan dalam bentuk
UUD45 tentang kedudukan para hakim, sebagai syarat mencapai suatu keputusan
yang seadil2nya.

40. Negara republik Indonesia adalah negara yang
berdasarkan atas hukum yang berdasarkan pancasila.
Berhubung dg itu kekuasaan kehakiman adalah
kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan berdasarkan pancasila.
Dalam proses reformasi dewasa ini MA merupakan
ujung tombak terutama memberantas KKN untuk
mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagaimana
dianamankan tap No. XI/MPR/1998. MA harus bebas
dari pengaruh kekuasaan ataupun lainnya

41. 7.Hubungan Antara BPK dengan DPR
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bertugas
memeriksa langsung tanggung jawab tentang keuangan
negara dan hasil pemeriksaannya itu diberitahukan kepada
DPR.Undang-Undang No. 5 tahun 1973 tentang Badan
Pemeriksaan Keuangan.
BPK bertugas untuk memeriksa tanggung jawab
pemerintah tentang keuangan negara dan memeriksa
semua pelaksanaan APBN. BPK berwenang meminta
keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang,
badan/instansi Pemerintah atau badan swasta, sepanjang
tidak bertentangan dg Undanng-Undang.

42. H. Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang
Dasar 1945
1. Hak-Hak Asasi Manusia dan Permasalahannya.
Hak-hak asasi manusia sebagai gagasan,
paradigma serta kerangkavkonsepyual tidak lahir
mendadak sebagaimana kita lihat dalam ‘Universal
Declaration of Human Right’ 10 Desember 1948.
Terhadap deklarasi sedunia tentang hak-hak asasi
manusia PBB tersebut bangsa-bangsa sedunia
melalui wakil-wakilnya memberikan pengakuan dan
perlindungan secara yuridis formal walaupun dalam
realisasinya juga disesuaikan dg kondisi serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

43. 2. Penjabaran Hak-hak Asasi Manusia dalam UUD 1945
Hak-hak asasi manusia sebenarnya tdk dpt dipisahkan dg
pandangan filosofis ttg manusia yg melatarbelakangi.
Menurut Pancasila hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa
dan raga,kedudukan kodrat sbg makhluk Tuhan dan Makhluk
pribadi,adapun sifat kodratnya sbg makhluk individu dan
makhluk sosial.
Berdasarkan pada tujuan negara sbg terkandung dlm
Pembukaan UUD 1945,negara Indonesia menjamin dan
melindungi hak-hak asasi manusia para warganya terutama
dlm kaitannya dg kesejahteraan hidup baik jasmani maupun
rohani,antara lain berkaitan dg hak-hak asasi bidang politik,
ekonomi, sosial, kebudayaan, Pendidikan dan agama, dapat
dilihat dalam pasal 28A-28J.

44. UU No. 39 tahun 1999 tersebut terdiri atas 105 pasal
yang meliputi macam Hukum asasi, perlindungan hak asasi,
pembatasan terhadap kewenangan pemerintah serta
KOMNAS HAM yang merupakan lembaga pelaksana atas
perlindungan hak-hak asasi manusia.
Dg diundangkannya UU.No.39 tahun 1999 ttg hak-hak
asasi manusia tsb bangsa Indonesia telah masuk pada era
baru terutama dlm menegakkan masyarakat yg demokratis yg
melindungi hak-hak asasi manusia.
Terlepas dr berbagai macam kelebihan dan
kekurangannya, bagi kita merupakan suatu kemajuaan yg
sangat berarti, krn bangsa Indonesia memiliki komitmen yg
tinggi atas jaminan serta penegakan hak-hak asasi manusia.