SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Pancasila adalah ideologi dasar bagi 
negara Indonesia. 
Terdiri dari dua kata Sanskerta: 
pañca berarti lima dan sila berarti prinsip 
atau asas. 
Pancasila merupakan rumusan dan 
pedoman kehidupan berbangsa dan 
bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebagaimana diamanatkan Proklamasi 
Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 
mencapai masyarakat yang adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila. 
Terdapat dalam Alinea kedua Pembukaan 
UUD 1945 “... Negara Indonesia, yang 
merdeka bersatu, berdaulat, adil dan 
makmur”
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia 
danseluruh tumpah darah Indonesia 
2. Memajukan kesejahteraan umum 
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 
4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial
1. Memberikan kepastian dan perlindungan 
hukum tanpa diskriminatif 
2. Menyediakan fasilitas umum yang 
memadai 
3. Menyediakan saran pendidikan yang 
memadai dan merata di seluruh tanah air 
4. Memberikan biaya pendidikan gratis 
terhadap seluruh jenjang pendidikan
5. Menyediakan infrastruktur serta sarana 
transportasi yang memadai dan 
menunjang tingkat perekonomian rakyat 
6. Menyediakan lapangan kerja yang dpat 
menyerap jumlah angkatan kerja dalam 
rangka penghidupan yang layak 
7. Mengirmkan pasukan perdamaian dalam 
rangka ikut seta berpartisipasi aktif dalam 
menjaga dan memelihara perdamaian 
dunia
 Penegesan kedaulatan rakyat dalm konteks 
negara hukum Indonesia termaktub dalam UUD 
1945 Pasal 1 Ayat (2) dan (3) 
 Ayat (2): “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar” 
 Ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum” 
 Dengan demikian, kedaulatan berada ditangan 
rakyat dan segala sikap tindakan yang dilakukan 
ataupun diputuskan oleh alat negara dan 
masyarkat haruslah didasarkan pada aturan 
hukum
 Dalam konteks negara hukum, kedaulatan rakyat 
Indonesia didelegasikan melalui peran lembaga 
perwakilan (alat kelembagaan negara) dengan 
menggunakan sistem perimbangan kekuasaan 
“check and balance” antarbadan legislatif, 
eksekutif, yudikatif. 
 Khusus untuk kekuasaan membuat UU masih 
terdapat kerjasama antara badan eksekutif dan 
legislatif. 
 Bentuk pemisahan kekuasaan dengan 
menggunakan sistem perimbangan, dibagikan 
alat-alat kelengkapan negara, yaitu: 
• MPR 
• DPR dan DPD 
• Presiden 
• MA dan MK 
• BPK
 MPR 
memiliki kekuasaan untuk menetapkan Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 
 DPR dan DPD 
memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang. 
 Presiden 
memiliki kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. 
 MA dan MK 
memiliki kekuasaan dalam bidang peradilan. 
 BPK 
memiliki kekuasaan dalam bidang pengawasan 
keuangan
 Berdasarkan prinsip kesamaan dihadapan hukum, Perwujudan 
kedaulatan rakyat diimplementasikan dalam UUD 1945 Pasal 27 
Ayat (1) yang menyatakan: 
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 
itu dengan tidak ada kecualinya” 
 Dapat disimpulkan bahwa Indonesia menjamin kesamaan 
kedudukan warga negara dihadapan hukum dan pemerintah 
 Untuk mendorong terciptanya kedulatan rakyat berjalan seiring 
kedaulatan hukum maka diperlukan pengawasan oleh badan 
yudikatif 
 Pengawasan oleh badan yudikatif dilakukan dalm rangka 
memberikan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap 
tindakan pemerintah yang melanggar HAM
1. Efektivitas dan efesiensi peran lembaga 
perwakilan rakyat 
2. Pelaksanaan prinsip kesamaan di dalam 
hukum dalam pemerintahan bagi seluruh 
warga Indonesia 
3. Adanya jaminan negara terhadap 
perlindungan HAM 
4. Adanya supremasi hukum dalam 
kedaulatan rakyat
5. Penyelenggaraan pemerintah sebagai 
amanat kedaulatan rakyat dalam UUD RI 
1945 dan peraturan yang berlaku 
6. Penyelenggaraan proses keadilan 
administrasi yang bebas dan mandiri 
7. Penyelenggaraan pemilu yang luber jurdil
Dalam rangka menciptakan perdamaian 
dunia yang abadi, adil, dan sejahtera, 
Pemerintah Indonesia mengambil 
kebijakan politik luar negeri yang bebas 
dan aktif
Bebas, artinya bebas menentukan sikap 
dan pandangan terhadap masalah-masalahinternasional 
dan terlepas dari 
ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia 
yang secara ideologis bertentangan. 
Aktif, artinya dalam politik luar negeri 
senantiasa aktif memperjuangkan 
terbinanya perdamaian dunia.
1) Penyelenggaraan KAA 1995 
2) pendiri gerakan non blok 1991 
3) Ikut dalam partisipasi ASEAN 
4) Ikut menyelesaikan konflik di kamboja, 
perang saudara di bosnia, konflik 
Pemerintah Filipina dan Bangsa Moro
1) Membentuk negara republik yang 
berbentuk kesatuan dan kebangsaan 
yang demokratis 
2) Mewujudkan masyarakat yang adil dan 
makmur 
3) Membangun kerja sama dan 
persahabatan dengan dunia internasional 
4) Mempertahankan kemerdekaan bangsa 
dan meningkatkan perdamaian dunia
1) Menjalankan politik yang damai dan 
bersahabat dengan segala bangsa 
2) Menegakan politik luar negeri yang bebas 
aktif dan membangun perdamaian dunia 
serta menolak penjajahan 
3) Memperkuat sendi-sendi hukum 
internasional dan organisasi internasional
4) Meningkatkan kerja sama dalam segala bidang 
dengan negara internasional untuk 
mensejahterahkan rakyat 
5) Mempersiapkan berbagai hal dalam segala 
bidang untuk menghadapi perdagangan bebas 
6) Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar 
negeri agar mampu melakukan diplomasi yang 
proaktif dalam berbagai bidang 
7) Meningkatkan diplomasi regional maupun 
internasional dalam rangka stabilitas, kerja 
sama, dan pembangunan kawasan

More Related Content

What's hot

Sejarah peminatan - perjuangan mempertahankan integrasi dan kedaulatan negara...
Sejarah peminatan - perjuangan mempertahankan integrasi dan kedaulatan negara...Sejarah peminatan - perjuangan mempertahankan integrasi dan kedaulatan negara...
Sejarah peminatan - perjuangan mempertahankan integrasi dan kedaulatan negara...Zayyinatul Millah
 
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasila
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasilaKedudukan, fungsi dan peranan pancasila
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasilaSawah Dan Ladang Ku
 
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAAN
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAANMEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAAN
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAANDwi Bawa
 
A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptx
A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptxA. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptx
A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptxguruppkn11
 
Proses perumusan pancasila sbg dasar negara
Proses perumusan pancasila sbg dasar negaraProses perumusan pancasila sbg dasar negara
Proses perumusan pancasila sbg dasar negaraAna Fitrotunnisa
 
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik IndonesiaNegara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik IndonesiaNita Kurniasih
 
PPT Pend. Pancasila Oleh Kelompok 1
PPT Pend. Pancasila Oleh Kelompok 1PPT Pend. Pancasila Oleh Kelompok 1
PPT Pend. Pancasila Oleh Kelompok 1Azza Mafazah
 
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar NegaraBAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar NegaraRisdiana Hidayat
 
Sejarah Lahirnya Pancasila
Sejarah Lahirnya PancasilaSejarah Lahirnya Pancasila
Sejarah Lahirnya PancasilaDwi Ayu
 
Makalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanMakalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanWarnet Raha
 
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...Fitri Ayu Kusuma Wijayanti
 
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde BaruMasa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde BaruKiki Evi Wahyuliana
 
Bab 3 dinamika demokrasi di indonesia
Bab 3 dinamika demokrasi di indonesiaBab 3 dinamika demokrasi di indonesia
Bab 3 dinamika demokrasi di indonesiaAriani Ghomaisha
 
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana...
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana...Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana...
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana...Fitri Ayu Kusuma Wijayanti
 
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959University Of Tarbiyah
 

What's hot (20)

Sejarah peminatan - perjuangan mempertahankan integrasi dan kedaulatan negara...
Sejarah peminatan - perjuangan mempertahankan integrasi dan kedaulatan negara...Sejarah peminatan - perjuangan mempertahankan integrasi dan kedaulatan negara...
Sejarah peminatan - perjuangan mempertahankan integrasi dan kedaulatan negara...
 
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasila
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasilaKedudukan, fungsi dan peranan pancasila
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasila
 
BPUPKI dan PPKI
BPUPKI dan PPKIBPUPKI dan PPKI
BPUPKI dan PPKI
 
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAAN
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAANMEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAAN
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAAN
 
A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptx
A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptxA. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptx
A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptx
 
Proses perumusan pancasila sbg dasar negara
Proses perumusan pancasila sbg dasar negaraProses perumusan pancasila sbg dasar negara
Proses perumusan pancasila sbg dasar negara
 
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik IndonesiaNegara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia
 
PPT Pend. Pancasila Oleh Kelompok 1
PPT Pend. Pancasila Oleh Kelompok 1PPT Pend. Pancasila Oleh Kelompok 1
PPT Pend. Pancasila Oleh Kelompok 1
 
Proses perumusan pancasila
Proses perumusan pancasilaProses perumusan pancasila
Proses perumusan pancasila
 
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar NegaraBAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
 
Sejarah Lahirnya Pancasila
Sejarah Lahirnya PancasilaSejarah Lahirnya Pancasila
Sejarah Lahirnya Pancasila
 
Makalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanMakalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraan
 
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
 
Periode perumusan pancasila
Periode perumusan pancasilaPeriode perumusan pancasila
Periode perumusan pancasila
 
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde BaruMasa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
 
Bab 3 dinamika demokrasi di indonesia
Bab 3 dinamika demokrasi di indonesiaBab 3 dinamika demokrasi di indonesia
Bab 3 dinamika demokrasi di indonesia
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
 
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana...
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana...Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana...
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana...
 
Kedudukan dan fungsi pancasila
Kedudukan dan fungsi pancasilaKedudukan dan fungsi pancasila
Kedudukan dan fungsi pancasila
 
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
 

Viewers also liked

4. lks bil_kuantum__bentuk_orbital (1)
4. lks bil_kuantum__bentuk_orbital (1)4. lks bil_kuantum__bentuk_orbital (1)
4. lks bil_kuantum__bentuk_orbital (1)shigate
 
Skenario fitri karlina
Skenario fitri karlinaSkenario fitri karlina
Skenario fitri karlinafitrikarlina
 
Materi Fisika Atom SMA XII Semester 2
Materi Fisika Atom SMA XII Semester 2Materi Fisika Atom SMA XII Semester 2
Materi Fisika Atom SMA XII Semester 2Hanarsp
 

Viewers also liked (8)

Perkembangan model atom
Perkembangan model atomPerkembangan model atom
Perkembangan model atom
 
4. lks bil_kuantum__bentuk_orbital (1)
4. lks bil_kuantum__bentuk_orbital (1)4. lks bil_kuantum__bentuk_orbital (1)
4. lks bil_kuantum__bentuk_orbital (1)
 
Struktur atom
Struktur atomStruktur atom
Struktur atom
 
Skenario fitri karlina
Skenario fitri karlinaSkenario fitri karlina
Skenario fitri karlina
 
Soal teori atom
Soal teori atomSoal teori atom
Soal teori atom
 
Fisika - Teori Atom
Fisika - Teori AtomFisika - Teori Atom
Fisika - Teori Atom
 
Fisika atom sma kelas 12
Fisika atom sma kelas 12Fisika atom sma kelas 12
Fisika atom sma kelas 12
 
Materi Fisika Atom SMA XII Semester 2
Materi Fisika Atom SMA XII Semester 2Materi Fisika Atom SMA XII Semester 2
Materi Fisika Atom SMA XII Semester 2
 

Similar to Pancasila dan Kedaulatan Rakyat

Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi Umi Azizah
 
Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45Ainul Fikri
 
Wawasan pembukaan uud 1945
Wawasan pembukaan uud 1945Wawasan pembukaan uud 1945
Wawasan pembukaan uud 1945Stanford15_
 
Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45Rini Dwi
 
Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945
Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945
Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945yudikrismen1
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia07051994
 
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...Elna Mayang kasumah
 
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...Elna Mayang kasumah
 
Materi Pembelajaran PP VIII-Bab 2.pptx
Materi Pembelajaran PP VIII-Bab 2.pptxMateri Pembelajaran PP VIII-Bab 2.pptx
Materi Pembelajaran PP VIII-Bab 2.pptxilham623666
 
Pancasila sebagai dasar negara - DKV.pdf
Pancasila sebagai dasar negara - DKV.pdfPancasila sebagai dasar negara - DKV.pdf
Pancasila sebagai dasar negara - DKV.pdfDikkyDwiKurniawan
 
Pokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptx
Pokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptxPokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptx
Pokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptxCandraPasaribu
 
TUGAS PANCASILA BAB IX.pptx
TUGAS PANCASILA BAB IX.pptxTUGAS PANCASILA BAB IX.pptx
TUGAS PANCASILA BAB IX.pptxCitraMarghareta
 
Makalah landasan hubungan uud 1945 dan negara kesatuan indonesia
Makalah landasan hubungan uud 1945 dan negara kesatuan indonesiaMakalah landasan hubungan uud 1945 dan negara kesatuan indonesia
Makalah landasan hubungan uud 1945 dan negara kesatuan indonesiaRekha Zahari
 

Similar to Pancasila dan Kedaulatan Rakyat (20)

Pkn materi smstr1
Pkn materi smstr1Pkn materi smstr1
Pkn materi smstr1
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi
 
Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45
 
Wawasan pembukaan uud 1945
Wawasan pembukaan uud 1945Wawasan pembukaan uud 1945
Wawasan pembukaan uud 1945
 
Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45
 
Demokrasi kelompok 9
Demokrasi kelompok 9Demokrasi kelompok 9
Demokrasi kelompok 9
 
Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945
Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945
Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
 
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
 
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
 
Materi Pembelajaran PP VIII-Bab 2.pptx
Materi Pembelajaran PP VIII-Bab 2.pptxMateri Pembelajaran PP VIII-Bab 2.pptx
Materi Pembelajaran PP VIII-Bab 2.pptx
 
Bab 4 kd 1
Bab 4 kd 1Bab 4 kd 1
Bab 4 kd 1
 
Pancasila sebagai dasar negara - DKV.pdf
Pancasila sebagai dasar negara - DKV.pdfPancasila sebagai dasar negara - DKV.pdf
Pancasila sebagai dasar negara - DKV.pdf
 
Pokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptx
Pokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptxPokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptx
Pokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptx
 
Bab 2 kelas x
Bab 2 kelas xBab 2 kelas x
Bab 2 kelas x
 
TUGAS PANCASILA BAB IX.pptx
TUGAS PANCASILA BAB IX.pptxTUGAS PANCASILA BAB IX.pptx
TUGAS PANCASILA BAB IX.pptx
 
Pembukaan uud.ppt
Pembukaan uud.pptPembukaan uud.ppt
Pembukaan uud.ppt
 
NKRI
NKRINKRI
NKRI
 
Makalah landasan hubungan uud 1945 dan negara kesatuan indonesia
Makalah landasan hubungan uud 1945 dan negara kesatuan indonesiaMakalah landasan hubungan uud 1945 dan negara kesatuan indonesia
Makalah landasan hubungan uud 1945 dan negara kesatuan indonesia
 

Recently uploaded

POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMPPOWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMPAnaNoorAfdilla
 
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfPPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfNatasyaA11
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiIntanHanifah4
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdfWahyudinST
 
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaMateri Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaSABDA
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasAZakariaAmien1
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxssuser0239c1
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxHeruFebrianto3
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptNabilahKhairunnisa6
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanNiKomangRaiVerawati
 
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSKisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSyudi_alfian
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuHANHAN164733
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxg66527130
 
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdfMA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdfcicovendra
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...jumadsmanesi
 

Recently uploaded (20)

POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMPPOWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
 
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfPPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
 
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaMateri Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
 
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSKisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
 
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdfMA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
 

Pancasila dan Kedaulatan Rakyat

  • 1.
  • 2. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Terdiri dari dua kata Sanskerta: pañca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
  • 3. Sebagaimana diamanatkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Terdapat dalam Alinea kedua Pembukaan UUD 1945 “... Negara Indonesia, yang merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur”
  • 4. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia 2. Memajukan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
  • 5. 1. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum tanpa diskriminatif 2. Menyediakan fasilitas umum yang memadai 3. Menyediakan saran pendidikan yang memadai dan merata di seluruh tanah air 4. Memberikan biaya pendidikan gratis terhadap seluruh jenjang pendidikan
  • 6. 5. Menyediakan infrastruktur serta sarana transportasi yang memadai dan menunjang tingkat perekonomian rakyat 6. Menyediakan lapangan kerja yang dpat menyerap jumlah angkatan kerja dalam rangka penghidupan yang layak 7. Mengirmkan pasukan perdamaian dalam rangka ikut seta berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia
  • 7.
  • 8.  Penegesan kedaulatan rakyat dalm konteks negara hukum Indonesia termaktub dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2) dan (3)  Ayat (2): “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”  Ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum”  Dengan demikian, kedaulatan berada ditangan rakyat dan segala sikap tindakan yang dilakukan ataupun diputuskan oleh alat negara dan masyarkat haruslah didasarkan pada aturan hukum
  • 9.  Dalam konteks negara hukum, kedaulatan rakyat Indonesia didelegasikan melalui peran lembaga perwakilan (alat kelembagaan negara) dengan menggunakan sistem perimbangan kekuasaan “check and balance” antarbadan legislatif, eksekutif, yudikatif.  Khusus untuk kekuasaan membuat UU masih terdapat kerjasama antara badan eksekutif dan legislatif.  Bentuk pemisahan kekuasaan dengan menggunakan sistem perimbangan, dibagikan alat-alat kelengkapan negara, yaitu: • MPR • DPR dan DPD • Presiden • MA dan MK • BPK
  • 10.  MPR memiliki kekuasaan untuk menetapkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.  DPR dan DPD memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang.  Presiden memiliki kekuasaan untuk menjalankan undang-undang.  MA dan MK memiliki kekuasaan dalam bidang peradilan.  BPK memiliki kekuasaan dalam bidang pengawasan keuangan
  • 11.  Berdasarkan prinsip kesamaan dihadapan hukum, Perwujudan kedaulatan rakyat diimplementasikan dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”  Dapat disimpulkan bahwa Indonesia menjamin kesamaan kedudukan warga negara dihadapan hukum dan pemerintah  Untuk mendorong terciptanya kedulatan rakyat berjalan seiring kedaulatan hukum maka diperlukan pengawasan oleh badan yudikatif  Pengawasan oleh badan yudikatif dilakukan dalm rangka memberikan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan pemerintah yang melanggar HAM
  • 12. 1. Efektivitas dan efesiensi peran lembaga perwakilan rakyat 2. Pelaksanaan prinsip kesamaan di dalam hukum dalam pemerintahan bagi seluruh warga Indonesia 3. Adanya jaminan negara terhadap perlindungan HAM 4. Adanya supremasi hukum dalam kedaulatan rakyat
  • 13. 5. Penyelenggaraan pemerintah sebagai amanat kedaulatan rakyat dalam UUD RI 1945 dan peraturan yang berlaku 6. Penyelenggaraan proses keadilan administrasi yang bebas dan mandiri 7. Penyelenggaraan pemilu yang luber jurdil
  • 14.
  • 15. Dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera, Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif
  • 16. Bebas, artinya bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah-masalahinternasional dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia yang secara ideologis bertentangan. Aktif, artinya dalam politik luar negeri senantiasa aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia.
  • 17. 1) Penyelenggaraan KAA 1995 2) pendiri gerakan non blok 1991 3) Ikut dalam partisipasi ASEAN 4) Ikut menyelesaikan konflik di kamboja, perang saudara di bosnia, konflik Pemerintah Filipina dan Bangsa Moro
  • 18. 1) Membentuk negara republik yang berbentuk kesatuan dan kebangsaan yang demokratis 2) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur 3) Membangun kerja sama dan persahabatan dengan dunia internasional 4) Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan meningkatkan perdamaian dunia
  • 19. 1) Menjalankan politik yang damai dan bersahabat dengan segala bangsa 2) Menegakan politik luar negeri yang bebas aktif dan membangun perdamaian dunia serta menolak penjajahan 3) Memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional
  • 20. 4) Meningkatkan kerja sama dalam segala bidang dengan negara internasional untuk mensejahterahkan rakyat 5) Mempersiapkan berbagai hal dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas 6) Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi yang proaktif dalam berbagai bidang 7) Meningkatkan diplomasi regional maupun internasional dalam rangka stabilitas, kerja sama, dan pembangunan kawasan