2. PERADILA
N UMUM
■ Peradilan umum merupakan
salah satu lembaga pelaksana
kekuasaan kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan pada umumnya.
Pada umumnya, jika rakyat
melakukan suatu pelanggaran
atau kejahatan, maka menurut
peraturan dapat dihukum atau
dikenakan sanksi dan akan diadili
dalam lingkungan peradilan
umum. Saat ini peradilan umum
diatur berdasarkan UU No.2
tahun 1986 (Lembaran Negara
No. 20 tahun 1986). Lembaga
yang termasuk dalam peradilan
umum adalah Pengadilan Negeri
dan Pengadilan Tinggi.
4. 1. PENGADILAN NEGERI
■ Pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan negeri, yaitu suatu pengadilan
umum yang berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara
dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk
semua golongan penduduk (warga negara dan orang asing).
■ Kedudukan pengadilan negeri adalah di ibu kota kabupaten/kota dan daerah
hukumnya meliputi kabupaten/kota. Penempatan kejaksaan negeri pada tiap-
tiap pengadilan negeri adalah sebagai alat pemerintah yang bertindak sebagai
penuntut umum dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum.
■ Perkara-perkara dalam pengadilan negeri secara umum diadili oleh majelis
hakim yang terdiri atas satu hakim ketua dan dua hakim anggota, dibantu oleh
seorang panitera. Kecuali untuk masalah/perkara-perkara ringan yang ancaman
hukumannya kurang dari satu tahun, contohnya, perkara pelanggaran lalu
lintas. Untuk masalah atau perkara seperti ini, persidangannya dipimpin oleh
hakim tunggal (Summier).
5. 2. PENGADILAN TINGGI
■ Pengadilan Tinggi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan
Umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding
terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi juga
merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan
mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.
■ Pengadilan tinggi biasanya hanya memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas perkara,
walaupun tidak menutup kemungkinan menggelar persidangan seperti biasa. Empat
belas hari setelah vonis pengadilan negeri merupakan tenggang waktu yang biasa
dilakukan untuk mengajukan banding.
■ Susunan anggota yang ada pada pengadilan tinggi, yaitu :
1. Pimpinan (ketua pengadilan dan wakil ketua)
2. Hakim anggota
3. Panitera
4. Sekretaris.
6. ■ Tugas dan wewenang pengadilan tinggi meliputi:
1. Memimpin pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya;
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana serta perdata di tingkat
banding
3. Memerintahkan agar mengirim berkas-berkas perkara dan surat surat untuk memberi
penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim;
4. Mengawasi perbuatan hakim pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya;
5. Memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan
negeri dalam daerah hukumnya;
6. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir serta memiliki kewenangan mengadili
antarperadilan negeri di daerah hukumnya;
7. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan
menjaga supaya peradilan itu diselenggarakan dengan cara saksama dan wajar.
7. BAGAIMANA
PERADILAN
UMUM
BERACARA
?
[PERDATA]
TAHAP
PERTAMA,
MENERIMA
PERKARA
Pengajukan (perkara)
gugatan (pasal 118
HIR)
Pembayaran panjar
biaya perkara
Pendaftaran perkara
Penetapan majelis
hakim
Pengajuan panitera
sidang
Penetapan hari sidang
(Pasal 122 HIR)
Pemangilan pengugat
dan tergugat
TAHAPKEDUA
MEMERIKSA
PERKARA
(PASAL 372 HIR)
Pemeriksaan
pendahuluan
Pembacaan gugatan
Jawaban gugatan
Replik
Duplik
Pembuktian (Pasal
137, 172 & 176 HIR)
TAHAP KETIGA
MENYELESAIKA
N PERKARA
(PASAL 178 HIR)
Kesimpulan
Putusan hakim
9. Tahap
pertama
penyelidikan
perkara
1. Penerimaan laporan atau pengaduan
2. Melakukan tindakan pertama saat terjadi peristiwa (pasal
106, 111 KUHAP)
3. Menyuruh berhenti atau memeriksa tanda pengenal
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan
dan penyitaan (Pasal 17, 20-31)
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat (Pasal
128-130, Pasal 41-42 KUHAP)
6. Mengambil sidik jari dan memotret
7. mengambil untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi
(Pasal )
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan sehubungan
dengan pemeriksaaan
9. Mengadakan penghentian penyelidikan (Pasal 109 ayat 2
KUHAP)
10. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (Pasal 8 jo Pasal 118
jo Pasal 138)
11. Menyerahkan BAP (dari kepolisian kepada jaksa) (Pasal 8
(2))
12. Kejaksaan melakukan pemeriksaan BAP, dan
memberikan penyelidikan lanjut
13. Kejaksaan menyerahkan BAP kepada pengadilan (Pasal
1 (7))
10. Tahap kedua
yaitu
penerimaan
perkara yang
terdiri dari:
1.Penyerahan BAP pada
panetra
2.Pendaftaran perkara
3.Penetapan Majelis
Hakim
4.Penunjukan panetra
sidang
5.Penetan hari sidang
6.Pemangilan pihak
13. STUDI
KASUS DAN
ANALISA
[PERADILAN
UMUM]
■ Nenek Minah yang dilaporkan oleh Tarno
alias Nono, seorang mandor PT Rumpun
Sari Antan 4 karena mengambil tiga
buah kakao seberat 3 kg dari kebun milik
PT Rumpun Sari Antan 4. Kasus tersebut
telah ditangani oleh pihak Kejaksaan
Negeri Purwokerto. Dia di dakwah telah
mengambil barang milik orang lain tanpa
izin. Akibat perbuatannya itu, nenek
Minah di jerat Pasal 362 KUHP, dengan
ancaman hukuman 6 bulan penjara.
KASUS
14. STUDI
KASUS DAN
ANALISA
[PERADILAN
UMUM]
■ Berdasarkan kasus diatas dapat diketahui
bahwa kasus tersebut merupakan kasus
pidana yang melanggar Pasal 362 KUHP
yaitu tentang pencurian. Dimana Pasal 362
KUHP yang berbunyi : ”Barangsiapa
mengambil barang sesuatu, yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain, dengan maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum, diancam karena
pencurian, dengan pidana penjara paling
lama lima tahun atau denda paling banyak
enam puluh rupiah.”
■ Objek pencurian dari kasus tersebut yaitu
tiga buah kakao milik perkebunan PT
Rumpun Sari Antan 4. Sedangkan subjek
pencuriannya yaitu nenek Minah yang
dengan sengaja mengambil kakao dari
kebun milik PT Rumpun Sari Antan 4 untuk
dijadikan sebagai bibit di kebunnya sendiri.
Sehingga nenek Minah dikenakan sanksi
ancaman hukuman enam bulan penjara.
ANALISA KASUS
