Dokumen tersebut membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan makna dan prinsip-prinsip demokrasi, klasifikasi demokrasi, dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai periode sejarah mulai dari masa kemerdekaan hingga orde baru.

2. Sistem Dan Dinamika
Demokrasi Pancasila
A. Hakikat Demokrasi
B. Dinamika Penerapan Demokrasi
Pancasila

3. 1. Makna Demokrasi 2. Klasifikasi Demokrasi 3. Prinsip-prinsip Demokrasi

5. A. Berdasarkan Titik Berat
Perhatiannya
B. Berdasarkan Ideologi
C. Berdasarkan Proses
Penyaluran Kehendak
Rakyat
1. Demokrasi Formal
2. Demokrasi Material
3. Demokrasi Gabungan
1. Demokrasi Konstituional Atau Demokrasi
Liberal
2. Demokrasi Rakyat Atau Demokrasi
Proletar
1. Demokrasi Langsung
2. Demokrasi Tidak Langsung

6. 1. Negara Berdasarkan Konstitusi
2. Jaminan HAM
3. Kebebasan Berserikat Dan Mengeluarkan Pendapat
4. Pergantian Kekuasaan Secara Berkala
5. Adanya Peradilan Bebas Dan Tidak Memihak
6. Penegakan Hukum Dan Persamaan Kedudukan Setiap Warga Negara Di Depan Hukum
7. Jaminan Bebas Pers

7. 1. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa.
2. Demokrasi dengan kecerdasan.
3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
4. Demokrasi dengan rule of law.
5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara.
6. Demokrasi dengan hak asasi manusia
7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.
8. Demokrasi dengan otonomi daerah.
9. Demokrasi dengan kemakmuran.
10. Demokrasi yang berkeadilan sosial.

8. a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
c. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa,
diri sendiri dan orang lain.
d. Mewujudkan rasa keadilan sosial.
e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.
g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

9. a. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (sebelum diamandemen) berbunyi “kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan
dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.
b. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah diamandemen) berbunyi “kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
c. Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 1:
• Ayat (1) berbunyi “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi”
• Ayat (2) berbunyi “Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat”
d. Dalam UUDS 1950 Pasal 1:
• Ayat (1) berbunyi “ Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”
• Ayat (2) berbunyi “Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan
rakyat”

11. a. Pelaksanaan
Demokrasi di
Indonesia pada
Periode 1945-1949
d. Pelaksanaan
Demokrasi di Indonesia
pada Periode 1965-
1998
b. Pelaksanaan
Demokrasi di Indonesia
pada Periode 1949-1959
c. Pelaksanaan
Demokrasi di Indonesia
pada Periode 1959-1965

12. Akuntabilitas,
Maklumat pemerintah tanggal 1 November 1945, 3 November 1945, 14 November 1945
Rotasi kekuasaan,
Pada masa ini mengindikasikan keinginan kuat dari para pemimpin Negara untuk membentuk emerintahan
demokraris.
Rekruitmen politik,
Dengan maklumat wapres, memungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang menjadi peletak dasar bagi
sistem kepartaian.
Pemenuhan hak-hak dasar.
Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh
Pemilihan Umum,
Pemilu belum dapat dilaksanakan

13. Akuntabilitas,
Indikatornya menurut ahli hukum tata Negara ini ada 5 aspek.
Rotasi kekuasaan,
Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara
makaimal.
Rekruitmen politik,
Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan.
Pemenuhan hak-hak dasar.
Dapat merasakan hak-hak dasar tidak dikurangi sama sekali, meskipun tidak semua warga dapat memanfaatkannya
dengan maksimal
Pemilihan Umum,
Pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali yaitu pada tahun 1955, tetapi pemilu tersebut benar-benar
dilaksanakan dengan prinsip demokrasi

14. Akuntabilitas,
Telah terjadi pemasangan HAM yaitu hak sipil dan politik, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan
pendapat pikiran dan tulisan.
Rotasi kekuasaan,
Sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubunganantara pemerintah pusat dan daerah.
Rekruitmen politik,
Rekruitmen dilakukan dengan tertutup.
Pemenuhan hak-hak dasar.
Hak dasar manusia menjadi lemah.
Pemilihan Umum,
Menguburnya sistem kepartaian

15. Akuntabilitas,
Sikap akomodatif terdapat tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM.
Rotasi kekuasaan,
Rotasi kekuasaan legislatif hampir tidak pernah dilakukan
Rekruitmen politik,
Sistem rekruitmen dilakukan secara tertutup.
Pemenuhan hak-hak dasar.
Hak dasar manusia masih lemah.
Pemilihan Umum,
Pemilu yang terjadi kecurangan.

16. Akuntabilitas,
Masa orde baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM.
Rotasi kekuasaan,
Rotasi kekuasaan dilakukan dari mulai pemerintahan pusat sampai tingkat desa
Rekruitmen politik,
Sistem rekruitmen dilakukan secara terbuka
Pemenuhan hak-hak dasar.
Hak dasar rakyat terjamin.
Pemilihan Umum,
Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis.