Bab 3 membahas dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan UUD 1945. Kekuasaan pemerintah pusat meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan, dan agama, sementara daerah memiliki otonomi untuk mengatur urusan setempat. UUD 1945 juga mengatur perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah beserta hubungan keuangan yang adil di antara mereka.

1. BAB 3
DINAMIKA PENGELOLAAN
KEKUASAAN NEGARA DI PUSAT
DAN DAERAH BERDASARKAN
UUD RI TAHUN 1945

2. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu:
• Menjelaskan tujuan Negara Republik Indonesia
• Mendeskripsikan kekuasaan pemerintah pusat menurut
Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945
• Menunjukkan kekuasaan pemerintah daerah menurut Undang-
Undang Dasar Negara RI tahun 1945
• Menganalisis perimbangan kekuasaan pemerintah pusat dan
daerah
KATA KUNCI
 Religius
 Toleransi
 Mandiri
 Cinta Tanah Air
 Tanggung Jawab
TUJUAN PEMBELAJARAN

3.  Demokrasi
 Law Enforcement
 Orde Lama
 Orde Baru
 Orde Reformasi
 demokrasi liberal
 demokrasi terpimpin
 demokrasi pancasila
 demokrasi reformasi
 musyawarah
KATA KUNCI

4. Dinamika Pengelolaan Kekuasaan
Negara di Pusat dan Daerah
berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
Tujuan Negara Republik
Indonesia
Kekuasaan Pemerintah
Daerah menurut
Undang-Undang Dasar
Negara RI Tahun 1945
Perimbangan Kekuasaan
Pemerintah Pusat dan
Daerah
Kekuasaan
Pemerintah Pusat
menurut Undang-
Undang Dasar Negara
RI Tahun 1945
PETA KONSEP

5.  Secara umum, negara bertujuan untuk menciptakan
kesejahteraan, ketertiban, dan ketenteraman semua
rakyat yang menjadi bagiannya.
 Beberapa paham mengenai teori-teori tentang tujuan
negara:
a. Teori fasisme
b. Teori individualisme
c. Teori sosialisme
d. Teori integralistik
A. TUJUAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

6.  Menurut UU RI No.24 Tahun 2014, Presiden RI yang
memegang kekuasaan pemerintahan RI yang
dibantu Wapres dan menteri.
1. Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang Mengatur tentang
Presiden
Berikut pasal-pasalnya:
 Pasal 4 Ayat 1 dan 2
 Pasal 5 Ayat 1 dan 2
 Pasal 6 Ayat 1 dan 2
B. KEKUASAAN PEMERINTAH PUSAT MENURUT
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945

7.  Pasal 6A Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5
 Pasal 7
 Pasal 7A
 Pasal 7B Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan
7
 Pasal 7C
 Pasal 8 Ayat 1, 2, dan 3
 Pasal 9 Ayat 1 dan 2
 Pasal 10
 Pasal 11 Ayat 1, 2, dan 3
 Pasal 12
 Pasal 13 Ayat 1, 2, dan 3
 Pasal 14 Ayat 1 dan 2

8. 2. Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang Mengatur tentang
Kementerian Negara
Berikut pasal-pasalnya:
 Pasal 17 Ayat 1, 2, 3, dan 4
3. Urusan Pemerintahan Absolut
 Yaitu Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan pemerintah pusat.
 Urusan tersebut meliputi politik luar negeri, pertahanan,
keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan
agama

9. 4. Urusan Pemerintahan Konkuren yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat
 Urusan pemerintahan konkuren :
urusan yang dibagi antara pemerintah
pusat dan daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota.
5. Urusan Pemerintahan Umum
 Yaitu urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan presiden
sebagai kepala pemerintahan.

10.  Menurut UU RI No.23 Tahun 2014,
Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan DPR.
 Pasal-pasal UUD 1945 mengenai
Pemerintahan Daerah adalah Pasal
18 Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.
 Otonomi daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat
C. Kekuasaan Pemerintah Daerah menurut
Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun
1945

11.  Berikut pasal-pasal UUD 1945 tentang
hubungan pemerintahan pusat dan
daerah:
1. Pasal 18A Ayat 1 dan 2
2. Pasal 18 B Ayat 1 dan 2
 Urusan pemerintahan dilaksanakan di
daerah berdasarkan asas:
 Desentralisasi
 Dekonsentrasi
 Tugas pembantuan
 Menurut UU No.23 Tahun 2014 Pasal 1
angka 30, hubungan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah adalah
suatu sistem pembagian keuangan yang
adil, proporsional, demokratis,
transparan, dan bertanggung jawab.
D. PERIMBANGAN KEKUASAAN
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH