-

1. Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku
kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum
dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara
orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris,
wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.

2. Pengadilan Tinggi Agama
(Pengadilan Tingkat Banding)
Pengadilan Agama
(Pengadilan Tingkat Pertama)
Pengadilan Khusus

3. Perkawinan Ekonomi Syari’ah Kewarisan Wasiat
Hibah Wakaf
Zakat/Infaq/
Shodaqah
P3HP/
Penetapan ahli waris
Perkara lain yang
ditetapkan undang-
undang

4. 1. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan
mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan
pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing ;(vide
Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang -
Undang No. 3 Tahun 2006) ;
2. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera /
Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1)
Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3
Tahun 2006) ;

5. 1. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk
kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi
peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;
2. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi
perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan
peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan
pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan
Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum) ;
3. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang
hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta
sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama ;
4. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian
serta llain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung
RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991 ;

6.  Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sama dengan kewenangan Pengadilan Agama
dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan perkara Jinayat seperti :
1. Khamr (minum-minuman keras/napza)
2. Maisir (perjudian)
3. Khalwat
Mahkamah Syar'iyah Provinsi (pengadilan tingkat
banding)
Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota (pengadilan
tingkat pertama)

7. “Perkara Cerai Karena Kekerasan Rumah Tangga”

8. KASUS
 Susan menikah di Jakarta dengan suaminya 6
tahun yang lalu (th 2001). Dikaruniai 1 orang
putra berumur 4 tahun. Sudah lama sebenarnya
Susan mengalami kekerasan dalam rumah tangga,
Suaminya adalah mantan anak orang kaya yang
tidak jelas kerjanya apa dan sering berprilaku
sangat kasar pada Susan, seperti membentak,
berkata kotor, melecehkan dan yang terparah
adalah sering memukul. Sehingga akhirnya Susan
sering tidak tahan sampai berpikir untuk bercerai
saja. Adanya musyawarah dan pertemuan keluarga
sudah diadakan beberapa kali tapi tetap tidak
merubah prilaku suaminya tersebut. Bahkan
sedimikian parahnya dimana si suami melepas
tanggung-jawabnya sebagai seorang suami dan
ayah karena sudah 2 tahun ini si suami tidak
memberikan nafkah lahir untuk sang Istri dan
anaknya. Sampai akhirnya, Susan merasa terncam
jiwanya dimana terjadi kejadian pada bulan April
2007, Susan dipukul / ditonjok matanya sampai
biru yang berujung pada kekerasan terhadap anak
semata wayangnya juga. Setelah kejadian itu
Susan memutuskan untuk bercerai saja.
ANALISIS
 Peradilan Agama adalah peradilan yang mengatur
dan/atau menangani segala sesuatu mengenai
perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat,
infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah. Dalam
menangani kasus, Peradilan Agama menyuruh
atau menyarankan kepada penggugat untuk
menyelesaikan masalah mereka secara
kekeluargaan sebelum dibawa dan di proses ke
pengadilan secara lebih lanjut.