Makalah ini membahas prinsip-prinsip yang terkandung dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Batang Tubuh UUD 1945 terdiri dari 37 pasal yang membahas sistem pemerintahan, hubungan antara negara dan warga negara, serta hal-hal lain seperti bendera dan bahasa. Prinsip-prinsip utama yang terkandung meliputi negara kesatuan republik Indonesia, pengakuan hak asasi manusia, dan kerakyatan yang dipimpin ole

1. PRINSIP – PRINSIP YANG TERKANDUNG DALAM BATANG
TUBUH UNDANG – UNDANG DASAR 1945
DISUSUN OLEH :
- Putri Indriani
- Parmiati
- Lumatun Nadiroh
- Marzuki
Dosen Pengampu : Thomas Alfa Adison,M.Si
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AS-SHIDDIQIYAH
TAHUN AKADEMIK 2014 /2015
JL. Lintas Timur Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI
Sum-sel 30657

2. STAI AS-SHIDDIQIYAH PANCASILAii
KATA PENGANTAR
Puji syukurAlhamdulillahkami panjatkankehadiratAllahSWT,atasrahmatNya
kami dapat merampungkan makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah
Pancasila.
Kami berharap makalah ini dapat bermanfaat dalam mengantarkan
mahasiswa-mahasiswi dalam memahami “PRINSIP-PRINSIP YANG TERKANDUNG
DALAM BATANG TUBUH UUD 1945 ” yangmerupakansalahsatu indikator/temadari
mata kuliah Pancasila.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak THOMAS ALFA
EDISON,M.Si selakudosenpengampumatakuliahPancasilayangtelahmembimbing
kami dalam mempelajari mata kuliah Pancasila, dan rekan-rekan yang selalu
mengingatkan tugas-tugas ini dan memberikan ide-ide yang positif untuk kami.
“Tidak ada gading yang tak retak”, dengan segala kerendahan hati, kami
mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.
Lempuing Jaya, Desember 2014
Penyusun

3. STAI AS-SHIDDIQIYAH PANCASILAiii
DAFTAR ISI
HalamanDepan................................................................................................i
Kata Pengantar.................................................................................................ii
Daftar Isi ..........................................................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang................................................................................1
1.2 RumusanMasalah...........................................................................1
BAB II PEMBAHASAN
2.1 uud1945.........................................................................................2
2.2 batang tubuhundang-undangdasar1945.........................................3
2.3 batang tubuhundang-undangdasar1945........................................5
2.4 prinsip-prinsipyangterkandungdalambatangtubuhuud1945.........6
BAB III PENUTUP
3.1 KESIMPULAN..................................................................................8
3.2 SARAN ...........................................................................................8
Daftar Pustaka .................................................................................................9

4. STAI AS-SHIDDIQIYAH PANCASILA1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Ketika sebuah negara berdiri sudah pasti negara tersebut memiliki atau
merumuskan aturan-aturan hukum. Yang mana dengan aturan-aturan ini dapat
mengikatberbagai elemen baik itu pemerintah, lembaga-lembaga kenegaraan dan
masyarakat yang kita sebut dengan Undang-Undang. Begitu juga Indonesia yang
telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, telah
memilikiundang-undangyangtercantumdidalamnyapancasilayangmenjadi norma
dasar hukum nasionalDengan begitu undang-.
Sebagai dasarnegara,undang undangdasar 1945 memiliki prinsip-prinsipyang
bersifatkekal danluhurakan menjamin suatu sistem atau bentuk negara serta cara
penyelenggaraannya beserta hak-hak dan kewajiban rakyatnya. Oleh karena itu
undangundangharus diberikantempat yang tinggi di antara peraturan perundang-
undang yang lain dengan konsekuensi tidak adanya tindakan ataupun keputusan
yang bertentangan dengan undang undang dasar.1
Indonesia sebagai negara yang berbentuk Republik memberikan undang
undang dasar 1945 tempatyang tertinggi di dalam peraturan perundang-undangan
lainnya karena undang-undang dasar 1945 memiliki sifat yang luhur.2
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa Yang DimaksuddenganUUD 1945?
2. ApakahYang dimaksud batangtubuhundang-undangdasar1945?
3. BagaimanaBatang tubuhundang-undangdasar1945?
4. Apa prinsip-prinsipyangterkandungdalambatangtubuhuud1945?
1 Azyumardi Azra,Pendidikan Kewargaan Untuk Demokrasi di Indonesia, Makalah Seminar Nasional Pendidikan Kewargaan, (jakarta: 28-
29 Mei 2001) hal 77
2 Zamroni, Pendidikan untuk Demokrasi Tantangan Menuju Civil Society, (Yogyakarta: BigrafPublishing 2001) hal 92

5. STAI AS-SHIDDIQIYAH PANCASILA2
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 UUD 1945
A. PENGERTIAN UUD 1945
UUD 1945 adalah hukum dasar yang menetapkan struktur dan prosedur
organisasi yangharusdiikuti olehotoritaspublikagarkeputusan-keputusanyang
dibuat mengikat komunitas politik.
B. KEDUDUKAN UUD 1945
Sebagai sumber hukum tertinggi dan sumber segala kewenangan karena UUD
1945 itu merupakan sumber dari segala sumber hukum, sumber dari segala
kewenangan, sumber dari segala badan kenegaraan.
Fungsi UUD 1945 adalah sebagai pedoman acuan dalam penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bernegara.
C. POKOK PIKIRAN UUD 1945
1. Sepakat untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945
2. Sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia
3. Sepakatuntukmempertahankansistempresidensil (menyempurnakan agar
betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensil )
4. Sepakatuntukmemindahkan hal-hal normative yang ada dalam penjelasan
UUD 1945 kedalam pasal-pasal UUD 1945.
D. PRINSIP YANG TERKANDUNG DALAM BATANG TUBUH UUD 1945
1. Segala warga Negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan
2. Tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Kebebasan berserikat, berpendapat dan berpolitik
4. Kebebasan memeluk dan melaksanakan agama / kepercayaan
5. Hak dan kewajiban membela Negara

6. STAI AS-SHIDDIQIYAH PANCASILA3
2.2 BATANG TUBUH UNDANG-UNDANG DASAR1945
A. Pengertian Batang Tubuh UUD 1945
Arti Batang Tubuh UUD 1945 ialah peraturan Negara yang memuat ketentuan
ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan
lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu.
B. Isi Batang Tubuh UUD 1945
Batang Tubuh UUD 1945 terdiri dari:
1. 16 Bab
2. 37 Pasal, terbagi 5 bagian antara lain:
 Bentuk dan Kedaulatan Negara = pasal 1
 Lembaga Tertinggi Negara = pasal 2, 3
 Lembaga Tinggi Negara = pasal 4-15, 16, 18, 19-22
 Unsur-Unsur Kesejahteraan Negara = pasal 23, 29, 31-37
 Unsur-Unsur Pemerintahan Negara = pasal 17, 24, 25, 26-28, 30
3. 4 pasal Aturan Peralihan
4. 2 Ayat Aturan Tambahan
C. Sifat Batang Tubuh UUD 1945
Batang Tubuh UUD 1945 memiliki 3 sifat utama, yaitu:
1. Fleksibel, Elastis, dan Soepel = artinya dapat mengikuti perkembangan
zaman, kapan saja dapat berlaku, sejak dulu hingga sekarang dan sampai
kapanpun.
2. Rigid (tidak kaku) = artinya isi Batang Tubuh UUD 1945 dapat diselami
setiap warga negara Indonesia secara keseluruhan, siapa saja menjadi
WNI mampu menyelaminya.
3. Luwes (gemulai) = maksudnya dapat dilaksanakan oleh setiap warga
negara Indonesia di semua tempat, disembarang ruang dan di mana saja
dapat dipraktekkan.
D. Nilai-Nilai Instrumental dalam Batang Tubuh UUD
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Pasal 29
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
Pasal 26,Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D,
Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 30 dan
Pasal 31
3. Persatuan Indonesia
Pasal 1, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B dan Pasal 36C

7. STAI AS-SHIDDIQIYAH PANCASILA4
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.
Pasal 1 ayat 2, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7,
Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18
Pasal 18A,Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22A,
Pasal 22B dan Pasal 37
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pasal 27, Pasal 33, Pasal 34
E. Pasal-Pasal dan Penjelasan
1. Sistem Pemerintahan Negara
 penyelenggaraan pemerintahan negara berdasar 7 kunci pokok.
 Kelembagaan Negara, ialah :
- Presiden dan Wakil Presiden – Bab III
- DPA – Bab V, Pemda Bab VI
- DPR – Bab VII pasal 20
- BPK – VIII pasal 2
- MA – Bab IX pasal 29
2. Hubungan antara Negara dengan Warga Negara dan Penduduk
- Masalah warga negara – pasal 26
- Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan – pasal 27:1
- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak – pasal 27:2
- Kemerdekaan yang berserikat dan berkumpul – pasal 28
- Kemerdekaan memeluk agama – pasal 29
- Hak dan kewajiban dalam pembelaan negara – pasal 30
- Hak mendapat pendidikan dan pengajaran – pasal 31
- Kebudayaan nasional – pasal 32
- Kesejahteraan rakyat – pasal 33 dan 34
3. Hal-Hal Lain
- Bendera – pasal 35
- Bahasa – pasal 36
- Perubahan UUD – pasal 37
- Aturan peralihan – 4 pasal
- Aturan tambahan – 2 ayat

8. STAI AS-SHIDDIQIYAH PANCASILA5
2.3 BATANG TUBUH UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 37 pasal ditambah
empat pasal Aturan Peralihan dan dua ayat Aturan Tambahan , disamping
mengandung semangat dan merupakan perwujudan pokok-pokok pikiran yang
terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, juga merupakan
rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan terpadu.3[1] Yang pada dasarnya, di
dalambatang tubuhUndang-undangDasarmemuatpasal- pasal yang berisi tentang:
1. Pasal-pasal yang berisi materi pengaturan sistem pemerintahan negara
yang didalamnya termasuk pengaturantentang kedudukan ,tugas,
wewenang, dan tata hubungan dari lembaga-lembaga negara dan dan
pemerintah.
2. Pasal-pasalyang berisi materi tata hubungan antara negara dan warga
negara dan penduduknya secara timbal-balik serta dipertegas oleh
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 berisi konsepsi negara dalam
berbagai aspek kehidupan : politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam,
kearahmananegara,bangsa,danrakyat Indonesia akan bergerak mencapai
cita-cita nasionalnya.4[2]
Disampingmengandungmateri-materi tersebut,batangtubuhUndang-Undang
Dasar memuat pula hal-hal lain , seperti bendera, bahasa, dan perubahan Undang-
Undang Dasar.
Dalam hal ini sekali perlu disadari bahwa materi materi itu merupakan
kesatuan dan tercakup secara bulat dalam Batang Tubuh (dan penjelasan) Undang-
Undang Dasar 1945.5[3]
3[1] Tap-Tap MPR 1993, Undang-Undang 1945 (Jakarta :UIPPress ), hal 315.
4[2] Ibid
5[3] Soeprapto, Buku UUD1945 ( Jakarta :Pabelan 1999 ), hlm. 99

9. STAI AS-SHIDDIQIYAH PANCASILA6
2.4 PRINSIP-PRINSIPYANG TERKANDUNG DALAM BATANG TUBUH UUD 1945
Adapun yang menjadi prinsip-prinsip yang trkandung dalam Batang tubuh
Undang-Undang Dasar 1945 dapat diuraikan sebagai berikut :
1. NegaraKesatuanRepulikIndonesia
Sesuai dengan pasal 1 UUD 1945, negara kita ialah negara kesatuan yang
berbentuk Republik . Bagi negara kita tiada lain bentuk negara yang paling tepat
adalah negara Kesatuan yang bernafaskan Demokrasi, yaitu Demokrasi Pancasila.
2. Pengakuan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Pancasila
Negara Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia
adalah hak - hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Hak asasi manusia meliputi hak
hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik, dan lain-lain. Hak-hak dasar
melekat pada diri pribadi manusia dan tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain.
Barangsiapamerampashak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, dan hak milik
seseorang berarti melanggar hak kemanusiaan. 6[4]
Disamping hak asasi,terdapat kewajiban asasi. Kalau dalam masyarakat yang
individualistis,tuntutanpelaksanaanhak-hakasasi manusiasedikit berlebih-lebihan
sehingga merugikan masyarakat, maka dalam masyarakat pancasila dilaksanakan
secara seimbang sebagai manusia yang bersifat kekeluargaan.
Contoh – contoh perwujudan hak – hak asasi manusia berdasarkan pancasila
ini lebih tegas dalam pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34 Undang – Undang Dasar
1945. Sebaiknya contoh kewajiban – kewajiban asasi adalah kewajiban belajar,
kewajiban memberikan suara, kewajiban membayar pajak, kewajiban menjaga
keamanan,kewajibanmembela negara, tunduk dan taat menjalankan segala aturan
negara.7[5]
6[4] Sri Ruspita Murni. Dkk. PPKn ( Jakarta : Bumi Aksara, 2000 ), hlm. 13
7[5] Widjaja,Pedoman I Pe;laksanaan Pendidikan Pancasila Pada Perguruan Tinggi ( Jakarta:Raja
Grafindo Persada ,1995 ), hlm. 156.

10. STAI AS-SHIDDIQIYAH PANCASILA7
3. Sistem Kebudayaan Nasional
Dalam pasal 32 Undang – Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pemerintah
memajukan kebudayaan nasional. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia
mengutamakan pembinaan dan pembangunan kebudayaan Indonesia.
Unsur – unsurkebudayaanasingdapatditerimake dalamkebudayaannasional
dengansyarat lebih mengembangkan kebudayaan nasional dan tidak bertentangan
dengan Pancasila. Disamping itu karena negara kita terdiri atas banyak pulau dan
suku bangsa, mempunyai adat istiadat dan kebudayaan daerah yang beraneka
ragam, maka tidak perlu memperbandingkan perbedaan bentuk dan wujud (gatra)
yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kita, malah sebaliknya dengan
keanekaragaman tersebut akan saling melengkapi dan saling memperkaya suatu
kesatuan sebagai khasanah kebudayaan kita. Dengan demikian peri kehidupan
masyarakat akan lebih serasi yang akan menuju tingkat kemajuan dan
pengembangan (apresiasi) yang merata dan seimbang.
4. Pembelaan Negara
Seperti yang telah disinggung dalam uraian terdahulu pasal 30 Undang –
Undang 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
didalampembelaan negara. Letak kepulauan Nusantara yang strategis dan berbeda
diposisis silang sebagai suatu kesatuan pertahanan dan keamanan, berarti bahwa
ancaman salah satu segi kehidupan pada hakikatnya adlah merupakan ancaman
terhadap keutuhan bangsa Indonesia secara keseluruhan . dan oleh karenanya
Bangsa Indonesia sebagai warga negara mempunyai kewajiban untuk membela
keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu prinsip wawasan nusantara
dan ketahanan nasional perlu dikembangkan. 8[6]
8[6] Ibid, hlm.157

11. STAI AS-SHIDDIQIYAH PANCASILA8
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Dari makalah yang telah kami buat, kami menyimpulkan bahwa:
Undang-Undang Dasar adalah sebagian dari hukum dari dasar negara. Undang-
Undang Dsar adalah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-
Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan
dasar yang timbul danterpeliharadalampraktek penyelenggaraan negara meskipun
tidak tertulis.
Undang-undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari (1)
Pendahulun,(2) Batang Tubuh UUD 1945 yang terdiri 37 pasal,(3) Penjelasan UUD
1945. Dan yang dibahas pada makalah ini adalah Prinsip-prinsip yang terkandung
dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang terdiri atas :
1. Negara Kesatuan Repulik Indonesia
2. Pengakuan Hak Asasi Manusia Dalam Negara
3. Sistem Kebudayaan Nasional
4. Pembelaan Negara
 Batang Tubuh UUD 1945 ialah peraturan negara yang memuat ketentuan-
ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundang-
undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu.
 Batang Tubuh UUD 1945 berisi 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peralihan, dan 2
ayat aturan tambahan.
 Batang TubuhUUD 1945 memiliki 3sifatutama,yaitufleksibel, elastis, dan
soepel; rigid (tidak kaku); serta luwes (gemulai).
 Batang Tubuh UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen.
3.2 SARAN
Kami sangat mengharapkan kepada agar dapat memahami tentang Batang
TubuhUUD 1945 karenamerupakanaturanyangtelahditetapkanoleh negara kita.
Akan tetapi, jangan sampai pembaca terlalu larut dalam makalah kami karena
makalah kami belum dekat dari kesempurnaan maka dari itu kami sangat
mengharapkan pula kritik dan saran yang membangun agar makalah kami dapat
tersampaikan dengan baik kepada orang-orang yang membacanya.

12. STAI AS-SHIDDIQIYAH PANCASILA9
DAFTAR PUSTAKA
Soeprapto , 1999. Buku UUD 1945 . Jakarta : Pabelan
Murni,Sri Ruspita, Dkk. 2000 . PPKn . Jakarta : Bumi Aksara .
Widjaja. 1995. Pedoman I Pe;laksanaan Pendidikan Pancasila Pada Perguruan
Tinggi . Jakarta: Raja Grafindo Persada .
Tap-Tap MPR. 1993. Undang-Undang 1945. Jakarta : UIP Press